ruangkota

Tag: listrik

  • Pertama Kali, Konvensi Manufaktur Dunia 2023 Gunakan Pasokan Listrik Hijau

    Pertama Kali, Konvensi Manufaktur Dunia 2023 Gunakan Pasokan Listrik Hijau

    7cloud.asia – Konvensi Manufaktur Dunia 2023 telah resmi dibuka kemarin, Rabu (20/09/2023) di Hefei, ibukota Provinsi Anhui, China Timur. Penyelenggara memastikan menggunakan pasokan listrik hijau untuk acara ini.

    Hal ini merupakan pertama kali dilakukan Anhui untuk mewujudkan pasokan listrik hijau pada keseluruhan proses acara berskala besar.

    Dilansir dari Antaranews, listrik hijau merupakan pasokan listrik dengan emisi karbon dioksida nol atau hampir nol selama proses produksinya. Sebagian besar listrik hijau ini berasal dari sumber-sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, panas bumi dan bioenergi.

    Baca: Sisi gelap di balik transisi ke energi terbarukan

    Hingga akhir Agustus 2023, total kapasitas energi baru yang terpasang di Anhui mencapai 39,07 juta kilowatt.

    Sedangkan output listrik harian tertinggi dari energi baru di provinsi itu pada tahun ini mencapai 19,9 juta kilowatt. Ini merupakan rekor tertinggi terbaru.

    Selama konferensi manufaktur tersebut, listrik hijau dipasok oleh energi bersih, termasuk tenaga surya (fotovoltaik) dan bayu.

    Seluruh lokasi penyelenggaraan konferensi tersebut menggunakan listrik hijau yang diperjualbelikan via mekanisme perdagangan listrik hijau.

    Baca: Desa korban perubahan iklim akhirnya manfaatkan tenaga surya

    Cheng Zheng dari perusahaan pengelolaan pameran internasional Hefei Zhengwen, yang bertanggung jawab atas dukungan logistik acara ini menjelaskan  total konsumsi listrik diperkirakan mencapai  240.000 kilowatt per jam (kWh).

    Jumlah ini setara dengan pengurangan 166.000 kg emisi karbon dioksida berkat pemanfaatan energi bersih.

    Konvensi Manufaktur Dunia 2023 akan berlangsung selama 5 hari dan di gelar di area seluas 80.000 meter persegi dan dihadiri sekitar 1200 tamu undangan.

    Mereka yang hadir dari sektor manufaktur termasuk para pejabat pemerintah, duta besar asing untuk China, kepala organisasi internasional dan eksekutif senior dari berbagai perusahaan multinasional.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing oleh perubahan iklim

    Acara yang menyoroti manufaktur cerdas itu meliputi pameran, konferensi tingkat tinggi, dan forum. 

    Ruang pameran akan menampilkan berbagai teknologi mutakhir, seperti komputer kuantum, roket dan kereta maglev dengan kecepatan maksimum 600 kilometer/jam.

    Selain itu, acara ini juga menampilkan berbagai kegiatan promosi berupa proyek-proyek investasi di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Inggris, Prancis dan Italia.

    Reporter: Nurakhmayani

     

     

  • Aktivis Lingkungan Minta PLN Tidak Batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Rumah Warga

    Aktivis Lingkungan Minta PLN Tidak Batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Rumah Warga

    7cloud.asia – Menyambut Hari Listrik Nasional, Koalisi Demokrasi Energi menggelar aksi teatrikal dengan menggunakan replika cerobong PLTU dan panel pembangkit listrik tenaga surya. 

    Aksi menolak pembatasan listrik tenaga surya ini dilakukan koalisi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara dan 350 Indonesia digelar di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2023).

    Aksi ini bertujuan untuk menyerukan kepada PLN, sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara, agar tidak membatasi kapasitas pemasangan pembangkit tenaga surya atap bagi masyarakat.

    Aturan untuk membatasi penggunaan pembangkit tenaga surya ini tertuang dalam memo internal PLN, yang kemudian diakomodir oleh Kementerian ESDM, sehingga mereka berencana untuk merevisi Permen No 26/ 2021 tentang PLTS Atap.

    Baca: Desa ini gunakan llistrik tenaga surya

    Rencana revisi tersebut memuat ketentuan kapasitas pemasangan pembangkit S atap yang semula bisa 100% dari kapasitas terpasang, dipangkas menjadi 10-15%.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima ruangkoat.com, Kamis (26/10/2023) Koalisi mengatakan, PLN seharusnya memberikan pilihan sumber listrik bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya atap.

    “Apa yang dilakukan PLN saat ini jelas mempersulit masyarakat yang ingin beralih ke energi terbarukan seperti matahari,” ucap Hadi Priyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    “Selain itu, perlu keseriusan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM agar memberi kejelasan regulasi dan insentif sehingga transisi energi bisa berjalan optimal dan harga energi terbarukan menjadi lebih kompetitif.” terangnya.

    “Jika PLN terus melayani nafsu oligarki batubara untuk meraup cuan dari sektor energi, masyarakat akan selalu menjadi korban dari kebijakan ini. Sudah saatnya PLN melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi sehingga masyarakat bisa berdaulat atas pengelolan energinya sendiri.” tambah Hadi Priyanto

    Baca: Sisi gelap di balik transisi energi ke energi terbarukan

    Sementara Reka Maharwati, dari Enter Nusantara mengatakan, selama ini generasi muda selalu diberikan motivasi untuk menjadi agent of change.

    “Namun kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah belum juga mendengar aspirasi orang muda yang ingin mendorong perubahan ke arah yang lebih baik untuk generasi mendatang,” terangnya

    Transisi energi yang bersih dan berkeadilan, lanjut Reka, bisa mulai diwujudkan dengan segera membatalkan revisi permen tersebut.

    Menurut Ginanjar Aryasuta dari 350 Indonesia, sebagai lembaga strategis dalam penyediaan listrik bagi Indonesia, PLN harusnya berada di garis depan dalam mensukseskan rencana transisi energi berkeadilan.

    Kebijakan internal PLN yang membatasi instalasi PLTS atap on grid 10 – 15 persen dari kapasitas daya terpasang menghambat partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia.

    Baca: Banjir rob makin sering terjadi

    Ginanjar menilai, tindakan pembatasan tersebut bertentangan dengan Permen ESDM 26/2021, menghambat pencapaian target bauran energi terbarukan.

    “Kita perlu aksi cepat untuk menangani krisis iklim. Terhambatnya aksi iklim ini selain memberikan ancaman terhadap kerusakan lingkungan juga mengancam masa depan generasi muda.” tegasnya.

    Kemauan pemerintah untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebenarnya bisa juga dicapai dengan memberikan akses mandiri energi kepada masyarakat.

    Sebagai perbandingan, proyek besar seperti PLTS Terapung Cirata, kapasitasnya mampu dipenuhi oleh surya atap apabila dipasang pada 200 ribu rumah warga di Jakarta.

    Dengan begitu, capaian target tidak hanya dipenuhi dari pembangkit listrik berskala besar, namun juga dari skala rumah tangga.

    Baca: Transisi energi, mitigasi ke pembangunan yang berkelanjutan

    Indonesia adalah negara tropis yang memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Dari potensi sebesar 3,2 juta MW baru 322 MW yang sudah terpasang, artinya baru 0.01% dari total kapasitas yang ada.

    Dengan potensi sebesar itu, Indonesia sangat mampu untuk beralih menggunakan energi terbarukan sepenuhnya.

    Sayangnya, potensi ini tidak didukung oleh kebijakan yang mendukung pengembangannya.

     

  • Rumah Sakit Digempur Israel dan Pasokan Listrik Terputus, Tiga Bayi Prematur Meninggal

    Rumah Sakit Digempur Israel dan Pasokan Listrik Terputus, Tiga Bayi Prematur Meninggal

    7cloud.asia – Rumah Sakit Al Shifa dan rumah sakit lain di Gaza utara digempur habis-habisan oleh militer Israel.

    Akibatnya tiga bayi yang lahir prematur meninggal dunia kerena tiada pasokan listrik di rumah sakit di Gaza itu  pada Minggu (12/11/2023).

    Petugas medis di Rumah Sakit Al Shifa mengatakan Setiap hari, jumlah korban tewas dan terluka akibat serangan Israel kian bertambah, tetapi tempat untuk merawat mereka semakin sedikit.

    Bahkan banyak rumah sakit yang hampir tidak mampu merawat pasien. Di RS Al Shifa, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qidra, mengatakan serangan Israel “meneror petugas medis dan warga sipil”.

    baca: israel akan terapkan jeda operasi militer 4 jam sehari di gaza

    Selain itu, Al-Qidra mengatakan dari 45 bayi yang dirawat, tiga di antaranya sudah meninggal dunia dan mereka tidak diberi tahu oleh militer Israel bagaimana membawa bayi-bayi itu ke tempat yang aman.

    Sementara itu juru bicara militer Israel, Laksamana Madya Daniel Hagari, mengatakan militer Israel akan membantu evakuasi bayi dari rumah sakit tersebut atas permintaan staf di sana.

    Namun, Seorang ahli bedah plastik di Al Shifa mengatakan akibat pengeboman terhadap ruang inkubator, bayi-bayi prematur terpaksa dirawat di ranjang biasa dengan sedikit daya yang tersedia untuk mengubah AC menjadi pemanas.

    “Kami tahu ini sangat berisiko. Kami menduga akan kehilangan bayi lebih banyak lagi setiap hari,” kata dr Ahmed El Mokhallalati seperti yang dilansir Reuters.

    baca: israel gencatan senjata dengan hamas tidak akan terjadi

    Hantaman roket Israel mengakibatkan bayi laki-laki bernama Mosab Subeih dilarikan ke RS Indonesia di Beit Lahiya, Gaza utara setelah rumah keluarganya hancur.

    “Dia terluka langsung di kepala dan mengalami pendarahan, dan kami tidak punya operasi,” kata petugas medis yang merawatnya dengan resusitator manual karena listrik padam.

    Minimnya obat-obatan, makanan dan air membuat staf medis di RS terbesar kedua di Gaza utara, Al-Quds, kesulitan merawat pasien.

    “Rumah sakit Al Quds terisolasi dari dunia dalam 6-7 hari terakhir. Tak ada jalan masuk, tak ada jalan keluar,” kata Tommaso Della Longa, juru bicara Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

    baca: korban tewas akibat perang israel dan hamas palestina dekati 4000 orang

    Salah seorang dokter pada RS Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, Mohammad Qandil, mengatakan RS Shifa juga tak dapat diakses oleh mereka yang baru saja terluka.

    “RS Shifa sekarang tidak berfungsi, tak ada yang diizinkan masuk, tak ada yang boleh keluar,”

    Kondisi ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kehilangan kontak dengan RS itu dan mengkhawatirkan orang-orang yang terjebak di sana.

    Israel mengatakan RS-RS di Gaza utara harus dikosongkan sehingga militer bisa menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai pusat komando Hamas di bawah gedungnya dan di daerah sekitarnya. Hamas membantah dalih Israel itu.

    Pihak Israel  mengatakan orang-orang bisa dievakuasi dengan aman dari tiga RS di Gaza utara, termasuk Al Shifa.

    Direktur RS itu, Mohammad Abu Selmeyah, mengatakan kepada stasiun TV Al Arabiya bahwa tidak ada jalur keluar yang aman.

    Reporter: Nurakhmayani/berbagai sumber

  • Pro Kontra Power Wheeling di Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

    Pro Kontra Power Wheeling di Pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

    7cloud.asia – Klausul power wheeling menjadi bahan perdebatan dalam pembahasn Rancangan Undang-Undang atau RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang saat ini berlangsung di DPR.

    Power wheeling adalah mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau “Independent Power Producers” (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

    Komisi VII dijadwalkan akan membahas DIM RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan soal power wheeling bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dalam waktu dekat.

    Selain power wheeling, raker itu juga akan membahas pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Energi Baru dan Energi Terbarukan.

    Soal kontroversi power wheeling ini, mereka yang mendukung menilai power wheeling akan mempercepat proses transisi ke energi terbarukan.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga surya

    Sementara yang kontra menilai power wheeling ini bertentangan dengan konstitusi, seperti diungkapkan Ekonom Defiyan Cori. 

    “Komisi VII DPR jelas tidak taat pada hukum konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dengan memaksakan power wheeling atau penggunaan jaringan daya negara oleh swasta dimasukkan kembali dalam DIM RUU Energi terbarukan,” katanya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

    Selain itu, lanjutnya, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada Desember 2016 yang telah membatalkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya terkait kewenangan penyediaan listrik bagi masyarakat.

    Dengan demikian, ujarnya pula, aturan turunannya, termasuk Permen ESDM No. 1/2015 dan No. 11/2021 terkait klausul pemberian izin pengelolaan listrik kepada pihak selain negara telah batal demi hukum konstitusi dan harus dicabut.

    “Dua klausul itu sudah dicabut pada 24 Januari 2023 lalu dari DIM RUU EBET. Ini muncul lagi,” katanya menanggapi munculnya dua klausul terkait pembentukan Badan Usaha Khusus EBT dan Power Wheeling. 

    Baca: Desa ini gunakan pembangkit listrik tenaga surya

    Defiyan menduga adanya kepentingan bisnis terkait pembahasan RUU Energi baru dan terbarukan ini dan dikhawatirkan perusahaan-perusahaan/korporasi ingin mengamputasi mandat negara menjaga kedaulatan energi.

    Apabila DPR memaksakan klausul penggunaan jaringan daya PLN dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain atau swasta.

    “Artinya parlemen telah melakukan perdagangan terselubung (insider trading) melalui pembentukan sebuah UU,” ujarnya.

    Menurut Defiyan, power wheeling ini sama dengan membonceng infrastruktur jaringan daya listrik milik negara tanpa investasi pembangunan apa pun oleh pihak swasta, sehingga patut ditolak.

    Pendapat berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

    Baca: Mengungkap transisi energi di Indonesia

    Dalam sebuah diskusi pada Februari lalu, Fabby mengatakan  tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan skema power wheeling ini.

    “Kekhawatiran terhadap kondisi hari ini yang kemudian membuat penolakan terhadap penetapan instrumen ‘power wheeling’ di dalam daftar inventarisasi masalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan menurut saya tidak beralasan,” ujar Fabby dalam webinar pojok energi membahas “Belat Belit RUU EBET” di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, usulan power wheeling itu justru dimasukkan di dalam draf RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang diusulkan oleh pemerintah, namun kemudian ditolak.

    Menurut dia, kondisi “over supply” yang saat ini terjadi bukan kondisi yang akan berlangsung selama-lamanya. Padahal, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukanyang sedang dibahas saat ini punya efek jangka panjang.

    Baca: Inovasi energi terbarukan dari ampas kopi

    Hari ini, ujarnya, kita mengalami kondisi ‘over supply’ tetapi kondisi ‘over supply’ ini mungkin akan teratasi tahun 2025 tahun 2026.

    “Padahal RUU yang kita bahas hari ini punya efek jangka panjang akan berlaku jangka panjang paling tidak di atas 10 tahun mungkin bisa sampai 15 tahun,” tuturnya.

    Selanjutnya, ia juga menganggap bahwa skema “power wheeling” sebenarnya bukan hal yg baru.

    Pemanfaatan jaringan bersama tersebut, ucap Fabby, sudah ada terlebih dahulu di Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan kemudian diatur di Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015, UU Cipta Kerja hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021.

    “Jadi, power wheeling yang dikhususkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit energi terbarukan bukan energi yang lain-lain. Itu juga bisa dilihat sebagai instrumen untuk mendukung energi terbarukan,” kaya Fabby.

    Baca: Sisi gelap di balik transisi menuju energi terbarukan

    Lebih lanjut, ia mengatakan skema “power wheeling” juga merupakan konsekuensi dari struktur industri ketenagalistrikan saat ini.

    Di mana industri ketenagalistrikan tersebut menggunakan sistem “vertical integrated” di mana PLN menguasai dari pembangkit transmisi sampai ke distribusi.

    Untuk bisa menjual tenaga listrik itu harus dilakukan oleh pemegang wilayah usaha dan praktis seluruh Indonesia ini pemegang wilayah usahanya adalah PLN.

    Jadi, lanjutnya, kalau orang tidak bisa membangun transmisi listrik sendiri karena dia tidak punya wilayah usaha.

    “Konsekuensinya karena PLN yang boleh bangun jaringannya, boleh dong dimanfaatkan bersama-sama. Ini sama juga dengan ‘open access’ untuk jaringan gas itu bisa dipakai,” ujar Fabby.

    Baca: Mengapa PLTU batubara perlu segera diakhiri

    Justru, kata dia, PLN nantinya bisa mempunyai sumber pendapatan baru jika membuka skema “power wheeling”.

    Fabby menyampaikan, hal yang harus diingat yakni memanfaatkan jaringan transmisi tidaklah gratis dan ada tarifnya.

    “Di sini justru saya melihat dengan membuka ‘power wheeling’ maka PLN bisa punya sumber pendapatan baru ‘revenue’ dari transmisikan listrik,” ucapnya. Jadi, kalau ada yang bilang ‘oh akan PLN dirugikan’.

    Faby menilai anggapan itu tidak tepat, justru menurutnya dalam jangka panjang kalau skema ini jalan dengan baik, PLN bisa dapat penghasilan tambahan.

    “Dan bahkan punya pemasukan yang bisa dipakai untuk berinvestasi lagi untuk penguatan transmisi listrik,” kata Fabby menambahkan.

    Disarikan dari Antaranews.com

     

  • Bendungan Dioptimalkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah berusaha memastikan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

    Salah satunya adalah melalui perkuatan pemanfaatan 187 bendungan eksisting dan 61 bendungan baru yang dibangun dari tahun 2015 hingga 2024 untuk pembangkit listrik tenaga air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

    Total ada 248 bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang berkelanjutan, termasuk Waduk Cirata yang telah diremikan Presiden Jokowi beberapa hari lalu.

    Baca: Pro kontra sistem power wheeling dalam RUU Energi baru dan terbarukan

    Pembangkit listrik berkelanjutan dan ramah lingkungan ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki HAdimuljono dalam acara Konferensi Insinyur se-Asia Tenggara atau yang dikenal CAFEO (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organization) ke-41 di Bali, Rabu (22/11/2023).

    “Hal ini bertujuan untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya dan mengembangkan proyek pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy),” katanya seperti dilansir Kompas.com.

    Berdasarkan data Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2021, kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air adalah 9 persen dari seluruh jenis pembangkit listrik di Indonesia sebesar 6.410 Megawatt (MW) listrik yang dihasilkan.

    Baca: Aktivis lingkungan dukung pembangkit listrik tenaga surya di atap

    Hingga tahun 2015, ada 23 bendungan eksisting yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas total sebesar 507 MW.

    “Termasuk Bendungan Batutegi (28 MW), Bendungan Jatiluhur (150 MW), dan Bendungan Bili-Bili (20.1 MW),” kata Basuki.

    Selanjutnya pada 2015 hingga 2024, dari 61 bendungan baru yang dibangun, sebanyak 43 bendungan mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 258 MW.

    Baca: Desa ini sukses gunakan pembangkit listrik tenaga surya

    Daftar bendungan pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan ini antara lain Bendungan Way Sekampung (5,40 MW), Bendungan Jatigede (110 MW), Bendungan Leuwikeris (20 MW).

    “Selain itu, kami berencana membangun 11 tambahan bendungan pada tahun 2021-2027 yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 122 MW,” imbuh Basuki.

    Menurut Basuki, bendungan juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dengan metode pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan lebih dari 20 persen luas permukaan genangan bendungan.

    Baca: Bendungan Karian, salah satu bendungan terbesar di Indonesia

    Pada tanggal 9 November 2023 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas sebesar 192 MW, terbesar di Asia Tenggara.

  • Rosan: Tesla Urung Investasi di Indonesia Karena Pembangkit Listrik Masih Gunakan Batubara

    Rosan: Tesla Urung Investasi di Indonesia Karena Pembangkit Listrik Masih Gunakan Batubara

    7cloud.asia – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan tenaga listrik yang masih berbasis energi fosil menjadi salah satu alasan investor urung berinvestasi di Indonesia.

    Salah satunya adalah Tesla, produsen kendaraan listrik milik Elon Musk yang batal investasi di Indonesia

    Kebetulan, ujar Rosan, saya terlibat langsung terkait pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang (menyebabkan) mereka mengalihkan investasinya bukan ke Indonesia karena mereka bilang sebagai produsen kendaraan listrik tentunya semuanya ingin bersih.

    “Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, namun energinya masih dari energi  fosil seperti batu bara, maka tidak selaras dengan visinya mereka,” ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Menurut dia, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya akan seperti itu, Indonesia memang agak tertinggal.

    Baca: Transisi energi hemat puluhan triliun uang APBN per tahunnya

    Memang, lanjutnya, dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menjadi salah satu penikmat, tapi belum yang besar.

    Masih ada Vietnam, Malaysia, Thailand yang lebih banyak menikmati perpindahan investor ke negara-negara tersebut.

    “Kalau kita lebih telusur lagi, itu kenapa? Salah satunya memang hal yang harus kita sempurnakan dari segi kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum yang merupakan salah satu pekerjaan rumah kita dan juga yang menarik mereka bilang di kita ini investasi yang ada diharapkan energinya itu dari EBT atau clean energy,” katanya.

    Rosan mengambil contoh Vietnam, yang industrial park-nya atau kawasan ekonominya kebanyakan sudah lebih dari 62 persen itu menggunakan tenaga listrik berbasis energi bersih seperti hidro, tenaga surya, tenaga angin dan sebagainya karena hal tersebut merupakan tuntutan global.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pabrikan mobil listrik Tesla yang dimiliki Elon Musk, belum akan membangun pabrik di mana pun dalam satu-dua tahun ini.

    Baca: Indonesia urutan terbawah dalam urusan transisi energi

    Luhut mengatakan Indonesia akan mencoba menawarkan investasi terkait hilirisasi nikel kepada Elon Musk.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Indonesia tidak bergantung kepada satu atau dua merek tertentu dalam membuka investasi kendaraan listrik di tanah air.

    Hal itu ditekankan Jokowi menyikapi belum adanya lampu hijau dari investor Amerika Serikat Elon Musk dalam membangun pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia.

    Jokowi menyampaikan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Selain Hyundai, ada pabrikan lain yang juga sudah masuk di Indonesia yakni Wuling, BYD, VinFast, dan Chery.

    Selain itu, juga sudah ada investasi pabrik baterai listrik yang juga sudah beroperasi di Karawang, Jawa Barat.

    Sumber:Antaranews.com

  • Sistem ‘Hybrid’ PLTS Penida Klungkung Bisa Jadi Contoh Best Practise Energi Ramah Lingkungan

    Sistem ‘Hybrid’ PLTS Penida Klungkung Bisa Jadi Contoh Best Practise Energi Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Combine hybrid system milik Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS Nusa Penida, bisa menjadi contoh best practice yang kehandalan sistemnya mampu hasilkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan.

    Di Combine hybrid system milik PLTS Nusa Penida ini energi terbarukan dengan energi fosil dapat bersanding bersamaan, sehingga harapan memiliki energi yang handal dan bersih dari emisi dapat segera terwujud.

    Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengapresiasi Combine hybrid system milik PLTS Nusa Penida ini.

    Sugeng mengatakan, dari paparan PLTS Nusa Penida, karena harga baterainya juga sudah turun, sehingga per kilo watt jamnya juga lagi murah dan handal itu yang penting ya, karena tadi sistemnya hybrid.

    “Memang masih ada unsur dieselnya, ini yang akan terus menerus kita koreksi. Jadi hybrid di Nusa Penida itu merupakan praktek yang baik bagaimana dikombinasi sehingga ujungnya adalah nanti energi yang handal tetapi yang bersih dari emisi itulah tujuannya,” katanya.

    Baca: Masyarakat lokal minta PLTU Cirebon 2 ditinjau ulang

    Hal itu diungkapkan usai melakukan pertemuan dengan jajaran PT. PLN (Persero) yang juga dihadiri oleh BRIN, BIG, BAPETEN dan DEN juga Kementerian ESDM RI di Bali, Senin (9/9/2024).

    Selain itu, Sugeng juga mengapresiasi PT. PLN yang kini tidak lagi memiliki over supply untuk Jawa-Bali, dimana sebelumnya selama 3-4 tahun di Pulau Jawa dan Bali masih over supply, namun berdasarkan hasil laporan yang mengemuka dari pihak PLN, bahwa saat ini tidak ada lagi over supply.

    “Sudah tidak ada over supply artinya apa sekarang kita sudah harus mulai merancang untuk segera membangun pembangkit-pembangkit baru, tetapikan memang sudah ada ketentuan pembangkit-pembangkit baru itu tidak lagi mengandalkan pembangkit-pembangkit dengan bahan bakar fosil, kita akan masuk ke energi baru energi terbarukan, inilah yang jadi diskusi lengkap hari ini,” ungkapnya.

    Sugeng melanjutkan, bahwa dengan semangat yang ada saat ini, maka semua pihak fokus membicarakan soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

    Di mana target yang dirancang saat ini sangat besar sekitar 6000KWH, 4 kali lipat lebih besar per kapita dari konsumsi listrik nasional per hari ini yang masih di kisaran 1500KWH.

    Baca: Investor enggan investasi di Indonesia karena pembangkit listriknya masih gunakan batubara 

    “Itu apa artinya ketersediaan listriknya akan lumayan luar biasa besar ke depan, di sisi lain kita akan menandatangani Paris Agreement dimana di tahun 2050 dunia sudah mengamanatkan agar ada net zero emission, antara karbon yang meluncur yang diserap itu adalah dalam titik nol,” imbuhnya.

    Indonesia sendiri menargetkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih lambat dari dunia internasional. Tapi dua fenomena ini menurut Sugeng membuat demand listrik akan tinggi,

    “Di sisi lain harus net zero emission inilah tantangan kita bersama, sehingga tadi kita bahas apa saja yang akan kita bisa memenuhi tantangan atau tuntutan kenaikan energi tadi di sisi lain adalah net zero emision tadi,” tandasnya.

    Selain itu, Sugeng juga mengatakan bahwa probabilitas nuklir tidak lagi menjadi pilihan terakhir dalam RUPTL, namun nuklir merupakan bagian integral dari rencana penyediaan energi listrik dalam RUPTL.

    Pemerintah Indonesia, telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, guna menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.

    Baca: Indonesia masih urutan bawah dalam urusan transisi energi

    Sementara target mencapai net zero emission dipatok pada tahun 2060 atau lebih awal.

    Dengan target tersebut, melalui pembangunan PLTS salah satunya adalah PLTS Hybrid Nusa Penida berkapasitas 1,84 MWh menggunakan Battery Energy Storage System (BESS).

    Terobosan ini mampu menghadirkan energi bersih dengan pengurangan penggunaan energi fosil. Kehadiran PLTS Nusa Penida mampu menurunkan emisi sebesar 4,19 ribu ton CO2e per tahun.

    Komisi VII DPR yang membidangi energi, riset dan inovasi menekankan adanya komitmen pengembangan EBT dari segala aspek, termasuk bidang riset dan inovasi terutama dalam menurunkan emisi yang saat ini dilakukan oleh BRIN.

    Komisi VII DPR meminta Dewan Energi Nasional (DEN) dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal terkait dengan pemanfaatan PLTS di Indonesia.

    Komisi VII juga mendorong pemerintah memaksimalkan peran BIG dan BAPETEN dalam mendukung dan memaksimalkan kebijakan transisi energi dan pengurangan emisi di Indonesia.

     

  • Penjualan Listrik di Bali Melonjak Tajam, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    Penjualan Listrik di Bali Melonjak Tajam, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    7cloud.asia – Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bali untuk mengevaluasi kondisi kelistrikan di daerah tersebut, Komisi XII DPR menemukan fakta menarik terkait lonjakan penjualan listrik di Bali pasca-pandemi.

    Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menyebut, Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami lonjakan penjualan listrik yang sangat signifikan, yaitu sebesar 16,41 persen.

    “Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penjualan listrik nasional yang hanya 6,4 persen,” ujar Fasha saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XII di Bali, Denpasar, Jumat (15/11/2024).

    Namun, Fasha juga menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari luar daerah, khususnya Jawa, yang disuplai melalui kabel laut.

    “Ironisnya, Bali masih mengandalkan 85 persen pasokan listriknya dari Jawa. Ini menjadi masalah karena jika ketergantungan ini terus berlanjut, tidak akan bertahan lama,” tambah Politisi Partai NasDem ini.

    Sebagai solusi, Fasha mendorong adanya pembangunan pembangkit listrik di Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dia juga mengusulkan agar proyek tersebut dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Baca: Proyek listrik biomassa ancam kelestarian hutan

    “Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Kementerian ESDM dan PLN, untuk merumuskan solusi yang tepat, termasuk kemungkinan menjadikan proyek ini sebagai PSN,” ujarnya.

    Fasha menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Bali, mengingat pulau ini menjadi ikon pariwisata Indonesia di dunia.

    “Kita berharap Bali menjadi contoh dalam pemanfaatan energi terbarukan, bukan lagi bergantung pada energi fosil,” ungkapnya.

    Fasha juga menyampaikan apresiasinya terhadap investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi, seperti Medco.

    Namun, dia mencatat adanya kendala terkait penerapan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diinginkan pemerintah yang mencapai 40 persen, yang menurutnya sulit dipenuhi.

    “Kami usulkan agar ada kelonggaran, mungkin menjadi 20 persen, mengingat tantangan yang ada di lapangan, tetapi tetap memperhatikan produk dalam negeri,” paparnya.

    Baca: PLTS di Kawasan Industri Kota Bukit Indah 100 Persen materialnya diimpor dari China

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pendanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui kerja sama PLN dengan pihak swasta dan internasional.

    Putri Zulhas, berharap kerja sama dengan pihak swasta ini dapat mempercepat implementasi energi terbarukan di Indonesia, khususnya Bali.

    “Jika kita bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, mudah-mudahan ke depannya kerja sama ini bisa diperluas di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, sejumlah tantangan dalam pengembangan PLTS turut disampaikan, salah satunya adalah persoalan infrastruktur dan keterbatasan lahan.

    “Tadi dijelaskan bahwa rule of thumb untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan sekitar 1 hektare lahan untuk 1 MW kapasitas. Bayangkan, berapa banyak lahan yang harus disediakan, apalagi di Bali, di mana lahan terbatas dan biaya sangat tinggi. Kalau ada lahan, biasanya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan komersial,” jelas Putri.

    Selain keterbatasan lahan, isu lingkungan juga menjadi tantangan besar. Komisi XII bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan.

  • Teknologi Baru Sel Surya Tandem Pecahkan Rekor dalam Efisiensi Energi

    Teknologi Baru Sel Surya Tandem Pecahkan Rekor dalam Efisiensi Energi

    7cloud.asia – Panel surya yang dipasang di atap rumah dan lahan pembangkit energi skala besar telah menjadi pemandangan biasa di berbagai belahan dunia.

    Ya, pembangkit listrik tenaga surya kini menjadi pemain utama sumber energi di berbagai negara.

    Lonjakan penggunaan energi surya ini dipicu oleh dua hal utama. Pertama, para ilmuwan dan insinyur semakin terampil memproduksi panel surya secara massal dengan efisiensi produksi yang tinggi, sehingga biaya bisa ditekan.

    Kedua, dan yang paling penting, efisiensi konversi daya panel surya terus meningkat. Artinya, semakin banyak sinar matahari yang dapat diubah menjadi listrik.

    Semakin tinggi efisiensi panel surya, semakin rendah pula biaya listriknya. Hal ini tentu membuat kita bertanya: Seberapa jauh efisiensi energi surya bisa berkembang? Dan, apakah ini akan mengurangi tagihan listrik kita?

    Panel surya yang tersedia secara komersial saat ini mengubah sekitar 20 hingga 22 persen sinar matahari menjadi tenaga listrik.

    Baca: AS akan ubah eks fasilitas senjata nuklir jadi pembangkit listrik tenaga surya

    Namun, penelitian baru yang dipublikasikan di Nature menunjukkan bahwa panel surya masa depan dapat mencapai efisiensi hingga 34 persen dengan memanfaatkan teknologi baru yang disebut sel surya tandem.

    Penelitian ini menunjukkan rekor efisiensi konversi daya untuk sel surya tandem.
    Apa itu sel surya tandem?

    Panel surya konvensional hanya menggunakan satu jenis bahan untuk menyerap sinar matahari, yaitu silikon—bahan yang juga dipakai untuk membuat chip mikro. Meski andal, efisiensinya terbatas hanya sekitar 29 persen.

    Untuk melampaui batas ini, para ilmuwan mengembangkan “sel surya tandem,” yang menggabungkan dua jenis bahan yang disusun berlapis untuk menangkap lebih banyak energi dari sinar matahari.

    Dalam penelitian terbaru, tim peneliti dari perusahaan energi LONGi melaporkan bahwa mereka telah menciptakan sel surya tandem berbahan silikon dan perovskit.

    Berkat pelapisan dua bahan ini, energi dari sinar matahari bisa diserap jauh lebih baik, sehingga tandem perovskit-silikon yang baru ini memecahkan rekor dunia dalam efisiensi konversi sebesar 33,89 persen.

    Baca: Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan energi terbarukan

    Material perovskite, yang ditemukan kurang dari dua dekade lalu, kini muncul sebagai pasangan ideal untuk teknologi silikon.

    Rahasianya terletak pada kemampuannya menyesuaikan penyerapan cahaya. Bahan perovskit mampu menyerap cahaya biru berenergi tinggi lebih efisien dibandingkan silikon.

    Dengan cara ini, kerugian energi dapat dihindari, dan efisiensi total tandem meningkat. Bahan lain, yang disebut semikonduktor III-V, juga telah digunakan dalam sel tandem dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

    Tapi masalahnya, bahan ini sulit diproduksi dan mahal, sehingga hanya dapat dibuat dalam bentuk perangkat kecil yang menggunakan cahaya terfokus.

    Para ilmuwan telah mengerahkan upaya besar dalam mengembangkan sel surya perovskit ini. Mereka telah mempertahankan laju pengembangan yang fenomenal dengan efisiensi (untuk satu sel di laboratorium) meningkat dari 14 persen menjadi 26 persen hanya dalam 10 tahun.

    Kemajuan ini memungkinkan integrasi mereka ke dalam sel surya tandem dengan efisiensi sangat tinggi, membuka jalan untuk meningkatkan teknologi fotovoltaik hingga mencapai triliunan Watt yang dibutuhkan dunia untuk mengurangi produksi energi kita.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris. Penulis: Sebastián Bonilla (Associate Professor of Materials, University of Oxford)

  • Meski Bakal Jadi Lokasi Ibu Kota Negara, Lebih 100 Desa di Kalimantan Timur Belum Ada Aliran Listrik

    Meski Bakal Jadi Lokasi Ibu Kota Negara, Lebih 100 Desa di Kalimantan Timur Belum Ada Aliran Listrik

    7cloud.asia – Gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara ternyata tak serta merta berdampak positif kepada masyarakat Kalimantan Timur.

    Faktanya, masih ada sekitar 113 desa di sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik.

    Hal ini diungkap Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII bersama Direktur Utama PLN dan jajaran manajemennya di Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024) lalu.

    Dalam kesempatan itu politisi PKB itu menceritakan kunjungan langsungnya ke PLN Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang belum menikmati aliran listrik.

    Udin, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya pertemuan dengan operator lapangan untuk mencari solusi terkait eletrikfikasi di Kalimantan Timur ini.

    Baca: Perampasan lahan milik rakyat dalam pembangunan IKN

    Legislator dapil Kalimantan Timur ini mengungkapkan bahwa meskipun tantangan geografis dan cuaca menjadi hambatan dalam penyediaan listrik, penting untuk mencari langkah strategis yang efektif.

    Udin akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pertemuan selanjutnya, termasuk jajaran pemerintah daerah, untuk membahas solusi dalam pengadaan tiang listrik dan infrastruktur lainnya.

    Jika PLN tidak mampu menyediakan tiang, maka Syarifuddin akan meminta dukungan dari pihak lain.

    ”Kami tidak ingin dana besar yang ada tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya usai menyerap aspirasi langsung di Kalimantan Timur baru-baru ini kepada Parlementaria.

    Meski terus meningkat, elektrifikasi di Kalimantan Timur tergolong rendah dan di bawah angka nasional.

    Baca: Warga Korban IKN serukan ‘Indonesia is Not For Sale’

    Data BPS menunjukkan angka elektrifikasi di Kalimantan Timur 90,21 persen (2020), 91,98 persen (2021) dan 93,09 persen (2022).

    Sedangkan di Penajam Paser Utara yang menjadi lokasi IKN, angka lektrifikasi lebih rendah lagi yakni 82,11 persen (2020), 82,67 persen (2021) dan 83,14 persen (2022).

    Syariffudin menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal akses listrik untuk desa-desa yang masih terisolasi.

    Syariffudin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan ini. Dia yakin, dengan kolaborasi dan komitmen yang tinggi, 113 desa yang saat ini tidak teraliri listrik dapat segera menikmati pelayanan listrik yang layak, sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Jika ada informasi atau dukungan yang diperlukan, saya siap memimpin rombongan untuk berdialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Komisi di DPR,” tambahnya.