7cloud.asia – Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bali untuk mengevaluasi kondisi kelistrikan di daerah tersebut, Komisi XII DPR menemukan fakta menarik terkait lonjakan penjualan listrik di Bali pasca-pandemi.
Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menyebut, Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami lonjakan penjualan listrik yang sangat signifikan, yaitu sebesar 16,41 persen.
“Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penjualan listrik nasional yang hanya 6,4 persen,” ujar Fasha saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XII di Bali, Denpasar, Jumat (15/11/2024).
Namun, Fasha juga menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari luar daerah, khususnya Jawa, yang disuplai melalui kabel laut.
“Ironisnya, Bali masih mengandalkan 85 persen pasokan listriknya dari Jawa. Ini menjadi masalah karena jika ketergantungan ini terus berlanjut, tidak akan bertahan lama,” tambah Politisi Partai NasDem ini.
Sebagai solusi, Fasha mendorong adanya pembangunan pembangkit listrik di Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dia juga mengusulkan agar proyek tersebut dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca: Proyek listrik biomassa ancam kelestarian hutan
“Kami akan menyampaikan usulan ini kepada Kementerian ESDM dan PLN, untuk merumuskan solusi yang tepat, termasuk kemungkinan menjadikan proyek ini sebagai PSN,” ujarnya.
Fasha menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Bali, mengingat pulau ini menjadi ikon pariwisata Indonesia di dunia.
“Kita berharap Bali menjadi contoh dalam pemanfaatan energi terbarukan, bukan lagi bergantung pada energi fosil,” ungkapnya.
Fasha juga menyampaikan apresiasinya terhadap investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi, seperti Medco.
Namun, dia mencatat adanya kendala terkait penerapan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diinginkan pemerintah yang mencapai 40 persen, yang menurutnya sulit dipenuhi.
“Kami usulkan agar ada kelonggaran, mungkin menjadi 20 persen, mengingat tantangan yang ada di lapangan, tetapi tetap memperhatikan produk dalam negeri,” paparnya.
Baca: PLTS di Kawasan Industri Kota Bukit Indah 100 Persen materialnya diimpor dari China
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menyatakan dukungannya terhadap percepatan pendanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui kerja sama PLN dengan pihak swasta dan internasional.
Putri Zulhas, berharap kerja sama dengan pihak swasta ini dapat mempercepat implementasi energi terbarukan di Indonesia, khususnya Bali.
“Jika kita bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, mudah-mudahan ke depannya kerja sama ini bisa diperluas di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah tantangan dalam pengembangan PLTS turut disampaikan, salah satunya adalah persoalan infrastruktur dan keterbatasan lahan.
“Tadi dijelaskan bahwa rule of thumb untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan sekitar 1 hektare lahan untuk 1 MW kapasitas. Bayangkan, berapa banyak lahan yang harus disediakan, apalagi di Bali, di mana lahan terbatas dan biaya sangat tinggi. Kalau ada lahan, biasanya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan komersial,” jelas Putri.
Selain keterbatasan lahan, isu lingkungan juga menjadi tantangan besar. Komisi XII bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan.
Leave a Reply