ruangkota

Tag: LPG 3 kilogram

  • LPG 3 Kilogram Bersubsidi Langka, DPR: Subsidi Hanya untuk Masyarakat Tidak Mampu

    LPG 3 Kilogram Bersubsidi Langka, DPR: Subsidi Hanya untuk Masyarakat Tidak Mampu

    7cloud.asia – Gas LPG subsidi atau LPG 3 kilogram dilaporkan langka di sejumlah daerah. Kelangkaan LPG 3 kilogram ini antara lain dilaporkan terjaid di Medan, Banyuwangi, Kediri dan sejumlah daerah di Kalimantan dan Banten.

    Akibat kelangkaan tersebut, harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi melonjak, dari yang biasanya Rp 16-19 Ribu, kini meroket naik hingga Rp 25 hingga 30 ribu per tabung. Bahkan ada yang mencapai Rp 50 ribu per tabung.

    Menanggapi kelangkaan LPG 3 kilogram ini DPR meminta Pemerintah mencari akar persoalan kelangkaan yang sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan karena membuat rakyat kesulitan.

    “Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga sudah Pemerintah harus menjamin distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat,” kata Ketua DPR Puan Maharani Rabu (26/7/2023) seperti dikutip Parlementaria.

    Baca: Pertamina luncurkan Pertamax Green 95 dari tetes tebu

    Puan menilai kondisi seperti ini telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat. Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menengah ke bawah.

    “Apalagi banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapat gas LPG bersubsidi,” imbuhnya.

    Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendesak Pemerintah memberi perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi.

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen, ini plus minusnya

    Puan juga meminta Pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera menghadirkan solusi agar kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.

    “Selesaikan kelangkaan gas LPG ini secepat mungkin. Perlu ada penyelesaian masalah dari hulu ke hilir. Apakah karena kuota yang tidak cukup, atau akibat alasan lain,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Puan juga meminta agar komunikasi antara Pemerintah daerah (Pemda), Pertamina, dan distributor gas semakin ditingkatkan sehingga ada solusi yang efektif dalam mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi.

    Baca: G20 gagal sepakati pemangkasan konsumsi bahan bakar fosil

    “Perbanyak operasi pasar, dan cek apakah diperlukan adanya kuota tambahan bagi masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan. Kerja sama seluruh pihak terkait sudah pasti harus dimaksimalkan, termasuk penegak hukum.

    “Karena perlu ada penyelidikan untuk beberapa daerah seperti di Toraja yang kenaikan harga gas LPG subsidinya sudah tidak wajar karena mencapai Rp 50 ribu satu tabung,” sambungnya.

    Terpisah, anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin meminta pemerintah agar  segera melakukan upaya untuk mengatasi kelangkaan tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi ini. 

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Ia meminta Pemerintah harus memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 kilogram, maupun faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan tersebut.

    “Sehingga ada upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah tersebut. Tentu bekerja sama dengan Pemda setempat,” ujar Mukhtarudin dalam siaran persnya, di Jakarta (24/7/2023).

    Diketahui, gas LPG 3 kilogram seharusnya ditujukan untuk masyarakat menengah bawah, namun dalam parkatiknya banyak warga menengah atas yang memanfaatkan subsidi ini.

    Baca: Tujuh komoditas Indonesia akan terkena dampak aturan Antideforestasi Uni Eropa

    Bahkan oleh pelaku industri yang seharusnya tidak boleh ikut menikmati subsidi. Puan menegaskan, gas LPG bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu.

    “Perlu ada kesadaran juga dari masyarakat untuk tidak mengambil yang bukan menjadi haknya,” ujarnya. 

    Puan pun mendorong agar sistem pendistribusian gas LPG 3 kilogram bersubsidi diperbarui. Menurutnya, harus dibangun sebuah sistem yang lebih baik sehingga hanya warga menengah ke bawah yang bisa membeli gas LPG melon.

    “Program subsidi gas LPG 3 kilogram tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jika tidak tepat sasaran maka akan merugikan rakyat kecil. Pertamina dan Kementerian terkait harus memperketat pengawasan di lapangan,” tukas Puan. 

  • Pendatang dan WNA di Bali Ikut Nikmati LPG 3 Kilogram Bersubsidi

    Pendatang dan WNA di Bali Ikut Nikmati LPG 3 Kilogram Bersubsidi

    7cloud.asia – Sidak anggota DPR menemukan ada pendatang dari luar Bali dan Warga Negara Asing (WNA) ikut menikmati subsidi LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi.

    Padahal, seharusnya LPG 3 kilogram bersubsidi hanya untuk waega kurang mampu di masing-masing daerah.

    Sehingga sehingga pendatang, apalagi WNA tidak masuk dalam hitungan kuota yang berhak menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi di Bali.

    “Ternyata mereka juga memanfaatkan (LPG 3 Kilogram) dan saya lihat di lapangan mereka juga nenteng (membawa) gas,” ungkap Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengungkapkan Parta saat peninjauan pangkalan bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Denpasar, Minggu (30/7/2023).

    Baca: DPR ingatkan LPG 3 kilogram bersubsidi hanya untuk warga tidak mampu

    Parta meminta ketegasan Pertamina untuk menegakkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas LPG 3 kilogram bersubsidi,”

    Dalam keterangan yang dilansir Parlementaria, Parta menyebut banyak WNA yang memiliki rumah, vila, hingga pondok sendiri di Bali. Selain itu, banyak juga pendatang dari luar Bali yang mencari nafkah di Pulau Dewata dengan cara berjualan makanan hingga UMKM.

     “Mereka tidak ber-KTP Bali, tapi menggunakan LPG 3 kilogram di Bali. Itukan jumlahnya sangat banyak. Jadi, banyak yang tidak berhak terhadap LPG 3 kilogram bersubsidi, tapi menggunakan LPG subsidi,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Baca:  Pertamina luncurkan Pertamax 95 tetes tebu

    Namun, Parta tak merinci lokasi temuan pendatang dari luar Bali dan WNA yang memanfaatkan LPG 3 Kg tersebut.

    Di sisi lain, ia memastikan stok LPG 3 kilogram bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan di sejumlah wilayah di Bali bisa dikatakan aman.

    “Sesungguhnya kuota ada, tapi pengambilannya yang tidak tertib karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak adanya gas. Intinya (warga) jangan panik dan jangan mengambil lebih,” tegasnya.

    Baca: Dunia sedang kembangkan energi hidrogen ini plus minusnya

    Parta mengingatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup, misalnya PNS dan profesi lainnya agar dapat menggunakan LPG 12 Kg.

    “Restoran dan hotel di Bali juga gunakanlah (LPG) yang ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Jangan membeli gas oplosan,” imbaunya.

    Untuk diketahui, hingga kini ada 108 ribuan masyarakat Bali mendaftar untuk berhak mendapatkan LPG 3 kilogram.

    Baca: Indonesia mulai serius jajaki pengembangan energi hidrogen

    Seperti diketahui saat ini terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi di berbagai daerah, seperti  Balikpapan, Makasar, Bali, Banyuwangi, Sumbar, Jawa Timur, Kalimantan Tengah.

    Untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram ini pemerintah meluncurkan produk LPG 3 kilogram non subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal.

    Namun langkah pemerintah ini menuai kritisk dari DPR, apalagi harga LPG dunia sedang turun dalam dua tahun ini.

    Baca: Plus minus penggunaan biodiesel berbahan sawit

  • Orang Kaya Dilarang Beli LPG 3 Kilogram Bersubsidi, Ada Bright Gas 3 Kilogram Sebagai Alternatif

    Orang Kaya Dilarang Beli LPG 3 Kilogram Bersubsidi, Ada Bright Gas 3 Kilogram Sebagai Alternatif

    7cloud.asia – Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, Kalimantan dan Banten.

    Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi ini diduga karena banyaknya orang kaya atau keluarga mampu membeli elpiji yang seharusnya ditujukan untuk keluarga tidak mampu.

    Salah satu alasan orang kaya membeli LPG 3 kilogram bersubsidi karena adanya disparitas atau selisih harga yang cukup besar atara LPG bersubsidi dsn non subsidi.

    Baca: DPR ingatkan LPG 3 kilogram bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin

    Seperti diketahui LPG 3 kilogram dijual Rp 16-19 ribu per tabung atau sekitar Rp 5.500 hingga Rp 6.500 per kilogram. Sementara LPG non subsidi harganya hampir Rp 20.000 per kilogram.

    Selisih harga yang cukup besar ini yang membuat orang kaya yang tidak berhak atas subsidi turut memborong LPG 3 kilogram bersubsidi.

    Tidak hanya itu, tidak sedikit penyalur LPG 3 kilogram yang nakal. Sering terungkap adanya LPG oplosan, di mana isi LPG 3 kilogram disuntik ke LPG 5,5 kilogram ataupun 12 kilogram demi mengejar keuntungan yang lebih besar.

    Baca: DPR pertanyakan mengapa WNA di Bali bisa beli LPG 3 kilogram bersubsidi

    Nah, buat kamu yang tidak berhak membeli LPG 3 kilogram bersubsidi tapi merasa terlalu berat membeli LPG non subsidi 12 kilogram seharga lebih dari Rp 200.000 rupiah, Pertamina sejak Maret 2018 telah merilis LPG 3 kilogram non subsidi dengan merek dagang Bright Gas. 

    Saat diluncurkan pada lima tahun lalu, Direktur Pemasaran Pertamina Muchammad Iskandar mengatakan, Bright Gas ini merupakan alternatif untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan konversi penggunaan gas.

    Dengan adanya produk Bright Gas berukuran 3 kg tersebut, masyarakat yang ingin ganti dari produk Bright Gas berukuran 5,5 kg tidak perlu membeli tabung baru lagi.

    Baca: Pertamina luncurkan Pertamax 95 tetes tebu

    Saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya.

    Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengingatkan, di saat LPG 3 kilogram bersubsidi langka seperti sekarang keberadaan Bright Gas 3 kilogram berpotensi memudahkan pengolosan.

    Hal ini karena adanya disparitas harga. Seperti diketahui LPG 3 kilogram bersubsidi sebesar Rp20.000-Rp30.000 per tabung

    Baca: Indonesia serius jajaki energi hidrogen

    Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 kg non subsidi ini, yang sama persis dengan LPG 3 kilogram bersubsidi, akan semakin memudahkan pengoplosan.

    “Apalagi marjinnya (selisih harganya) besar, mencapai Rp36.000 per tabung. Pengoplosan bisa semakin marak,” ujarnya sebagaimana dikutip Parlementaria

     

     

     

     

     

  • Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kilogram

    Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kilogram

    7cloud.asia – Pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kilogram yang mulai Januari 2023 akan menerapkan sistem baru.

    Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah tidak pilih kasih terkait rencana pemberlakukan penggunaan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kilogram.

    Pemerintah, ujarnya, harus memperketat pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kilogram tersebut secara adil, transparan dan terintegrasi mulai dari depo, agen, pangkalan, pengecer hingga ke konsumen.

    Baca: LPG 3 kilogram nggak bisa sembarangan

    “Jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (21/12/2023).

    Mulyanto menambahkan, pada intinya  pihaknya setuju dengan rencana Pemerintah mensyaratkan penggunaan KTP dalam pembelian LPG 3 kilogram.

    Bahkan menurutnya masyarakat pun juga tidak keberatan dengan syarat tersebut. Namun tentunya prosesnya jangan jadi berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat.

    Baca: Orang kaya dilarang beli LPG 3 kilogram

    Dengan persyaratan KTP tersebut,  maka akan semakin jelas tergambarkan siapa, dimana dan berapa volume penggunaan LPG 3 kilogram tersebut.

    Dengan sistem ini akan terdata siapa yang membeli secara berlebihan dan mencurigakan. 

    Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.

    Baca: LPG 3 kilogram hanya untuk masyarakat kurang mampu

    Pasalnya, selama ini karena distribusi gas melon 3 kilogram bersifat terbuka maka siapa saja dapat membeli dan dengan jumlah yang tidak diketahui.

    Karenanya berpotensi besar terjadi penyimpangan. Selanjutnya menurut Mul, begitu ia boasa disapa, adalah soal siapa sebenarnya yang berhak membeli LPG  3 kilogram dan berapa banyak.

    Oleh karenanya, Ia berharap pengawasan pun diperketat bukan hanya di tingkat pembeli atau pengecer tersebut.

    Baca: LPG 3 kilogram langka

    Melainkan yang lebih penting juga dilakukan pengawasan penjualan LPG 3 kilogram di tingkat agen dan pangkalan.

    Karena penyimpangan seringkali terjadi di tingkat ini, dimana pengoplos langsung mengambil gas melon 3 kilogram dari agen atau pangkalan.

    Pihaknya pun berharap pemerintah bisa mengantisipasi adanya agen atau pangkalan merekayasa laporan data KTP dan volume pembelian pelanggan untuk sekedar formalitas syarat administrasi.  Tentu semua itu perlahan-lahan dapat ditata bersama dengan semakin baiknya data profil pengguna gas melon 3 kilogram tersebut.