7cloud.asia – Tahun 2024 menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan panjang demokrasi dan reformasi Indonesia.
Perjalanan 26 tahun setelah runtuhnya rezim Orde Baru, harapan akan tata kelola negara yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan justru diuji dengan tantangan yang semakin kompleks.
Alih-alih meneguhkan capaian reformasi, kontestasi politik tahun 2024 justru menggugah keprihatinan mendalam atas arah demokrasi dan masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Demikian poin laporan khusus MADANI Berkelanjutan yang diberi tajuk Surat Cinta Madani Berkelanjutan untuk Pemerintahan Prabowo: Kecemasan Ekologi di Tengah Kepungan Dinasti Oligarki
TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam—sebuah tonggak penting yang lahir di era awal reformasi—menyuarakan cita-cita besar keadilan ekologis dan keberpihakan kepada masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan.
Namun, MADANI Berkelanjutan menilai dalam praktiknya, kebijakan ini cenderung terpinggirkan.
Alih-alih menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan, semangat TAP MPR IX/2001 seakan hanya tersimpan dalam dokumen, tidak pernah benar-benar diimplementasikan secara utuh.
Melalui laporan khusus yang dirilis baru-baru ini, MADANI Berkelanjutan mengajak publik untuk melihat kembali dinamika dua dekade terakhir: bagaimana setiap pergantian kekuasaan membawa arah berbeda dalam perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam
Bagaimana janji-janji reformasi kerap gagal ditepati, dan bagaimana demokrasi yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru berbalik menjadi instrumen pembatasan.
”Di tengah senjakala demokrasi dan bangkitnya kembali kekuatan status quo, laporan ini menjadi ruang refleksi—bahwa perjuangan belum selesai,” ujar Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad
Perjuangan untuk menjaga hutan, air, tanah, dan seluruh ekosistem Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan memperbaiki demokrasi itu sendiri.
Nadia Hadad berharap laporan ini dapat menjadi kontribusi bermakna dalam mendorong arah kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat serta kelestarian alam.
”Karena masa depan demokrasi dan masa depan lingkungan hidup Indonesia tidak dapat dipisahkan,” tegasnya.
Dia melanjutkan, Sepuluh tahun terakhir ini kita memasuki apa yang disebut sebagai periode senjakala demokrasi. Demokrasi yang dulunya menjadi kemenangan rakyat kini berubah menjadi panggung kegelapan total,
Kebijakan publik dikuasai oleh kepentingan elit, dan ruang partisipasi masyarakat semakin dipersempit.
Pembatasan kebebasan berpendapat dan maraknya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan menunjukkan bahwa demokrasi telah tereduksi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam laporan ini, Madani Berkelanjutan menyebut Nawacita, yang
seharusnya menjadi jalur menuju pembangunan berkelanjutan, justru menjadi Nawadosa,menciptakan luka ekologis yang semakin dalam.
Beberapa poin penting Nawacita seperti komitmen terhadap perlindungan masyarakat hukum adat, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan gagal tercapai.
Kebijakan yang diimplementasikan lebih sering mengutamakan kepentingan investor, yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara masif dan kerusakan ekosistem yang tidak terelakkan.
”Apa yang terjadi saat ini adalah kebangkitan kembali orde baru dan politik dinasti yang diupayakan dengan cara-cara memalukan,” tandasnya.