7cloud.asia – Salah satu kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang sangat berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan memperparah krisis iklim adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di akhir masa jabatannya, Jokowi menargetkan 31 jenis PSN untuk diselesaikan sebelum 20 Oktober 2024 yang mayoritas merupakan target pembangunan kawasan industri.
Pemerintah bahkan telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini di era pemerintahan selanjutnya.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian mengatakan, PSN merupakan pembangunan
infrastruktur fisik dengan tujuan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan
pangan dan energi, dan lain-lain.
Namun, dalam praktiknya, PSN sering menjadi sarana untuk eksploitasi lingkungan hidup besar-besaran yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro.
Dalam catatan Madani Berkelanjutan, banyak PSN yang mengesampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.
Baca: Masyarakat terdampak PSN tolak perampasan tanah dan ruang hidup
Temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa hingga Juli 2024,
34 proyek PSN telah merampas lebih dari 500 ribu hektare lahan dari masyarakat
Efek PSN tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga
berdampak besar terhadap ketimpangan ekonomi masyarakat sekitar.
Meski investasi besar mengalir ke daerah-daerah proyek, tingkat kemiskinan di wilayah seperti Papua Selatan, Halmahera Tengah, dan Konawe Utara tetap tinggi atau bahkan meningkat.
Ini menunjukkan bahwa model pembangunan top-down berbasis megaproyek belum berhasil mengatasi kesenjangan struktural yang mengakar.
Ketergantungan pada sektor ekstraktif juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Baca: Prabowo Subianto evaluasi sjumlah PSN warisan Jokowi
Laporan OECD (2024) mencatat bahwa struktur ekonomi Indonesia masih belum cukup terdiversifikasi, dan terlalu bergantung pada ekspor berbasis sumber daya alam.
Ketika harga komoditas seperti nikel, sawit, atau batu bara turun, tekanan
terhadap anggaran dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil pun meningkat.
PSN diberikan jalan lapang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang merupakan turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja.
Regulasi ini memberikan prioritas dan kemudahan luar biasa pada proyek-proyek yang dilabeli PSN.
Tidak jarang, label PSN digunakan untuk menerobos kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku sebelumnya seperti Inpres Moratorium Hutan, wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat melalui berbagai skema Perhutanan Sosial, wilayah fungsi ekologis gambut, dan sebagainya.
Leave a Reply