ruangkota

Tag: marunda

  • Warga Marunda Tuntut Pemerintah Buka Data Industri Pemicu Polusi Udara di Jakarta

    Warga Marunda Tuntut Pemerintah Buka Data Industri Pemicu Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Lambannya pemerintah dalam menangani kasus poluis udara akibat pencemaran batubara di Marunda, Jakarta Utara, menjadikan warga DKI Jakarta merasakan imbasnya.

    Meski KLHK telah menutup sejumlah perusahaan yang dinilai sebagai biang polusi udara di Jakarta, warga Marunda masih merasakan debu yang ditimbulkan batubara tersebut.

    Lebih dari itu kualitas udara di wilayah Jakarta akibat polusi udara juga tak kunjung membaik.

    Syahroni Fadhil dari WALHI Jakarta mengatakan, polusi udara terjadi karena adanya pembiaran hukum dan pemerintah mengabaikan daya dukung serta daya mutu DKI Jakarta.

    Baca: Warga Marnda keluhkan debu batubara

    Karena itu pemerintah diminta menerapkan monitoring ketat terhadap perusahaan yang menggunakan batubara.

    “Kami meminta pemerintah dan perusahaan memperbaiki tata kelola lingkungan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku,” ujar Syahroni dalam konferensi pers Tim Advokasi Lawan Batubara Senin (28/8/2023) di Jakarta.

    Ia menambahkan, masalah polusi udara di Marunda, Jakarta Utara, maupun DKI Jakarta merupakan permasalahan struktural yang harus diselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah.

    Kasus di Marunda menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta hanya menggusur masyarakat dari kawasan Ancol dan memindahkan ke Rusunawa Marunda tanpa adanya informasi bahwa di lokasi tersebut merupakan kawasan tercemar.

    Baca: Koalisi sipil minta razia emisi juga dilakukan di kawasan industri

    “Buruknya penanganan kasus di Marunda menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan ketimpangan sebagai faktor kerentanan,” tandasnya.

    Pencemaran udara dan air yang terjadi di Jakarta seharusnya membuat pemerintah berbenah dan menanganinya secara serius.

    Pasalnya, pencemaran telah mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat dan meningkatkan beban kesehatan.

    Ahmad Ashov Birry koordinator #BersihkanIndonesia mengatakan, perilaku pemerintah dan industri telah membunuh warga secara perlahan.

    Baca: PLTU batubara dna industri dituding sebagai biang polusi udara di Jakarta

    “Angka harapan hidup turun 5,5 tahun dengan 5500 kematian dini. Ini membunuh warga lebih cepat,” imbuh Ahmad Ashov Birry koordinator #BersihkanIndonesia.

    Selain status udara yang ditetapkan, pemerintah seharusnya juga menginventarisasi dan membuka ke publik, siapa saja pencemarnya dan  sebanyak apa pencemarannya.

    “Industri harus diawasi, jangan malah pemerintah melindungi industri dengan berbagai alasan.” tutup Ahmad Ashov Birry.

    Karena itu Tim Advokasi Lawan Batubara meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk segera memberikan hasil verifikasi lapangan atas terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari Industri pengguna Batubara dan Stockpile di wilayah Marunda. 

    Baca: KLHK segel empat perusahaan yang disebut biang polusi udara di jakarta

  • Hari Kota Sedunia: Tak Hanya Polusi Debu Batubara Hak Atas Kota Layak Warga Marunda Belum Terpenuhi

    Hari Kota Sedunia: Tak Hanya Polusi Debu Batubara Hak Atas Kota Layak Warga Marunda Belum Terpenuhi

    7cloud.asia – Memperingati Hari Kota Sedunia yang jatuh pada 31 Oktober 2023 dan Kampanye Urban Oktober, Greenpeace berkolaborasi dengan LBH Jakarta, WALHI Jakarta dan Trend Asia menyelenggarakan acara bertajuk PESTAPERA – Pesta Penolakan Batubara yang dipusatkan di Marunda Jakarta Utara.

    Dalam peringatan Hari Kota Sedunia ingin menunjukkan bahwa masalah polusi debu batubara di Marunda hingga kini belum menemui titik terang.

    Ditemui di sela kegiatan peringatan Hari Kota Sedunia, Jeanny Sirait, Pengkampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia menyebutkan, masalah debu batubara ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh Warga Rusunawa Marunda.

    Dampak dari polusi debu batubara ini juga dirasakan oleh Warga Marunda Pulo, Marunda Kepu, Marunda Bidara bahkan sampai dengan Nelayan Cilincing.

    Selain polusi udara akibat debu batubara, warga Marunda juga menghadapi masalah aksesibilitas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kemandirian ekonomi, layanan kesehatan, hak atas air dan moda transportasi. 

    Baca: Cara warga Marunda membincangkan masalahnya

    M. Amminulah, staf kampanye WALHI Jakarta mengatakan, krisis lingkungan hidup yang terjadi di Marunda membuktikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Jakarta.

    Hak atas lingkungan yang dijamin oleh konstitusi tersebut, justru diabaikan oleh pemerintah dengan mengesampingkan hak-hak masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.

    Aminullah mencontohkan, berlarut-larutnya penanganan polusi udara di Marunda yang telah berdampak pada kesehatan masyarakat.

    Masyarakat telah memiliki bukti empiris yang menyatakan adanya pencemaran udara di Marunda. Meski begitu, ujarnya pemerintah masih saja lamban dalam mencari sumber penyebab pencemaran udara.

    Sehingga meskipun PT KCN, salah satu penyebab polusi udara berhenti operasi, pencemaran masih terjadi di Marunda.

    Baca: Warga Marunda minta data perusahaan batubara yang ditutup 

    Lebih lanjut, Marunda sejatinya merupakan hanya satu contoh pengabaian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Di Jakarta Utara saja, wilayah seperti Muara Angke, Clincing, Muara Baru, dan wilayah lainnya masih memiliki persoalan serupa, yaitu pencemaran
    lingkungan dan pengabaian oleh pemerintah.” tegasnya.  

    Melihat Marunda, akan terlihat potret ketimpangan sosial di Jakarta. Kota besar, ibu kota negara, yang di mata banyak orang menjanjikan kesejahteraan dengan berbagai fasilitas yang membuat orang nyaman.

    Juru Kampanye Energi dari Trend Asia, Meike Inda Erlina menegaskan anggapan banyak orang ini terbantahkan ketika melihat Marunda. 

    “Ruang hidup warga Marunda dikepung Industri di Jakarta Utara bahkan lintas dari Banten hingga Jawa Barat. Di sini saja terdapat kurang lebih 300 perusahaan mulai dari industri manufaktur, garmen, minyak goreng, metal, baja, dll, ” ujar Meike.

    Baca: Masalah kesehatan yang harus dihadapi warga Marunda

    Warga Marunda,  dihadapkan dengan polusi seperti asap-asap pabrik yang listriknya ditenagai PLTU Batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, stockpile batubara serta tongkang yang hilir mudik.

    “Industri ini adalah bahan baku untuk memenuhi keinginan kita menggunakan pakaian mewah, tinggal di gedung bagus, listrik menyala 24 jam, serta dapat berkendara dengan mobil atau motor,” Jelas Meike’

    Sementara warga Marunda setiap hari menghirup debu dan udara beracun, mengkonsumsi air dan sumber pangan yang tercemar.

    Ruang bagi anak untuk belajar dan bermain tidak lagi aman, gizi mereka tak terjamin, kesehatan warga terganggu, apalagi kesehatan paru-paru dan kulit, dan ini merentankan kesehatan reproduksi perempuan.

    Akhirnya biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapat dari hasil berdagang dan melaut. Bagaimana mungkin orang bisa sejahtera jika hidup di lingkungan yang rusak seperti itu?

    Baca: DPR minta agar industri yang cemari lingkungan ditindak tegas

    Pemerintah harus berhenti menggunakan batubara, dan lebih serius mendorong transisi ke energi terbarukan.

    Pemerintah juga didesak untuk mewujudkan perbaikan ruang hidup yang aman dan layak dengan melibatkan partisipasi penuh warga.

    “Sehingga berkeadilan dalam mengelola dan menjaga sumber daya milik bersama seperti air, udara, kota, pesisir dan masih banyak lagi,” tutup Meike.

    Pembangunan masif di perkotaan telah mendorong kota menjadi tempat yang rentan terhadap krisis iklim.

    Permasalahan sosial dan lingkungan di kota tak lepas dari dampak krisis iklim hingga mengancam kehidupan masyarakat perkotaan. Kekuatan kolektif tidak bisa diabaikan begitu saja.

    Baca: Penggunaan batubara dituding sebagai sumber utama polusi udara

    “Harapan dan keinginan warga Marunda untuk mengakses layanan publik dasar dengan mudah, juga menjadi harapan banyak orang di kota metropolitan ini,” tambah Jeanny.

    Selain itu, tak jarang solusi-solusi kecil untuk persoalan di kota justru datang
    dari inisiatif komunitas, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.