Tag: may day

  • Hari Buruh Sedunia: Perjuangan Panjang Kelas Pekerja untuk Kerja Layak

    Hari Buruh Sedunia: Perjuangan Panjang Kelas Pekerja untuk Kerja Layak

    7cloud.asia – Hari ini, Senin (1/5/2023) jutaan buruh atau pekerja di seluruh dunia memperingati Hari Buruh yang juga dikenal dengan sebutan May Day.

    Di sejumlah negara, termasuk Indoesia Hari Buruh atau May Day ditetapkan sebagai hari libur. Penetapan Hari Buruh sebagai hari libur ini berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para pekerja. 

    Dikutip dari laman resmi International Labour Organization (ILO), tema Hari Buruh atau May Day 2023 adalah World Day for Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia 2023.

    Disebutkan, lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan prinsip dasar dan hak seluruh pekerja di tempat kerja. 

    Memperingati Hari Buruh atau May Day tahun ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan 100 ribu pekerja berdemonstrasi di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Aksi serupa juga akan digelar di kantor-kantor pemerintahan di daerah untuk memperingati Hari Buruh atau May Day ini. Penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja yang dinilai lebih berpihak kepada investor menjadi salah satu isu yang diusung dalam aksi Hari Buruh hari ini. 

    Baca: Peran masyarakat adat hadapi perubahan iklim

    Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa Hari Buruh disebut sebagai May Day dan diperingati setiap tanggal 1 Mei. Untuk membahasnya simak artikel ini sampai habis. 

    Dilansir di wikipedia, Hari Buruh lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Lahirnya Hari Buruh tak bisa dilepaskan dari perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 yang memicu perubahan besar di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. 

    Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Kondisi ini memicu pemogokan yang pertama kali dilakukan kelas pekerja Amerika Serikat pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers.

    Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja pada era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

    Ada dua orang yang dianggap telah berperan dalam lahirnya Hari Buruh untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari perusahaan Paterson, New Jersey AS. 

    Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut mengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja and para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur.

    Karena aksinya ini McGuire kemudian terkenal dengan sebutan “pengganggu ketenangan masyarakat”. McGuire kemudian melakukan pengorganisasian pekerja menurut bidangnya masing-masing. Serikat Pekerja inilah yang kemudian mendorong lahirnya Hari Buruh.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam musnah akibat perubahan iklim

    Pada 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya.

    Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di JenewaSwiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS:

    Sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka kongres mengubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.

    Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif pada era tersebut.

    Tanggal 1 Mei dipilih sebagai Hari Buruh karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872,[1] menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

    Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

    Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati, para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal.

    Kongres sosialis dunia kuatkan Hari Buruh

    Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi:

    Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Prancis.

    Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

    Indonesia mulai memeringati Hari Buruh pada 1 Mei sejak tahun 1920. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi.

    Hal ini disebabkan karena rezim Orde Baru menghubungkan gerakan buruh atau pekerja dan Hari Buruh dengan gerakan dan paham komunis dan partai komunis Indonesia. Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan Hari Buruh atau May Day masuk tindakan subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis.

    Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.

    Peringatan hari buruh sedunia pra reformasi, sebelum mundurnya Presiden Soeharto, diperingati pada tanggal 1 Mei 1998, bertempat di Kampus FKUI Salemba, Jakarta. Diinisiasi STOVIA (organisasi gerakan mahasiwa FKUI Salemba), KBUI (Keluarga Besar UI) dan KOBAR (Komite Buruh untuk Aksi Reformasi). Aksi pada 1 Mei 1998 ini hanya dihadiri oleh Mahasiswa sementara elemen gerakan buruh saat itu dihadang oleh aparat di depan LBH Jakarta.

    Peringatan pada 1 Mei tetap berlangsung tanpa kehadiran elemen gerakan buruh. Aksi gabungan peringatan Hari Buruh sedunia 1 Mei 1998 dilakukan lagi sehari sesudahnya pada tanggal 2 Mei 1998, tetap bertempat di Kampus FKUI Salemba, bersamaan dengan hari Pendidikan Nasional dan dihadiri oleh massa gerakan buruh dan gerakan mahasiswa.

    Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan sebagai Hari Buruh oleh para pekerja di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.

    Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori “membahayakan ketertiban umum”.

    Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih memegang paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan didalangi gerakan komunis.

    Kini Hari Buruh dirayakan secara masif setiap tahun. Hari Buruh dirayakan jutaan pekerja untuk merayakan kerja mereka sekaligus menyuarakan tuntutan pekerja akan kondisi layak kerja. 

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Tolak Ikut Aksi May Day di Monas, Gebrak: Tak Ada Alasan Bagi Buruh Bergabung dengan Penguasa yang Menindas

    Tolak Ikut Aksi May Day di Monas, Gebrak: Tak Ada Alasan Bagi Buruh Bergabung dengan Penguasa yang Menindas

    7cloud.asia – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dalam agenda Mayday yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas pada 1 Mei 2025.

    Dalam pernyataannya, Gebrak menilai tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang selama ini  merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari Negara, untuk kemudian berdekatan dan bersatu padu dengan kekuasaan yang menindas.

    “Justru rakyat harus membangun persatuan nasional antara rakyat tertindas lainnya demi tercapainya kesejahteraan untuknya,“ demikian pernyataan GEBRAK yang disampaikan dalam jumpa pers bersama, Senin (28/4/2025) di Jakarta.

    Aliansi Gebrak menyampaikan bahwa Gerakan Buruh Indonesia tidak bisa diklaim oleh seseorang ataupun kelompok yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kue kekuasaan semata.

    Berdasarkan sejarahnya, gerakan buruh Indonesia lahir dari sebuah gerakan independen yang bukan bagian satu kesatuan dari elit partai borjuasi di Indonesia dan memiliki prinsip-prinsip perjuangan yang progresif.

    Menuju Mayday 2025 pada tanggal 1 Mei mendatang, aliansi gerakan buruh bersama rakyat akan melakukan aksi terpusat di Jakarta mulai pukul 09.00 wib sampai selesai dan dipusatkan di Dukuh Atas.

    Aksi ini diikuti Konfederasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja Kampus/Universitas, Organisasi Mahasiswa, Serikat Petani, Serikat/Komunitas Ojek/Transportasi online, Organisasi Perempuan Indoneisa, Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat Adat, Organsiasi Bantuan Hukum & HAM, dan Jaringan Masyarakat Sipil lainnya.

    Aliansi Gebrak juga mengajak seluruh organisasi rakyat, gerakan sosial, masyarakat luas bersama-sama menyuarakan pendapat di aksi Mayday 2025.

    Aliansi Gebrak menyampaikan kepada Rezim Prabowo-Gibran serta institusi TNI/Polri untuk tidak melakukan dan segera menghentikan segala bentuk upaya diskriminasi maupun intimdasi kepada masyarakat sipil yang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat diruang publik pada Mayday 2025.

    “Secara tegas kami sampaikan hentikan intimidasi dan pelarangan aksi unjuk rasa pada May Day di Jakarta, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda pada aksi momentum Mayday 2025, antara aksi di Monas dengan aksi di tempat berbeda,“ demikian Gebrak dalam pernyataannya.

  • Gelar Aksi May Day Terpisah, Ini Tuntutan yang Diusung Buruh dan Masyarakat Sipil yang Tergabung dalam Gebrak

    Gelar Aksi May Day Terpisah, Ini Tuntutan yang Diusung Buruh dan Masyarakat Sipil yang Tergabung dalam Gebrak

    7cloud.asia – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan bahwa tidak akan bergabung dalam agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo di Monas pada 1 mei 2025.

    Dalam pernyataannya, Gebrak menilai tidak ada cukup alasan untuk rakyat yang selama ini merasakan kebijakan buruk dan perlakuan represif dari Negara, berdekatan dan bersatu padu dengan kekuasaan yang menindas.

    “Justru rakyat harus membangun persatuan nasional antara rakyat tertindas lainnya demi tercapainya kesejahteraan untuknya,“ demikian pernyataan Gebrak yang disampaikan dalam jumpa pers bersama, Senin (28/4/2025) di Jakarta.

    Menuju May Day 2025 pada tanggal 1 Mei mendatang, aliansi gerakan buruh bersama
    rakyat akan melakukan aksi terpusat di Jakarta mulai pukul 09.00 waktu Indonesia barat.

    Aksi ini diikuti Konfederasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja Kampus/Universitas, Organisasi Mahasiswa, Serikat Petani, Serikat/Komunitas Ojek/Transportasi online.

    Baca: Gebrak tolak ikut aksi Mayday yang dihadiri Presiden

    Organisasi Perempuan Indoneisa, Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat Adat, Organsiasi Bantuan Hukum & HAM, dan Jaringan Masyarakat Sipil lainnya juga akan meramaikan May Day ini.

    Aliansi Gebrak mengajak seluruh organisasi rakyat, gerakan sosial, masyarakat luas bersama-sama menyuarakan pendapat di aksi Mayday 2025.

    Adapun tuntutan yang diusung Aliansi Gebrak di Mayday antara lain adalah cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, lawan badai PHK dan sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh.

    Gebrak juga mendesak agar UU TNI segera dicabut, menolak militer masuk kampus-pabrik-desa dan ikut campur dalam urusan sipil lainnya.

    Gebrak mendesak agar militer dikembalikan ke Barak dan menjalankan tugas pertahanan secara lebih profesional.

    Baca: Hari Buruh Sedunia jadi pengingat perjuangan panjang untuk kerja layak

    Dalam pernyataannya, Gebrak juga mendesak pemerintah memberikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi buruh;

    Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tuntutan lain Gebrak. UU PPRT ini guna memberikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga

    Gebrak juga mendesak dihapusnya hubungan kemitraan dan pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerjaperikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migran.

    Dalam aksi May Day Gebrak juga menuntut dihentikannya penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat. Pemerintah didesak untuk menjalankan reforma agraria dengan memberikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;

    Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan,
    Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Tanah Air.

    Baca: Kontroversi program GrabBike Hemat

  • May Day 2025 Dirayakan Terpisah: Masyarakat Sipil Tolak Militerisme, Buruh Pro Pemerintah Tuntut Upah Layak

    May Day 2025 Dirayakan Terpisah: Masyarakat Sipil Tolak Militerisme, Buruh Pro Pemerintah Tuntut Upah Layak

    7cloud.asia – Aksi memperingati Hari Buruh Sedunia atau yang dikenal dengan May Day akan dilakukan terpisah di dua titik lokasi yang berbeda pada Kamis (1/5/2025).

    Kedua titik peringatan Hari Buruh atau May Day tersebut adalah di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat dan Monumen Nasional (Monas).

    Peringatan Hari Buruh di depan Gedung DPR/MPR diikuti organisasi buruh, mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

    Mereka mengusung lima tuntutan, sebagai berikut:
    1. Cabut UU Cipta Kerja dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang pro-buruh.
    2. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan akui status pekerja bagi ojek online, kurir, serta buruh migran.
    3. Hentikan penggusuran dan jalankan reforma agraria sejati.
    4. Tolak proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan dan sahkan RUU Masyarakat Adat.
    5. Cabut UU TNI, tolak militerisasi kampus dan desa.

    Baca: Tak ada alasan untuk buruh bergabung dengan penguasa yang menindas

    Koordinator Aliansi GEBRAK, Sunarno dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (28/4/2025) menegaskan, aliansinya menolak berkolaborasi dengan kekuasaan yang dinilai “menindas rakyat”.

    “Tidak ada alasan bagi rakyat yang mengalami kebijakan buruk dan represivitas negara untuk bersatu dengan kekuasaan yang menindas,” tegasnya dalam pernyataan tertulis.

    Aksi May Day di Monas yang diikuti kader Partai Buruh ini membawa enam isu utama yang diklaim Iqbal sebagai harapan buruh di Indonesia

    Tuntutan itu adalah:
    1. Hapus outsourcing,
    2. Bentuk Satgas PHK,
    3. Wujudkan upah layak,
    4. Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru,
    5. Lindungi pekerja rumah tangga dan sahkan RUU PPRT,
    6. Berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    Baca: Buruh Demo tuntut UU Cipta Kerja dicabut

    Sedangkan May Day di Monas dihadiri Prabowo. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di halaman Gedung Kemnaker Jakarta mengatakan, acara May Day 2025 akan dihadiri puluhan ribu buruh.

     

    Said Iqbal menyebut, acara ini juga akan dihadiri pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC). Sejumlah Menteri Kabinet dan Pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day tahun ini.

  • Aktivis GEBRAK Dihalangi Ikut Aksi May Day di Depan Gedung DPR

    Aktivis GEBRAK Dihalangi Ikut Aksi May Day di Depan Gedung DPR

    7cloud.asia – Presidium Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk mengikuti May Day Fiesta bersama Presiden di Monas.

    Aliansi GEBRAK sendiri akan melakukan aksi May Day nasional secara terpusat di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

    Pernyataan ini disampaikan merespon penggiringan opini yang berkembang bahwa Aliansi GEBRAK mencoba memblokir bahkan melakukan penghadangan bus-bus yang memuat peserta May Day Fiesta di Monas.

    “Kami tidak pernah merencanakan dan berupaya melakukan penghadangan tersebut, semua orang berhak menyampaikan pendapatnya di ruang publik,“ demikian Koordinator Aliansi GEBRAK dalam pernyataan tertulis yang diterima Kamis (1/5/2025).

     

    Baca Juga: May Day 2025 Dirayakan Terpisah: Masyarakat Sipil Tolak Militerisme, Buruh Pro Pemerintah Tuntut Upah Layak

    Diberitakan sebelumnya, melalui konferensi pers pada Senin (28/4/2025) presidium aliansi GEBRAK menyampaikan akan melakukan aksi dari titik kumpul Dukuh Atas-Bundaran HI-Istana Negara pada pukul 10.00 wib.

    Namun, rencana ini diubah karena beberapa alasan. Salah satunya adanya tekanan yang dialami anggota Konfederasi KASBI yang akan berangkat ke Jakarta di wilayah Jawa Barat.

    Aparat mencoba membatalkan perusahaan otomotif bus yang telah disewa oleh para buruh untuk keberangkatan ke Jakarta.

    “Menurut informasi dari kawan-kawan buruh di Jawa Barat sempat ada narasi dari aparat bahwa tidak diperbolehkan untuk aksi dijakarta dan hanya diperbolehkan berangkat ke Jakarta apabila ikut May Day fiesta di Monas,“ imbuh Sunarno.

    Kondisi ini mendorong Presidium GEBRAKAN sepakat untuk mengubah titik kumpul dan rute aksi dari semula di Sudirman-Thamrin pindah ke Gedung DPR/MPR, dengan mengusung tema, “Kapitalisme, Oligarki dan Militerisme Musuh Bersama Kelas Pekerja”.

     

    Baca Juga: Tolak Ikut Aksi May Day di Monas, Gebrak: Tak Ada Alasan Bagi Buruh Bergabung dengan Penguasa yang Menindas

    Aksi akan diikuti ribuan orang dari Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Perempuan, Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat Miskin Perkotaan, Organisasi Bantuan Hukum/HAM,

    Organisasi Jurnalis, Organisasi Tenaga Medis/Kesehatan, Organisasi Kesenian, Jaringan Kaum Muda, dan Jaringan Kelompok Masyarakat Sipil lainnya juga ramaikan aksi ini.

    Aksi Mayday 2025 juga akan di lakukan oleh Aliansi dan Organisasi yang terkonsolidasi dengan Aliansi Gebrak secara serentak di sejumlah kota seperti ; Yogyakarta, Semarang, Surabaya, malang, Bali, Bima, Palembang, Lampung, Medan, Riau.

    Juga Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Berau, Bulungan Kaltara, Banjarmasin, Makasar, Gorontalo, Morowali, Palu, Maluku Utara, Papua dan daerah lainnya dengan mengusung tema besar mayday 2025

  • AJI dan LBH Pers Kecam Kekerasan yang Dialami Jurnalis ProgeSIP Saat Aksi May Day

    AJI dan LBH Pers Kecam Kekerasan yang Dialami Jurnalis ProgeSIP Saat Aksi May Day

    7cloud.asia – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam tindakan kekerasan yang dialami jurnalis ProgreSIP saat meliput demonstrasi May Day di gerbang Gedung DPR, Kamis (1/5/2025).

    Kejadian di aksi May Day ini menambah daftar panjang kekerasan dan intimidasi yang menyasar jurnalis saat meliput demonstrasi.

    Saat meliput demo Hari Buruh di gerbang DPR, sekitar 10 anggota kepolisian berpakaian bebas mengeroyok jurnalis ProgreSIP berinisial Y di depan Talaga Senayan, sekitar pukul 17.25 WIB. Y dikeroyok ketika polisi berupaya membubarkan massa secara paksa.

    Meski telah menunjukkan kartu pers sebagai awak media, sekelompok orang berpakaian bebas yang diduga anggota polisi tetap melakukan kekerasan. Para pelaku sulit diidentifikasi karena tidak menggunakan seragam.

    “Melakukan kekerasan fisik dengan menarik, mencekik, memukul, serta memiting leher Y,” kata Pemimpin Redaksi ProgreSIP Setyo A Saputro dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, (2/5/2025).

    Baca: Buruh dari GEBRAK dihalangi ikut aksi May Day di depan Gedung DPR

    Setyo mengatakan Y awalnya sedang merekam situasi massa aksi di depan Gedung DPR yang telah dibubarkan paksa oleh polisi. Namun, sejumlah orang meneriaki Y “anarko”.

    Sosok yang meneriaki Y, kata Setyo, juga terlibat dalam membubarkan massa aksi. Walhasil mereka pun meminta Y menghapus rekamannya.

    “Mereka juga menggeledah seluruh saku saudara Y dan memaksanya menghapus rekaman dari kamera,” kata Setyo.

    Di tengah kekacauan tersebut, seorang laki-laki bernama Andi yang mengaku dari Lembaga Bantuan Hukum Rahadian datang. Andi menegaskan bahwa Y adalah seorang jurnalis. Setelah itu, para aparat membubarkan diri dan meninggalkan lokasi.

    Sepanjang 2025, AJI mencatat ada 36 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan berbagai bentuk, seperti pemukulan, penganiayaan, perampasan alat kerja, teror, hingga intimidasi.

    Baca: Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi makin terasa

    Pada demonstrasi menolak Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada Maret lalu, AJI mengungkap telah terjadi 18 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah.

    Pada 2024, AJI mengatakan ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Kasus kekerasan fisik paling banyak terjadi dengan jumlah 20 kasus.

    Adapun, jenis kasus kekerasan lain berupa teror atau intimidasi, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, penuntutan hukum, kekerasan berbasis gender, perusakan alat liputan, hingga pembunuhan.

    Pelaku kekerasan didominasi oleh polisi dengan jumlah 19 kasus. Pelaku lain meliputi anggota TNI, organisasi masyarakat, orang tak dikenal, aparat pemerintah, hingga perusahaan.

  • Usman Hamid: Prihatin Penculikan Kembali Terjadi

    Usman Hamid: Prihatin Penculikan Kembali Terjadi

     

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid prihatin atas kasus penculikan disertai kekerasan yang dialami oleh salah satu mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Cho Yong Gi pada 27 Juli 2025.

    Menurut Usman, hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap para korban, meski mereka telah melapor ke pihak kepolisian, Komnas HAM, LPSK.

    “Pemerintah dan aparat penegak hukum tampak mengabaikan tanggung jawab konstitusional mereka,” kata Usman Hamid saat dihubungi 7cloud.asia.

    Selanjutnya Usman menjelaskan seharusnya pihak berwenang dapat mencegah dan menyelidiki kekerasan yang dialami para korban.  

    “Yang pasti tindak kekerasan penculikan itu tidak bisa ditoleransi. Pihak berwenang harus mengusut dan menindaklanjuti laporan TAUD (Tim Advokasi Untuk Demokrasi),” tegasnya.

    Baca: Semester satu 2025, lebih dari 100 pembela HAM jadi korban serangan

    Sebelumnya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, Cho Yong Gi pada 27 Juli 2025 pagi diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka berbadan besar dan tegap.

    Cho Yong Gi yang tengah mengendarai motor di wilayah Kukusan, tak jauh dari kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil.

    Belum sempat menyadari apa yang terjadi, ia langsung diseret dan dipaksa masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, Cho Yong Gi mengalami berbagai tindak kekerasan.

    Para penculik tersebut menginterogasi dan menyundut tubuh Cho dengan rokok serta memukul apabila menolak menjawab pertanyaan.

    Baca: Forum alumni PRD desak pemerintah usut tuntas kasus penculikan aktivis dan pemerkosaan pada Mei 1998  

    Setelah puas, beberapa jam kemudian para penculik membebaskan Cho dengan menendangnya keluar mobil.

    Aksi penculikan disertai kekerasan ini sebagai buntut dari pelaporan yang dilakukan pada 16 Juni lalu oleh TAUD ke Mabes Polri.

    Laporan tersebut terkait dengan kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap 14 peserta aksi May Day, termasuk Cho Yong Gi sebagai petugas medis saat aksi dan aktivis buruh, Teguh Aprianto.

    Baca: Amnesty International kecam pelanggaran HAM pada aksi damai buruh

    Melalui akun pribadi laman media sosial X, Teguh mengungkapkan sebelum penculikan dan tindak kekerasan tersebut terjadi, pihaknya kerap mendapatkan intimidasi.

    “Mulai dari dikuntit, tempat tinggal diawasi lalu dapat kiriman bangkai tikus,” ungkap Teguh dalam media sosial X.

    Meski demikian, Teguh menegaskan pihaknya tidak takut dan akan terus melawan. “Kami akan berjuang sampai menang agar tidak ada lagi massa aksi yang menjadi korban penyiksaan dikemudian hari. Brutalitas aparat harus dihentikan,” tegasnya.   

     

     

  • Buruh Turun ke Jalan: MBG Disorot, DPR Didesak Hentikan Ketidakadilan Upah

    Buruh Turun ke Jalan: MBG Disorot, DPR Didesak Hentikan Ketidakadilan Upah

    7cloud.asia – Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Bersama Buruh dan Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026), di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.

    Sejak pagi, massa buruh dari wilayah Jabodetabek dan berbagai daerah datang secara bergelombang dan memadati jalanan di sekitar kompleks parlemen.

    Aksi ini tidak hanya diikuti buruh formal, tetapi juga melibatkan pekerja sektor informal, petani, nelayan, mahasiswa, pekerja kampus, aktivis perempuan, hingga pegiat lingkungan.

    Dalam aksinya, massa secara tegas mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak berpihak pada buruh.

    Baca: Demo Buruh Tolak UMP 2026 Terus Berlanjut

    “MBG berpihak pada buruh, tidak? Karena itu, kita hari ini menyatukan langkah kita, menyatukan gerakan kita, untuk bersuara, untuk melawan apa yang terjadi, kebijakan dan regulasi terhadap buruh, terhadap rakyat Indonesia,” kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

    Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, dalam orasinya menuntut negara segera melakukan reformasi menyeluruh di sektor ketenagakerjaan, termasuk menghapus disparitas upah yang masih lebar di berbagai daerah.

    Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan saat ini masih cenderung merugikan pekerja di banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, pertambangan, maritim, hingga pariwisata.

    Baca: Kenaikan Upah Buruh Belum Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak

    Ia juga menyoroti kondisi buruh perempuan yang disebutnya masih menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan di tempat kerja.

    Selain itu, massa buruh menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dinilai semakin meluas dan mendorong praktik kerja tidak tetap, seperti kontrak, harian lepas, hingga magang.

    “Praktiknya di lapangan lebih kejam dari regulasi itu sendiri,” tegas Sunarno.

    Isu pengupahan juga menjadi sorotan utama. Buruh menilai sistem pengupahan nasional saat ini belum mampu menjamin kehidupan yang layak, sehingga diperlukan reformasi menuju sistem upah layak nasional guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.

    Baca: Upah Layak dan Daya Beli Pekerja Harus Jadi Acuan

    Dalam aksi tersebut, buruh juga mendesak DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yang memberikan tenggat penyusunan hingga 9 Oktober 2026. Namun, Sunarno mengungkapkan hingga kini belum ada pembahasan substantif yang melibatkan serikat buruh.

    Pada aksi kali ini, sekitar 46 perwakilan massa sempat melakukan audiensi dengan DPR untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    “Tadi ada sekitar 46 orang perwakilan yang masuk menyampaikan tuntutan dari aliansi gerakan buruh bersama rakyat,” ujarnya.

    Lebih jauh, Sunarno juga mengkritik meningkatnya peran militer di ruang sipil selama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai kecenderungan tersebut berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan masyarakat sipil.

    “Militerisme semakin masuk ke ruang sipil, dan ini harus dihentikan,” tegasnya.

    Baca: UU Cipta Kerja Perburuk Situasi Kerja Buruh Industri

    Ia juga mengingatkan potensi gesekan antara aparat dan massa buruh dalam aksi-aksi di lapangan. Meski demikian, Sunarno memastikan gerakan buruh tidak akan berhenti pada peringatan May Day semata.

    “Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai tuntutan buruh benar-benar dipenuhi,” katanya.

    Sebelum membubarkan diri pada sore hari, massa sempat membakar patung yang mereka bawa serta menyalakan flare di depan gedung parlemen.  Namun, kondisi aman dan hanya menyebabkan kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan Senayan.