7cloud.asia – Keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) terus berjatuhan. Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebut jumlah korban keracunan MBG telah melampaui 7000 kasus.
“Per Jumat, jam 9 malam WIB jumlah kasus yang tercatat oleh CISDI terpantau ada 7.368 korban keracunan dari MBG. Ada beberapa daerah yang jumlahnya di atas 500, tapi yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat, di Pongkor,” kata Diah dalam program Kompas Siang Kompas TV, Sabtu (27/9/2025).
Dalam pantauan CISDI, kasus keracunan dilaporkan terjadi di 52 kabupaten/kota di mana ditemukan korban-korban keracunan dan salah satunya yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat sejumlah 1.333 orang.
Diah mengatakan, angka korban keracunan MBG tersebut bisa jadi merupakan pucuk dari sebuah gunung es. Di mana jumlah korban keracunan MBG bisa jadi lebih banyak daripada data CISDI.
Baca: Ketua DPR minta program MBG dievaluasi total
Untuk mencegah keracunan yang terus terulang, CISDI mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium program makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh.
Paralel dengan moratorium MBG, CISDI juga mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menghambat publik untuk terlibat mengawasi pelaksanaan program ini.
“Sembari menjalankan moratorium, pemerintah perlu segera membuka kanal pelaporan dan memproses segera aduan publik sebagai langkah awal dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak,” kata Diah dalam diskusi beberapa waktu lalu.
Diah, akuntabilitas program MBG saat ini patut dipertanyakan. Dana yang relatif besar dan program yang diklaim telah mencakup banyak orang, namun angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik.
Baca: CISDI desak pemerintah hentikan sementara program MBG
Untuk mengatasi masalah CISDI telah merekomendasikan sejumlah langkah. Dalam jangka pendek, pemerintah diminta untuk segera:
1. Moratorium/penghentian sementara program MBG secara menyeluruh, menimbang banyaknya kasus keracunan makanan, lemahnya mekanisme evaluasi, tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, serta pelanggaran hak penerima manfaat dalam program MBG.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh dengan tujuan mengurai hambatan program MBG, mencakup tata kelola organisasi, penentuan menu kualitas makanan yang disalurkan, serta besaran alokasi dan akuntabilitas anggaran.
3. Membuka kanal pelaporan dan memproses segera aduan publik sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak.
Baca: Keracunan massal dalam program MBG tunjukkan adanya kesalahan sistem
Dalam jangka menengah-panjang, CISDI menuntut terlaksananya:
1. Desain program MBG yang targeted, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan menimbang keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran MBG mendisrupsi agenda pembangunan prioritas lainnya.
2. Pemenuhan hak penerima manfaat untuk memperoleh makan bergizi yang aman dan berkualitas dengan mendorong mekanisme standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi, pelaporan dan akuntabilitasnya, serta pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak.
4. Perbaikan tata kelola MBG yang mengedepankan prinsip akuntabilitas sosial, transparansi, dan pelibatan bermakna masyarakat sipil pada setiap tahapan program MBG.
5. Pembatasan penggunaan produk pangan ultra-proses tinggi gula, garam, lemak dalam menu MBG yang kontradiktif terhadap upaya pemenuhan gizi penerima manfaat.
Baca: Ketimbang makan bergizi gratis, siswa di Papua lebih memilih pendidikan gratis
Leave a Reply