ruangkota

Tag: mitigasi

  • BMKG Ajak Pihak Swasta Turut Serta Mitigasi Bencana

    BMKG Ajak Pihak Swasta Turut Serta Mitigasi Bencana

    7cloud.asia – Bencana gempa bumi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Perlu penguatan sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana dari semua pihak, termasuk pihak swasta.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati di sela-sela Rakor Peningkatan Upaya Mitigasi dan Peringatan Dini Bahaya Gempabumi dan Tsunami.

    Dia menjelaskan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang yang juga harus dipersiapkan dunia usaha demi menjaga keberlanjutan usaha mereka.

    Karenanya, dunia usaha dapat menjadi aktor utama penggerak upaya pengurangan risiko bencana.

    Baca: Tiga opsi langkah mitigasi bencana Gunung Marapi

    “Bencana alam otomatis juga akan berdampak pada sektor swasta. Maka dari itu kami mendorong keterlibatan aktif swasta dalam manajemen risiko bencana lewat penguatan aksi mitigasi untuk membangun ketahanan serta ketangguhan sosial dan ekonomi,” jelas Dwikorita dalam laman resmi BMKG.

    Lebih jauh dia menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan kerentanan bencana alam. Karena itu perlu kolaborasi aksi mitigasi dan pengurangan risiko bencan.

    Pemerintah dan masyarakat,lanjutnya, akan kesulitan jika harus bekerja sendiri. Sebab perlu sumber daya yang besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks.

    Dia mencontohkan saat Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (AM IMF-WBG) di Bali tahun 2018 lalu yang hampir saja batal karena terjadi erupsi Gunung Agung.

    Baca: Pegamat lingkungan menyayangkan pemerintah tak antisipasi bencana

    Tetapi acara tersebut akhirnya tetap dilaksanakan dengan baik setelah Pemerintah Indonesia mampu meyakinkan negara peserta bahwa Indonesia memiliki kesiapan sistem peringatan dini bencana dan aksi mitigasi bencana yang baik dan handal.

    Hotel-hotel tempat menginap kepala negara, delegasi, dan tamu telah tersertifikasi kesiap-siagaan bencana oleh BPBD dan BMKG.

    Indikatornya, kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespons bencana, mitigasi bencana, dan keamanan.

    “Singkatnya, mereka sudah sangat siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Hal ini perlu juga dicontoh oleh penyelenggara dan pelaku wisata, khususnya di daerah rawan bencana alam,” katanya.

  • Empat Cara Ini Perlu Dilakukan Dalam Menanggulangi dan Mitigasi Tsunami

    Empat Cara Ini Perlu Dilakukan Dalam Menanggulangi dan Mitigasi Tsunami

    7cloud.asia – Indonesia kerap disebut sebagai ring of fire karena kondisi geologis dikelilingi oleh gunung berapi dan posisinya diapit tiga lempeng bumi Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pasifik.

    Kondisi seperti ini menuntut masyarakat untuk selalu hidup berdampingan dengan potensi bencana alam gempa bumi dan juga tsunami.

    Bencana alam dan tsunami dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.karena itu perlu edukasi terkait penanggulangan dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana alam.

    Baca: Mengenang tsunami Aceh

    Melansir Antaranews, ada empat cara untuk penanggulangan dan mitigasi tsunami, yaitu:

    1. Sistem peringatan dini tsunami

    Indonesia saat memiliki teknologi-teknologi deteksi bencana Tsunami, yaitu :

    • Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) 4.0 untuk mendukung keselamatan dari ancaman gempa bumi dan tsunami.
    • Info BMKG 4.0 yang memberikan layanan informasi cuaca dan iklim secara lebih presisi dan akurat.
    • Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Handset yaitu perangkat yang dikhususkan untuk membantu petugas dalam memantau lokasi-lokasi bencana yang lebih berbahaya, seperti tanah longsor atau lokasi letusan gunung.
    • Teknologi Call Center dapat secara otomatis membuat laporan statistik mengenai jenis-jenis panggilan darurat yang pernah masuk dari petugas lapangan, sehingga proses analisa keadaan dapat segera dilakukan tanpa hambatan teknis apapun.
    • Multi Parameter Radar (MPR) bisa memberi peringatan dini bila terjadi bencana dan bisa dipindahkan sesuai kebutuhan serta membantu dalam perekaman data cuaca.
    • INA TRITON Buoy untuk memantau perubahan unsur cuaca di atas dan bawah laut.

    2. Edukasi dan kesadaran masyarakat

    Tak bisa dipungkiri, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda dan tindakan yang harus diambil saat terjadi tsunami masih rendah.

    Baca: Kenang gempa Palu, masyarakat hijaukan Teluk Palu

    Karena itu, program edukasi di sekolah, kampanye kesadaran masyarakat terhadap tsunami, dan latihan evakuasi berkala dapat membantu masyarakat memahami risiko tsunami dan cara bertindak dengan siaga.

    Dengan demikian, ketika terjadi tsunami masyarakat dapat menyelamatkan nyawa dengan memastikan bahwa orang tahu ke mana harus pergi dan apa yang harus dilakukan ketika ada peringatan tsunami yang dikeluarkan.

    3. Rencana evakuasi dan infrastruktur pendukung

    Rencana evakuasi yang jelas dan infrastruktur pendukung yang memadai sangat penting dalam mitigasi tsunami.

    Baca: Ini saran BRIN untuk petakan tsunami yang dipicu gempa

    Pemerintah dan otoritas setempat harus memastikan bahwa ada jalur evakuasi yang jelas dan dapat diakses, serta tempat evakuasi yang aman dan cukup untuk menampung warga yang terdampak.

    Adapun hal-hal yang harus dilakukan setelah terjadi tsunami adalah:

    • Perhatikan cedera yang dialami diri sendiri dan coba untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum membantu orang lain yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan.
    • Jangan kembali ke rumah jika belum dinyatakan aman.
    • Selalu perhatikan kekuatan bangunan atau rumah sebelum masuk untuk menghindari runtuhan bangunan.
    • Hindari puing-puing yang terbawa arus karena dimungkinkan terdapat benda yang bisa berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan.

    4. Monitoring dan penelitian

    Selain melakukan hal-hal diatas, peneliti perlu melakukan monitoring dan penelitian berkelanjutan tentang tsunami dan fenomena terkait.

    Baca: BMKG ajak pihak swasta untuk mitigasi bencana

    Hal ini  sangat penting dilakukan untuk memahami dan mengurangi risiko tsunami.

    Para peneliti harus terus mempelajari pola gempa bumi, perubahan permukaan laut, dan fenomena alam lainnya yang dapat memicu tsunami.

    Hasil penelitian dan data tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sistem peringatan dini, merancang bangunan yang lebih aman, dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif.

  • Perlu Mitigasi, Ini Dampak Serius Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan di Indonesia

    Perlu Mitigasi, Ini Dampak Serius Perubahan Iklim Terhadap Curah Hujan di Indonesia

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi saat ini berdampak pada curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi cuaca menjadi lebih kering dan akan semakin kering beberapa tahun mendatang.

    Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Alberth Nahas pada Rabu (25/09/2024).

    “Kalau kita tidak melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim maka kondisinya yang kering akan semakin kering. Secara umum di semua skenario dan periode bulan-bulannya itu adalah Sumatera bagian utara dan tengah mengalami penurunan potensi hujan atau potensi jumlah hujan,” jelas Alberth seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Masyarakat miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Selanjutnya Alberth memaparkan berdasarkan permodelan iklim Representative Concentration Pathways (RCP) 8.5 tanpa upaya mitigasi atau business as usual memperlihatkan perubahan pada musim kering.

    Dari permodelan iklim tersebut, saat musim kering atau sekitar periode Juni, Juli dan Agustus hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan kumulatif secara signifikan, dalam perbandingan dengan periode historis 1976-2005.

    Menurutnya, penurunan curah hujan itu terutama dirasakan di wilayah Sulawesi, Jawa bagian selatan dan Papua bagian selatan.

    Baca: Pertanian tak berkelanjutan hambat adaptasi petani terhadap perubahan iklim

    “Ini mengindikasikan di wilayah tersebut kalau kita tidak melakukan aksi mitigasi atau kalau tidak memaksimalkan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim maka daerah-daerah tersebut akan semakin rawan terhadap penurunan curah hujan kumulatif,” terangnya.

    Jika tidak dilakukan mitigasi, maka masyarakat akan merasakan berbagai dampak berkepanjangan.

    Diantaranya berkurangnya ketersediaan air bersih dan berpengaruh terhadap pertanian terutama yang menggunakan irigasi tadah hujan.

    Baca: Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia

    Kondisi tersebut terjadi seiring dengan potensi peningkatan suhu di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan jika tidak dilakukan langkah mitigasi secara ambisius.

    Selanjutnya Alberth mengungkapkan berdasarkan data BMKG periode 1951-2021, terjadi tren peningkatan suhu.

    Rata-rata kenaikan suhu terbesar 0,15 derajat terjadi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian selatan, area Jakarta dan sekitarnya.

     

     

  • Pakar UGM: Banjir Sumatera Ingatkan Mitigasi Bencana adalah Upaya Jangka Panjang

    Pakar UGM: Banjir Sumatera Ingatkan Mitigasi Bencana adalah Upaya Jangka Panjang

    7cloud.asia – Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Prof. Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa rangkaian bencana di Sumatera harus dipahami sebagai peringatan serius dari alam. 

    Menurutnya, mitigasi tidak boleh dianggap sebagai upaya sesaat, melainkan strategi jangka panjang yang bertumpu pada perlindungan lingkungan. 

    Pemulihan ekosistem, penataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan lahan harus menjadi fondasi dalam membangun ketahanan bencana. 

    “Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang digelar Jumat (5/12/2025). 

    Dia mengingatkan, memasuki puncak musim hujan November 2025 hingga Februari 2026, berbagai wilayah di Indonesia menghadapi potensi meningkatnya bencana longsor dan banjir bandang. 

    Dipaparkannya, kondisi atmosfer dan intensitas hujan saat ini dapat memicu kejadian ekstrem di wilayah-wilayah rawan. Rangkaian bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi penanda bahwa ancaman serupa dapat terjadi di daerah lain dengan karakter bentang alam yang mirip.

    Baca Juga: WALHI Ingatkan Potensi Bencana Alam di Jawa Barat Tergolong Tinggi 

    “Peristiwa tersebut menunjukkan kerentanan kawasan berlereng curam, daerah yang mengalami alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh di berbagai wilayah Indonesia,” imbuhnya.

    Ia menekankan bahwa Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus diikuti penguatan kapasitas masyarakat agar dapat merespons dengan cepat dan tepat. 

    “Aliran debris seperti ini sangat destruktif dan menuntut respons segera dari warga yang berada di zona rentan,” katanya.

    Menurut Dwikorita, data empiris BMKG menunjukkan bahwa bibit siklon dan siklon tropis cenderung meningkat setiap Desember hingga Maret atau April tahun berikutnya.

    Fenomena ini lebih dominan di belahan selatan bumi sehingga wilayah selatan khatulistiwa perlu berada dalam kondisi siaga terhadap cuaca ekstrem. 

    Kawasan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, dan Papua bagian selatan masuk dalam zona yang berpotensi mengalami hujan intens yang memicu longsor dan banjir. 

    Baca Juga: DPR: Banjir Sumatera Harus Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Hutan

    “Wilayah-wilayah tersebut seharusnya berada dalam kondisi SIAGA terhadap cuaca ekstrem sebagaimana yang baru saja terjadi di Sumatera,” tuturnya.

    Untuk menghadapi potensi meluasnya risiko, Dwikorita menekankan pentingnya upaya cepat di daerah rawan bencana. Identifikasi ulang zona merah dan pembatasan aktivitas manusia selama periode peringatan dini menjadi langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah. 

    Selain itu, penyiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

    “Langkah-langkah ini harus dijalankan segera pada wilayah yang telah ditetapkan dalam peringatan dini BMKG,” katanya.

    Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan rencana kontinjensi untuk menghadapi kondisi darurat.

    Rencana tersebut mencakup penyediaan logistik untuk tiga hingga enam hari, fasilitas pertolongan pertama, pengamanan dokumen penting warga, serta penguatan jaringan komunikasi. 

    Baca Juga: Korban Banjir Sumatera Tembus 836 Orang, Desakan Agar Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Terus Digaungkan

    Ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat menjadi elemen penting untuk mempercepat penanganan ketika terjadi kondisi darurat di lapangan. 

    “Semua sarana ini harus siap dan memadai agar respons dapat dilakukan tanpa hambatan,” ujar Dwikorita.

    Koordinasi lintas instansi disebutnya sebagai komponen vital dalam memperkuat kesiapsiagaan. Integrasi dengan BMKG dan BNPB termasuk dalam kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah kritis. 

    Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat respons dan menekan potensi kerugian. 

    “Koordinasi yang kuat memungkinkan langkah-langkah pengurangan risiko dijalankan secara lebih efektif,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Dwikorita menyerukan agar seluruh pihak bertindak cepat dan sinergis menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. 

    Ia mengingatkan bahwa atmosfer yang labil dapat memperburuk risiko di wilayah-wilayah rawan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kerja gotong royong antarinstansi, pemerintah daerah, dan masyarakat disebut penting agar upaya mitigasi dapat berjalan efektif. 

    “Kita harus bergerak sekarang sebelum curah hujan ekstrem memperbesar ancaman di daerah-daerah rentan hidrometeorologi,” ujarnya.

     

  • Bencana Alam Makin Intens: Paradigma Penanganan Harus Diubah Menjadi Tindakan Preventif dan Mitigasi

    Bencana Alam Makin Intens: Paradigma Penanganan Harus Diubah Menjadi Tindakan Preventif dan Mitigasi

    7cloud.asia – Seiring dengan makin seringnya terjadi bencana akibat perubahan iklim, paradigma penanggulangan bencana nasional perlu diubah dari pendekatan kedaruratan menuju tindakan preventif dan mitigasi.

    Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriani Gantina menilai perubahan paradigma krusial mengingat Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.

    Menurut Selly, selama ini kebijakan pemerintah pusat maupun daerah masih didominasi pola pikir tanggap darurat, yakni baru bergerak ketika bencana telah terjadi. Akibatnya, anggaran kebencanaan lebih banyak terserap untuk penanganan pascabencana dibandingkan upaya pencegahan.

    “Mindset kita ini masih mindset kedaruratan. Padahal ke depan harus diubah menjadi mindset preventif dan mitigasi. Selama ini anggaran kebencanaan hampir semuanya digunakan saat bencana terjadi,” ujar Selly usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026).

    Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan karakter geografis Indonesia yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, sehingga langkah antisipasi seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

    Baca: Peran masyarakat adat dalam mitigasi bencana

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, mitigasi bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan ekologi, pengendalian tata ruang, hingga edukasi masyarakat.

    Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perubahan tata ruang yang tidak terkendali disebutnya sebagai faktor yang harus diantisipasi sejak dini.

    “Bagaimana kita mengantisipasi kerusakan ekologi, bagaimana pengaturan tata ruang, bagaimana edukasi masyarakat, sampai bagaimana kesiapan psikologis korban bencana, semua itu bagian dari mitigasi,” jelas Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.

    Selain itu, Selly juga menyoroti pentingnya kesiapan logistik yang terencana. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya selalu mengirim bantuan dari pusat saat bencana terjadi, karena hal tersebut justru menimbulkan kepanikan dan biaya besar.

    “Gudang-gudang logistik harus disiapkan di daerah rawan. Jadi ketika bencana terjadi, tidak harus menunggu kiriman dari Jakarta. Logistik sudah ada di bawah,” imbuhnya.

    Baca: Banjir Sumatera ingatkan bahwa mitigasi bencana adalah upaya jangka panjang

    Lebih lanjut, Selly menegaskan bahwa perubahan paradigma tersebut akan menjadi salah satu fokus utama dalam Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera dibahas Komisi VIII DPR.

    Ia menyebut, undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi kebencanaan saat ini, termasuk dari sisi kelembagaan dan pendanaan.

    “Undang-undang 24 tahun 2007 sudah sangat tidak relevan. Karena itu Komisi VIII setelah menyelesaikan pembahasan undang-undang haji, akan memprioritaskan revisi undang-undang penanggulangan bencana,” tegasnya.

    Dalam revisi tersebut, DPR juga mendorong penguatan peran BNPB sebagai koordinator lintas kelembagaan, serta pembentukan skema pendanaan yang lebih kuat, termasuk wacana dana abadi kebencanaan.

    “Kalau anggarannya jelas dan mindset-nya berubah ke mitigasi, kita bisa mengantisipasi bencana dengan jauh lebih baik,” pungkas Selly.

    Baca: Potensi bencana alam di Jawa Barat tergolong tinggi

  • Banjir dan Tanah Lonsor Makin Sering Terjadi: Ini yang Bisa Dilakukan Pemda Cegah Jatuhnya Korban Jiwa

    Banjir dan Tanah Lonsor Makin Sering Terjadi: Ini yang Bisa Dilakukan Pemda Cegah Jatuhnya Korban Jiwa

    7cloud.asia – Guru Besar Departemen Teknik Geologi UGM, Prof. Wahyu Wilopo mengatakan, peran aktif pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat krusial dalam mencegah jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor.

    Peran BPBD dan pemerintah terutama melalui penguatan mitigasi nonfisik yang berkelanjutan.

    Dilansir ugm.ac.id, Prof. Wahyu menyebut langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dan BPBD adalah memetakan risiko bencana secara ilmiah dan komunikasi secara terbuka pada masyarakat.

    Setelah dilakukan pemetaan, pemerintah bersama BPBD wajib memastikan peringatan dini benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat, terutama pada mereka yang bermukim di daerah rawan.

    Ia menekankan bahwa peringatan tidak boleh bersifat umum, melainkan spesifik terhadap wilayah dan potensi bahaya yang dihadapi.

    Baca: Besarnya peran masyarakat adat dalam mitigasi bencana

    Pemerintah dan BPBD itu harus memetakan daerah mana yang rawan dan memberikan sosialisasi terkait risiko itu ke masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus tahu sebenarnya dia tinggal di daerah aman atau tidak.

    “Tanpa itu, langkah peringatan dini dan pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan efektif,” ujarnya.

    Selain penyampaian informasi, ia menilai pelatihan dan simulasi kebencanaan secara rutin merupakan tanggung jawab utama pemerintah dan BPBD.

    Pelatihan ini penting sebagai upaya dalam memastikan masyarakat tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan saat tanda-tanda bencana muncul.

    Baca: Bencana makin sering terjadi, mitigasi tak bisa ditunda lagi

    Pemerintah dan BPBD bertugas menyediakan sistem, regulasi, dan peringatan, sementara masyarakat wajib proaktif dalam merespons dan memiliki kesadaran keselamatan.

    Sehingga dalam hal ini peran pemerintah dan BPBD akan berjalan efektif apabila terdapat kesadaran penuh dari masyarakat itu sendiri.

    Kesiapsiagaan itu tidak cukup sekali sosialisasi. Harus ada pelatihan dan gladi secara rutin lalu dilengkapi dengan evaluasi. Kalau tidak, kesadaran itu akan turun seiring waktu.

    “Kalau pemerintahnya sudah bagus tapi masyarakatnya tidak patuh, itu juga tidak akan jalan. Keselamatan itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

  • Mitigasi Gempa Sesar Lembang Harus Disesuaikan dengan Karakter Masing-masing Segmen Agar Tepat Sasaran

    Mitigasi Gempa Sesar Lembang Harus Disesuaikan dengan Karakter Masing-masing Segmen Agar Tepat Sasaran

    7cloud.asia – Sesar Lembang yang membentang sekitar 29 kilometer di utara Kota Bandung, bukanlah jalur patahan tunggal dengan risiko homogen.

    Penyelidikan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbaru mengungkap bahwa sesar ini terbagi menjadi tiga segmen dengan karakteristik geologi, aktivitas, dan potensi gempa yang berbeda.

    Kondisi ini menuntut strategi mitigasi spesifik, terukur dan tepat sasaran yang disesuaikan karakter masing-masing segmen.

    Penyelidik Bumi Ahli Madya Badan Geologi, Sukahar Eka Adi Saputra mengatakan Sesar Lembang adalah sistem yang kompleks dengan tiga karakter segmen yang berbeda dan setiap segmen punya karakter sendiri.

    Dia menegaskan, memahami konsep tersebut adalah kunci mitigasi efektif. menurutnya, mitigasi bukan hanya melihat angka magnitudo.

    Baca: Mengenal tiga segmen sesar Lembang yang membayangi Bandung 

    Supartoyo menambahkan, bahwa dengan segmentasi sesar, pihak terkait memiliki peta risiko lebih tajam untuk melindungi Bandung Raya.

    Kesiapsiagaan dan implementasi standar bangunan harus konsisten agar risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi dapat diminimalkan.

    Analisis segmentasi, integrasi data geofisika, serta pemahaman geologi lokal menjadi dasar strategi mitigasi yang tepat sasaran.

    Penyelidik Bumi Utama Badan Geologi, Supartoyo menekankan pentingnya mitigasi berbasis data historis guna mencegah kerusakan akibat gempa bumi.

    “Sejak 2000 hingga 2025, kejadian gempa bumi merusak berkisar lima hingga 41 per tahun, dengan tertinggi pada 2025. Pada 2026 tercatat enam kejadian gempa merusak.” jelasnya.

    Dia menjelaskan gempa Yogyakarta 2006 menyebabkan kerugian Rp29,2 triliun, Aceh 2004 sekitar Rp13,4 triliun, Palu 2018 Rp8,5 triliun, dan Cianjur 2022 Rp4 triliun atau dengan kata lain nilai ini hampir setara APBD Provinsi atau Kota Bandung.

    Baca: Badan Geologi ESDM selidiki sesar aktif pemicu gempa Bandung

    Badan Geologi menekankan bahwa gempa berpotensi merusak umumnya memiliki intensitas IV–V MMI, sementara gempa Cianjur 2022 dengan magnitudo 5,6 mencapai VIII MMI.

    “Dampak akan lebih besar jika bangunan tidak tahan gempa,” tambah Supartoyo.

    Supartoyo menjelaskan, bahaya gempa terbagi tiga: guncangan permukaan, sesar permukaan, dan bahaya ikutan seperti penurunan tanah dan likuifaksi.

    Apa yang terjadi saat gempa Palu 2018 menimbulkan pergeseran permukaan hingga 580 centimeter. Angka ini termasuk salah satu terbesar di dunia.

    Mitigasi sendiri harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui pendekatan struktural dan non-struktural.

    “Gempa tidak bisa dicegah, tapi risikonya dapat ditekan jika kesiapsiagaan dan standar konstruksi diterapkan secara konsisten,” ujarnya.