ruangkota

Tag: muhaimin

  • Muhaimin Iskandar Disebut jadi Bakal Cawapres Anies Baswedan, Demokrat Bakal Hengkang dari Koalisi Perubahan?

    Muhaimin Iskandar Disebut jadi Bakal Cawapres Anies Baswedan, Demokrat Bakal Hengkang dari Koalisi Perubahan?

    7cloud.asia – Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dikabarkan akan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.

    Baik Anies maupun Muhaimin belum angkat bicara soal ini, namun kabar itu mampu menyulut amarah Demokrat yang sejak awal menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi bakal cawapres Anies. 

    Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Muhaimin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Menurut Riefky, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

    “Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023) sore.

    Baca: PAN dan Golkar resmi dukung Prabowo Subianto

    Kabar bersatunya Anies dan Muhaimin ini seketika Usai pertemuan itu, lanjut Riefky, Surya langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut.

    Ternyata, Anies setuju dirinya berpasangan dengan Muhaimin pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.

    “Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ucap Riefky.

    Namun demikian, keputusan itu tak langsung disampaikan Anies ke Demokrat dan PKS, dua partai yang mendukungnya sebagai bakal capres.

    Baca: PSI cabut dukungan untuk Ganjar?

    Anies justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Said, untuk bicara ke kedua partai, sehari setelahnya atau Rabu (30/8/2023), Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu.

    Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

    Dilansir Kompas.com, dalam piagam itu disebutkan, Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk berkoalisi dan memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bakal cawapres sendiri.

    Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2024.

    Baca: Kampanye simpatik Ganjar

    Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis. “Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

    Sementara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bilang, Muhaimin belum resmi menjadi bakal cawapres Anies. Namun, ia tak menampik kemungkinan itu bisa terjadi.

    “Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

    Namun demikian, Surya membantah tudingan Demokrat yang menyebut dirinya mengambil keputusan sepihak soal wacana duet Anies-Muhaimin.

    Baca: Elektabilitas stagnan, ini yang dilakukan Anies

    “Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya,” tutur dia. 

    Surya pun mengaku tak ingin Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, dia juga bakal menghormati sikap Demokrat seandainya ke depan memilih jalan berbeda.

    “Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan? Kalian lihat, model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?” imbuh dia.

    Sementara, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Anies atas kabar tersebut. Hingga kini, PKS belum mengambil sikap.

    “Nanti nunggu konferensi pers Pak Anies dulu. Kalau Pak Anies sudah selesai konpers, baru kita komentari. Selama dia belum bicara, kita tahan,” ujar Mabruri dihubungi awak media, Kamis (31/8/2023) malam.

    Baca: Surya Paloh sempat mau sandingkan Anies dengan Yenni Wahid

    Pada hari yang sama, Kamis (31/8/2023), Anies ternyata sowan ke ibunda dari Muhaimin, Muhassonah Hasbullah, di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

    Dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Anies berkunjung ke kediaman ibunda Muhaimin bersama Istrinya, Ferry Farhati.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku datang untuk bersilaturahmi dan meminta doa kepada Muhassonah. Agenda silaturahmi tersebut melengkapi safari politik Anies di Jombang.

    Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, jika benar Anies dan Muhaimin berduet pada Pilpres 2024, ini bakal mengakhiri kerja sama dua poros politik sekaligus, yakni Nasdem-Demokrat-PKS dan PKB-Gerindra-Golkar-PAN.

    Menurut Ari, wajar jika manuver ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, selama ini, sosok Muhaimin tak pernah masuk dalam bursa cawapres Anies.

    Baca: Puncak peringatan 25 tahun PAN

    Dari sejumlah nama, AHY yang santer digadang-gadang jadi pendamping mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

    “Ibarat jelang ijab kabul pernikahan politik, tiba-tiba pengantin prianya yang bernama Anies Baswedan kabur dan tidak bertanggung jawab meninggalkan pengantin wanita yang saya ibaratkan sebagai AHY,” kata Ari dikutip Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

    “Demokrat yang menjadi wali AHY pantas marah, kecewa dan merasa dikhianati oleh Anies dan walinya yang bernama Nasdem. Tidak hanya dikhianati, AHY juga ‘dibuang’ oleh Anies,” tuturnya.

    Buat Demokrat, keputusan sepihak Surya Paloh menduetkan Anies-Muhaimin ibarat tusukan bertubi-tubi. Atas situasi ini, menurut Ari, sangat kecil peluang Demokrat tetap berkoalisi bersama Nasdem.

    Oleh karenanya, partai pimpinan AHY itu diprediksi akan segera merapat ke koalisi lainnya.

    Baca: Visi pertahanan Ganjar Pranowo diapresiasi ratusan jenderal

    Ari menilai, terbuka peluang Demokrat bergabung ke koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Apalagi, hubungan Demokrat dan PDI-P sempat mesra beberapa waktu lalu.

    “Daripada berkoalisi dengan Nasdem dan PKB tapi dikhianati, lebih baik bersatu memenangkan Ganjar. Andaikan Ganjar terpilih sebagai presiden, AHY adalah kandidat menteri yang potensial,” ujar Ari.

    Terkait keputusan Nasdem memasangkan Anies dengan Imin, Ari menduga, tujuannya untuk memperluas suara pemilih di Jawa Timur, khususnya dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU), yang dikuasai oleh PKB.

    Namun demikian, menduetkan Anies dengan Muhaimin dinilai tak akan memberikan banyak keuntungan elektoral. Sebab, elektabilitas Imin berada di papan bawah, di kisaran satu persen.

    Baca: Pemilu 2024 saatnya memilih pemimpin yang pro lingkungan

    “Tidak ada nilai elektoral yang akan diambil Anies jika berpasangan dengan Cak Imin selain berharap ‘berkah’ dari kendaraan politik yang bernama PKB,” katanya.

    Menurut Ari, duet Anies-Muhaimin justru semakin memperbesar peluang kemenangan dua bakal capres lain, yakni Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, dan Ganjar Pranowo yang dijagokan PDI-P.

    “Munculnya duet Anies-Cak Imin semakin menguatkan rivalitas antara Prabowo dan Ganjar,” tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Tanggapi RUU Penyiaran, Muhaimin Bilang “Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Mengutip Omongan Jubir”

    Tanggapi RUU Penyiaran, Muhaimin Bilang “Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Mengutip Omongan Jubir”

    7cloud.asia – Menyoroti draf RUU Penyiaran yang ramai dibicarakan, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap revisi UU Penyiaran dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media.

    Terkait RUU Penyiaran yang mendapat penolakan ini, cawapres Koalisi Perubahan yang sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo ini mengatakan, Pers adalah salah satu pilar demokrasi.

    Dalam keterangan tertulis menanggapi RUU Penyiaran yang diterima Kamis (16/5/2024), Muhaimin menegaskan, membatasi kebebasan pers dibatasi berarti mengekang demokrasi.

    Ia juga menyoroti pentingnya penyiaran dalam program investigasi. Beberapa saat lalu mencuat wacana pelarangan program investigasi yang kemudian mengundang berbagai respon.

    Ditegaskannya, larangan program investigasi dalam draf RUU Penyiaran disebut sebagai bentuk pembatasan.

    “Melarang penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya,” ujarnya dikutip Parlementaria

    Baca: Dewan Pres tolak draf RUU Penyiaran

    “Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report bahkan berita viral bisa diambil alih oleh media sosial, maka investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini.

    Dalam konteks hari ini, melarang penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya,” sambungnya.

    Muhaimin mengilustrasikan dengan sejumlah karya jurnalistik yang menurutnya menjadi pembicaraan di masyarakat.

    Menurutnya, karya jurnalistik yang tak dikekang mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

    Dirty Vote, Buka Mata, dan Bocor Alus adalah salah satu produk jurnalisme investigasi yang mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang kredibel.

    “Karya-karya seperti ini justru perlu kita dukung karena akan membawa kebaikan bagi bangsa. Sama halnya dengan karya-karya kreatif lain yang hanya dapat muncul jika diberi ruang kebebasan,” kata dia.

    Baca: Mengapa muncul tagar #ReformasiDikorupsi

    “Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, Pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers, Kebebasan Pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,” katanya.

    Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengatakan bahwa saat ini masih ada waktu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan media lantaran revisi UU Penyiaran masih berupa draf atau rancangan.

    Muhaimin memahami pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers, lantaran ia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat Kepala Litbang Tabloid Detik pada 1993.

    “Sejauh ini, revisi UU Penyiaran masih berupa draf. Artinya, masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan teman-teman media,” tuturnya.

    Baca: Kepemimpinan Jokowi membawa Reformasi ke ujung jurang

    Muhaimin menambahkan, hingga saat ini RUU Penyiaran masih berupa draf dan masih dalam pembahasan di Komisi I DPR.

    Oleh karenanya, sebagai pimpinan di DPR, Muhaimin meminta para anggota Komisi I untuk bergerilya menyerap aspirasi dan mendengarkan keluh kesah terhadap produk hukum tersebut.

    Dia juga berpesan kepada masyarakat agar mampu memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi di media sosial dan berbagai platform penyiaran.

    “Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela, tanpa mengamputasi kebebasan pers.

    Masyarakat juga berhak untuk akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak Boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik,” tutup Muhaimin.