7cloud.asia – Puncak acara Musyawarah Perempuan Nasional atau Munas Perempuan 2024 akan digelar besok, Sabtu 20 April 2024 di Badung, Bali.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, Munas Perempuan 2024 merupakan peluang yang baik bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal untuk menyampaikan kepentingannya.
Plt Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu mengatakan bahwa minimnya partisipasi bermakna yang masih menjadi isu krusial menjadi latarbelakangi digelarnya Munas Perempuan 2024 ini.
“Kita tahu minimnya partisipasi bermakna masih menjadi isu yang krusial bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya,” katanya dalam webinar Media Briefing Munas Perempuan 2024, di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Padahal, menurutnya, praktik baik kolaboratif organisasi masyarakat sipil dan pemerintah merupakan modalitas yang kuat karena pemerintah memiliki keterbukaan, komitmen, rekognisi, dan dukungan untuk mewadahi dan mengakomodasi aspirasi perempuan.
Baca Juga: Puan Maharani Didapuk Menjadi Duta IPU untuk Promosi Kepemimpinan Perempuan di Parlemen
Titi menjelaskan Munas Perempuan 2024 bertujuan mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal dan merumuskan 9 agenda.
Tahap pertama Munas Perempuan telah dilakukan secara daring pada 26 – 27 Maret 2024. Kegiatan ini menjangkau 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi.
Peserta yang diwakili oleh 2.195 partisipan yang terdiri dari 86 persen perempuan dan 5 persen adalah penyandang disabilitas.
Selain itu, sebanyak 1.548 peserta mengikuti melalui streaming online, yang disaksikan secara melalui zoom di 102 titik kumpul.
Suara yang dikumpulkan dalam Munas juga berasal dari kewilayahan yang sulit dijangkau seperti kepulauan dan pegunungan terpencil, masyarakat adat dan minoritas.
“Munas ini juga sebagai upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan tidak hilang dalam setiap forum perencanaan,” kata Titi Eko Rahayu.
Baca Juga: Pemilu 2024: Sulitnya Perempuan Masuk ke Parlemen
Hasil Munas Perempuan tahap awal menghasilkan adanya 171 usulan langsung dan 753 usulan melalui formulir dari 9 agenda Munas yang telah disepakati.
Seluruh usulan tersebut disusun kembali sebagai masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen yang sudah disusun sebagai hasil Munas Perempuan 2024 nantinya akan dikomunikasikan dan diserahkan pada acara puncak di Badung, Bali.
Titi mengatakan minimnya partisipasi bermakna dari perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal, dapat dilihat dari tiga aspek.
Yakni secara kuantitatif menunjukkan jumlah kecil pelibatan maupun keterwakilan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan strategis, minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka, dan lemahnya posisi tawar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.
Kemudian budaya patriarki yang masih melembaga di berbagai sektor sehingga membatasi peran perempuan dan kelompok rentan.
Menurut dia, ada berbagai strategi dan inisiatif yang dikembangkan dan berhasil mengatasi beberapa isu gender, namun tantangan budaya patriarki masih melembaga.
Budaya itu masih kuat pngaruhnya dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dalam berbagai kebijakan di berbagai sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Titi juga menyoroti minimnya ruang yang disediakan untuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang bottom up dengan proses Musrenbang dari desa hingga nasional, mestinya mempunyai peluang yang besar menyuarakan kepentingannya. Namun kenyataannya, nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Sumber: Antaranews.com
