7cloud.asia – Musyawarah Nasional atau Munas Perempuan ke-2 yang dihadiri oleh 1.500 peserta dan 11 mitra INKLUSI berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala di Kabupaten Badung, Bali, resmi ditutup pada Sabtu (20/4/2024) sore.
Munas Perempuan kali ini mengintegrasikan sembilan agenda utama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal, agar masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang.
“Kegiatan hari ini sebagai peneguhan bagi kita semua. Momentum Hari Kartini kami jadikan tonggak bagaimana impian Kartini untuk menjadikan perempuan-perempuan mampu menentukan nasibnya sendiri,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di Badung, Sabtu.
Munas Perempuan ini menjadi salah satu contoh praktik baik dan inisiatif yang sangat strategis untuk menyelesaikan isu sembilan agenda utama agenda utama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal.
Sebanyak sembilan agenda utama itu melingkupi topik kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan,
Baca Juga: Munas Perempuan 2024: Ketika Partispasi Bermakna Perempuan dan Disabiiitas Diabaikan
Juga isu perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, serta kekerasan pada perempuan dan anak.
“Bagaimana perempuan-perempuan punya cita-cita dan mewujudkan cita-citanya itu, itulah yang kami harapkan menjadi peneguhan hari ini. Dari sembilan isu mudah-mudahan ini kami kawal rencana pembangunan nasional,” kata Bintang.
Munas Perempuan ke-2 merupakan aksi kolektif yang diselenggarakan oleh mitra INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) bersama dengan Kementerian PPPA dan dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Aksi kolektif itu dikoordinir oleh Institusi Lingkar Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan dan didukung oleh Sekretariat INKLUSI. Program INKLUSI merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia melalui koordinasi Bappenas.
Rincian agenda musyawarah itu diawali dengan dialog antara Menteri Bintang dengan para perwakilan organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang melakukan pendampingan langsung kepada para perempuan di akar rumput.
Baca Juga: Komnas Perempuan Desak Tak Ada Lagi Impunitas untuk Ketua KPU Hasyim Asyari
Kegiatan itu dilaksanakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, Bali, pada 19 April 2024.
Pada puncak acara Munas Perempuan, diramaikan dengan penyerahan buku Suara Perempuan kepada Menteri Bintang.
Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi sembilan topik utama perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal untuk Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.
Musyawarah ditutup dengan penyerahan dokumen perencanaan pembangunan 2025-2029 yang merupakan usulan perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal, kepada Bappenas.
Dengan usulan ini diharapkan perumusan kebijakan pembangunan selalu mendengarkan aspirasi dan melibatkan perempuan dan kelompok disabilitas.
Sumber:Antaranews.com
Leave a Reply