Tag: operasi militer

  • Israel Akan Terapkan Jeda Operasi Militer 4 Jam Sehari di Gaza

    Israel Akan Terapkan Jeda Operasi Militer 4 Jam Sehari di Gaza

    7cloud.asia – Pemerintah AS menyatakan, Israel akan mulai menerapkan jeda operasi militer mereka terhadap Hamas selama empat jam di area Gaza utara setiap hari, mulai Kamis (9/11/2023).

    Pengumuman penerapan jeda operasi militer ini diungkapkan oleh Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, Kamis waktu setempat.

    Jeda operasi militer ini disampaikan ketika pasukan Israel bertempur melawan militan Hamas di Kota Gaza, saat makin banyak warga sipil Palestina melarikan diri dari kota itu.

    Jeda operasi militer itu akan memberi warga Palestina waktu untuk melarikan diri dari Gaza dengan menggunakan dua jalur kemanusiaan dan merupakan terobosan penting untuk mengurangi korban perang, kata Kirby.

    “Kami telah diberitahu oleh Israel bahwa tidak akan ada operasi militer di area-area di Gaza ini selama durasi jeda, dan bahwa proses ini dimulai hari ini,” kata Kirby seperti dilansir VOA Indonesia.

    Baca: Israel isyaratkan jeda di Gaza untuk pembebasan sandera

    Ia menambahkan, gagasan mengenai jeda itu disampaikan dalam diskusi antara Presiden AS Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Selain pertempuran darat di kota terbesar Jalur Gaza itu, pasukan Israel juga terus melancarkan serangan ke daerah itu melalui udara.

    Pertempuran itu telah memicu pengungsian besar-besaran, di mana Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan pada hari Rabu saja (8/11/2023) sebanyak 50.000 orang melarikan diri ke sisi selatan Jalur Gaza.

    Angka itu merupakan jumlah pengungsi tertinggi pekan ini. PBB mengatakan, secara keseluruhan ada 72.000 orang yang telah mengevakuasi diri dari Gaza utara sejak hari Minggu (5/11/2023).

    Israel mulai membuka sebuah koridor evakuasi di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Gaza utara dan selatan pada hari Minggu.

    Jalur itu tetap dibuka selama empat jam setiap hari agar warga sipil dapat meninggalkan pusat pertempuran.

    Baca: Gaza disebut telah menjadi kuburan bagi anak-anak

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya menambah waktu dibukanya koridor tersebut selama satu jam, karena saking banyaknya orang yang memanfaatkan jalur tersebut.

    PBB dan kelompok bantuan lainnya membagikan air minum dan biskuit berenergi tinggi di sisi selatan garis yang memisahkan Gaza utara dan selatan.

    Kondisi di sisi utara Gaza menjadi semakin mengerikan, di mana selama seminggu terakhir ini tidak ada bantuan kemanusiaan yang tiba di sana.

    PBB mengatakan, per hari Selasa (7/11), tidak ada toko roti yang buka karena ketiadaan bahan bakar, air, tepung gandum serta kerusakan di banyak toko.

    Israel meluncurkan serangan balasan terhadap serangan Hamas 7 Oktober lalu di Israel selatan, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besarnya warga sipil.

    Baca: Netanyahu tegaskan tak akan ada gencatan senjata dengan Hamas

    Hamas juga menculik sekitar 240 orang. AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lainnya di Barat telah mengelompokkan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Kementerian Kesehatan di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 10.500 orang, dua pertiganya perempuan dan anak-anak.

    Informasi tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, meskipun PBB menyatakan bahwa di masa lalu, angka dari kementerian tersebut bisa diandalkan.

    PBB telah memperingatkan membludaknya tempat-tempat penampungan di Gaza selatan sehingga “tidak dapat mengakomodasi pengungsi yang baru tiba.”

    Sekitar dua pertiga penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang kini mengungsi, menurut PBB.

    Di salah satu tempat pengungsian di Khan Younis, yang menampung 22.000 pengungsi Palestina, PBB mengatakan sedikitnya 600 orang berbagi satu toilet.

    Baca: Majelis Umum PBB setujui resolusi gencatan senjata di Gaza

    Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pada hari Rabu (8/11/2023) bahwa risiko penyebaran penyakit menular di Gaza semakin meningkat, seiring membusuknya mayat-mayat yang ada di bawah reruntuhan bangunan; sementara sistem kesehatan, air dan sanitasi sangat terganggu.

    Kasus diare di kalangan anak-anak melonjak. Kasus kudis, kutu, infeksi kulit dan saluran pernapasan atas juga meningkat.

    WHO dan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memfasilitasi pengiriman pasokan medis darurat ke RS Al-Shifa di Kota Gaza, meski terdapat “risiko besar terhadap staf kami dan mitra kesehatan” karena terus terjadinya pemboman.

    Pengiriman pasokan medis itu adalah yang kedua kalinya dikirimkan ke rumah sakit tersebut sejak perang pecah.

    Badan-badan PBB tersebut menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar.

    Israel sendiri menuduh Hamas menyembunyikan pusat komandonya di bawah RS Al-Shifa.

    Baca: Korban terus berjatuhan, korban perang di Gaza sulit dimakamkan

    PBB mengatakan pintu perbatasan Rafah dengan Mesir tidak dibuka hari Rabu, sehari setelah 600 warga asing dan dwikewarganegaraan meninggalkan Gaza.

    Komisioner HAM PBB Volker Turk berada di perbatasan Rafah hari Rabu, tempat yang disebutnya “gerbang menuju mimpi buruk di dunia nyata.”

    “Hukuman kolektif Israel terhadap warga sipil Palestina tergolong kejahatan perang, demikian juga evakuasi paksa warga sipil secara tidak sah,” ungkapnya. “Pemboman besar-besaran oleh Israel telah menewaskan, melumpuhkan dan melukai, khususnya, perempuan dan anak-anak.”

    Ia juga mengutuk tindakan Hamas pada 7 Oktober dan menyebut serangan teror dan penyanderaan yang dilakukan sebagai kejahatan perang.

    “Kita sudah jatuh ke dalam jurang. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, sambil kembali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.

    Sumber: VOA INdonesia

  • Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    Gagal Kantungi Persetujuan Kongres: Donald Trump Harus Akhiri Operasi Militer di Iran

    7cloud.asia – Ketegangan politik di ibu kota Amerika Serikat, DC Washington memuncak menjelang tenggat tengah malam yang dihadapi Presiden Donald Trump.

    Ia dituntut segera mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer AS terhadap Iran, Sebuah kewajiban hukum yang jika diabaikan berpotensi memicu konflik konstitusional serius.

    Batas waktu 60 hari ini mulai berjalan sejak pemerintahan Trump melaporkan operasi militer ke Kongres pada awal Maret.

    Berdasarkan War Powers Act, Donald Trump harus menghentikan atau mengurangi operasi militer di Iran jika tidak memperoleh otorisasi resmi dari parlemen dalam periode tersebut.

    Namun hingga tenggat tiba, belum ada persetujuan dari Kongres. Situasi ini membuka potensi benturan langsung antara Gedung Putih dan lembaga legislatif.

    Akhirnya, pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat Donald Trump secara resmi mengirimkan surat kepada Kongres yang menegaskan bahwa ia tidak wajib meminta otorisasi dari parlemen untuk melanjutkan operasi militer di Iran.

    Baca: Iran-AS sepakat memperpanjang gencatan senjata

    Trump berargumen bahwa undang-undang yang mewajibkan otorisasi tersebut tidak berlaku dalam situasi saat ini.

    Ia mengeklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai pada 7 April lalu secara otomatis menghentikan hitungan mundur masa berlaku operasi militer yang diatur oleh undang-undang.

    Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, jika presiden mengerahkan pasukan AS ke medan perang tanpa otorisasi kongres, mereka harus mengakhiri operasi tersebut setelah 60 hari jika badan legislatif tidak memberikan izin untuk melanjutkan penggunaan pasukan dalam misi tersebut.

    Undang-undang tersebut juga mengizinkan presiden untuk memperpanjang tugas selama 30 hari guna membawa pasukan pulang dengan aman, bukan memperpanjang pertempuran.

    Persyaratan tidak konstitusional
    Saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Jumat, Trump menegaskan bahwa dia tidak perlu meminta Kongres untuk memperpanjang perang di Iran.

    “Karena hal itu belum pernah diminta sebelumnya. Persyaratan tersebut tidak konstitusional,” kata Trump, dikutip dari New York Times, Jumat.

    Baca: Maksimalisme Donald Trump gagalkan perundingan damai Iran-AS

    Padahal, Kongres telah mengizinkan pengerahan pasukan ke dalam konflik besar lebih dari 60 hari sejak diberlakukannya Resolusi Kekuatan Perang, termasuk perang di Irak dan Afghanistan, serta operasi yang lebih kecil seperti misi perdamaian pada 1983 di Lebanon.

    Partai Demokrat mengatakan, pemerintahan Trump tidak mencerminkan realitas di lapangan. Sebab, puluhan ribu pasukan AS masih berada di wilayah tersebut dan blokade Selat Hormuz masih berlaku.

    “Presiden Trump memasuki perang ini tanpa strategi dan tanpa otorisasi hukum, dan pengumuman hari ini tidak mengubah kedua fakta tersebut,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire yang juga duduk di panel Angkatan Bersenjata dan Alokasi Anggaran Pertahanan, dalam sebuah pernyataan.

    Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin minoritas, menggunakan kata-kata kasar untuk mengecam pernyataan presiden sebagai omong kosong.

    “Ini adalah perang ilegal dan setiap hari Partai Republik tetap terlibat dan membiarkannya berlanjut. Nyawa terancam, kekacauan meletus dan harga meningkat, sementara rakyat Amerika menanggung biayanya,” ujarnya.

    Surat-surat itu muncul ketika Trump masih mengancam akan melanjutkan konflik dengan Iran jika negara itu tidak mengizinkan pengiriman melalui selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya.

    “Ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap AS dan Angkatan Bersenjata kita tetap signifikan,” ujar Donald Trump berkilah.