Tag: pahlawan

  • 16 Perempuan yang Diangkat menjadi Pahlawan Nasional: Tak Hanya Kartini dan Ada Sejumlah Panglima Perang

    16 Perempuan yang Diangkat menjadi Pahlawan Nasional: Tak Hanya Kartini dan Ada Sejumlah Panglima Perang

    7cloud.asia – Di Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April seperti hari ini, sebuah pertanyaan menarik terlontar di grup alumni.

    “Sejauh mana perjuangan Kartini mampu mempengaruhi pola pikir perempuan saat itu, sehingga mendorong gerakan kesetaraan di masa penjajahan tersebut?““demikian“pertanyaan“tersebut.

    Pelontar pertanyaan beralasan, meski jauh ke depan, pemikiran Kartini hanya dituangkan dalam surat-suratnya kepada JH Abendanon dan tidak dipublikasikan secara luas.

    Pun, belum ada kajian yang menyebutkan Kartini mensosialisasikan pemikirannya secara masif kepada masyarakat luas.

    “Atau pemikiran Kartini sebenarnya hanya menentang sistem feodalistik di Jawa yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Sebab, di luar Jawa ada banyak perempuan yang ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda,“ lanjutnya.

    Pertanyaan ini lantas memicu diskusi seru yang memunculkan nama-nama pahlawan perempuan di Indonesia yang sudah muncul sebelum era Kartini lahir.

    Baca Juga: Mengenang Pemikiran Kartini: Mendidik Perempuan Berarti Mendidik Satu Bangsa

    Saya pun tergelitik untuk mencari nama perempuan yang telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. 

    Berikut ini daftar pahlawan nasional perempuan di Indonesia seperti ditulis Fandi Ahmad di Gramed.com

    1. Martha Christina Tiahahu dari Maluku
    Martha Christina Tiahahu, pejuang dari Desa Abubu, Pulau Nusalaut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda.

    Tak hanya itu, Martha Christina Tiahahu juga selalu memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran.

    Sedihnya, sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Sepeninggal ayahnya, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Lalu, ia tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Eversten untuk dipekerjakan paksa di perkebunan kopi.

    Namun, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu memburuk selama di atas kapal. Hal ini diperparah oleh dirinya yang menolak makan dan diobati. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 2 Januari 1818 dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda.

    Baca Juga: Munas Perempuan 2024 Soroti 9 Isu Penting Terkait Perempuan

    2. Laksamana Malahayati – Aceh
    Keumalahayati, pejuang asal Kesultanan Aceh yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid).

    Dengan keteguhan hati, mereka berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya, maka Malahayati mendapat gelar Laksamana.

    Namun, Malahayati gugur di tahun 1615 ketika sedang melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso De Castro.

    3. Cut Nyak Meutia – Aceh
    Bumi rencong melahirkan banyak perempuan pejuang yang tangguh, salah satunya adalah Cut Nyak Meutia. Awalnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan suaminya, Teuku Muhammad.

    Tetapi, suaminya berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905. Sesuai wasiat suaminya sebelum gugur, Cut Nyak Meutia kemudian menikah dengan Pang Nanggroe.

    Mereka bertempur dengan Korps Marechausée dan membuat suaminya gugur pada 26 September 1910, tetapi Cut Nyak Meutia berhasil lolos.

    Ia terus melakukan perlawanan dengan sisa-sisa pasukannya, tetapi takdir berkata lain. Cut Nyak Meutia gugur pada 24 Oktober 1910.

    Baca Juga: Benarkah Hamil Sebeum Usia 35 Tahun Bisa Mencegah Stunting?

    4. Raden Adjeng Kartini – Jepara, Jawa Tengah
    R.A Kartini merupakan tokoh perempuan yang lahir Jepara pada tahun 1879. R.A Kartini terkenal sebagai sosok yang memperjuangkan kebangkitan perempuan di Indonesia.

    Ketika itu, ia banyak mengkritisi budaya Jawa yang menghambat perkembangan perempuan.

    Melalui surat-suratnya, ia memberikan gagasan-gagasan terkait dengan perjuangan perempuan yang masih relevn hingga saat ini.

    Bahkan, tanggal kelahiran Kartini, yaitu 21 April hingga saat ini ditetapkan sebagai hari peringatan perjuangan Kartini atau dikenal dengan Hari Kartini.

    5. Cut Nyak Dien – Aceh
    Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional perempuan lainnya di Indonesia. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang Kerajaan Aceh.

    Sebagai seorang perempuan, Cut Nyak Dien berperan dalam melawan kolonialisme Belanda. Bahkan, Cut Nyak Dien ikut ke dalam medan perang melawan Belanda.

    6. Dewi Sartika dari Jawa Barat
    Selain Maria Walanda Maramis, ada juga Raden Dewi Sartika yang peduli dengan pendidikan kaum perempuan. Jasanya adalah membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904.

    Lalu, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kaoetamaan Istri di tahun 1910 dan berubah lagi menjadi Sekolah Raden Dewi pada September 1929.

    Berkat jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje-Nassau. Selain itu, ia juga diakui sebagai Pahlawan Nasional pada 1 Desember 1966. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947.

    Baca Juga: Munas Perempuan 2024: Ketika Partispasi Bermakna Perempuan dan Disabiiitas Diabaikan

     7. Andi Depu Maraddia Balanipa -Tinambung, Polewali Mandar, Sulbar
    Andi Depu Maraddia Balanipa dikenal karena keberhasilannya dalam mempertahankan wilayahnya dari penaklukan Belanda.

    Bahkan, Andi Depu berani berhasil mengibarkan bendera Merah Putih saat pasukan Jepang datang di Mandar pada tahun 1942. Berkat keberaniannya, Andi Depu dianugerahi Bintang Mahaputra Tingkat IV dari Presiden Soekarno.

    Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada Andi Depu dan 5 tokoh bangsa lainnya. Ini tertuang di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    8. Maria Walanda Maramis – Minahasa, Sulut
    Tidak salah kalau Maria Walanda Maramis dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa. Sebab, pahlawan kelahiran 1 Desember 1872 ini berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan.

    Maria sendiri sempat bersekolah di Sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara, selama tiga tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

    Kemudian, Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) untuk memajukan pendidikan kaum perempuan.

    Lewat PIKAT, kaum perempuan dibekali ilmu untuk berumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada 22 April 1924.

    Baca Juga: Puan Maharani Didapuk Menjadi Duta IPU untuk Promosi Kepemimpinan Perempuan di Parlemen

    9. Siti Manggopoh – Manggopoh, Agam, Sumatera Barat
    Siti Manggopoh lahir pada bulan Mei 1880. Siti Manggopoh adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopoh, Lubuk Basung, Agam.

    Ia pernah mengobarkan perlawanannya terhadap penjajah Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Belasting

    10. HR. Rasuna Said – Maninjau, Agam, Sumatera Barat

    Hajjah Rangkayo Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said. Perannya adalah memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, sama seperti Kartini.

    Menurutnya, kemajuan kaum perempuan tidak hanya didapat dari mendirikan sekolah, tetapi juga melakukan perjuangan politik.

    Berkat pidatonya yang mengecam pemerintahan Belanda, maka ia terkena hukum Speek Delict. Hukum Speek Delict adalah hukum kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda.

    Ia sempat tertangkap bersama temannya, Rasimah Ismail, dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932.

    Setelah kemerdekaan, Rasuna Said aktif di Dewan Perwakilan Sumatera mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).

    Baca Juga: Pemilu 2024: Sulitnya Perempuan Masuk ke Parlemen

    11. Fatmawati Soekarno dari Bengkulu

    Fatmawati merupakan salah satu sosok perempuan yang didadpuk menjadi pahlawan nasional. Beliau adalah ibu negara pertama di Indonesia karena statusnya sebagai istri dari Presiden Soekarno.

    Fatmawati berasal dari Sumatera Barat dan memiliki keturunan dari Kesultanan Indrapura.

    Salah satu alasan gelar pahlawan diberikan kepada Fatmawati karena perannya dalam menjahit bendera merah putih untuk upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

    12. Nyi Ageng Serang – Purwodadi, Jawa Tengah

    Perempuan bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi ini adalah salah satu keturunan Sunan Kalijaga.

    Perempuan kelahiran tahun 1752 merupakan anak dari Pangeran Natapraja dan melawan penjajah bersama ayah dan kakaknya, Kyai Ageng Serang.

    Semangatnya yang sangat berkobar untuk membela rakyat yang dipicu oleh kematian kakaknya karena membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono I yang dibantu Belanda.

    Bahkan, ia tak pantang menyerah walau ayah, kakak, dan suaminya telah gugur. Selain itu, Nyi Ageng Serang tetap memimpin pasukan di usia 73 tahun.

    Bahkan, Pangeran Diponegoro mengakui kehebatan Nyi Ageng Serang dalam menyusun strategi, hingga dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Namun, dua tahun sebelum Perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang meninggal dunia di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria.

    Baca Juga: Koalisi Perempuan: Hapus Interprestasi Agama yang Mendiskriminasi Perempuan

    13. Opu Daeng Risadju dari Sulawesi Selatan

    Opu Daeng Risaju adalah pahlawan perempuan yang lahir tahun 1880. Peran Opu Daeng Risaju dalam perlawanan terhadap tentara NICA di Belopa sangatlah besar.

    Opu Daeng Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara NICA. Tentara NICA adalah tentara dari penjajah Belanda.

    14. Nyai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta

    Lahir dengan nama Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan merupakan tokoh emansipasi perempuan yang sudah berpartisipasi dalam diskusi perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno.

    Selain itu, ia memprakarsai berdirinya perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914 untuk wanita Islam. Perkumpulan ini fokus pada tiga bidang, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial.

    Bahkan, ia juga mendirikan asrama putri yang dibangun di rumahnya, memberikan pendidikan keimanan, praktek ibadah, sampai berlatih pidato dan dakwah.

    Nyai Ahmad Dahlan terus melakukan perjuangannya setelah suaminya meninggal dunia. Selain itu, ia membina generasi muda, terutama perempuan Islam agar tekun, gigih, dan berpendidikan.

    Baca Juga: Catatan Koalisi Perempuan di Hari Ibu: Nepotisme Berdampak Buruk pada Keadilan Gender

    15. Ratu Nahrasiyah dari Kerajaan Samudera Pasai

    Ratu Sultanah Nahrasiyah mungkin masih asing bagi orang awam. Meskipun namanya tak sementereng penguasa lainnya seperti Airlangga, Jayabaya, Hayam Wuruk, hingga Raden Patah, tetapi sosok ini begitu istimewa dalam sejarah pergerakan pemimpin perempuan di Nusantara.

    Sultanah Nahrasiyah sendiri merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai yang naik tahta menggantikan ayahnya. Namun, ada versi lain yang menyatakan bahwa Nahrasiyah merupakan istri dari sang raja yang meninggal.

    Dimana sebelum Sultanah Nahrasiyah bertahta, kerajaan dijabat oleh Sultan Zain al-Abidin Malik az-Zahir, yang tak lain ayah kandung dari Sultanah Nahrasiyah.

    Namun saat menjabat sebagai raja itulah sang ayah tewas dibunuh oleh Raja Nakur, sebagaimana dikisahkan pada buku “Perempuan – Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa” dari Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad.

    16. Rohana Kuddus dari Padang, Sumatera Barat

    Rohana Kuddus adalah wartawati pertama Indonesia yang lahir pada 20 Desember 1884. Pada 1911, Rohana mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang.

    Sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya, Rohana menulis di surat kabar perempuan, Poetri Hindia.

    Ketika dibredel pemerintah Hindia Belanda, Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar, bernama Sunting Melayu, yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Rohana hidup pada zaman yang sama dengan Kartini, ketika akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi.

    17. Siti Hartinah (Ibu Tien Suharto)

    Raden Ayu Hj. Siti Hartinah, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto, adalah istri Presiden keduaIndonesia, Soeharto.

    Ibu Tien Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia tak lama setelah kematiannya. Siti Hartinah juga berpengaruh dalam pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia.

    Sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia, ia mendesak perlunya larangan poligami yang akhirnya keluar dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang tegas melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

     

  • Dianggap Menodai Perjuangan, Aktivis ’98 Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    Dianggap Menodai Perjuangan, Aktivis ’98 Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    7cloud.asia – Sejumlah aktivis ’98 dari berbagai macam organisasi seperti Repdem, Barikade ’98, Pena ’98, hingga FK ’98 menolak gelar pahlawan yang akan diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Hal ini diungkapkan dalam diskusi ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’ di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Sabtu (25/05/2025).

    Salah seorang aktivis ’98 yang hadir, Mustar Bonaventura menjelaskan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tersebut bertentangan dengan amanat reformasi 1998.

    “Ini secara tegas hari ini akan nanti kami sampaikan secara terbuka bersama-sama dengan seluruh teman-teman bahwa adanya ide ini menurut kami adalah mencederai-menodai apa yang sudah diperjuangkan pada tahun 1998,” jelas Mustar.

    Baca: Reformasi kini berada di titik nadir

    Pada 21 Mei 1998 mahasiswa bersama rakyat berhasil menggulingkan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah kepemimpinan presiden Soeharto.  

    Dalam masa kepemimpinan Soeharto, ribuan orang telah meninggal di berbagai kasus seperti pembantaian massal tahun 1966, kasus Priok 1984, kasus Talangsari, penculikan aktivis ’98 serta korban kerusuhan 1998 dan lain-lain.

    “Demokrasi karena dari buah keringat perjuangan, bahkan mungkin korban; korban ada ribuan, ada nyawa, ada air mata di situ. Sehingga menurut kami tidak tepat (Soeharto diusulkan jadi pahlawan),” tegasnya.

    Banyaknya nyawa yang melayang di tangan penguasa orde baru disimbolkan dengan ratusan tengkorak buatan yang disebar di depan panggung diskusi.

    Baca: 27 tahun reformasi, Indonesia alami erosi kebebasan politik dan hak sosial

    “Jadi, simbolisasi tengkorak tulang belulang inilah bahwa dulu zaman ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang,” jelas Jimmy Fajar Jimbong, salah satu panitia acara.

    Dalam diskusi tersebut hadir Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Bela Ulung Hapsara, Anis Hidayah, Jimly Fajar, dan Hengki Kurniawan.

    Selain diskusi, acara tersebut juga menampilkan aksi teatrikal dan pembacaan puisi dari para aktivis 98.

     

  • Amnesty International Indonesia: Usulan Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional Sebagai Upaya Negara Mencuci Dosa Rezim Orde Baru

    Amnesty International Indonesia: Usulan Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional Sebagai Upaya Negara Mencuci Dosa Rezim Orde Baru

    7cloud.asia – Nama Presiden kedua RI, Soeharto masuk dalam calon penerima gelar pahlawan nasional. Hal ini dinilai sebagai upaya pencucian dosa rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun.  

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan upaya menjadikan bekas presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998.

    “Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo. Soeharto jatuh akibat protes publik yang melahirkan reformasi. Oleh karena itu menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional bisa dipandang sebagai akhir dari reformasi itu sendiri,” jelas Usman.

    Baca: Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Menurutnya usulan Kementerian Sosial ini jelas terlihat sebagai upaya sistematis untuk mencuci dosa rezim otoriter Suharto yang marak akan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

    Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin dengan otoriter melalui rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan menormalisasi praktik pelanggaran HAM secara sistematis.

    “Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan berarti mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum mendapatkan keadilan,” kata Usman.

    Selama masa kepemimpinannya, 32 tahun, Soeharto terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Misalnya pembantaian massal 1965–1966, penembakan misterius (Petrus) 1982–1985, tragedi Tanjung Priok 1984.

    Baca: Aktivis ’98 Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Kemudian peristiwa Talangsari 1989, kekerasan di Aceh, Timor Timur, dan Papua, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhannya pada 1997–1998.

    Memang, lanjut Usman, negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.

    “Namun, hingga kini, tidak satu pun aktor utama termasuk Soeharto yang dimintai pertanggungjawaban,” kata mantan aktivis ’98 ini.

    “Soeharto tidak layak berada di daftar itu, apalagi diberi gelar pahlawan. Hentikan upaya pemutarbalikkan sejarah ini,” lanjutnya.

    Amnesty International Indonesia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, bukan justru memberi penghargaan kepada pelaku yang bertanggung jawab atas kasus-kasus itu.

    Baca: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Bekas Presiden Soeharto Memicu Kebingungan Sejarah

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf pada 21 Oktober 2025 menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Di antara 40 nama calon pahlawan nasional itu adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto. Koalisi masyarakat sipil telah menentang keras pencalonan nama Soeharto karena terjadi berbagai pelanggaran HAM selama 32 tahun kepemimpinannya.

    Daftar tersebut juga memuat beberapa nama tokoh, seperti aktivis buruh Marsinah, Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Menteri Pertahanan Keamanan M Jusuf, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

    Baca: Di Hari Pahlawan, 6 Tokoh Terima Gelar Pahlawan

    Beberapa ulama juga masuk dalam daftar, di antaranya ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil, mantan Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri, dan KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang.

    Sebanyak 40 nama yang masuk sebagai calon pahlawan nasional tersebut akan melalui proses sidang tim GTK. Selanjutnya daftar 40 nama calon pahlawan nasional itu akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditentukan lebih lanjut.

    Rencananya, proses penetapan pahlawan nasional akan tuntas sebelum Hari Pahlawan 10 November mendatang.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Para Perempuan Pahlawan Nasional hingga Kejelasan Pendidikan Gibran

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Dari Para Perempuan Pahlawan Nasional hingga Kejelasan Pendidikan Gibran

    7cloud.asia – Artikel mengenai para perempuan yang ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional kembali menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel mengenai layanan transportasi umum di kota Jakarta seperti perluasan layanan TransJakarta dan layanan transportasi gratis.

    Artikel mengenai kejelasan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini.

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. 16 Perempuan pahlawan nasional
    “Sejauh mana perjuangan Kartini mampu mempengaruhi pola pikir perempuan saat itu, sehingga mendorong gerakan kesetaraan di masa penjajahan tersebut?“ demikian pertanyaan yang terlontar

    Pelontar pertanyaan beralasan, meski jauh ke depan, pemikiran Kartini hanya dituangkan dalam surat-suratnya kepada JH Abendanon dan tidak dipublikasikan secara luas.

    Sementara, di luar Jawa ada banyak perempuan yang ikut mengangkat senjata melawan penjajah Belanda.

    Baca artikel selengkapnya di sini

    2. Pendidikannya tak jelas, pencalonan Gibran dinilai langgar hukum
    Sidang perkara gugatan perdata terkait keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

    Dalam sidang tersebut, Subhan Palal sebagai penggugat, menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melanggar aturan hukum terkait syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

    Atas hal itu ia menyatakan rakyat Indonesia dirugikan memiliki wakil presiden melanggar hukum dan tak lulus SMA.

    Baca artikel selengkapnya di sini

    3. Transportasi gratis untuk pekerja bergaji di bawah Rp6,2 juta
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan fasilitas angkutan umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk pekerja swasta dengan gaji maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sekitar Rp6,2 juta.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.

    “Sebagai Gubernur Jakarta, saya telah memutuskan dan membuat Pergub Nomor 33, yang mengatur mengenai 15 golongan yang kita bebaskan dan kita perluas dengan pekerja dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP atau sekitar Rp6,2 juta dapat mengajukan Kartu Layanan Transportasi Massal gratis,” ujar Pramono, Jumat (7/11/2025).

    Baca artikel selengkapnya di sini

    4. Membaca rencana aksi iklim Indonesia
    Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan Second Nationally Determined Contribution atau SNDC kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada akhir Oktober lalu atau beberapa pekan menjelang COP 30.

    Dokumen SNDC ini memuat rencana iklim Indonesia untuk periode 2031–2035, memperbarui dokumen Enhanced NDC (ENDC) sebelumnya yang berlaku untuk periode 2026-2030.

    Lantas, seperti apa pembaruan rencana aksi iklim nasional dalam dokumen ini? Dalam SNDC, Indonesia tidak lagi menggunakan target penurunan emisi gas rumah kaca dari skenario business as usual (BAU) dalam bentuk persentase.

    Sebagai gantinya, Indonesia langsung menyebutkan total emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditargetkan pada 2035 dengan menggunakan level emisi 2019 sebagai patokan.

    Baca artikel selengkapnya di sini

    5. Perluasan layanan TransJakarta
    PT Transjakarta menargetkan kenaikan jumlah penumpang pada tahun depan. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, pada 2024 TransJakarta melayani 372 juta pelanggan.

    ”Tahun ini targetnya lebih dari 400 juta,” ujar Welfizon dalam forum Balkoters Talk, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Ke depan, lanjut Welfizon, Transjakarta tengah menyiapkan fase smart mobility, yaitu sistem transportasi terintegrasi berbasis teknologi dengan warga sebagai pusat layanan.

    “Transjakarta bukan hanya customer centric, tapi juga citizen centric,” terangnya.

    Baca artikel selengkapnya di sini