Tag: pahlawan nasional

7cloud.asia – Rencana pemerintah untuk menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai kritik dari banyak kalangan.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai gelar pahlawan nasional untuk Soeharto sebagai tidak relevan dan problematik.

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Kamis (24/4/2025) Hendardi menyebut, secara yuridis, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, ada syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Syarat umum yang diatur Pasal 24 UU adalah WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;

Gelar pahlawan nasional juga diperuntukkan bagi mereka memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Dan yang terakhir tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengacu pada syarat umum poin 4 (empat), menurut Hendardi, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik.

Tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Soeharto ini belum pernah diuji melalui proses peradilan.

Belum lagi soal Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan elite inti di sekitarnya.

“Akumulasi persoalan itu yang secara objektif menjadi penyebab utama Soeharto dilengserkan oleh Gerakan Reformasi 1998. Pendek kata, Soeharto tidak memenuhi syarat umum berkelakuan baik,“ tandas Hendardi dalam pernyataannya.

Tidak adanya klarifikasi politik yang memadai dan ketidakmungkinan putusan pengadilan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh dan terjadi pada pemerintahan Soeharto menjadi penegas bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menjadi tidak relevan.

Selain itu, lanjut Hendardi, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bermasalah secara sosial politis.

Dari sisi politis, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi simbol dan penegas bagi kebangkitan Orde Baru atau Kebangkitan Cendana.

Glorifikasi Soeharto dengan memberinya gelar pahlawan nasional akan mendeligitimasi Reformasi sebagai gerakan politik untuk melawan otoritaritarianisme dan menegakkan supremasi sipil pada 1998.

Secara sosial, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto hanya akan menciptakan kontradiksi dan kebingungan pada generasi muda dan generasi masa depan yang tidak secara langsung bersentuhan dan memiliki pengalaman hidup pada Pemerintahan Orde Baru.

Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto seperti “menghapus” sejarah kejahatan rezim di masa lalu dan menciptakan kontradiksi serta kebingunan kolektif tentang seorang pemimpin politik yang dilengserkan karena akumulasi kejahatan yang terjadi, namun pada saat yang sama sosok itu bergelar pahlawan nasional.

7cloud.asia – Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) mendesak pemerintah membatalkan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto.

Ketua Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia, mengatakan Gemas akan menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial untuk menyampaikan penolakan mereka.

Kementerian Sosial telah menerima sepuluh nama baru yang disusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk mantan presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan nama Soeharto sudah memenuhi syarat sebagai calon kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

Baca: Aktivis 98 menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat Kementerian Sosial sedang mengkaji lebih dari 10 nama yang diusulkan ke Kemensos.

Dilansir Tempo.co, salah satu poin utama yang jadi dasar penolakan adalah rekam jejak Soeharto yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kejahatan negara.

Poin audiensi yang akan disampaikan Gemas berkaitan dengan rekam jejak Soeharto dalam konteks kejahatan kenegaraan, kekerasan negara, pelanggaran berat HAM, dan kejahatan korupsi.

Jane juga membantah klaim Menteri Sosial yang menyebut nama Soeharto sudah dihapus melalui Tap MPR No. 11 Tahun 1998. Ia menegaskan bahwa ketetapan itu masih berlaku hingga kini.

Adapun unsur-unsur yang tergabung dalam Gemas antara lain Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, Bivitri Susanti selaku akademisi hukum tata negara, Amar Law Firm, Imparsial, KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta.

Baca: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto picu kebingungan sejarah

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atnike Nova Sigiro mempertanyakan wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan presiden Soeharto.

Atnike mengatakan mekanisme dan syarat pemberian gelar pahlawan nasional yang diatur melalui undang-undang harus ditinjau ulang.

Atnike mempertanyakan dalam hal apa kepahlawanan mantan presiden Soeharto layak diberi gelar pahalawan nasional. Menurutnya, semuanya harus dijelaskan.

”Undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin. Apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja ya? Misalnya aspek pembangunannya saja atau harus sebenarnya komprehensif,” kata Atnike.

Atnike mengatakan gelar pahlawan sejatinya perlu diberikan untuk menjadi role model bagi warga negara. Menurut dia, syarat itu dapat menjadi pertimbangan.
“Apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif, sebagai warga negara yang baik, yang menghormati hak asasi manusia salah satunya,” kata dia.

7cloud.asia – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebagai mengkhianati Reformasi 1998 dan bertentangan dengan hukum

Seperti diketahui, Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa seluruh tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, termasuk Soeharto, untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional telah memenuhi kriteria.

Dalam pernyataannya kepada media yang diterima Senin (27/10/2025), Hendardi mengatakan ini meunjukkan upaya pemerintahan Prabowo Subianto serta elite politik dan penyelenggara negara di sekitarnya untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional berlangsung sistematis.

Hal ini dimulai sejak awal Prabowo dilantik menjadi presiden. Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden, sebulan sebelum pelantikan sebagai Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4 TAP MPR 11/1998 tersebut berbunyi:
“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia”.

Baca: Pro kontra gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Sejak awal, pencabutan ini merupakan langkah yang salah karena mengabaikan fakta historis bahwa 32 tahun masa kepemimpinannya penuh dengan pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Fakta itulah yang mendorong gerakan Reformasi 1998.

“Maka, upaya elite politik dan penyelenggara negara untuk sebelumnya mencabut Pasal dalam TAP MPR Nomor XI/1998 yang menyebut Soeharto dan kini mengajukan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional nyata-nyata mengalami amnesia politik dan sejarah serta mengkhianati amanat reformasi,” tandas Hendardi

Pendiri PBHI itu menambahkan, jika nantinya Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, hal itu merupakan tindakan melawan hukum, terutama UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Menurut UU a quo, untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat.

Pasal 24 UU dimaksud mengatur syarat umum sebagai berikut:
1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
2) memiliki integritas moral dan keteladanan;
3) berjasa terhadap bangsa dan negara;
4) berkelakuan baik;
5) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
6) tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengacu pada undang-undang tersebut, ujarnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Baca: Aktivis 98 tolak gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik tidak dapat disangkal, meskipun juga tidak pernah diuji melalui proses peradilan.

Dalam hal tindak pidana korupsi, Soeharto bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 140 PK/Pdt/2005 telah menyatakan bahwa Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum.

MA juga mewajibkan Soeharto membayar uang sebesar 315.002.183 atau lebih dari 315 juta dolar AS dan Rp 139.438.536.678,56 kepada Pemerintah RI, atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat itu.

Soeharto didakwa karena mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan Presiden yang menguntungkan setidaknya tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto dan kemudian dialirkan ke 13 perusahaan afiliasi keluarga serta kroni Cendana.

Pendek kata, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah tindakan yang salah dan melawan hukum negara.

“Jika hal itu tetap dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, maka tidak salah anggapan bahwa Presiden Prabowo menerapkan absolutisme kekuasaan, yang dapat disederhanakan dalam ungkapan “Negara adalah aku” atau L’État, c’est moi seperti ungkapan Raja Louis XIV,” pungkas Hendardi.

Baca: Media hadapi kendala dalam menyajikan isu HAM yang mendalam

7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu pahlawan nasional.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Selain Soeharto, gelar pahlawan nasional juga diberikan kepada 9 tokoh lainnya, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah yang meninggal dibunuh rezim Orde Baru.

Merespon penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi mengatakan hal ini akan menambah berat beban politik Prabowo.

Seperti diketahui, di masa lalu Prabowo dikaitkan dengan pelanggaran HAM, khususnya dalam penghilangan dan penculikan aktivis 98. Pun kemenangan di Pilpres 2024 bersama sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka penuh dengan catatan.

“Setelah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, semakin lengkaplah beban politik beliau sebagai Presiden. Kepemimpinannya akan terus dicatat oleh sejarah sebagai pemerintahan yang mengabaikan HAM, memundurkan demokrasi, dan memanipulasi sejarah,“ ujar Hendardi.

Dalam keterangan tertulisnya pada media, Hendardi menguraikan sejumlah catatan, yang intinya pentingnya pendidikan politik bagi publik agar sejarah tidak mudah dibelokkan. Berikut catatan Setara Institute selengkapnya.

Baca: Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat sorotan dari media asing

Pertama, pesan kebangsaan dan kewargaan harus disampaikan kepada publik bahwa bangsa ini tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama agar sejarah Indonesia berkontribusi bagi kepentingan masa depan.

“Elite politik dan penyelenggara negara silakan saja kalau mereka mengalami amnesia sejarah, namun mereka tidak boleh memanipulasi sejarah bersama hanya karena mereka menguasai pemerintahan saat ini, demikian Hendardi dalam pernyataan tertulisnya.

Nalar publik mesti terus dijaga, sebab hal itu merupakan esensi utama republik. Dengan penetapan pahlawan nasional 2025, nalar publik harus tetap dipelihara.

Mana mungkin, lanjutnya, Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan. Marsinah adalah aktivis buruh yang dihilangkan nyawanya oleh rezim pemerintahan yang saat itu dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto.

Di sisi lain, kalau Soeharto dan pemerintahannya bersih, baik, dan tidak kejam kepada rakyat, tidak akan ada perlawanan sipil dan tidak mungkin terjadi reformasi politik 1998.

Nalar publik yang waras tidak pernah mempersoalkan gelar pahlawan nasional bagi tokoh lain, seperti Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, karena beliau memang layak dan pantas menjadi pahlawan nasional. Namun, tidak demikian halnya dengan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Kedua, Hendardi menegaskan, tidak ada elite politik dan penyelenggara negara yang boleh bertindak melampaui hukum.

Undang-undang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan jelas-jelas mengatur melalui syarat umum dan syarat khusus yang ketat untuk seseorang mendapatkan gelar, termasuk gelar pahlawan nasional.

Baca: Sederet alasan mengapa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto harus ditolak

Soeharto, ujarnya, tidak layak dalam konteks itu dan penyelenggara negara tidak boleh melampaui hukum itu. Presiden dapat dilengserkan kalau melanggar undang-undang, melanggar sumpah yang diucapkannya saat pelantikan.

Ketiga, Presiden jelas memiliki conflict of interest. Dia memiliki konflik kepentingan yang kuat, sebagai mantan menantu Soeharto serta keluarga besar Cendana dan Orde Baru.

Presiden seharusnya tidak mengorbankan kepentingan bersama atas sejarah bangsa ini hanya untuk kepentingan diri atau keluarga besarnya.

Keempat, generasi muda dan generasi masa depan bangsa Indonesia pada dasarnya literat, dengan banyaknya saluran informasi yang tersedia.

Sejarah itu untuk dipelajari dan dimaknai agar kita lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi masa kini dan masa depan. Kekejaman orde baru tidak perlu dialami secara langsung.

Mereka dapat membacanya dari sejarah yang ditulis oleh begitu banyak sarjana, dalam dan luar negeri.

Ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional seharusnya tidak menghapus sejarah kejahatan hak asasi manusia pada masa Orde Baru dan tidak akan bisa memanipulasi pengetahuan generasi saat ini mengenai perjalanan sejarah di masa lalu.

Baca: Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto mengkhianati cita-cita reformasi

7cloud.asia – Jaringan Gusdurian menolak keras keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Jaringan Gusdurian juga mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan gelar.

Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi.

“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter selama 32 tahun patut dipertanyakan,” kata Alissa melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto terbukti melakukan banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Selama berkuasa, imbuh Alissa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan.

“Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa melakukan berbagai dosa besar demokrasi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik,” ucapnya.

Baca: Alasan gelar pahlawan untuk mantan Presiden Soeharto harus ditolak

Putri sulung Gus Dur ini menilai Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Jaringan Gusdurian menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan menganggap keputusan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi.

“Menyayangkan keputusan Presiden Prabowo dan pemerintah karena dianggap didasari oleh pertimbangan politik dan relasi keluarga, bukan kebijaksanaan moral dan sejarah,” ucapnya.

Jaringan GUSDURian adalah komunitas nasional yang mewadahi individu dan kelompok yang terinspirasi oleh nilai, pemikiran, dan perjuangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Jaringan ini aktif dalam isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan keadilan.

Baca: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto bertentangan dengan hukum

Pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto juga mendapat sorotan dari media asing. Dilansir CNBC Indonesia, AFP menyorot hal ini dalam artikel berjudul “Indonesia names late dictator Suharto a national hero”.

Sementara Reuters memaparkan, bagaimana Soeharto menjadi presiden dan memimpin pertumbuhan Republik Indonesia kala itu.

“Suharto, seorang perwira militer, secara resmi menjadi presiden pada tahun 1967 setelah ia merebut kendali Indonesia dari presiden pertama dan pemimpin kemerdekaan Indonesia, Sukarno,” tulis laman tersebut di artikel berjudul “Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto”.

Sebelumnya, The Diplomat menurunkan artikel “Indonesian Activists Protest Plans to Grant Former President Suharto ‘Hero’ Status” penganugerahan ini disebut sebagai “tanda revisionisme sejarah yang semakin menguat di bawah Presiden Prabowo Subianto”. Disebut ada protes meski dalam skala kecil. 

Diketahui Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2025 kepada 10 tokoh. Penganugerahan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Baca: Pro Kontra pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto