7cloud.asia – Anggota DPD R Graal Taliawo meminta pemerintah mengkaji ulang dan mematangkan kembali kebijakan penaikan PPN menjadi 12 persen.
Graal meminta pemerintah menyiapkan secara matang skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak atas kebijakan PPN 12 persen tersebut.
“Meminta pemerintah meninjau ulang dan mematangkan kembali kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini karena akan berdampak pada ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah, termasuk masyarakat di daerah,” katanya dilansir Antaranews.com, Rabu (27/11/2024).
Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara itu menyatakan memaklumi tujuan yang disasar pemerintah melalui penaikan PPN 12 persen itu adalah untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Tujuan yang disasar pemerintah adalah meningkatkan pendapatan negara dengan menaikkan rasio pajak, yang salah satu fungsinya untuk redistribusi kekayaan dengan menaikkan rasio pajak. Salah satu fungsinya untuk redistribusi kekayaan,” ujarnya.
Baca: Buruh menolak kebijakan PPN 12 persen
Meskipun begitu, menurut Graal, selain dengan menaikkan persentase PPN, pemerintah perlu mengkaji alternatif lain untuk menaikkan rasio pajak ini.
Misalnya, ujar dia, mengecek potensi pajak lain yang terbilang masih bernilai rendah dibandingkan PPN. Langkah itu, menurut Graal, juga dapat dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan agar penyerapan pajak menjadi lebih optimal.
Sementara terkait dengan rencana pemerintah memberikan bantuan sosial bagi kelas menengah yang terdampak kebijakan kenaikan PPN 12 persen itu, Graal menilai bansos memang bisa menjadi instrumen untuk mencegah mereka yang berada pada kategori rentan miskin masuk ke jurang kemiskinan.
Ia memandang pemberian bansos dapat menjaga daya beli masyarakat untuk tetap bisa mengakses kebutuhan pokok. Akan tetapi, Graal menilai, bansos yang disalurkan sebaiknya dalam bentuk subsidi barang atau komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia pun menilai pemberian bansos pun perlu dikaji secara komprehensif karena dengan skema seperti itu berarti terdapat pengalokasian anggaran.
Baca: Kebijakan PPN 12 persen bakal bebani petani, nelayan dan peternak
Padahal, kata dia melanjutkan, tujuan awal kenaikan PPN 12 persen adalah untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Yang paling penting adalah harus ada kebijakan mitigasi lainnya untuk mengantisipasi efek domino akibat dari kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini. Salah satu yang pasti adalah kenaikan harga pada komoditas tertentu yang juga menyebar pada kenaikan harga aspek lainnya,” kata dia menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyiratkan penyesuaian PPN 12 persen berpeluang diundur. Hal itu karena pemerintah sedang menyusun stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah.
“Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah,” kata Luhut.
Ia mengungkapkan saat ini sedang dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPN 12 persen. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.
