ruangkota

Tag: Papua Pegunungan

  • Menengok Layanan Kesehatan di Papua Pegunungan

    Menengok Layanan Kesehatan di Papua Pegunungan

    7cloud.asia – Sejak diresmikan menjadi provinsi baru sebagai pemekaran dari Papua, ada beberapa hal yang harus dibenahi di Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya adalah layanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

    Karena hingga saat ini belum tersedia rumah sakit atau layanan kesehatan setingkat provinsi di Papua Pegunungan.

    Bahkan, di rumah sakit yang ada masih banyak kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya khususnya di Papua Pegunungan.

    Baca: Wisata ke Papua Barat, tak hanya Raja Ampat

    “Jadi kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga ini bisa berjalan sehingga keperluan dokter di khususnya Papua pegunungan ini bisa terpenuhi, ” ujar anggota Komisi IX DPR Alifudin, di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (4/10/2023).

    Alifudin mendorong agar minimal perawat sesuai kebutuhan, karena jika kalau tidak ada sama sekali kan kasihan warga Papua Pegunungan. 

    Dengan sudah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menurutnya, hal tersebut menjadi percepatan untuk menghasilkan dokter-dokter dan juga dokter spesialis.

    Baca: Gereja berperan besar dalam pendidikan di Papua

    Juga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa berjalan sehingga keperluan dokter di khususnya Papua pegunungan ini bisa terpenuhi.

    “Ke depannya itu (perlu dibangun) rumah sakit. Pertama, sarananya dulu rumah sakit harus diperbaiki karena yang sebagian itu rumah sakit sudah tua,” ujarnya.

    Alifudin menilai ruangan-ruangan yang sudah ada sudah bagus, tetapi alat-alat kesehatannya belum memadai.

    Baca: Ratusan ribu anak Papua tidak sekolah

    Karena itu dalam pertemuan tersebut, Kepala rumah sakit mengusulkan ke  Kementerian Kesehatan apa yang kurang supaya bisa ditambah.

    “Dan peralatan yang belum ada bisa diberikan, apakah tahun ini atau tahun yang akan datang,” ujar Alifudin

    Lebih lanjut, Alifudin juga menyebutkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Keseharan baru-baru ini, diharapkan akan terbuka peluang yang lebih besar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan di sektor kesehatan. 

    Baca: Kisah penerima beasiswa di Kepulauan Aru

    “Kita harapkan ini ditingkatkan menjadi rumah sakit provinsi. Ini mungkin akan lebih hemat biayanya daripada kita membuat rumah sakit baru,” ujarnya.

    Bagaimana agar rumah sakit yang ada ini betul-betul direhab total,  segala fasilitasnya dipenuhi, gedungnya, alat kesehatan, dan juga tenaga kesehatan kita tambah itu akan lebih baik daripada kita membuat rumah sakit baru.

    Ia menyebut rumah sakit baru yang sedang direncanakan agak jauh di luar kota, butuh perjalanan yang lebih lama sehingga lebih baik rumah sakit yang ada ditingkatkan fasilitasnya. 

    “Lebih bagus yang ada dulu ini kita rehab total dengan menambah dokter dan segala tenaga kesehatan lainnya,” jelasnya Alifudin.

    Sumber: Parlementaria

  • DPR Ingatkan Pembangunan Papua Pegunungan Jangan Hanya Fokus Pada Infrastruktur

    DPR Ingatkan Pembangunan Papua Pegunungan Jangan Hanya Fokus Pada Infrastruktur

     

    7cloud.asia – Dalam kunjungan kerja ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Komisi II DPR menemukan proses pembangunan sempat terhambat akibat persoalan lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.

    Anggota Komisi II Azis Subekti dalam keterangannya mengatakan kini telah ditemukan lokasi alternatif yang lebih representatif di kawasan Gunung Susu.

    “Kita tadi bersama Gubernur, Wamendagri, dan para bupati sudah meninjau langsung lokasi baru yang akan menjadi pusat pemerintahan. Lokasi sebelumnya bermasalah, namun sekarang sudah ada solusi dan siap direalisasikan,” ujarnya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (16/5/2025).

    Namun demikian, Azis menegaskan bahwa setiap daerah otonomi baru (DOB) memiliki karakter dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan. Pun demikian dengan Papua Pegunungan.

    Baca: Siswa di Papua tolak program makan bergizi gratis

    Ia mengingatkan agar pembangunan Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata.

    “Pendidikan itu (juga) sangat penting bagi masyarakat Papua. Jangan sampai pembangunan hanya berhenti pada bangunan fisik. Harus ada percepatan dalam peningkatan kualitas SDM agar Papua Pegunungan bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, juga mencatat adanya aspirasi masyarakat terkait pemekaran kabupaten di Papua Pegunungan.

    Menurutnya, kehadiran provinsi baru seringkali memunculkan ekspektasi akan adanya pemekaran di tingkat kabupaten demi mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

    Lebih lanjut, Politisi Gerindra ini mengapresiasi antusiasme dan partisipasi tinggi masyarakat Papua terhadap program pemerintah maupun kegiatan politik, seperti pemilu dan kunjungan pejabat pusat.

    Baca: Anak-anak Papua butuh pendidikan kontekstual

    “Solidaritas dan semangat masyarakat Papua luar biasa. Ini adalah modal besar yang harus dikonsolidasikan dengan leadership yang kuat untuk membangun daerah ini lebih cepat,” ucapnya.

    Azis juga menekankan pentingnya pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan, pendidikan, dan pengentasan pengangguran sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    “Kalau keadilan ditegakkan, pengangguran ditekan, dan kesehatan serta pendidikan membaik, saya yakin Papua akan menjadi daerah yang aman, tentram, dan sejahtera seperti provinsi-provinsi lainnya,” pungkasnya.

    Dengan komitmen ini, DPR akan terus mendorong pembangunan Papua secara menyeluruh, dengan Papua Pegunungan sebagai salah satu fokus utama, demi mewujudkan kemajuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Baca: Hutan masyarakat adat Tabi terancam

  • Masalah Pendidikan di Papua Pegunungan: Jumlah Guru Terbatas hingga Partisipasi Rendah

    Masalah Pendidikan di Papua Pegunungan: Jumlah Guru Terbatas hingga Partisipasi Rendah

    7cloud.asia – Komisi X DPR menyoroti masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya terkait kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana sekolah, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan.

    Dalam kunjungan kerja reses ke Wamena, Komisi X DPR meninjau langsung sejumlah fasilitas pendidikan serta berdialog dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan para guru di wilayah tersebut.

    Anggota Komisi X DPR Sabam Sinaga mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Papua Pegunungan hanya sekitar 4,8 tahun, sementara nasional mencapai lebih dari 8 tahun.

    “Kami melihat langsung kondisi nyata pendidikan di Papua. Gurunya masih kurang, sarana dan prasarananya terbatas, dan angka partisipasi sekolah juga rendah. Ini artinya, perlu ada intervensi serius untuk memperbaiki kondisi ini,” ujar Sabam dilansir Parlementaria di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (g/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR juga meninjau Yayasan Pendidikan PGI Napua Wamena, di mana sebagian besar guru masih berstatus sukarelawan tanpa dukungan tenaga pengajar tetap. Kondisi ini memperlihatkan betapa beratnya tantangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.

    “Kami melihat sendiri, di PGI Napua gurunya terbatas sekali dan banyak yang mengajar secara sukarela. Ini menjadi perhatian serius, karena tanpa tenaga pengajar tetap yang memadai, kualitas pendidikan sulit ditingkatkan,” jelas Sabam.

    Selain itu, Komisi X juga menemukan sejumlah kendala administratif, seperti data Dapodik yang tidak sinkron sehingga menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

    Sabam menilai, hal ini perlu segera dibenahi agar bantuan pendidikan tepat sasaran.

    “Banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan beasiswa PIP justru tidak menerima karena data Dapodik tidak sinkron. Ini persoalan serius yang harus dibenahi agar kebijakan afirmatif pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang berhak,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat serta pemerintah daerah Papua Pegunungan akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret dalam bidang regulasi, anggaran, dan advokasi antar-kementerian.

    “Ada banyak hal yang bisa kami tindak lanjuti, baik dari sisi regulasi dan legislasi, maupun dari kemitraan anggaran. Kami juga akan menyampaikan berbagai pesan dan aspirasi dari masyarakat Papua Pegunungan kepada kementerian dan lembaga lainnya agar menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan,” ujar Hetifah dalam kesempatan yang sama.

    Ia menambahkan, Komisi X DPR akan memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan melalui kebijakan afirmatif, termasuk peningkatan fasilitas, pemerataan tenaga pengajar, dan dukungan terhadap pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia.

    Selain itu, Komisi X juga mendorong penguatan bidang kebudayaan, pemuda, olahraga, riset, dan inovasi sebagai bagian dari pembangunan SDM Papua yang berkelanjutan.

    “Kunjungan ini menumbuhkan motivasi positif bahwa kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga komunitas dan stakeholder lokal dapat dibangun dengan lebih baik. Kami berharap apa yang kami dengar di lapangan menjadi dasar kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah,” tuturnya.

    Kunjungan Komisi X DPR ke Papua Pegunungan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pendidikan nasional, termasuk pemerataan guru ASN-PPPK, implementasi Merdeka Belajar, dan pelaksanaan kurikulum berbasis kearifan lokal.