ruangkota

Tag: paud

  • Pengajaran yang Tepat di PAUD, Pendidikan atau Pengasuhan ?

    Pengajaran yang Tepat di PAUD, Pendidikan atau Pengasuhan ?

    7cloud.asia – Maret 2024 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan International Labour Organization (ILO) meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan (Roadmap Care Economy) 2025-2045.

    Prioritas pertama dari Peta Jalan Ekonomi Perawatan ini adalah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia dapat mengakses layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini atau PAUD yang berkualitas.

    Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diyakini bukan hanya memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak, tetapi juga meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik.

    Sebab, layanan PAUD yang berkualitas mendukung orang tua menyeimbangkan peran sebagai orang tua dan pekerja.

    Pada Oktober 2024, Bappenas juga meluncurkan Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

    Salah satu isinya, pemerintah akan mengakselerasi program wajib belajar 13 tahun, mulai dari satu tahun pra-SD. Ini mengindikasikan bahwa PAUD telah menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.

    Namun, sektor ini masih memiliki banyak tantangan. Angka Partisipasi Kasar ke PAUD sampai tahun 2022 untuk anak berusia 3-6 tahun baru mencapai 45,93%, jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengamanatkan 100% anak memiliki akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas pada 2030.

    Selain itu, masih terdapat dikotomi pendidikan dan pengasuhan yang tercermin dalam pembedaan layanan formal dan nonformal di tingkat PAUD.

    Baca: Hukuman fisik tak selalu efektif mengubah perilaku anak

    Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, PAUD formal adalah layanan PAUD untuk anak berusia 4-6 tahun—biasa dikenal dengan istilah taman kanak-kanak.

    Sementara layanan PAUD nonformal adalah layanan untuk anak berusia 0-4 tahun dalam bentuk tempat penitipan anak dan kelompok bermain.

    Pemisahan antara pendidikan formal dan non-formal dalam konteks PAUD ini berimplikasi terhadap munculnya perbedaan layanan bagi anak.

    Dikotomi layanan ini menyebabkan setidaknya dua persoalan. Pertama, anak tidak mendapatkan layanan yang optimal karena pendidikan dipisahkan dari pengasuhan. Kedua, pekerja PAUD nonformal tidak memperoleh status profesi, akses ke program pendidikan, hingga kesejahteraan yang sama dengan pekerja PAUD formal.

    Karena itu, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan konsep pendidikan dan pengasuhan dalam PAUD di Indonesia.

    Anak butuh dididik, dan diasuh
    Secara umum, masih terdapat perbedaan antara konsep pendidikan dan pengasuhan di masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai proses yang terstruktur dan terorganisir sehingga memerlukan kecakapan dan profesionalisme sendiri.

    Sementara pengasuhan dianggap sebagai sebuah proses alami yang biasa dilakukan terutama oleh kaum perempuan dan hanya terbatas kepada kerja-kerja perawatan.

    Pengasuhan dianggap tidak memerlukan keahlian khusus dan sering disamakan dengan proses menjaga anak (baby-sitting).

    Baca: Pendidikan moral etika besar pengaruhnya pada perilaku anak

    Padahal beberapa deklarasi global dan regional mengenai PAUD, seperti Deklarasi Tashkent dan ASEAN Leader Declaration, menyepakati bahwa dalam konteks anak usia dini, pendidikan dan pengasuhan tidaklah terpisahkan.

    Proses mendidik anak memerlukan pengasuhan. Sebaliknya, pengasuhan juga mengandung unsur-unsur pendidikan.

    Tidak heran dalam konteks global, istilah yang digunakan untuk mendefinisikan PAUD adalah early childhood care and education, untuk menunjukkan bagaimana pendidikan dan pengasuhan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan.

    Penekanan kepada aspek pendidikan justru akan membuat fokus program tertumpu pada anak usia 4-6 tahun dan mengabaikan hak anak yang berusia di bawah 4 tahun.

    Bongkar keyakinan lama
    Pemisahan konsep pendidikan dan pengasuhan ini tidak terlepas dari konstruksi gender tradisional yang menganggap pengasuhan sebagai tugas utama ibu.

    Dalam konteks PAUD, pengasuhan acap kali dianggap sebagai perpanjangan tugas keibuan, sehingga mayoritas guru PAUD adalah perempuan.

    Pengasuhan dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan. Karena itu, pengasuhan dianggap tidak memerlukan keahlian dan kompetensi khusus karena perempuan bisa melakukannya secara naluriah.

    Dikotomi pendidikan dan pengasuhan juga dapat berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan dari Peta Jalan Ekonomi Perawatan yaitu pengakuan, perlindungan, dan kerja layak bagi pekerja perawatan.

    Guru PAUD di sektor nonformal merupakan salah satu pelaku pekerja perawatan dan pengasuhan. Namun, karena dianggap sebagai pengasuh bukan pendidik, mereka tidak diberikan penghargaan sebagaimana sektor lainnya.

    Ini sekaligus menjelaskan mengapa menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hanya mereka yang mengajar di sektor formal yang dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendapatkan sertifikasi guru.

    Baca: Kekerasan marak karena toleransi tidak diajarkan sejak dini

     

    Sementara mereka yang mengajar di sektor non-formal tidak dikategorikan sebagai guru dan karenanya tidak dapat mengikuti PPG serta mendapatkan sertifikasi guru.

    Tak heran, kesejahteraan para pendidik PAUD yang mengajar di sektor nonformal masih sangat minim, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian tahun 2017 dan tahun 2023.

    Dengan kata lain, menghilangkan dikotomi antara konsep pendidikan dan pengasuhan akan meningkatkan status profesionalisme dan kesejahteraan guru PAUD.

    Optimalkan PAUD HI sebagai salah satu solusi
    Berbagai kajian menunjukkan bahwa PAUD berperan penting dalam pembangunan sebuah negara.

    Selain menstimulasi tumbuh kembang anak, PAUD juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, kemiskinan, serta meningkatkan mobilitas sosial.

    Tantangan-tantangan yang ada di sektor PAUD saat ini bisa diatasi dengan upaya-upaya strategis untuk memastikan layanan pendidikan dan pengasuhan dapat berjalan beriringan.

    Salah satunya, dengan mengoptimalkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau PAUD HI, yang bertujuan memastikan bahwa perhatian terhadap anak usia dini bukan hanya berfokus pada aspek pendidikannya saja, tetapi juga aspek-aspek lain seperti pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, serta kesehatan dan gizi.

    Namun, mengingat bahwa kolaborasi antarkementerian dalam PAUD HI masih amat minim, pemerintah memerlukan pendekatan sistematis dan terencana—termasuk dukungan anggaran yang memadai untuk menjamin kesejahteraan guru PAUD.

    Selain itu perlu juga dibuka wacana untuk menghilangkan perbedaan antara PAUD formal dan non-formal mengingat keduanya sama-sama memberikan layanan pendidikan dan pengasuhan pada anak usia dini.

    Dengan begitu, tidak akan ada lagi pemisahan antara konsep pendidikan dan pengasuhan dalam PAUD. Harapannya, negara dapat menjamin akses anak usia 0-6 tahun terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas, sekaligus mengakhiri diskriminasi kesejahteraan guru.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Vina Adriany (Professor di Universitas Pendidikan Indonesia)

  • Pengenalan Calistung pada Siswa PAUD Harus Gunakan Konsep Bermain

    Pengenalan Calistung pada Siswa PAUD Harus Gunakan Konsep Bermain

    7cloud.asia – Wacana pengenalan kegiatan baca, tulis, dan hitung atau calistung di kalangan anak tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) menuai diskusi.

    Psikolog yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Poespita Candra mengatakan pengenalan calistung di kalangan anak usia dini (PAUD) harus dengan konsep bermain yang menyenangkan.

    “Mengenalkan literasi dan math sebagai konsep yang ada di kehidupan dengan cara bermain misalnya sebenarnya tidak apa-apa,” katanya dikutip Antaranews.com, Kamis (14/11/2024)

    Namun, dia mengingatkan bahwa keahlian dan kepiawaian tenaga pengajar berperan penting dalam pengenalan calistung pada anak usia PAUD.

    Hal ini agar mereka tidak merasa bosan dan tertekan dengan pelajaran tersebut atau membuat mereka justru tidak gembira ketika datang ke sekolah.

    Baca: Tes calistung dihapus dari seleksi masuk SD

    Dia khawatir, ketika calistung dinarasikan untuk anak usia PAUD dan kemampuan gurunya tidak cukup bagus justru akan berdampak buruk pada minat belajar anak.

    “Maka menjadi fokus di belajar membaca matematika dan menulis yang diajarkan dengan cara yang kurang menarik sehingga justru membunuh rasa ingin tahu dan keinginan belajar,” ujar dia.

    Pada dasarnya, lanjut Novi, pelajaran yang penting untuk anak usia PAUD adalah bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, dan bukan calistung.

    Ia mengatakan dengan tercipta suasana bermain yang dinarasikan dengan gembira dan riang, persiapan mereka untuk masuk tahap pendidikan selanjutnya tidak menimbulkan trauma, atau bahkan enggan untuk melanjutkan pendidikan.

    Baca: Pengajaran yang tepat di PAUD, pendidikan atau pengasuhan?

    “Justru yang harus dikuatkan di anak anak usia dini adalah rasa ingin tahu, imajinasi dan keunikan. Selain itu, yang penting juga adalah mengenalkan lifeskill dan kemandirian pada anak anak PAUD,” kata dia.

    Menurut dia, anak-anak PAUD masih dalam tahap mengembangkan motorik kasar dan halus serta emosi sosial dan kognisi sehingga perlu perhatian untuk perkembangan mereka ketika berada di dalam kelas tersebut.

    “Nah ketika mereka nyaman, aman dan senang mengeksplorasi maka saat itulah perkembangan kognisinya akan berkembang optimal,” kata dia.

    Meski begitu, katanya, memberikan pengetahuan calistung melalui konsep bermain masih memungkinkan dan bisa diterima sehingga anak tidak merasa terpaksa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

  • Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur dalam RUU Sisdiknas

    Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur dalam RUU Sisdiknas

    7cloud.asia – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

    Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pemangku kepentingan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), di Komplek DPR, Selasa (6/6/2025).

    Saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 8,9 tahun atau setara dengan kelas tiga SMP. Sementara itu, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,21 tahun.

    ”Jadi ada kesenjangan yang perlu kita upayakan untuk dipersempit. Komisi X DPR mendorong penerapan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang PAUD, di mana setiap anak wajib mengikuti pendidikan PAUD,” ungkap Hetifah.

    Dalam forum tersebut, Hetifah menjelaskan bahwa Panja RUU Sisdiknas menerima berbagai masukan, di antaranya perlunya pengelolaan PAUD yang lebih terstruktur.

    Baca: Maju mundur penerapan kembali jurusan di SMA

    Beberapa poin yang diusulkan meliputi sistem perizinan tunggal untuk multi-layanan PAUD, penguatan kualifikasi, perlindungan, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK).

    Masukan lain yang diterima Panja adalah perluasan akses di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kelompok marginal, serta anak berkebutuhan khusus (ABK), penerapan standar mutu layanan.

    Juga optimalisasi peran dan komitmen pemerintah daerah dalam hal penganggaran dan perizinan, serta penghapusan dikotomi antara PAUD formal dan nonformal.

    Masukan dari pemangku kepentingan PAUD dinilai penting karena penyelenggaraan PAUD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi lembaga PAUD swasta hingga 97 persen,

    Baca: Kualitas guru di Indonesia berisiko tertinggal

    Kualitas layanan PAUD juga belum merata, sistem perizinan yang belum fleksibel, serta rendahnya kualifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Diharapkan RUU Sisdiknas ini dapat menjadi jembatan agar PAUD menjadi bagian dari pendidikan formal yang strategis, dengan dukungan anggaran dan tata kelola yang memadai, demi pemerataan dan peningkatan layanan PAUD di seluruh Indonesia,” tutup Hetifah.

    Selain wajib belajar 13 tahun, Panja RUU Sisdiknas juga menyoroti pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Sejauh ini, Panja sudah melakukan kunjungan ke Daerah 3T dan menemukan persoalan akomodasi pendidikan yang belum memadai alias tidak layak digunakan.

    Baca: Risiko efisiensi anggaran yang korbankan pendidikan

    “Kami menemukan kondisi akomodasi pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan akomodasi penunjangnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati

    Sejumlah wilayah 3T dan marjinal yang telah dikunjungi oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, di antaranya wilayah di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Palembang, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

    Esti mengatakan Komisi X DPR berpandangan support anggaran berbobot krusial dalam memperbaiki sarana dan akomodasi pendidikan di wilayah 3T.

    Esti berharap beragam saran dan masukan yang diperoleh oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dari beragam rapat, baik berbareng pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di bagian pendidikan, dapat mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di wilayah 3T.

  • Punya Peran Penting Bagi Pembentukan Karakter, Pemerintah Diminta Seriusi PAUD

    Punya Peran Penting Bagi Pembentukan Karakter, Pemerintah Diminta Seriusi PAUD

    7cloud.asia – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) punya peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Hal tersebut terungkap dalam Peluncuran Indeks Perkembangan Anak Usia Dini 2030, Early Childhood Development Index 2030 (ECDI 2030) Tahun 2024, yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Bappenas dan BPS pada Rabu (14/5/2025).

    “Anak-anak usia dini yang menjadi target periode emas, itu perlu dirawat serta dipersiapkan dalam tiga hal kebutuhan esensial, yang harus terpenuhi yaitu pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, PPN/Bappenas, Amich Alhumami melalui keterangan di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

    Amich mendorong pemerintah untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pada periode emas menjadi penting karena akan berpengaruh pada pembentukan karakternya pada masa depan.

    Ia menjelaskan secara psikologis seorang anak dengan pola asuh yang baik, maka karakternya akan terbentuk secara baik, sehingga seorang anak memiliki bekal untuk percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh karena kekuatan karakternya.

    Baca: PAUD akan diatur dalam RUU Sisdiknas

    “Sehingga hal ini dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul, nantinya akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Salah satu program yang didorongnya adalah komitmen pembangunan PAUD dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

    Di mana pembangunan dan pemerataan pendidikan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan tanggung jawab berikutnya adalah implementasinya di lapangan.

    “Penting untuk diingat bahwa investasi pada PAUD tidak hanya berdampak positif terhadap perkembangan individu anak, tetapi juga terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan,” lanjutnya.

    Amich juga memaparkan kajian Bappenas bersama Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyebut pengembangan anak usia dini memiliki pengaruh positif terhadap capaian literasi dan numerasi suatu negara.

     

    Baca: Pendidikan di PAUD harus gunakan konsep bermain

    Sehingga sebagai sumber daya, manusia Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat dunia lainnya.

    Oleh karenanya, kata dia, pengembangan anak usia dini holistik dan integratif atau PAUD harus dikerjakan secara gotong royong lintas elemen pemerintahan dan masyarakat sipil.

    Hal itu perlu dilakukan karena pembangunan manusia tidak mudah dilakukan dan membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk menuai hasilnya.

    “Tentunya hal ini merupakan upaya lintas sektor, sehingga dibutuhkan kerja sama antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini akademisi dan mitra pembangunan penting untuk dilibatkan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucap Amich Alhumami.

    Amich mengatakan PAUD harus mencakup seluruh dimensi secara lengkap yang meliputi fisik, kognitif, afektif hingga sosial spiritual moral.

    Baca: Pengajaran di PAUD, pendidikan atau pengasuhan?

    Ketua Sub Pokja Goal 4 SDG’s tersebut mengatakan semua pihak harus memahami bahwa anak usia dini adalah periode emas. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kesempatan dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak secara maksimal.

    Pada masa periode emas tersebut setiap anak secara fisik harus bisa diajarkan dengan baik agar memiliki kemampuan yang baik pula.

    Kemudian, anak juga harus memiliki keterampilan psikomotorik yang bagus, mempunyai kesehatan mental yang baik hingga kognitifnya juga harus didorong agar mempunyai daya inteligensi yang tampil melalui berpikir kritis dan imajinatif.

    Menurut dia yang tidak kalah penting tentunya dimensi afektif agar anak memiliki rasa simpati dan empati termasuk pengendalian emosi hingga pengungkapan dirinya.

    “Yang melengkapi semua dimensi ialah sosial spiritual dan moral. Ini terkait pendidikan karakter dan etika,” katanya.

  • Mitos Pendidikan yang Masih Dipercaya Guru PAUD: ‘Anak Dominan Otak Kiri atau Kanan’?

    Mitos Pendidikan yang Masih Dipercaya Guru PAUD: ‘Anak Dominan Otak Kiri atau Kanan’?

    7cloud.asia – Banyak guru dan orang tua yang sadar bahwa neurosains (ilmu saraf)—ilmu yang mempelajari bagaimana fungsi dan perkembangan otak—merupakan faktor penting dalam pendidikan anak.

    Penelitian merekomendasikan untuk memasukkan pemahaman atas perkembangan otak dalam kurikulum pendidikan guru di universitas.

    Di Australia, neurosains bahkan disebut dalam kerangka kerja pendidikan anak (early years framework), sebuah panduan untuk menjalankan program pendidikan anak usia dini (PAUD).

    Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kesalahpahaman terkait neurosains (disebut dengan neuromyths) di kalangan guru anak di Australia dan negara lainnya.

    Penelitian terbaru kami menemukan bahwa terdapat mitos-mitos neurosains terkait perkembangan anak yang masih dipercayai guru PAUD.

    Apa saja mitos-mitosnya? Bagaimana bukti ilmiahnya?
    Kami melakukan survei pada lebih dari 520 tenaga pengajar PAUD Australia pada 2022 untuk memahami pengetahuan neurosains mereka.

    Secara khusus, kami memilih guru PAUD karena pengajar yang mengedukasi dan memperhatikan anak-anak usia dini masih jarang disoroti sehingga memerlukan pendalaman lebih. Survei disebarkan secara daring melalui beberapa kanal termasuk surel, media sosial, dan asosiasi profesional.

    Sekitar 74 persen responden bekerja di penitipan anak berdurasi panjang atau di sebuah PAUD/TK. Sekitar 63 persen responden menyandang gelar sarjana atau pascasarjana.

    Baca: PAUD berperan penting dalam pendidikan karakter anak

    Kami menyajikan beberapa pernyataan terkait neurosains yang salah, menanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Pernyataan ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan responden tentang neurosains. Rata-rata skor benar yang didapat adalah 13.7 dari 27.

    Beberapa pernyataan mitos yang kami gunakan dalam penelitian ini secara luas dipahami sebagai informasi yang salah.

    Misalnya, lebih dari 90 persen responden tepat dalam menjawab “ketika kita tidur, otak kita tak berfungsi” dan “kapasitas mental sepenuhnya turun-menurun dan tak bisa diubah oleh lingkungan atau pengalaman” sebagai pernyataan yang salah.

    Namun, untuk beberapa mitos lainnya, mayoritas responden menjawab ragu atau merasa pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta.

    Misalnya, hanya 7 persen responden yang tepat dalam menjawab “mengajar menyesuaikan berbagai gaya belajar akan meningkatkan kualitas belajar” sebagai pernyataan yang salah.

    Dan, hanya 15 persen responden yang tepat menjawab “anak bisa dominan otak kiri atau kanan” sebagai pernyataan yang salah.

    Temuan ini mengindikasikan bahwa tenaga pengajar membutuhkan lebih banyak konten neurosains berbasis bukti sebagai bagian dari edukasi dan pengembangan profesional mereka.

    Beberapa mitos neurosains memang tak berbahaya, tetapi mitos lainnya bisa berdampak pada cara mengajar dan pengalaman belajar anak. Apa masalah dari mitos-mitos neurosains yang beredar?

    Baca: Pengenalan Calistung di PAUD harus gunakan konsep bermain

    Mitos 1: ‘Mengajar menyesuaikan berbagai gaya belajar akan meningkatkan kualitas belajar’
    Konsep gaya belajar menjadi populer di tahun 1970-an. Konsep ini berargumen bahwa proses belajar akan semakin efektif jika anak menerima informasi dengan cara tertentu.

    Misalnya, “anak visual” belajar dengan melihat bahan pembelajaran, sedangkan “anak auditori” perlu mendengarkan bahan tersebut.

    Konsep gaya belajar telah ditandai sebagai mitos sejak pertengahan tahun 2000-an. Namun, banyak pengajar yang masih mempercayai konsep tersebut.

    Pada dasarnya, individu bisa memiliki cara mengakses informasi yang lebih disukai. Namun, tidak ada bukti bahwa preferensi cara belajar akan memengaruhi kegiatan belajar.

    Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian guru akan gaya belajar anak juga cenderung tidak sesuai dengan preferensi belajar yang memang dimiliki anak.

    Maka dari itu, pengajaran berdasarkan asumsi “gaya belajar” justru bisa tidak tepat sasaran.

    Mitos 2: ‘anak selalu dominan otak kiri atau kanan’
    Salah kaprah lain yang masih banyak dipercaya adalah setiap individu pasti memiliki bagian otak yang dominan, entah otak kiri (penuh perasaan dan kreatif) atau otak kanan (logis dan analitis).

    Memang ada bukti bahwa beberapa fungsi otak lebih dominan pada salah satu sisi. Misalnya, fungsi bahasa cenderung diproses di otak kiri, sementara kemampuan berkonsentrasi lebih banyak melibatkan otak kanan.

    Baca: Pengajaran di PAUD, pendidikan atau pengasuhan?

    Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa karakter atau bakat kita ditentukan oleh salah satu bagian otak yang dominan.

    Ancaman dari mitos ini muncul ketika anak berpikir bahwa mereka “lebih dominan otak kiri dibanding kanan” dan pengajar mendukung kepercayaan tersebut.

    Dari sana, anak dapat merasa bahwa mereka harus terpaku pada ilmu tertentu saja, misal ke ilmu sosial saja, atau ke ilmu matematika atau sains saja.

    Akibatnya, siswa jadi terjebak di pakem ilmu tertentu sehingga tidak melakukan eksplorasi peluang jalur akademis dan karier lainnya.

    Memang, beberapa siswa berpeluang menjadi seniman berbakat, beberapa lainnya akan berhasil jadi ahli matematika, dan beberapa lainnya bisa jago di keduanya.

    Namun, kita tak seharusnya melabeli siswa berdasarkan mitos neurosains karena justru dapat membatasi kepercayaan diri dan potensi diri mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Kate E. Williams
    (Professor of Education, University of the Sunshine Coast) Kezia Kevina Harmoko berkontribusi dalam penerjemahan artikel ini.