Tag: pejabat

  • Pejabat Tunjukkan Perilaku Tak Sesuai Etika, Mungkinkah Menerapkan Cancel Culture?

    Pejabat Tunjukkan Perilaku Tak Sesuai Etika, Mungkinkah Menerapkan Cancel Culture?

    Foto:freepik

    7cloud.asia – Beberapa waktu belakangan kita disuguhi perilaku tak pantas dari para pejabat pemerintah yang melukai akal sehat rakyat.

    Simak apa yang dilakukan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana yang menghina penjual es teh.

    Juru Bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati yang menggunakan diksi rakyat jelata yang dinilai tidak inklusif.

    Dan, terakhir perilaku arogan Patwal mobil Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad yang secara arogan memotong jalurvdi tengah kemacetan lalu lintas.

    Meski menuai kritik tajam, perilaku tak pantas ini tetap saja terulang seolah mereka berhak mendapatkan perlakuan istimewa karena jabatan mereka.

    Dalam kondisi ini, penulis tiba-tiba teringat dengan cancel culture yang di banyak negara lain sukses menghukum mereka yang dianggap melanggar etika moral bermasyarakat.

    Baca: Penggunaan istilah rakyat jelata oleh jubir Istana dinilai tidak pantas

    Cancel culture merupakan budaya memboikot secara massal terhadap seseorang yang dianggap bermasalah baik dalam perkataanmengatakan atau melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau menyinggung.

    Praktik pemboikotan massal ini biasanya juga diikuti dengan pemberhentian dukungan kepada orang tersebut.

    Fenomena cancel culture sebenarnya sudah lama ada, tetapi makin populer dengan berkembangnya media sosial.

    Semua orang bisa saja mengalami cancel culture, tetapi fenomena ini biasanya paling banyak dialami oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti politisi, aparatur negara, pemuka agama, dan selebritas.

    Hingga kini, banyak fenomena cancel culture yang berhasil memerangi hal-hal negatif, seperti seksisme dan rasisme, karena fenomena ini menuntut adanya perubahan sosial.

    Selain itu, cancel culture juga memungkinkan seseorang terutama publik figur untuk berpikir lebih jauh mengenai dampak dari setiap perkataan dan tindakannya.

    Baca: Tuai hujatan Miftah Maulana akhirnya mundur sebagai utusan khusus presiden

    Secara umum, ada tiga proses psikologis yang terjadi dalam diri seseorang, sebelum ia melakukan cancel culture pada orang lain. Pertama, dia menyadari bahwa terdapat hal-hal negatif pada sosok yang disasar

    Kedua, dia merasakan berbagai emosi negatif, seperti kesal, sedih, dan marah yang kuat. Dan, terakhir merasa harus menghukum seorang tokoh akibat hal negatif yang dikatakan atau dilakukannya

    Dampak Cancel Culture bagi Kesehatan Mental
    Kendati memang memiliki beberapa manfaat, fenomena cancel culture juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan mental korban, pelaku, dan pengamat atau orang yang hanya melihat fenomena cancel culture.

    Di bawah ini adalah penjelasan lengkapnya sebagaimana dikutip dari alodokter.com:

    1. Dampak bagi korban cancel culture
    Fenomena cancel culture seharusnya bisa menjadi sarana untuk membuat korban memahami kesalahannya, memperbaiki kesalahan tersebut, dan mengambil langkah yang tepat agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

    Namun, bukannya membuat sang korban menjadi paham akan kesalahannya, fenomena cancel culture, terlebih yang kerap terjadi akhir-akhir ini, tak jarang malah berubah menjadi perilaku intimidasi atau bullying kepada korbannya.

    Hal ini tentu bisa membuat korban merasa terkucilkan, terisolasi, bahkan kesepian. Tak menutup kemungkinan, korban pun akan lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan bunuh diri.

    Baca: Pendidikan moral dan etika butuh perhatian serius

    2. Dampak bagi pelaku cancel culture
    Perlu kamu ketahui, fenomena cancel culture juga tidak selalu berhasil membuat korbannya sadar akan kesalahannya, apalagi jika pelaku cancel culture dan korbannya tidak memiliki hubungan yang dekat.

    Terkadang, praktik cancel culture seperti itu justu hanya akan membuat Si Korban merasa lebih tertantang untuk mempertahankan ego dan reputasinya.

    Bila demikian, hal tersebut justru dapat menyebabkan pelaku cancel culture semakin merasakan berbagai emosi negatif, seperti kesal, marah, bahkan frustasi.

    Selain itu, fenomena cancel culture disebut juga bisa menurunkan tingkat empati pelakunya. Pasalnya, saat melakukan praktik cancel culture, pelaku akan cenderung menolak untuk mendengarkan atau memahami posisi korban cancel culture.

    3. Dampak bagi pengamat cancel culture
    Fenomena cancel culture tidak hanya akan membawa dampak bagi kesehatan mental pelaku dan korbannya saja, tapi juga bagi pengamat atau orang yang sekadar menyaksikan fenomena tersebut.

    Terlalu sering melihat praktik cancel culture bisa menyebabkan seseorang diliputi ketakutan dan kekhawatiran bahwa dirinya bisa saja ditinggalkan oleh orang lain.

    Selain itu, pihak yang mengamati fenomena cancel culture juga bisa mengalami rasa cemas bahwa orang lain akan menemukan suatu hal pada dirinya yang bisa digunakan untuk melawannya di kemudian hari.

  • ICW: Seratusan Yayasan Mitra MBG Berafiliasi dengan Pejabat dan Aparat

    ICW: Seratusan Yayasan Mitra MBG Berafiliasi dengan Pejabat dan Aparat

    7cloud.asia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Sejak dimulai pada Januari 2025, pemerintah menebar janji tinggi mengenai MBG, yaitu untuk memperbaiki status gizi, membebaskan anak Indonesia dari malnutrisi dan menekan angka stunting.

    Targetnya menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di tahun 2025, dan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026.

    Besarnya ambisi tersebut diikuti dengan kucuran dana jumbo untuk program MBG. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG hingga Rp71 triliun.

    Pada tahun 2026, pemerintah menambah anggaran MBG hingga lima kali lipat dengan alokasi mencapai Rp335 triliun.

    Meski begitu, anggaran yang sangat besar tersebut tidak dibarengi dengan kualitas implementasi dan pengawasan yang baik. Dalam 10 bulan lebih pelaksanaan MBG, berbagai permasalahan mulai terungkap, termasuk minimnya transparansi.

    Informasi mengenai rincian anggaran, penyusunan peraturan, hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka. Hal tersebut lalu mempersulit pengawasan publik untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

    Baca: JPPI ungkap dampak buruk MBG pada kualitas pendidikan

    Selain masalah-masalah di atas, masalah lain yang tak kalah penting adalah program MBG yang rawan akan konflik kepentingan, patronase, dan kronisme.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran untuk mengungkap praktik patronase serta keterlibatan Politically Exposed Person (PEPs) dalam pelaksanaan program MBG.

    ICW menemukan, program MBG mudah dieksploitasi sebagai alat untuk merawat dan memperluas jejaring pendukung ataupun loyalis pemerintahan saat ini.

    Dilansir di laman resminya, ICW menyebut bahwa penelusuran ini penting lantaran praktik patronase dan keterkaitan PEPs dengan program MBG dapat membuka ruang korupsi dan hanya menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara bebannya justru ditanggung oleh publik.

    Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa program MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan, terlihat dari hubungan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum.

    Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik daripada manfaat untuk publik.

    ICW menemukan ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.

    Baca: MBG korbankan kesejahteraan guru honorer

    Mereka merinci dari 102 yayasan di 38 provinsi di Indonesia:
    28 yayasan diduga terkait dengan partai politik—baik yang ada di parlemen maupun luar parlemen.
    18 yayasan diduga terafiliasi dengan pebisnis.
    12 yayasan diduga terikat dengan birokrasi pemerintahan.
    9 yayasan diduga terafiliasi dengan kelompok relawan atau organisasi kemasyarakatan pendukung atau simpatisan kampanye pemilihan presiden.
    7 yayasan diduga tersangkut dengan individu yang merupakan orang dekat pejabat di daerah.
    6 yayasan diduga terkait dengan militer.
    4 yayasan diduga terikat dengan mantan penyelenggara negara.
    3 yayasan diduga tersangkut dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi.
    2 yayasan diduga terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

    Dilansir BBC, peneliti ICW, Seira Tamara mengatakan temuan mereka ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan secara acak pada periode Oktober-November 2025.

    Dia juga menyebut data yayasan yang dipantau ICW diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

    Sedangkan, nama-nama individu yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan tersebut ditelusuri berdasarkan apa yang tercantum dalam struktur resmi yayasan.

    “Kesimpulan kami pelaksanaan makan bergizi gratis dipenuhi dengan praktik patronase, serta konflik kepentingan. Hal ini menjadikan makan bergizi gratis sebagai wadah berbagi proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan,” tegas Seira.

    “Masalahnya pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal, salah satunya karena bagian dari BGN justru ikut menjadi eksekutor program,” tandasnya.

    Baca: MBG memicu potensi kekerasan pada anak

  • Bukannya Mengavaluasi Kebijakan, Pejabat Justru Menjelekkan Pengritiknya: Ini Penjelasannya

    Bukannya Mengavaluasi Kebijakan, Pejabat Justru Menjelekkan Pengritiknya: Ini Penjelasannya

     

    7cloud.asia – Respons Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terhadap kritik diplomat senior Dino Patti Djalal sempat memicu perdebatan publik. Dalam video yang dirilis untuk menanggapi kritik mengenai intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.

    Teddy memuji Dino sebagai “diplomat hebat” tetapi “hanya” menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan.

    Alih-alih menanggapi substansi, banyak yang menganggap respons tersebut sebagai bentuk sindiran untuk mendiskreditkan sosok pengkritik.

    Dari sini muncul pertanyaan yang lebih luas: mengapa respons terhadap kritik publik sering kali tidak berhenti pada penjelasan kebijakan, tetapi juga menyasar kredibilitas orang yang mengkritik?

    Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dapat dipahami melalui dua konsep: blame avoidance dan chilling effect.

    Keduanya membantu menjelaskan bagaimana cara pejabat merespons kritik tidak hanya berdampak pada debat elite, tetapi juga pada kualitas ruang kebebasan berpendapat secara lebih luas.

    Pola semacam ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari lemahnya budaya akuntabilitas di kalangan pejabat untuk mempertanggungjawabkan substansi kebijakan ke publik

    ‘Blame avoidance’: menghindari substansi, mendelegitimasi pengkritik

    Blame avoidance merujuk pada strategi aktor politik atau birokrasi untuk menghindari tanggung jawab atas kritik atau potensi kesalahan kebijakan.

    Dalam praktiknya, misal dalam hal pejabat menghadapi sorotan, mereka cenderung mengalihkan isu, membingkai ulang masalah, atau melemahkan kredibilitas pihak yang menyampaikan kritik. 

    Di Indonesia, strategi ini diperkuat oleh kultur paternalistik yang mempersonalisasi kebijakan. Artinya, kritik terhadap program presiden kerap dipersepsikan menjadi kritik terhadap presiden secara personal. Alhasil, responsnya pun bersifat personal, bukan substantif.

    Respons Teddy terhadap kritik Dino tidak menjawab secara langsung dengan data atau penjelasan kebijakan yang rinci. Sebaliknya, Teddy berusaha membelokan substansi ke pengalaman jabatan Dino guna mendelegitimasinya.

    Pola serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai respons pejabat publik di Indonesia, ketika kritik terhadap program pemerintah tidak dijawab dengan evaluasi kebijakan, tetapi dengan mempertanyakan latar belakang atau kapasitas pengkritik.

    Contohnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam merespons kritik mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ketika publik mengkritik manfaat MBG yang tidak tepat sasaran dan rawannya korupsi anggaran, Amran malah mengatakan para pengkritik “tidak pernah merasakan miskin”.

    Dalam logika blame avoidance, strategi ini efektif untuk meredam tekanan publik tanpa harus membuka evaluasi kebijakan secara lebih dalam. 

    Dari ‘blame avoidance’ ke ‘chilling effect’

    Dalam jangka panjang, taktik blame avoidance dapat menciptakan efek yang lebih luas dalam masyarakat, yang dikenal sebagai chilling effect. Kondisi ini terjadi ketika individu menjadi enggan menyampaikan pendapat atau kritik karena takut terhadap konsekuensi sosial, politik, atau hukum.

    Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang telah bersuara, tetapi juga oleh banyak orang yang pada akhirnya memilih diam sebelum sempat berpendapat.

    Ketika kritik terhadap kebijakan publik berulang kali dibalas dengan delegitimasi pengkritik, publik dapat merasa bahwa menyampaikan pendapat sangat berisiko. 

    Pola yang berulang dalam berbagai kasus

    Mengapa pola seperti ini begitu sering muncul lintas masa pemerintahan dan pejabat negara?

    Jawabannya bukan hanya karena karakter individu pejabat, pola ini lahir dari iklim birokrasi yang menempatkan loyalitas vertikal (kepada atasan) di atas akuntabilitas horizontal kepada publik. 

    Dalam birokrasi yang seperti itu, kritik terhadap pejabat tidak dibaca sebagai masukan untuk perbaikan, melainkan sebagai ancaman terhadap otoritas yang harus segera dinetralikan.

    Sementara membela pimpinan secara retoris, termasuk dengan menyerang kredibilitas pengkritik, justru dianggap sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas.

    Insentifnya jelas: pejabat yang sigap “memasang badan” dipersepsikan loyal. Sementara pejabat yang mengakui adanya persoalan dalam kebijakan berisiko dianggap tidak solid dan kehilangan posisi strategisnya. 

    Bagaimana seharusnya pejabat merespons kritik?

    Pejabat publik seharusnya menjawab kritik pada tataran substansi: menunjukkan data dan hasilnya sejauh ini, serta menjelaskan pelaksanaan, dampak, maupun resiko kebijakan tersebut. Lalu, biarkan publik yang menilai.

    Jika kritik memiliki dasar, pemerintah seharusnya melihatnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan ancaman. Kemampuan menerima kritik dan kesediaan berbenah bukanlah tanda kelemahan pemerintah, melainkan bagian dari proses pembelajaran kebijakan (policy learning) dalam sistem demokrasi.

    Cara pejabat merespons kritik menunjukkan sejauh apa mereka memahami akuntabilitas. Jika kritik dianggap gangguan yang harus diredam, maka yang lahir adalah budaya defensif.

    Namun, jika kritik dipandang sebagai hak publik untuk minta pertanggungjawaban, maka pemerintahan berpotensi semakin akuntabel.

    Pilihan di antara keduanya akan menentukan apakah demokrasi menjadi ruang pertanggungjawaban atau sekadar ruang pembenaran kekuasaan.  


    Agie Nugroho Soegiono, Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga dan Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi, Dosen dan Peneliti di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.