ruangkota

Tag: pelanggaran ham berat

  • Kick Off Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Akan Dilakukan di Aceh

    Kick Off Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Akan Dilakukan di Aceh

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengumumkan atau kick off penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu secara non-yudisial pada akhir Juni 2023 ini. 

    Kick off penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu secara non-yudisial ini akan dilakukan di Kabupaten Pidie, Aceh Nangro Darussalam

    “Pada 27 Juni 2023 mendatang, Presiden akan melakukan mengumumkan apa yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan dilakukan kick off di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie,” kata Menkopolhukham Mahfud MD  usai menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, di Gedung ACC Unimal, Kota Lhokseumawe, Senin (12/6/2023) lalu.
     
    Baca: Konflik agraria tewaskan puluhan orang dalam lima tahun terakhir
     
    Peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipilih Presiden tersebut merupakan tragedi Rumoh Geudong adalah sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh (1989–1998).

    Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional (Rumoh Geudong)  Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Rumoh Geudong ini telah diratakan dengan tanah untuk selanjutnya di lokasi akan dibangun masjid.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

     
    Baca: Logo HUT ke-78 RI dan maknanya

    Adapun tiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut berasal di Aceh yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie 1989, peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999 dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.

    Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di Aceh tidak akan berhenti dan masih terus berjalan yang saat masih ditangani oleh tim ad hoc Komnas HAM. 

    “Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak akan ditutup dan urusan pembuktiannya masih terus berjalan di pengadilan. Banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut,” katanya. 

     
    Baca: Tiga rencana taktis wujudkan Indonesia Emas 2045

    Mahfud menambahkan, korban pelanggaran HAM ada dari berbagai negara seperti Rusia, Jerman, Papua dan daerah-daerah lainnya. Oleh sebab itu, pengumuman penyelesaiannya akan dipusatkan di Rumoh Geudong. 

    Ia menyebutkan, ada berbagai kasus dalam pelanggaran HAM tersebut yakni seperti rumah, mesjid dan infrastruktur lainnya yang rusak, nanti akan direhabilitasi fisiknya.

    “Tidak hanya rehabilitasi fisik, pemerintah juga akan merehabilitasi sosial juga akan diberikan. Namun untuk totalnya saya belum tahu persis, itu ada bermacam-macam dan akan diumumkan oleh Presiden,” ujarnya.
     

  • Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Apresiasi Langkah Pemerintah Jokowi

    Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Apresiasi Langkah Pemerintah Jokowi

    7cloud.asia – Peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia menyisakan sejumlah cerita bagi para pihak yang terdampak, di antaranya Suryo Hartono dan Sudaryanto Priyono.

    Suryo dan Sudaryanto merupakan mahasiswa Indonesia di Ceko dan Rusia yang tak bisa kembali pulang ke Indonesia saat peristiwa tahun 1965.

    “[Saya] tidak bisa kembali [ke Indonesia] karena saya dicabut paspor,” ucap Suryo Martono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023).

    Suryo bercerita bahwa pada tahun 1965, dirinya tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Ceko melalui beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).

    Baca: Ini yang dilakukan pemerintah untuk selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu

    Kemudian pada 30 September 1965 terjadi peristiwa di tanah air yang mengakibatkan dicabutnya paspor yang dimilikinya bersama sejumlah mahasiswa Indonesia yang berada di sana.

    “Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko waktu itu dicabut semua (paspornya) karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru,” cerita Suryo.

    Sementara itu, Sudaryanto Priyono, bercerita bahwa akibat dari peristiwa pada tahun 1965, dirinya yang pada saat itu tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Moskow, Rusia kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.

    “Karena saya tidak memenuhi syarat skrining terhadap itu dilakukan di mana, di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno, ini yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan,” tuturnya yang turut berbincang bersama Presiden Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Suryo pun mengapresiasi program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Baca: BNPT sebut kejadian di Al Zaytun tak bisa dikategorikan sebagai terorisme

    Suryo menilai hal tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap para korban.

    “Jadi ini walaupun mungkin tidak memuaskan semua pihak tapi buat saya pribadi ini merupakan langkah yang berarti untuk memberikan ketentuan bahwa ini diurusi dengan sangat serius dan tanpa pamrih,” tuturnya.

    Suryo pun berharap agar hal serupa tidak terjadi kembali kepada generasi muda saat ini.

    “Agar generasi muda dan yang akan datang tidak mengalami nasib-nasib yang kita alami, bukan seperti kita tapi seperti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi,” ucapnya.

    Sementara itu, Sudaryanto menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah yang penuh keberanian dan menunjukan kebijaksanaan yang penuh dengan tanggung jawab.

    “Kami tidak menyangka bahwa pemerintah masih peduli dengan kami yang ada di luar, dan ini menunjukkan kebijaksanaan Pak Jokowi yang cukup tinggi, kebijaksanan yang penuh tanggung jawab,” tandasnya. 

    Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah memiliki niat tulus untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi di masa lalu atas rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).

    “Sekali lagi Pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara kita, Indonesia,” kata Jokowi dalam acara tersebut yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir

    Menurut Jokowi, Indonesia sebagai sebuah negara besar tidak luput dari berbagai peristiwa, termasuk pelanggaran HAM berat.

    “Kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu,” tuturnya.

    Jokowi menyampaikan terima kasih kepada para korban dan/atau ahli waris korban yang telah berbesar hati menjalani proses panjang dalam menerima pemulihan hak sebagai upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Presiden Jokowi meyakini bahwa semua proses panjang itu tidak akan sia-sia dan berharap dapat menjadi pembuka jalan untuk berbagai pemulihan.

    “Semoga proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada, awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” ujar Jokowi.

    Baca: Sebanyak 67 PMI asal NTT tewas dalam enam bulan 

    Dalam peluncuran tersebut disampaikan dimulainya pemulihan hak-hak para korban 12 peristiwa masa lalu, yang sebelumnya sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di dalamnya.

    Ke-12 peristiwa masa lalu dengan pelanggaran HAM berat tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui pernyataan pada 11 Januari 2023 sebagai tindak lanjut laporan Tim PPHAM.

    Sejumlah 12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

    Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang hadir  dalam peluncuran tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak korban di 12 peristiwa tersebut akan dilakukan secara serentak oleh kementerian dan lembaga nonkementerian pemerintah (K/L) yang terlibat di dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.

    “Agenda pencegahan akan segera pula dilakukan dan usaha menyelesaikannya melalui jalur yudisial akan terus dilakukan,” ujar Mahfud.

    Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa langkah pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial tidak akan menegasikan upaya penyelesaian yudisial.

    “Pada awal bulan Januari yang lalu saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial,” kata Jokowi.

  • Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Inginkan Penyelesaian secara Yudisial

    Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Inginkan Penyelesaian secara Yudisial

    7cloud.asia – Sejumlah korban dan keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu menyambut baik program penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang digagas oleh pemerintahan Jokowi.

    Salah satunya diungkapkan oleh Saburan, keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Aceh yang terjadi pada 17 Mei 2003 lalu. Saburan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya pemerintah dalam penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat kepada keluarga korban.

    Mewakili seluruh ahli waris keluarga korban Jambo Keupok, Saburan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jokowi yang telah mengakui kasus yang kami alami itu sebagai pelanggaran HAM berat.

    “Yang kemudian, sebagaimana Bapak Jokowi menyelesaikan dengan cara nonyudisial. Jadi kami atas nama keluarga korban sangat-sangat menerima penyelesaian dalam bentuk nonyudisial untuk sementara ini,” ucap Saburan di sela peluncuran penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023).

    Baca: Korban pelanggaran HAM berat apresiasi langkah yang ditempuh pemerintah

    Saburan berharap agar program yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian nonyudisial tersebut dapat tepat sasaran dan diterima langsung oleh korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat.

    “Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah supaya lebih serius dalam pemberian santunan kepada keluarga korban dan juga serius dan teliti dalam pendataan (terkait kasus pelanggaran HAM berat di Jambu Keupok, red),” tuturnya.

    Sementara itu, Samsul Bahri, yang merupakan korban peristiwa Simpang KKA berharap agar pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian yudisial, di samping melakukan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat.

    “Jadi yang kami harapkan bahwa dalam pemenuhan ini kami mengharapkan pemerintah secepatnya membuat pengadilan-pengadilan HAM, yang yudisial, bukan dengan nonyudisial saja. Harapan kami pemerintah betul-betul memperhatikan korban,” ujar Samsul.

    Baca: Sebanyak 66 orang meninggal akibat konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia

    Fauzinur Hamzah yang merupakan keluarga korban peristiwa di Rumah Geudong pada tahun 1998 lalu berharap bahwa dengan adanya program penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang digagas pemerintah tersebut, tidak akan ada lagi pertikaian yang terjadi di tanah air.

    “Inilah luar biasa bagi saya. Saya melihat sosok Pak Presiden orangnya kecil tapi jiwanya besar. Buktinya itu tangga-tangga untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh dan Indonesia umumnya. Semoga ke depan enggak ada lagi pertikaian atau tumpah darah di Indonesia. Kita cinta Indonesia,” ucapnya

    Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari Pidie,” ucap Presiden dalam keterangan pers setelah peluncuran.

    Baca: Sebanyak 67 PMI asal NTT meninggal di Malaysia dalam enam bulan terakhir

    Presiden mengatakan, alasan peluncuran program dilaksanakan di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie karena di tempat ini tersimpan kisah dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

    “Di sini memang ada tiga peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok,” imbuhnya.

    Kepala Negara menekankan, program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan.

    “Setelah itu akan terus, ini langkah awal, sekali lagi ini baru langkah awal,” tegasnya.

    Presiden menambahkan, langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terdapat bukti yang cukup berat melalui prosedur yang telah ditetapkan.

    Baca: Puluhan bangunan rusak ringan hingga sedang akibat gempa Bantul

    Namun, saat ini Presiden menekankan untuk melaksanakan langkah nonyudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut.

    “Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, baru itu bisa berjalan. Tetapi kita ingin yang nonyudisial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan,” ujar Jokowi.

    Seperti diketahui pada awal 2023 lalu, Pemerintahan Jokowi telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain tiga kasus yang telah disebutkan Jokowi, sejumlah kasus lainnya adalah:

    1. Peristiwa 1965-1966
    2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
    3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
    4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
    5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
    6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
    7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999
    8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
    9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
    10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
    11. Peristiwa Wamena, Papua 2003
    12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003

    Baca: Konflik dan perubahan iklim akibatkan jutaan orang mengungsi setiap tahun

    Sumber: Setkab