Kick Off Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Akan Dilakukan di Aceh

“Pada 27 Juni 2023 mendatang, Presiden akan melakukan mengumumkan apa yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan dilakukan kick off di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie,” kata Menkopolhukham Mahfud MD  usai menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, di Gedung ACC Unimal, Kota Lhokseumawe, Senin (12/6/2023) lalu.

 

 

Peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipilih Presiden tersebut merupakan tragedi Rumoh Geudong adalah sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh (1989–1998).

Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional (Rumoh Geudong)  Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Rumoh Geudong ini telah diratakan dengan tanah untuk selanjutnya di lokasi akan dibangun masjid.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

 

Baca: Logo HUT ke-78 RI dan maknanya

Adapun tiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut berasal di Aceh yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie 1989, peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999 dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.

Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di Aceh tidak akan berhenti dan masih terus berjalan yang saat masih ditangani oleh tim ad hoc Komnas HAM. 

“Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak akan ditutup dan urusan pembuktiannya masih terus berjalan di pengadilan. Banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut,” katanya. 

 

Baca: Tiga rencana taktis wujudkan Indonesia Emas 2045

Mahfud menambahkan, korban pelanggaran HAM ada dari berbagai negara seperti Rusia, Jerman, Papua dan daerah-daerah lainnya. Oleh sebab itu, pengumuman penyelesaiannya akan dipusatkan di Rumoh Geudong. 

Ia menyebutkan, ada berbagai kasus dalam pelanggaran HAM tersebut yakni seperti rumah, mesjid dan infrastruktur lainnya yang rusak, nanti akan direhabilitasi fisiknya.

“Tidak hanya rehabilitasi fisik, pemerintah juga akan merehabilitasi sosial juga akan diberikan. Namun untuk totalnya saya belum tahu persis, itu ada bermacam-macam dan akan diumumkan oleh Presiden,” ujarnya.