7cloud.asia – Pemerintah Mesir tengah mengembangkan rencana pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduk daerah kantong Palestina tersebut.
Langkah ini diambil untuk memberikan alternatif yang layak terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan menggusur warga Palestina di sana.
Surat kabar milik pemerintah Al-Ahram melaporkan pada Senin (17/2/2025), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, Kairo “secara aktif mengembangkan rencana komprehensif dan multi-fase untuk pemulihan dan rekonstruksi awal Gaza.
Dikutip AlJazeera, surat kabar itu menambahkan bahwa Mesir berharap dapat menyelesaikan rencana pembangunan kembali Gaza tersebut “pada minggu depan”.
Sementara tahap pertama pembangunan kembali Gaza akan dimulai “setelah pertemuan puncak darurat Arab di Kairo,” yang saat ini dijadwalkan pada tanggal 27 Februari 2025.
Baca: Negara-negara Arab tolak usulan Trump agar AS ambil alih Gaza
Sebelum itu, Arab Saudi akan menjamu pejabat dari Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania pada hari Kamis, sebagai bagian dari pertemuan lima pihak Arab di ibu kota Riyadh untuk membahas rencana rekonstruksi Kairo.
Trump telah berulang kali mengisyaratkan keinginannya untuk “mengambil alih dan memiliki Gaza” di bawah kendali negaranya.
Trump berencana memukimkan kembali secara permanen penduduk Palestina yang berjumlah lebih dari 2 juta orang ke negara lain dan membangun kembali daerah kantong tersebut menjadi tujuan wisata internasional.
Trump telah menekan Mesir dan Yordania untuk mengambil bagian dalam penduduk Gaza sebagai bagian dari rencana tersebut, dalam sebuah proposal yang ditolak keras oleh kedua negara.
Rencana Trump ini dinyatakan sebagai “pembersihan etnis” oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Baca: China dan Hamas tolak rencana Trump agar AS ambil alih Gaza
Bagian dari rencana Kairo adalah membangun “daerah aman” di Gaza tempat warga Palestina dapat tinggal sementara puluhan perusahaan konstruksi Mesir dan internasional membongkar dan merehabilitasi infrastruktur di Gaza yang hancur akibat perang.
Proses rekonstruksi yang diusulkan akan memiliki tiga fase yang akan memakan waktu hingga lima tahun, kata dua pejabat Mesir kepada kantor berita Associated Press (AP), yang berbicara dengan syarat anonim.
Sementara, Kelompok Hamas dikabarkan telah menyetujui untuk menyerahkan pemerintahan di Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).
Keputusan ini disebut-sebut diambil di bawah tekanan dari Mesir, yang bertindak sebagai mediator dalam kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak kemungkinan ini.
Melansir Times of Israel (TOI) pada Senin, (17/2/2025), laporan dari media Arab menyatakan bahwa Hamas bersedia mengalihkan kendali Gaza kepada PA yang berbasis di Tepi Barat.
Baca: Menakar kemungkinan perpanjangan gencatan senjata di Gaza
