ruangkota

Tag: pembiayaan iklim

  • BKSAP DPR Ingatkan Komitmen Pembiayaan Iklim dari Negara Maju

    BKSAP DPR Ingatkan Komitmen Pembiayaan Iklim dari Negara Maju

    7cloud.asia – Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengangkat pentingnya pengawasan terhadap komitmen pembiayaan iklim yang telah disampaikan banyak negara maju agar dapat terwujud secara konkret.

    Komitmen pembiayaan iklim ini disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR, Putu Supadma Rudana, dalam diskusi IPU UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (16/7/2024).

    Putu dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (17/7/2024) mengatakan, terlepas dari komitmen miliaran hingga triliunan dolar untuk pembiayaan iklim, kesenjangan pembiayaan, baik di level domestik maupun internasional semakin melebar.

    Di sisi lain, sebagian pembiayaan iklim yang berasal dari janji negara maju, dapat menjadi alat conditionality bagi negara berkembang.

    Baca: AS hapus 35 juta dolar utang Indonesia untuk pembiayaan iklim

    Saat menyampaikan pandangannya dalam isu scaling up adaptation and climate finance for a sustainable and resilient world, Putu mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik kesepakatan Loss and Damage Fund pada COP28,

    ”Sekaligus mengingatkan agar pembiayaan apapun tidak membebani negara berkembang dengan utang baru,” tandas Putu 

    Pada kesempatan tersebut, BKSAP menyampaikan upaya adaptasi di Indonesia diperluas melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem.

    Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi risiko komunitas seperti kota tahan iklim dan pengembangan sistem informasi indeks kerawanan iklim.

    Baca: Indonesia berpeluang dapatkan dana loss and damage

    “Untuk mendukung hal tersebut, pembiayaan iklim yang signifikan dari negara maju perlu dilakukan,” saran Putu.

    Meski kesenjangan pembiayaan melebar, Putu menyampaikan komitmen Indonesia untuk menggali beragam opsi inovasi pembiayaan seperti perdagangan karbon, obligasi hijau dan sukuk hijau.

    “RUU tentang Perubahan Iklim juga tengah menjadi pembahasan sebagai upaya integrasi kebijakan manajemen iklim dan dasar hukum untuk potensi pembiayaan iklim di masa depan,” urainya.

    Putu juga menegaskan pembiayaan iklim yang berkeadilan adalah sangat penting. Negara berkembang dan tertinggal paling menderita. Selain itu mereka juga terdampak pandemi dan krisis utang.

  • Keuangan Islami Diperhitungkan Sebagai Solusi Pembiayaan Iklim

    Keuangan Islami Diperhitungkan Sebagai Solusi Pembiayaan Iklim

    7cloud.asia – Laporan terbaru berjudul “Islamic Finance and Renewable Energy”, hasil kolaborasi Greenpeace MENA (sebagai bagian dari Aliansi Ummah For Earth) dan Inisiatif Keuangan Etis Global (GEFI) diluncurkan baru-baru ini.

    Laporan ini mengungkap potensi transformatif keuangan Islam dalam mempercepat transisi global menuju energi terbarukan.

    Temuan laporan ini menunjukkan bahwa dengan mengalokasikan hanya 5 persen dari aset senilai 4,5 triliun dolar sektor keuangan Islam untuk proyek energi terbarukan, dapat terhimpun dana sebesar 400 miliar dolar untuk pembiayaan iklim.

    Laporan ini menekankan keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam—yang menonjolkan pengelolaan lingkungan, investasi etis, dan tanggung jawab sosial—dengan kebutuhan mendesak akan investasi energi berkelanjutan.

    Dengan kesenjangan pendanaan energi terbarukan tahunan sebesar 5,7 triliun dolar, sektor keuangan Islam memiliki posisi unik untuk menjembatani kesenjangan ini melalui instrumen keuangan yang sesuai syariah.

    Baca: Potensi pengembangan ekonomi hijau di Indonesia

    Instrumen keuangan Islam ini berpotensi mengatasi tiga krisis yang dihadapi planet Bumi, yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia Dr. Hayu Prabowo mengatakan, berdasarkan laporan GEFI, industri keuangan Islam memiliki peluang unik dalam mendukung pembiayaan aksi iklim melalui konsep keuangan syariah berkelanjutan.

    ”Pembiayaan ini, tidak hanya berlandaskan pada prinsip kehalalan tetapi juga pada aspek thayyib,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi Greenpeace Indonesia.

    Sebagai wujud Islam yang rahmatan lil alamin, keuangan syariah dengan prinsip halalan-thayyiban menghadirkan solusi untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial yang halal, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif.

    Penasihat Keuangan Islam untuk Aliansi Ummah For Earth, Tariq Al-Olaimy menambahkan, Keuangan Islam bukan sekadar sistem keuangan alternatif—tetapi juga kekuatan yang kuat untuk aksi iklim.

    Baca: Transisi ke energi bersih hasilkan manfaat ekonomi hingga ribuan triliun

    “Dengan aset yang ditetapkan mencapai 6,7 triliun dolar pada tahun 2027, bahkan hanya dengan 5 persen untuk energi terbarukan dapat memobilisasi 400 miliar dolar untuk solusi iklim pada tahun 2030,“ ujarnya.

    Di Indonesia, lanjut Bayu, mobilisasi ini berkembang dalam program sukuk hijau perintis negara tersebut telah membantu mencegah lebih dari 974.000 ton emisi CO2 setiap tahunnya.

    Dengan sukuk ESG mencapai 9,9 miliar dolar hanya dalam paruh pertama tahun 2024, momentum untuk keuangan Islam yang berkelanjutan sedang dibangun.

    “Saatnya untuk bertindak adalah sekarang—lembaga keuangan Islam harus mempercepat investasi energi terbarukan mereka untuk mengatasi krisis iklim,“ pungkasnya.

    Ummah for Earth adalah aliansi iklim berbasis keimanan yang melibatkan lebih dari 40 organisasi dan individu sekutu di seluruh dunia.

    Lembaga ini berfokus pada pemberdayaan komunitas dan inisiatif lingkungan lokal, menggali hubungan antara iman Islam dan aksi iklim, serta mendorong dan membantu umat Islam untuk menyuarakan kepedulian lingkungan demi kesejahteraan Bumi sebagai rumah bersama umat manusia.