BKSAP DPR Ingatkan Komitmen Pembiayaan Iklim dari Negara Maju

7cloud.asia – Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengangkat pentingnya pengawasan terhadap komitmen pembiayaan iklim yang telah disampaikan banyak negara maju agar dapat terwujud secara konkret.

Komitmen pembiayaan iklim ini disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR, Putu Supadma Rudana, dalam diskusi IPU UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (16/7/2024).

Putu dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (17/7/2024) mengatakan, terlepas dari komitmen miliaran hingga triliunan dolar untuk pembiayaan iklim, kesenjangan pembiayaan, baik di level domestik maupun internasional semakin melebar.

Di sisi lain, sebagian pembiayaan iklim yang berasal dari janji negara maju, dapat menjadi alat conditionality bagi negara berkembang.

Baca: AS hapus 35 juta dolar utang Indonesia untuk pembiayaan iklim

Saat menyampaikan pandangannya dalam isu scaling up adaptation and climate finance for a sustainable and resilient world, Putu mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik kesepakatan Loss and Damage Fund pada COP28,

”Sekaligus mengingatkan agar pembiayaan apapun tidak membebani negara berkembang dengan utang baru,” tandas Putu 

Pada kesempatan tersebut, BKSAP menyampaikan upaya adaptasi di Indonesia diperluas melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem.

Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi risiko komunitas seperti kota tahan iklim dan pengembangan sistem informasi indeks kerawanan iklim.

Baca: Indonesia berpeluang dapatkan dana loss and damage

“Untuk mendukung hal tersebut, pembiayaan iklim yang signifikan dari negara maju perlu dilakukan,” saran Putu.

Meski kesenjangan pembiayaan melebar, Putu menyampaikan komitmen Indonesia untuk menggali beragam opsi inovasi pembiayaan seperti perdagangan karbon, obligasi hijau dan sukuk hijau.

“RUU tentang Perubahan Iklim juga tengah menjadi pembahasan sebagai upaya integrasi kebijakan manajemen iklim dan dasar hukum untuk potensi pembiayaan iklim di masa depan,” urainya.

Putu juga menegaskan pembiayaan iklim yang berkeadilan adalah sangat penting. Negara berkembang dan tertinggal paling menderita. Selain itu mereka juga terdampak pandemi dan krisis utang.