7cloud.asia – Kementerian Perhubungan berharap layanan Teman Bus tetap berjalan optimal setelah pengelolaannya diambil-alih pemerintah daerah atau Pemda masing-masing.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengelolaan Teman Bus di beberapa kota telah dialihkan ke pemerintah provinsi setempat, sejak Januari 2025.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengalihan layanan Teman Bus kepada Pemda merupakan bagian dari perencanaan awal program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS).
Pada program ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat stimulus dan dirancang untuk dilanjutkan secara mandiri oleh Pemda setelah lima tahun berjalan.
Dudi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemda yang telah mengambil langkah maju dalam memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan secara optimal.
”Ini menunjukkan komitmen dalam menyediakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat diikuti oleh daerah lain yang masih dalam tahap transisi,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (30/1/2025).
Baca: Pengelolaan Teman Bus di Yogyakarta dan Bali
Adapun nota kesepakatan antara Kemenhub dan Pemda terkait Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun, yakni sejak 2019 dan berakhir pada 2024.
Dengan berakhirnya kesepakatan ini, pengelolaan angkutan umum perkotaan di beberapa daerah resmi beralih ke pemerintah daerah setempat.
Sejumlah daerah telah berhasil mengambil alih layanan ini secara penuh, seperti Medan, Banjarmasin, dan Bandung, yang kini menyelenggarakan layanan angkutan perkotaan secara mandiri.
Selain itu, beberapa daerah lain, seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, juga telah memulai proses pengambilalihan secara bertahap.
Menurut Dudy, keberhasilan daerah dalam melanjutkan program ini tak lepas dari kesiapan anggaran serta komitmen daerah untuk menjadikan transportasi umum sebagai prioritas.
Ia melihat daerah-daerah yang sudah mengambil alih program ini memiliki dukungan fiskal yang kuat dan perencanaan yang matang.
Baca: Bus sekolah gratis untuk pelajar di seluruh wilayah Jakarta
Pemprov Jawa Barat dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 36,75 triliun dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar Rp. 15 triliun.
Begitu juga dengan Pemprov Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Medan yang telah menyiapkan anggaran untuk operasional transportasi umum secara berkelanjutan.
“Hal ini menunjukkan langkah pemerintah daerah yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing, adalah bentuk komitmen mereka dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan dan pro kepada rakyat,” katanya.
Menhub Dudy juga menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
Dudy menekankan, keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa semakin nyaman menggunakan transportasi publik.
”Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan meningkatkan kualitas layanan,” tuturnya.
