ruangkota

Tag: pemerintah

  • Kekeringan Akibat El Nino Mendekati Puncak, Pemerintah Siapkan Dana Rp 8 Triliun

    Kekeringan Akibat El Nino Mendekati Puncak, Pemerintah Siapkan Dana Rp 8 Triliun

    7cloud.asia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino yang diprediksi mengalami puncak pada September.

    El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

    Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kemarau kering di sejumlah wilayah di Indonesia. Diperkirakan El Nino ini akan memuncak pada Agustus dan September 2023 ini.

    “Yang kami catat kemarau (akibat fenomena El Nino, red) dari Agustus sampai Oktober. Rata-rata puncak pada September,” ujar Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (31/7/2023).

    Baca: El Nino dekati puncak warga diminta hemat air

    Untuk menghadapi fenomena El Nino tersebut, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas sejak dua pekan lalu agar pemerintah daerah mampu menghadapi puncak musim kemarau.

    Mengantisipasi puncak El Nino, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan cadangan air pada tandon air hingga waduk dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemerintah pusat dalam mempersiapkan cadangan air, baik air minum maupun pertanian.

    “(El Nino, red) jangan sampai gagal panen dan memengaruhi ketahanan pangan kita,” tegasnya.

    Mendagri juga mengimbau, mengantisipasi dampak El Nino, pemerintah daerah juga dapat melakukan modifikasi cuaca sendiri yang bekerja sama dengan TNI.

    Baca: Dampak El Nino bagi kesehatan

    Menurut Tito, apabila suatu daerah sudah rawan kekeringan, pemda setempat bersama TNI dapat melakukan penyiraman garam.

    Tidak hanya itu, Mendagri menyebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menyiapkan perusahaan swasta sudah dilatih oleh TNI untuk melakukan modifikasi cuaca.

    Perusahaan swasta itu sudah masuk Katalog Elektronik (E-Katalog) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    Perusahaan swasta tersebut tidak perlu lagi melalui mekanisme lelang dan dapat langsung menggunakan anggaran yang ada di APBD, seperti belanja tak terduga.

    Baca: PBB ingatkan periode 2023-2027 bakal jadi periode dengan suhu tinggi  

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp8 triliun lebih untuk mengantisipasi kekurangan pangan dampak kekeringan akibat pengaruh El Nino yang diprediksi terjadi pada puncaknya Agustus-September 2023.

    “Oleh karena itu, pemerintah mulai Oktober sampai Desember akan mengucurkan Rp8 triliun bantuan kepada masyarakat untuk mengendalikan harga-harga,” ujarnya usai menghadiri Konferensi Asean Arsitek di Makassar, Sulawesi Selatan pekan lalu.

    Dana tersebut guna mengantisipasi dampak kekeringan yang ditimbulkan El Nino yang bisa memicu kurangnya pangan. 

    “Untuk harga-harga barang pokok, kita khawatir karena sungai sungai kita mengering. Saya sudah janji beli beras 1 juta ton, tapi tidak boleh. Memang kita harus bersiap betul, tapi dalam negeri kita, Alhamdulillah harga-harga masih stabil selain ayam dan telur,” katanya.

    Baca: Emisi gas ruang kaca cetak rekor tertinggi tahun 2022 lalu

    Kendati demikian, Zulkifli menambahkan, ada beberapa komoditas pangan yang saat ini tidak bisa diimpor. 

    “Yang bisa kita tidak beli, seperti beras, jagung, garam itu kita tidak impor, kecuali industri. Tapi untuk konsumsi itu kita tidak beli. Soal harga ayam naik, itu soal waktu saja, kalau pakannya naik, jagungnya kita subsidi,” ucapnya. 

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat juga meminta agar langkah untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino dioptimalkan, yakni dengan mengupayakan langkah antisipatif dan adaptif.

    Lestari, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu menyebut perlunya kebijakan  untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi.

    “Kita harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menjawab berbagai ancaman terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia,” kata dia.

    Baca: Cuaca panas di Indonesia apakah termasuk gelombang panas?

    Sumber: Antaranews

     

  • Indonesia Masuk Negara Menengah, Haruskah Pemerintah Naikkan Standar Kemiskinan Ekstrim

    Indonesia Masuk Negara Menengah, Haruskah Pemerintah Naikkan Standar Kemiskinan Ekstrim

    7cloud.asia – Sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia memiliki konsekuensi untuk meningkatkan garis kemiskinan ekstrim menjadi standar paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) sebesar 3,2 dolar AS untuk per orang per hari.

    Saat ini acuan lama standar PPP kemiskinan ekstrim di Indonesia masih sebesar 1,9 dolar AS per orang per hari. Standar lama ini sudah bertahan selama lebih 25 tahun.

    Karena itu pemerintah dituntut untuk menindaklanjuti acuan standar baru agar pengukuran kemiskinan Indonesia dapat lebih relevan menggambarkan kondisi riil masyarakat.

    Baca: Penurunan kemiskinan ekstrim jaid poin penilaian kepala daerah

    Peneliti PRAKARSA, Rizky Deco Praha menuturkan, pemerintah secara rasional akan sangat hati-hati mengkaji hal tersebut mengingat implikasi yang ditimbulkan sangat berdampak selain pada capaian pemerintahan Jokowi. 

    Perubahan standar kemiskinan ekstrim juga akan berdampak pada alokasi anggaran bantuan sosial dan citra politik.

    Melalui rilis BPS, capaian pemerintah selama ini identik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi hanya satu digit, sebesar 9,57% atau 26,4 juta orang pada September 2022.

    Baca: Kemiskinan menjadi alasan perdagangan organ tubuh

    Di sisi lain, Bank Dunia menyebut jika standar versi baru diterapkan maka akan meningkatkan jumlah orang miskin tersebut menjadi 44 juta orang.

    “Hal ini tentu secara langsung juga meningkatkan anggaran bantuan pemerintah dengan sangat signifikan. Selain itu, jika dilakukan pemerintah saat ini, penyesuaian ini berpotensi besar akan menjadi perseden buruk pemerintahan sekarang di tahun yang sarat politik,” kata Deco Mei 2023 silam.

    Lebih jauh Deco menjelaskan, pemerintah perlu menitikberatkan bahwa meski dengan penetapan standar baru yang lebih tinggi ini, Indonesia sebenarnya telah melakukan banyak kemajuan dalam penanganan masalah kemiskinan.

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke 7,5 persen pada 2024

    Dengan kalibrasi data menggunakan standar 3,2 dolar AS (paritas daya beli 2011), Bank Dunia menyebut kemiskinan telah menurun sekian persen dari 61 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 16 persen pada tahun 2022.

    “Peningkatan konsumsi dalam negeri telah mendorong pengentasan kemiskinan dalam dekade terakhir, berkontribusi terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja yang ketat dan peningkatan upah riil,” jelas Deco.

    Menurut Deco, saat ini memang diperlukan penyesuaian garis kemiskinan meski tidak setinggi standar rekomendasi Bank Dunia.

    Baca: Kemiskinan ekstrim menurun drastis, tapi rentan kembali menjadi miskin

    Pemerintah, ujarnya, dapat mempertimbangkan aspek perbedaan tingkat biaya hidup dan kondisi perekonomian dalam negeri, sehingga acuan tingkat kemiskinan mungkin bisa diupayakan pada kisaran 2,5 dolar AS atau sekitar 37 ribu rupiah per orang per hari.

    Alasannya, kata Deco, selain pertimbangan ekonomi cukup rasional dan telah relatif progresif.

    “Setidaknya ini dapat mengurangi pembengkakan alokasi anggaran bantuan sosial dan sedikit meredam gejolak sosial-politik yang mungkin akan terjadi,” imbuhnya.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim

    Menurut Deco, penghitungan kemiskinan menggunakan standar garis kemiskinan berdasarkan aspek pengeluaran individu saja kini dianggap tidaklah cukup.

    Dalam kerangka kebijakan berbasis bukti, penanggulangan kemiskinan yang hanya berdasarkan hitungan moneter semata justru mengkerdilkan definisi dan skala kemiskinan itu sendiri.

    Hal yang dikhawatirkan, ini akan berimplikasi pada fokus kebijakan dan program pemerintah yang cenderung bersifat jangka pendek dan kurang tepat sasaran.

    “Selebihnya, saat ini telah sering timbul sejumlah masalah klasik diantaranya seperti ketergantungan masyarakat miskin atas bantuan pemerintah dan adanya moral hazard dalam pendataan dan pemanfaatan oleh keluarga penerima manfaat,” jelas Deco.

    Baca: Utang Indonesia capai Rp 7,848 Triliun

    Deco menambahkan, sebagai masalah multidimensi, kemiskinan idealnya perlu dihitung dan diatasi dengan cara yang simultan dan berkelanjutan.

    Sejak dicetuskan pada 2010 oleh OPHI dan UNDP, konsep kemiskinan multidimensi global yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup telah berkembang dan mencakup setidaknya 100 negara di dunia.

    Konsep kemiskinan multidimensional ini diterapkan baik di negara maju ataupun negara berkembang, dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

    “Sedangkan aspek moneter pengeluaran keluarga terkadang menjadi salah satu dari belasan indikator yang diestimasi, dalam kemiskinan multidimensi nasional beberapa negara,” katanya.

    Baca: Mafia tanah sangat kompleks sehingga layak disebut kejahatan luar biasa

     

  • Meski Disorot Food Estate tetap Dilanjutkan, Ada Alokasi Dana di APBN 2024

    Meski Disorot Food Estate tetap Dilanjutkan, Ada Alokasi Dana di APBN 2024

    7cloud.asia – Meski mendapat sorotan, proyek lumbung pangan atau food estate akan dilanjutkan. Pemerintah bahkan telah memasukkan pengembangan proyek food estate ini ke RAPBN 2024.

    Pemerintah menyiapkan dana lebih dari Rp 108 triliun di APBN 2024 untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Dana juga termasuk untuk pengembangan food estate.

    Kepastian dilanjutkannya food estate ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan nota keuangan (Rencana APBN 2024) di hadapan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, jajaran menteri, dan para pejabat negara lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

    “Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun di APBN 2024,” kata Jokowi dalam pidatonya.

    Baca: Hasto Kristiyanto food estate sebagai kejahatan lingkungan

    Jokowi mengatakan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk sejumlah program, seperti, peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.

    Dilansir kompas.com, dana untuk ketahanan pangan tersebut juga untuk peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.

    Dengan aloksi dana tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan proyek food estate atau lumbung pangan.

    “Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional,” ujar Jokowi.

    Baca: Panen jagung di food estate Keerom

    Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

    Diharapkan, alokasi dana ini mampu mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan pembangunan.

    Nantinya, dana senilai lebih dari Rp 400 triliun itu akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

    Dana untuk infrastruktur tersebut juga akan dialokasikan untuk peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

    Baca: Inovasi Biotron bantu atasi kelangkaan pupuk kimia

    “Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara),” kata Jokowi.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial senilai nyaris Rp 500 triliun.

    Jokowi berharap, dana tersebut mampu memutus rantai kemiskinan.

    “Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun,” katanya.

    Baca: Kontroversi sawit, antara ketahanan pangan dan ancaman pada lingkungan

    Presiden mengatakan, pemerintah bakal melakukan reformasi program perlindungan sosial.

    Implementasi konkretnya, misalnya, melalui penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

    Lalu, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, juga perbaikan basis data penerima bantuan sosial antara lain lewat penguatan data registrasi sosial ekonomi.

    “Serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024,” ujar kepala negara.

    Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

  • Diajak Jokowi Lihat Progres Pembangunan IKN, Begini Komentar Artis

    Diajak Jokowi Lihat Progres Pembangunan IKN, Begini Komentar Artis

    7cloud.asia – Sejumlah pegiat seni ikut serta dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (22/09/2023). Mereka merasa takjub dengan progres pembangunannya.  

    Salah satunya rapper ternama, Saykoji. Pria bertubuh gempal ini kagum dengan IKN yang berada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Hal ini diungkapkan setelah diajak Jokowi berkeliling melihat langsung progres pembangunan hingga menunjukkan letak istana presiden.

    “Saya kagum karena kalau kita enggak jalan ke sini kita enggak bisa langsung lihat sampai skala apa sudah dibangun,” ujar Saykoji.

    Selain itu, Saykoji juga mengungkapkan optimismenya melihat IKN untuk masa depan Indonesia. “Rasanya ada optimisme yang besar untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia, untuk kepemimpinan Indonesia,” ungkapnya.

    Saykoji juga berharap bahwa IKN bisa menjadi pusat pemerintahan yang bisa membangun bangsa.

    “Semua orang (bisa) melihat bahwa Indonesia juga bisa dibangun secara merata,” katanya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Asri Welas. Artis serba bisa ini merasa bangga karena Indonesia akhirnya bisa mulai melaksanakan pemerataan pembangunan.

    “Aku bangga banget jadi orang Indonesia di mana (ada) pemerataan, saya rasa ini waktu yang tepat untuk ada di sini,” kata Asri.

    Sementara itu, penggiat seni lainnya, Aurelie Moeremans mengaku antusias ingin segera melihat hasil akhir dari pembangunan IKN.

    “Dengar dari Pak Jokowi katanya bulan Agustus bakal jadi dan aku sudah semangat banget, sih, benar-benar gak sabar banget pengin lihat hasilnya,” ungkapnya.

    Setelah meninjau lokasi kantor presiden, Presiden Jokowi kemudian mengajak para penggiat seni untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur lainnya yaitu Sumbu Kebangsaan Barat, area Istana Presiden, dan menuju bukit untuk menunjukkan pemandangan IKN dari atas. 

    Pada malam harinya, digelar acara “Malam Apresiasi Nusantara” di kawasan IKN. Kali ini Jokowi duduk di tengah-tengah para penggiat seni dan berbincang dengan dengan mereka.

    Suasana akrab dan hangat pun makin terlihat saat salah satu juri Master Chef Indonesia, Chef Arnold Poernomo mulai mengambil alih dapur dan memasak nasi goreng untuk Jokowi dan para tamu lainnya.

    “Kalau sudah lihat wok kayak gini panggilan kelihatannya ya, malam-malam, ramai-ramai, kapan lagi sih masakin Pak Jokowi nasi goreng,” kata Chef Arnold sambil memasak.

    Ralvi Nasution, seorang penyiar radio, mengungkapkan bahwa momen makan malam di IKN tersebut merupakan momen yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan akan selalu diingat.

    “Kalau biasa kayak gini makan sama teman-teman ya, ini makan sama Presiden, jadi rasanya sangat indescribable—tidak bisa dituturkan dengan kata-kata lah, ini suasana yang sangat hangat, dan saya akan mengingat momen ini sampai kapan pun,” ungkap Ralvi.

    Sementara Insan Nur Akbar, seorang komika mengapresiasi Jokowi yang mengajak pekerja seni terlibat dalam acara ini.

    “Ini menjadi suatu kehormatan lah, hari ini senang bisa makan bareng Presiden,” ujar Akbar.

    Suasana semakin meriah saat para penggiat seni hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bergantian bernyanyi memeriahkan momen akrab itu.

    Sejumlah pejabat negara tampak hadir yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Selain itu tampak pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. 

    Reporter: Nurakhmayani

  • Marak Perburuan Satwa Liar, WWF Tunggu Langkah Konkret Pemerintah

    Marak Perburuan Satwa Liar, WWF Tunggu Langkah Konkret Pemerintah

    7cloud.asia – Perburuan satwa liar yang dilindungi masih terus terjadi. Padahal ini merupakan kejahatan serius dan butuh komitmen konkret dari pemerintah untuk menghentikannya.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Yayasan konservasi WWF Indonesia, Aditya Bayunanda pada Kamis (09/11/2023) di Jakarta.

    Melansir Antaranews, Aditya menjelaskan peruburuan satwa liar yang dilindungi membawa dampak besar, tidak hanya dapat menyebabkan kepunahan, tetapi juga dapat mengganggu rantai ekosistem di hutan.

    Perburuan satwa liar juga dapat berdampak pada warga sekitar kawasan hutan. Dia mencontohkan kebun warga rusak akibat hama babi.

    baca: pro kontra konservasi ex situ dalam pelestarian satwa

    Hal ini akibat populasi babi yang meningkat karena harimau sebagai pemangsanya semakin langka di hutan.

    Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan sepanjang tahun 2023 telah terjadi 1.098 kasus perburuan liar satwa dilindungi di Indonesia.

    Memang Aditya tidak menyebutkan secara spesifik jenis satwa yang sering menjadi korban perburuan.

    Namun, berdasarkan data KLHK menunjukkan alasan keprihatinan pihak yayasan konservasi internasional tertua di Indonesia itu.

    baca: mitigasi dampak perubahan iklim dan el-nino pada satwa liar

    Apalagi ancaman hukuman bagi pelaku perburuan masih rendah. Perburuan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya.

    Dalam UU tersebut diberlakukan sanksi berupa kurungan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

    “Itu pun bisa remisi, bisa-bisa sisa hukumannya 1-2 tahun penjara. Maka terlalu lunak belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku perburuan tak sebanding dengan kerusakan yang mereka buat,” jelasnya.

    Karena itu, ia berharap lembaga pemerintah untuk melakukan revisi UU tersebut dan menambah bentuk hukumannya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

    baca: kemarau panjang akibat el-nino ancam ruang hidup satwa liar

    Memang, lembaga nya sangat mengapresiasi komitmen pemerintah yang di antaranya melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK yang terus menggencarkan operasi penangkapan pelaku perburuan, penyelundupan dan penyelamatan satwa dilindungi yang menjadi korban.

    Seperti yang dilakukan pada Sabtu lalu, tim Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi yang berhasil menangkap seorang pelaku kasus dugaan perburuan dan penyelundupan satwa dilindungi berinisial LMS (40), di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

    Pada saat penangkapan tim tersebut juga berhasil mengamankan 31 ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) dan satu ekor Nuri Bayan (Eclectus roratus) yang dilindungi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Alumni UI Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi

    Alumni UI Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi

    7cloud.asia – Ratusan alumni Universitas Indonesia menandatangani petisi dukungan sebagai solidaritas kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Melki Sedek Huang yang mengalami intimidasi beberapa waktu lalu.

    Dalam petisi yang diinisiasi oleh Tomy Suryatama, alumni Fakultas Teknik angkatan 1989 ini menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi seperti yang diatur dalam UUD 1945.

    “Ancaman kepada pihak-pihak yang kritis atas kebijakan yang menabrak etika berbangsa dan rasa keadilan adalah upaya pembungkaman yang berlawanan dengan prinsip negara demokrasi,” jelas Tomy.

    Menurut mereka, sikap kritis Melki Sedek Huang kepada penyelenggara negara seharusnya dilihat sebagai kepedulian dan partisipasi warga negara.

    baca: menkopolhukam bentuk tim untuk dalami intimidasi yang dialami melki sedek huang

    Karena itu, pemerintah harus menghentikan segala macam bentuk intimidasi kepada rakyat yang kritis menyuarakan pendapatnya.

    “Kami, alumni UI yang bertandatangan di bawah, menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi dan memberikan perlindungan kepada warga negara yang menyampaikan pandangan dan sikap kritisnya,” kata Tomy.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Ketua BEM UI, Melki sadek Huang mendapatkan intimidasi dari orang yang mengaku sebgai anggota TNI/Polri.

    Namun, orang tersebut tidak pernah menyebutkan kesatuannya. Biasanya, kata Melki, dirinya mendapat telepon sehari sebelum aksi demonstrasi, diskusi atau mimbar bebas.

    baca: intimidasi terhadap oposisi mulai dari ketua bem ui hingga kantor dpc pdip

    Melalui telepon tersebut, orang yang mengaku dari TNI/Polri mengancam akan membubarkan aksi unjuk rasa atau mimbar bebas yang dilakukan BEM UI.

    Intimidasi ini diduga terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM UI atas  putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

    Tidak hanya Melky, keluarga dan gurunya di Pontianak, Kalimantan Barat juga ikut diintimidasi.

    “Paling parah Ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama Polisi. Ditanya-tanyainlah kebiasaan Melki di rumah dulu ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah,” katanya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

    Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

    7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi saat ini membawa banyak dampak bagi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan upaya penegakan hukum bagi masyarakat.

    Menurut Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laely Nurhidayah perubahan iklim dapat memicu berbagai kerentanan pada masyarakat.

    Dia mencontohkan kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, kerja paksa, dan lain-lain juga dipicu perubahan iklim.

    “Melihat dari kerangka hukum dan kebijakan dalam perlindungan dari dampak perubahan iklim, saat ini belum ada hukum yang secara spesifik mengatur dampak dari perubahan iklim di Indonesia,” jelas Laely seperti yang dikutip Antaranews pada Kamis (23/11/2023).

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi di planet bumi

    Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh BRIN tentang warga Desa Sri Wulan yang kehilangan lahan pertanian justru mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di industri di Semarang, Jawa Tengah.

    Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia adalah salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    Menurut Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Anna Amalia menyebutkan sebanyak 199 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir terancam dampak perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memicu krisis air

    Sebanyak 40 kabupaten/kota mempunyai indeks kerentanan pesisir yang sangat tinggi akibat perubahan iklim.

    Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kehilangan tempat tinggal.

    Berdasarkan data dari Bappenas, Anna mengungkap sebanyak 11,65 juta orang yang masuk dalam kategori miskin di Indonesia menghadapi ancaman yang lebih tinggi dari dampak perubahan iklim.

    “Tak hanya kerugian fisik, perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia,” jelas Anna.

    Baca: Negara maju harus ambil peran lebih besar untuk menahan laju perubahan iklim

    Karena itu, perlu upaya pemahaman pemahaman tentang interaksi kompleks antara manusia dan alam melalui pendekatan multi disiplin berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender.

    Selain itu, perlu aksi terpadu dan kolaboratif dengan berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun regional dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.

    Menurutnya, kesetaraan gender dalam pembangunan berketahanan iklim perlu dijabarkan secara konkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “Ini untuk memastikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan,” paparnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Terbiasa Mendengarkan Kritik

    Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Terbiasa Mendengarkan Kritik

    7cloud.asia – Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah harus terbiasa mendengarkan kritik, termasuk yang disampaikan oleh pers. Karena itu kebebasan pers harus didukung.

    Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo secara virtual dalam acara ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024) malam.

    “Jadi menurut saya ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik, ketika kita sudah biasa mengkritik dan kita mengerti konteksnya dalam rangka sebuah kontestasi seperti katakan pilpres, pileg, atau pilkada, maka sesuatu itu akan menjadi biasa bila kita membuka ruang hati dan pikiran yang terbuka. Karna apa? Karna itu pasti menjadi perdebatan,” jelas Ganjar seperti yang dilansir Okezone.

    Baca: Ganjar Sebut pernyataan otak lambat itu sangat sadis

    Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah jika pemerintah semakin terbuka terhadap pers itu akan semakin baik serta akan mengedukasi masyarakat.

    Dia mencontohkan Ali Sadikin saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang selalu mendengarkan kritikan dan masukan dari masyarakat. Contoh Ali Sadikin ini ia lakukan saat Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah.

    “Saya memang bagian yang mendorong, menjaga agar pers nya bisa lebih baik. Maka ketika saya waktu itu mendapat amanah menjadi gubernur ya saya terinspirasi dari apa yang terjadi di jakarta dengan gubernur terdahulu yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu dikritik dan kemudian waktu itu dibuat LBH, cikal bakalnya. Dan waktu itu pemda DKI juga mendapatkan serangan pertama dari anak yang dilahirkan. Maka inspirasi ini era Ali Sadikin waktu itu saya coba adopsi,” terangnya.

    Acara ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers ini dihadiri oleh capres nomor urut 01 Anies Baswedan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani.

    Baca: Hasil exit poll pemilu 2024 di TPS luar negeri ganjar-mahfud unggul di sejumlah wilayah

    Sedangkan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

    “Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi,” jelas Ninik.

    Menurutnya kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

    Baca: Siti Atikoh pesan agar Ganjar tidak berkhianat jika terpilih jadi presiden RI

    Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun mal informasi.

    “Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

    “Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai,” jelasnya.

    Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang hadir dalam acara ini mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan menaikkan pajak

    Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

    “Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik,” urainya.

    Sedangkan perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

    “Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • BPS: Bansos dan Pemilu Dorong Lonjakan Konsumsi Pemerintah

    7cloud.asia – Konsumsi pemerintah tumbuh pesat pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006.

    Melonjaknya konsumsi pemerintah ini tak lepas dari pembagian Bansos secara besar-besaran dan pelaksanaan Pemilu 2024.

    Kabar baiknya, melonjaknya konsumsi pemerintah ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ekonomi secara nasional

    Plt Kepala Bada Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada periode tiga bulan pertama tahun ini.

    Baca Juga: Inkonsistensi Sikap MK Soal Pembagian Bansos Jelang Pilpres 2024

    Laju pertumbuhan ini jauh lebih pesat dari kuartal IV-2023, yakni 2,81 persen, atau kuartal I-2023, sebesar 3,31 persen.

    Bahkan, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai level tertinggi sejak 2006. Amalia menyebutkan, pada kuartal II-2006, konsumsi pemerintah tumbuh 28,77 persen secara tahunan.

    “Pada kuartal I-2024 konsumsi pemerintah tumbuh 19,9 persen secara tahunan, ini tertinggi sejak 2006, dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat pada kuartal II-2026 sempat 28,77 persen,” tutur dia, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/5/2024) seperti dikutip Kompas.com.

    Pesatnya laju konsumsi pemerintah salah satunya dipicu oleh gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

    Baca Juga: Merasa Dirugikan Akibat Bansos Jelang Pilpres, Masyarakat Penegak Konstitusi Layangkan Class Action

    Momen pemilu mendongkrak belanja barang untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.

    Selain itu, konsumsi pemerintah juga terdongkrak oleh anggaran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan secara besar-besaran pada awal tahun.

    Sentimen terakhir yang mendorong lonjakan konsumsi pemerintah ialah realisasi belanja pegawai yang terdongkrak.

    “Kenaikan realisasi belanja barang terutama pada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu 2024, serta kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja sosial,” ujar Amalia.

    Baca Juga: Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas

    Tingginya laju pertumbuhan pun mendongkrak kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    BPS mencatat, konsumsi rumah tangga berkontribusi 1,19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini sebesar 5,11 persen secara tahunan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah

    Hal ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I 2024.

    “Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah juga meningkat cukup signifikan,” tulis Kemenkeu.

    Baca Juga: Tom Lembong Sebut Jor-Joran Bansos Jelang Pemilu Sedot 1,3 Juta Ton Beras, Picu Lonjakan Harga Beras

  • Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    Pengamat Lingkungan Menyayangkan Pemerintah Tak Antisipasi Bencana Ekologis

    7cloud.asia – Bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi seharusnya dapat diantisipasi pemerintah agar tidak berdampak luas bagi masyarakat.

    Pengamat masalah lingkungan, Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif Jurnal Celebes mengatakan pencegahan atau mitigasi bencana selama ini menjadi aspek kurang penting.

    Padahal di level hulu inilah sesungguhnya dampak bencana bisa diminimalkan atau dicegah.

    Sementara eskalasi bencana kian tahun kian meningkat akibat kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sedangkan penanggulangan bencana terkesan selalu menunggu datangnya bencana.

    Menurutnya selama ini pemerintah daerah menurutnya selalu berorientasi pada tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery).

    Baca: Begini cara pemprov DKI Jakarta menangani banjir

    Dana dan sumber daya terlalu banyak dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana.

    Dia mencontohkan bencana banjir dan longsor di Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu. Bencana ini sebenarnya rutin terjadi setiap tahun.

    “Kita berada di era bencana rutin, karena kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah dipetakan olah BPBD sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan longsor,” papar Mustam seperti yang dilansir Antaranews.

    Namun, pemerintah setempat belum menyikapi secara serius dalam menanggulangi banjir dan longsor yang rutin terjadi setiap tahun.

    “Karena itu banjir dan longsor serentak ini mestinya pembelajaran berharga, agar pemerintah daerah di Sulsel menyikapi serius dengan bertolak pada kesadaran bahwa degradasi lingkungan menjadi penyebab utama bencana rutin ini,” jelasnya.

    Baca: Banjir dan longsor di sulawesi Tengah, 8 orang tewas

    Selanjutnya Mustam menerangkan faktor cuaca atau iklim bukanlah sebagai penyebab. Tetapi hanya sebagai pemicu terjadinya bencana akibat kerusakan alam.

    Karena itu, lanjut Mustam, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (pemrov/pemkab) harus mengambil langkah pencegahan dengan melakukan pemulihan lingkungan.

    Salah satunya perlu merevisi tata ruang sebagai upaya memulihkan daya dukung lingkungan yang berimbang.

    Sebagai gambaran, dengan kembali melihat 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada di 43.619,30 hektare ekosistem hutan, terdiri atas 6.526,93 ha hutan primer, dan 37.092,37 ha hutan sekunder (data Jurnal Celebes – JPIK Sulsel).

    “Butuh kerelaan merombak tata ruang dan menata kembali izin-izin industri, perkebunan/pertanian, real estate, terutama izin industri ekstraktif yang berbasis lahan,” jelas Mustam.

    Baca: DPR minta BNPB lebih responsif dalam memitigasi bencana

    Upaya lainnya adalah pemerintah daerah harus menata kembali lahan-lahan pertanian yang mengokupasi tutupan hutan dari lembah sampai ke puncak-puncak gunung dan bukit.

    Selain itu, pemerintah daerah di Sulsel harus kembali semakin memperkuat kesiasiagaan masyarakat, terutama di wilayah atau titik-titik rawan bencana.

    Menurutnya pemerintah daerah tidak sekadar memberi pelatihan atau pembentukan kelompok dan forum yang hanya berorientasi pemenuhan target proyek.

    Tetapi lebih dari itu, pemerintah daerah harus serius membangun ketahanan masyarakat (resilience) menghadapi bencana.

    Baca: Banjir di Bandung Barat hancurkan puluhan rumah dan 9 warga hilang

    Artinya, lanjut Mustam, masyarakat di titik rawan bencana sudah harus didukung oleh rencana kedaruratan (contigency plan) yang memadai dan siap diaktifkan pada saat datanya bencana dan tanggap darurat.

    Rencana kedaruratan tersebut didukung sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.

    Menurutnya sistem peringatan dini ini tidak harus berupa teknologi yang canggih. Sebab BMKG hampir setiap saat memberi peringatan.

    Sesuai asesmen Jurnal Celebes, sebagian masyarakat lokal dan adat di Sulsel memiliki pengetahuan atau kearifan lokal yang menjadi peringatan dini menghadapi bencana. Potensi inilah yang seharusnya diberdayakan di lapangan.

    Reporter: Nurakhmayani