ruangkota

Tag: pemilihan kepala daerah

  • Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, PDI Perjuangan: Mengebiri Hak Rakyat

    Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, PDI Perjuangan: Mengebiri Hak Rakyat

    7cloud.asia – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali muncul dalam pembahasan publik. Diketahui, wacana tersebut kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

    Sejauh ini, baru PDI Perjuangan yang dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, seperti Gerindra, Golkar, PKB dan PAN menyatakan mendukung.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Usulan itu dia sampaikan saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) lalu.

    Bahlil mengakui, banyak pro kontra terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.. Tetapi setelah melakukan pengkajian, maka Golkar mendukung wacana tersebut.

    ”Lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.

    Terpisah, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan, partainya menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Guntur menyebut PDI Perjuangan tetap ingin pilkada dilakukan langsung, di mana rakyat yang memilih kepala daerah pilihannya.

    “Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur dikutip Kompas.com, Senin (29/12/2025).

    Baca: Mahalnya politik uang, simak apa saja peruntukannya

    Guntur menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Menurutnya, kalaupun pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.

    Efisiensi, ujarnya, tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi.

    “Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” jelasnya.

    Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi.

    “Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana. Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” imbuh Guntur.

  • Pilkada Jalan Tengah: Alternatif untuk Pemilihan Kepala Daerah yang Adil

    Pilkada Jalan Tengah: Alternatif untuk Pemilihan Kepala Daerah yang Adil

    7cloud.asia – Di tengah polemik pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menawar sebuah gagasan inovatif dalam sistem pemilihan kepala daerah.

    Dia menyebut sistem ini sebagai “Pilkada Jalan Tengah”. Skema ini diperkenalkan sebagai metode campuran yang bertujuan untuk membenahi kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang kian tidak terkendali di Indonesia.

    Dalam penjelasannya, Didik menyampaikan bahwa skema Pemilihan kepala daerah Jalan Tengah merupakan inovasi dengan melaksanakan Metode Campuran.

    Sistem ini membagi proses pemilihan kepala daerah menjadi dua tahap yang saling melengkapi antara suara rakyat dan peran lembaga perwakilan.

    “Tahap pertama adalah Tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih tiga calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Rabu (31/12/2025).

    Setelah tahap elektoral di tingkat rakyat selesai dan struktur legislatif terbentuk, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap institusional.

    Baca: PDI Perjuangan tolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD

    Didik menjelaskan bahwa setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah.

    Didik menegaskan bahwa metode ini tidak akan mengurangi hak politik masyarakat. Menurutnya, kelebihan pilkada metode campuran tetap dapat menjaga Unsur Kedaulatan Rakyat karena rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg.

    Dengan mekanisme ini, kandidat yang terpilih dipastikan memiliki akar dukungan yang kuat dari masyarakat. Dia menggarisbawahi bahwa kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata.

    Ditambahkan, metode campuran ini bukan kembali lagi ke masa Orde Baru, yakni pilkada tertutup, tetapi merupakan pelaksanaan demokrasi berlapis (two-step legitimacy) untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang.

    Salah satu poin paling krusial yang disoroti oleh Rektor Universitas Paramadina ini adalah efisiensi biaya. Beliau menyatakan bahwa kelebihan lain dari Metode Campuran ini adalah menekan biaya politik yang tinggi dan sangat mahal.

    Didik melontarkan kritik tajam terhadap sistem pilkada langsung saat ini yang dinilai telah menyimpang. Politik uang telah memicu biaya kampanye sangat mahal, bersaing dengan cara kotor. Kondisi ini, menurutnya, berujung pada praktik yang merusak tatanan negara.

    “Di mana yang memiliki uang dapat membeli suara dan setelah terpilih harus mengembalikan dana kampanye tersebut dengan cara korupsi. Praktek demokrasi langsung seperti ini kemudian muncul ketergantungan kandidat pada cukong,” tegasnya.

    Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Sebagai langkah antisipasi, Didik mengusulkan agar ketika pemilihan lewat DPRD, anggota yang mempunyai hak suara dikendalikan dengan berbagai aturan untuk menghindari suap.

    Seperti wajib cctv di rumah masing-masing, dikumpulkan selama beberapa hari di kantor dprd dan hotel dengan pengawasan kpk, dan berbagai cara lainnya.

    Kehadiran lembaga hukum seperti KPK dan kejaksaan dinilai perlu untuk mengontrol pemilik suara yang berjumlah 50-100 orang anggota DPRD, sehingga potensi politik uang dan korupsi pasca-terpilih menurun.

    Mantan ekonom Indef ini mengatakan, metode campuran diproyeksikan memiliki biaya politik yang lebih rendah dan risiko politik uang pada level menengah.

    Meskipun partisipasi rakyat bergeser ke tingkat menengah, metode ini memperkuat peran DPRD dan meningkatkan kualitas seleksi dari sekadar popularitas menjadi perpaduan antara popularitas dan kualitas institusi.

    Risiko oligarki yang biasanya terjadi di masa kampanye akan bergeser ke ranah parlemen yang diawasi dengan lebih ketat.

    Melalui gagasan Pilkada Jalan Tengah ini, Didik berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan biaya politik tinggi dan menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih serta berintegritas.

    Baca: Politik dinasti menguat di era Jokowi