7cloud.asia – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali muncul dalam pembahasan publik. Diketahui, wacana tersebut kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Sejauh ini, baru PDI Perjuangan yang dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, seperti Gerindra, Golkar, PKB dan PAN menyatakan mendukung.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Usulan itu dia sampaikan saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) lalu.
Bahlil mengakui, banyak pro kontra terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.. Tetapi setelah melakukan pengkajian, maka Golkar mendukung wacana tersebut.
”Lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja
Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.
Terpisah, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan, partainya menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Guntur menyebut PDI Perjuangan tetap ingin pilkada dilakukan langsung, di mana rakyat yang memilih kepala daerah pilihannya.
“Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur dikutip Kompas.com, Senin (29/12/2025).
Baca: Mahalnya politik uang, simak apa saja peruntukannya
Guntur menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Menurutnya, kalaupun pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.
Efisiensi, ujarnya, tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi.
“Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” jelasnya.
Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi.
“Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana. Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” imbuh Guntur.
Leave a Reply