ruangkota

Tag: penduduk miskin

  • BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Turun jadi 9,03 Persen pada Maret 2024

    BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Turun jadi 9,03 Persen pada Maret 2024

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin bila dibandingkan dengan Maret 2023, yakni menjadi 9,03 persen dari sebelumnya 9,36 persen.

    Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau turun 680.000 orang dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.

    “Persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

    Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

    Seseorang disebut penduduk miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita per bulan.

    Baca: Target penurunan angka kemiskinan rezim Jokowi tak tercapai

    Berdasarkan wilayah, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di perkotaan maupun pedesaan, dengan penurunan di pedesaan lebih besar daripada perkotaan.

    Tingkat kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,43 persen poin, sementara di perkotaan turun sebesar 0,20 persen poin.

    Namun, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan pedesaan, di mana tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan 7,09 persen.

    Adapun bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, tingkat kemiskinan di pedesaan sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Sementara di perkotaan masih lebih tinggi dari sebelum pandemi.

    Tingkat kemiskinan pedesaan pada Maret 2024 lebih rendah 0,81 persen poin jika dibandingkan September 2019. Sementara di perkotaan lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan September 2019.

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun jadi 7,5 persen pada 2024

    Untuk diketahui, penentuan status miskin penduduk ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,90 persen dibandingkan Maret 2023.

    Garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi daripada pedesaan sebesar Rp556.874.

    Jika dilihat perubahannya, kenaikan garis kemiskinan perkotaan dari Maret 2023 ke Maret 2024 yaitu sebesar 5,72 persen atau lebih rendah dari kenaikan garis kemiskinan pedesaan yang sebesar 6,06 persen.

    Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

    Pada Maret 2024, peranan komoditas makanan mencapai 74,44 persen, sementara bukan makanan 25,56 persen terhadap garis kemiskinan.

    Sumber:BPS/Antaranews.com

  • Tinjau Langsung Program Pengentasan Kemiskinan, Komisi VIII DPR Tegaskan Pemerintah Harus Bisa Membuat Warga Mandiri

    Tinjau Langsung Program Pengentasan Kemiskinan, Komisi VIII DPR Tegaskan Pemerintah Harus Bisa Membuat Warga Mandiri

    7cloud.asia – Pemerintah lewat Menko PMK Muhadjir Effendy belum lama ini mengatakan angka kemiskinan turun ke angka 9,03 persen pada Maret 2024.

    Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau turun 680.000 orang dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.

    Untuk mengkonfirmasi informasi itu, Komisi VIII mengunjungi sejumlah daerah untuk meninjau secara langsung dan mengawasi program pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII untuk memantau program pemerintah mengentaskan kemiskinan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menemukan, realitas di lapangan masih banyak penduduk miskin.

    “Ini tercermin dari program pemerintah juga mengalokasikan 10 juta keluarga kategori miskin yang harus disantuni. Belum lagi 8 juta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ungkapnya ditemui di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).

    Baca Juga: BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Turun jadi 9,03 Persen pada Maret 2024

    Menurut perhitungan Marwan, dari jumlah penduduk miskin yang berhak mendapat bantuan tersebut maka angka kemiskinan diperkirakan masih berada kisaran angka 14 persen.

    Ini artinya belum ada perubahan yang berarti terkait angka kemiskinan di Indonesia, yang pada awal kepemimpinan Jokowi berada di angka 11,25 persen.

    Mengenai klaim pemerintah tersebut, ia mengakui bahwa masyarakat patut berbesar hati, apalagi kondisi sosial ekonomi warga negara ini memang perlu dukungan.

    Politisi Fraksi PKB ini juga menyadari bahwa anggaran menyantuni penduduk miskin memang berpotensi menggerus anggaran negara.

    Baca Juga: Target Penurunan Kemiskinan Pemerintahan Jokowi Tak Terpenuhi

    Namun, dia menegaskan, hal itu tak menjadi soal sebab sudah menjadi kewajiban negara yang diatur dalam undang undang dasar.

    Untuk itu ia menyarankan harus ada upaya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendorong masyarakat miskin untuk mandiri keuangannya.

    “Asal diberikan dukungan permodalan yang baik, saya yakin bisa,” sebut Marwan.

    Adapun tantangan penyaluran bantuan sosial masih tetap ada. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendata dengan baik.

    Untuk itu Marwan mendesak agar DTKS segera diperbaiki agar bantuan yang disalurkan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

    Sumber:Parlementaria

  • Indonesia Masuk Negara Berpendapatan Menengah, Tapi Bank Dunia Menyebut 60 Persen Penduduknya Miskin

    Indonesia Masuk Negara Berpendapatan Menengah, Tapi Bank Dunia Menyebut 60 Persen Penduduknya Miskin

    7cloud.asia – Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin pada 2024.

    Bank Dunia, mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.

    Indonesia resmi memasuki kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023 dan menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

    Untuk diketahui, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 dolar AS atau sekitar Rp115 ribu per kapita per hari.

    Standar hidup dengan pengeluaran kurang dari 6,85 dolar AS per kapita per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP) ini ditetapkan Bank Dunia pada 2017.

    Baca: Di bawah Jokowi ketimpangan semakin melebar

    Adapun kurs yang digunakan Bank Dunia adalah kurs PPP (Purchasing Power Parity) tahun 2017, atau sekitar Rp 41,052 dengan asumsi kurs saat itu Rp 5.993,03 per dolar AS.

    Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285,1 juta, artinya sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia masih berkategori miskin berdasarkan standar ini. Angka ini hanya mengalami penurunan sedikit, dari 61,8 persen pada 2023.

    Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh mayoritas warga, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah.

    Kesenjangan masih tinggi
    Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih rendah, yakni 3,65 dolar AS per hari (ambang batas negara berpendapatan menengah bawah), tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan penurunan signifikan

    Dengan garis kemiskinan itu, angka kemiskinan Indonesia turun dari semula 17,5 persen pada 2023 menjadi 15,6 persen pada 2024.

     

    Baca: BPS sebut 9,03 persen penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin  pada Maret 2024 

    Sementara itu, hanya 1,3 persen penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yakni 2,15 dollar AS per hari.

    Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan upah riil sebesar 3,3 persen pada 2024, terutama di sektor pertanian, serta inflasi yang turun menjadi 2,3 persen, turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan moderat.

    Namun, meskipun angka kemiskinan menurun, mayoritas penduduk Indonesia masih hidup di bawah standar hidup yang layak menurut ukuran negara-negara berpendapatan menengah ke atas.

    Kesenjangan kesejahteraan tetap menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Bank Dunia menilai, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural, termasuk memperdalam sektor keuangan, memperbaiki iklim investasi dan perdagangan, serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya.

  • Dengan Garis Kemiskinan Rp609.160/Bulan, Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang

    Dengan Garis Kemiskinan Rp609.160/Bulan, Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik atau BPS pada Jumat (25/7/2025) merilis data jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan nasional.

    Dalam pernyataan resminya, BPS menyebut bahwa persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen,

    Dengan data ini berarti angka kemiskinan menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

    Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, turun sekitar 210.000an orang terhadap September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.

    Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/7/2024) menjelaskan penduduk miskin adalah warga yang pengeluaran hariannya di bawah garis kemiskinan.

    Garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan atau sebesar Rp 20.305 per hari.

    Baca: Pemerintah akan merevisi garis kemiskinan nasional

    Angka ini naik Rp13.918 jika dibanding dengan garis kemiskinan pada September 2024 yang sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

    Adapun komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp454.299,00 (74,58 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp154.861,00 (25,42 persen).

    BPS menyebut, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen.

    Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.

    Jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang dibanding September 2024, yakni dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.

    Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025).

    Baca: Standar Miskin BPS perlu diubah

    Kemiskinan ekstrem
    Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka ini oleh BPS disebut menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang.

    Ateng mengatakan, BPS masih mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar 2,15 dolar purchasing power parity (PPP 2017) per kapita per hari,

    Sekalipun saat ini Bank Dunia telah menggunakan PPP 2021 sebagai acuan baru kemiskinan ekstrem, dengan angka 3 dolar AS per kapita per hari.

    Berdasarkan standar terbaru PPP 2021, pada tahun 2023, Bank Dunia memperkirakan 5,44 persen penduduk Indonesia berada dalam tingkat kemiskinan ekstrem.

    “Sampai saat ini, kita memang belum secara resmi mengadopsi batas 3 dolar PPP 2021 sebagai garis kemiskinan ekstrem nasional. Namun, BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global terkait pengukuran, terutama kemiskinan ekstrem tersebut,” ujar Ateng di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Baca: Angka Kemiskinan BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

  • Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,36 Juta Orang, Terbanyak Ada di Pulau Jawa

    Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 23,36 Juta Orang, Terbanyak Ada di Pulau Jawa

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 23,36 juta orang pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tersebut turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren penurunan kemiskinan terjadi secara konsisten dalam dua tahun terakhir.

    “Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang atau turun sebesar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan mencapai 8,25 persen,” kata Amalia dalam konferensi persnya di Jakarta, dikutip dari YouTube BPS, Kamis (5/2/2026).

    Amalia menerangkan, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

    Tingkat kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,60 persen, sedangkan di pedesaan menyusut menjadi 10,72 persen.

    Secara geografis, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara jumlah paling sedikit berada di Kalimantan sekitar 880 ribu orang.

    Baca: Dengan garis kemiskinan Rp609.160/bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 23,85 juta orang

    Tercatat 12,32 juta orang miskin berada di Jawa, atau sekitar 52,75 persen dari total nasional. 

    Amalia menjelaskan, garis kemiskinan nasional terus menyesuaikan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada September 2025, rata-rata garis kemiskinan rumah tangga mencapai sekitar Rp3,053 juta per bulan untuk satu keluarga miskin dengan 4-5 anggota.

    Menurut BPS, penurunan kemiskinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta percepatan penyaluran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Sejak Maret 2023 sampai September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan,” ucap Amalia.

    Selanjutnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan, yang menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil.

    BPS juga menyebut, pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,363.

    Baca: Mengapa angka kemiskinan versi BPS berbeda dengan versi Bank Dunia

    Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,381.

    Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,383; turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,395 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,402.

    Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,295; turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,299 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,308.

    Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,28 persen.

    Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,32 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,09 persen.