Tinjau Langsung Program Pengentasan Kemiskinan, Komisi VIII DPR Tegaskan Pemerintah Harus Bisa Membuat Warga Mandiri

7cloud.asia – Pemerintah lewat Menko PMK Muhadjir Effendy belum lama ini mengatakan angka kemiskinan turun ke angka 9,03 persen pada Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau turun 680.000 orang dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.

Untuk mengkonfirmasi informasi itu, Komisi VIII mengunjungi sejumlah daerah untuk meninjau secara langsung dan mengawasi program pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII untuk memantau program pemerintah mengentaskan kemiskinan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menemukan, realitas di lapangan masih banyak penduduk miskin.

“Ini tercermin dari program pemerintah juga mengalokasikan 10 juta keluarga kategori miskin yang harus disantuni. Belum lagi 8 juta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ungkapnya ditemui di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).

Baca Juga: BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Turun jadi 9,03 Persen pada Maret 2024

Menurut perhitungan Marwan, dari jumlah penduduk miskin yang berhak mendapat bantuan tersebut maka angka kemiskinan diperkirakan masih berada kisaran angka 14 persen.

Ini artinya belum ada perubahan yang berarti terkait angka kemiskinan di Indonesia, yang pada awal kepemimpinan Jokowi berada di angka 11,25 persen.

Mengenai klaim pemerintah tersebut, ia mengakui bahwa masyarakat patut berbesar hati, apalagi kondisi sosial ekonomi warga negara ini memang perlu dukungan.

Politisi Fraksi PKB ini juga menyadari bahwa anggaran menyantuni penduduk miskin memang berpotensi menggerus anggaran negara.

Baca Juga: Target Penurunan Kemiskinan Pemerintahan Jokowi Tak Terpenuhi

Namun, dia menegaskan, hal itu tak menjadi soal sebab sudah menjadi kewajiban negara yang diatur dalam undang undang dasar.

Untuk itu ia menyarankan harus ada upaya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendorong masyarakat miskin untuk mandiri keuangannya.

“Asal diberikan dukungan permodalan yang baik, saya yakin bisa,” sebut Marwan.

Adapun tantangan penyaluran bantuan sosial masih tetap ada. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendata dengan baik.

Untuk itu Marwan mendesak agar DTKS segera diperbaiki agar bantuan yang disalurkan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Sumber:Parlementaria