Tag: penggelembungan suara

  • Pemilu 2024: DPD Demokrat Jakarta Adukan Penggelembungan Suara di Jakarta Utara

    Pemilu 2024: DPD Demokrat Jakarta Adukan Penggelembungan Suara di Jakarta Utara

    7cloud.asia – Partai Demokrat DKI Jakarta melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu 2024 untuk partai tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

    Ketua DPD Demokrat DKI Mujiyono mengatakan dugaan  penggelembungan suara Pemilu 2024 itu dilaporkan ke Bawaslu Jakarta dan Bawaslu Pusat.

    Partai Demokrat resmi melaporkan dugaan penggelembungan suara Pemilu 2024 di Dapil 2 Jakarta Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bawaslu DKI Jakarta.

    Baca: Rekapitulasi suara Sumsel disahkan tanpa tanda-tangan saksi paslon 01 dan 03

    Pelaporan penggelembungan suara itu dilayangkan Partai Demokrat ke Bawaslu DKI pada 10 Maret 2024 lalu. Sementara, pelaporan pada Bawaslu RI dilakukan pada 8 Maret 2024.

    “Kemarin, kami secara resmi melapor ke Bawaslu DKI Jakarta di Jalan Letjen MT Haryono No. 5, Pancoran Jakarta terkait dugaan penggelembungan suara di Dapil 2 Jakarta Utara,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    Pihaknya mendesak sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk segera melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terkait dugaan tindak pidana pemilu terkait penggelembungan suara tersebut.

    Baca: Rekapitulasi suara Kalbar disahkan dengan banyak kejanggalan 

    Menurutnya penyelenggara pemilu diduga dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu.

    Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Tindakan itu, ungkapnya, mengakibatkan kekeliruan dalam penginputan data D Hasil kecamatan DPRD Provinsi DKI tanggal 4 Maret 2024 di Kecamatan Cilincing.

    Baca: Saksi PDI Perjuangan Bali tolak tanda tangani hasil pleno rekapitulasi suara

    Hal ini terkait atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK.

    “Akibatnya perolehan suara di tingkat provinsi terjadi penggelembungan atau kenaikan pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah dalam Kecamatan Cilincing Jakarta Utara,” jelasnya.

    Sementara, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Jakarta Yunus Adhi Prabowo menambahkan, laporan atas dugaan penggelembungan suara di Dapil 2 Jakarta Utara itu dilengkapi dengan bukti-bukti.

    Baca: Ini bahayanya jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan

    Salah satunya, lanjut dia, laporan ke Panwaslu Cilincing dengan tiga lembar catatan kejadian khusus dan data-data tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga telah menggelembungkan suara partai tertentu.

    Hari ini, ujarnya,  ada dua laporan yang dibuat oleh Partai Demokrat DKI Jakarta, yaitu berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Mujiyono selaku Ketua DPD DKI

    “Juga formulir laporan nomor 021/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Firmansyah selaku Sekretaris BAPPILU Partai Demokrat DKI Jakarta,” kata Yunus.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    Dibahas di Rekapitulasi Suara Nasional, Penggelembungan Suara PSI Terjadi Saat Rekapitulasi Manual

    7cloud.asia – Dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg DPR 2024 sempat disinggung rapat rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

    Penggelembungan suara PSI yang sekarang diketuai anak Jokowi ini sempat mengemuka dan menjadi sorotan warganet secara ramai.

    Banyak warganet menangkap momen perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU melesat dalam waktu singkat.

    Mereka juga menemukan banyak kesenjangan perolehan suara PSI sebagaimana termuat dalam formulir C.Hasil TPS yang foto aslinya diunggah ke Sirekap, dengan data numerik yang tertera di Sirekap.

    Muncul pula dugaan bahwa penggelembungan suara PSI ini diperoleh dengan cara mengkonversi suara tidak sah di TPS menjadi suara partai, sehingga tidak akan merugikan partai politik lain.

    Baca: Faktor Jokowi tak mampu dongkrak suara PSI 

    Baca juga: Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    KPU berdalih bahwa hal ini disebabkan oleh kesalahan pembacaan data oleh Sirekap.

     

    Dalam rekapitulasi suara nasional di KPU Pusat, Senin (18/3/2024) malam, terungkap sejumlah penggelembungan, bukan kesalahan baca Sirekap. 

    Sebesar apa pun suara PSI yang terbaca Sirekap, menurut KPU, tidak berarti apa-apa jika formulir D.Hasil rekapitulasi berjenjang menyatakan perolehan suara asli PSI tidak sebesar itu.

    Berdasarkan UU Pemilu, hasil rekapitulasi berjenjang secara manual inilah yang menjadi dasar resmi penetapan suara partai politik.

    Namun, bagaimana jika hasil rekapitulasi berjenjang secara manual itu sendiri yang dimanipulasi? Situasi ini tercermin di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, provinsi terbaru hasil pemekaran pemerintah Indonesia tahun lalu.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil minta lonjakan suara PSI diselidiki

    Penggelembungan yang terbukti terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.

    Pada formulir C.Hasil plano di tingkat TPS, suara PSI dan 3 orang calegnya di sana kosong, bukan saja nol. Tidak ada turus maupun angka perolehan hasil suaranya.

    Namun, di tingkat kecamatan/distrik, formulir D.Hasil rekapitulasi justru menyebutkan bahwa di TPS 002 Wernas PSI mendapatkan total 130 suara

    Jika dirinci 130 suara tersebut adalah 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2, dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3.

    Penggelembungan suara PSI ini terungkap setelah seorang saksi dari Partai Ummat meminta Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyandingkan data antara formulir D.Hasil tingkat kecamatan/distrik Teminabuan dengan formulir C.Hasil TPS 002 Wernas! di layar lebar sehingga bisa dicermati bersama-sama oleh seluruh saksi peserta pemilu.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan kecurangan TSM

    Hasyim pun memutuskan untuk mengambil kebijakan koreksi atas penggelembungan suara PSI yang terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Papua Barat Daya ini.

    Penggelembungan suara PSI juga ditemukan di Madiun, Jawa Timur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan atas tidak dibukanya lonjakan suara PSI yang disebut terjadi di Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

    Keberatan itu disampaikan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang merupakan rekapitulasi tahap terakhir di kantor KPU,  Rabu (13/3/2024).

    Akibatnya Bawaslu merekomendasikan dilakukan pleno rekapitulasi suara ulang.