ruangkota

Tag: penurunan tanah

  • Penurunan Tanah, Kenaikan Permukaan Air Laut dan Perubahan Iklim Perburuk Banjir Rob di Jakarta

    Penurunan Tanah, Kenaikan Permukaan Air Laut dan Perubahan Iklim Perburuk Banjir Rob di Jakarta

    7cloud.asia – Penurunan tanah, kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim menjadi tantangan dalam mengatasi bencana banjir rob di pesisir Jakarta.

    “Tantangan dalam penanganan banjir rob di Jakarta itu penurunan tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga memperburuk dampak banjir rob,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (16/12/2024)

    Penurunan, kata Yohan, mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob. Hal ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air.

    Selain itu, kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.

    Yohan menjelaskan, kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global menjadi tantangan besar.

    “Air laut yang semakin tinggi meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir rob, yang sulit diatasi hanya dengan pembangunan infrastruktur seperti tanggul,” kata Yohan.

    Baca: Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Sejumlah Tempat Termasuk Pesisir Jakarta

    Dalam sebuah seminar yang digelar Juni lalu, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Ciko Tricanescoro mengatakan, penurunan tanah salah satunya disebabkan aktivitas industri yang membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak.

    Berbicara di seminar “Apakah Jakarta Akan Tenggelam?”, penurunan tanah terutama terjadi di Jakarta Utara karena aktivitas industri dan pelabuhan membutuhkan air tanah cukup banyak.

    Sementara itu, wilayah Selatan yang kebanyakan merupakan permukiman, kebutuhan air tanahnya lebih terbatas ketimbang di kawasan utara.

    Dia merujuk studi yang menyebutkan bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Artinya, selama masih ada yang mengambil air tanah, maka penurunan tanah akan terus terjadi.

    “Kami berharap ke depannya pengambilan air tanah bisa berkurang,” ujar dia.

    Untuk mengatasi penurunan tanah, Pemprov Jakarta membangun stasiun pantau yang diharapkan dapat mengendalikan penurunan tanah yang terjadi

    Baca: Perubahan Iklim Bebani Penduduk Miskin di Pesisir Jakarta

    Pemprov Jakarta juga berencana menambah satuan yang terjun mengendalikan pihak-pihak yang mengambil air tanah dengan menyalahi aturan, serta zona bebas air tanah.

    Sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatasi penurunan tanah di DKI Jakarta dengan menerapkan pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation).

    Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.

    Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.

    Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.

    Menurut Dody, dalam upaya penanggulangan banjir rob dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak.

    Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

  • BRIN Ungkap Penurunan Tanah Bervariasi dan Kenaikan Permukaan Laut di Pantura hingga 4,3 Milimeter per Tahun

    BRIN Ungkap Penurunan Tanah Bervariasi dan Kenaikan Permukaan Laut di Pantura hingga 4,3 Milimeter per Tahun

    7cloud.asia – Sejumlah wilayah di Pantai Utara Jawa (Pantura) mengalami penurunan tanah dengan tingkat yang bervariasi dan menghadapi kenaikan permukaan laut hingga 4,3 milimeter (mm) per tahun.

    Penurunan tanah dan naiknya permukaan laut terjadi di berbagai kawasan pesisir, mulai dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, hingga Demak, dan berpotensi meningkatkan risiko genangan di masa mendatang.

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agung Syetiawan, mengungkapkan fenomena penurunan tanah di Pantura dapat diamati melalui berbagai pendekatan geodesi dan penginderaan jauh.

    Agung menjelaskan, pemanfaatan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, hingga pemodelan geospasial multidata menjadi bagian penting dalam memetakan dinamika deformasi wilayah pesisir.

    Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura.

    “Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR),” kata Agung, dalam kegiatan BRIGHTS Seri #2, Selasa (26/5/2026).

    Baca: Tanggul Laut Raksasa Bukanlah Solusi Tepat untuk Masalah Lingkungan di Pantura

    Dilansir di laman resmi brin.go.id, Agung mengatakan eksploitasi air tanah menjadi salah satu faktor utama penyebab penurunan permukaan tanah (subsidence) di kawasan pesisir.

    “Kebutuhan air bersih masyarakat maupun aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah,” jelasnya.

    Dia menambahkan, penurunan tanah juga memperparah dampak kenaikan muka laut di wilayah pesisir utara Jawa. Berdasarkan hasil analisis data altimetri, tren kenaikan muka laut berada pada kisaran 2,4 milimeter hingga 4,3 milimeter per tahun.

    Melalui pemodelan sederhana bath up model, sejumlah wilayah pesisir Pantura berpotensi mengalami genangan permanen apabila tidak dilakukan langkah mitigasi yang tepat.

    Kawasan Muara Gembong dan beberapa wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) disebut telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan muka laut.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur mitigasi seperti Giant Sea Wall perlu mempertimbangkan hasil kajian geospasial secara komprehensif agar wilayah prioritas penanganan dapat ditentukan secara tepat.

    Baca: Ancaman Tenggelamnya Desa-desa di Pantura

    Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data geospasial dalam mendukung pembangunan pesisir berkelanjutan, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi mangrove, dan evaluasi pembangunan tanggul laut.

    “Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah napas kehidupan untuk generasi masa depan,” katanya.

    Agung mengungkapkan adanya keterbatasan dalam sistem pengamatan subsidence, salah satunya disebabkan lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat pada area dengan laju penurunan tinggi.

    Untuk mengatasi hal tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen pada sejumlah titik hotspot penurunan tanah.

    Pilar benchmark permanen ini dipantau secara berkala setiap tahun.

    Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN Rokhis Khomarudin mengatakan isu penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan persoalan multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset geospasial dan penginderaan jauh secara berkelanjutan.

    “Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah,” ujarnya.