7cloud.asia – Penurunan tanah, kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim menjadi tantangan dalam mengatasi bencana banjir rob di pesisir Jakarta.
“Tantangan dalam penanganan banjir rob di Jakarta itu penurunan tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga memperburuk dampak banjir rob,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (16/12/2024)
Penurunan, kata Yohan, mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob. Hal ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.
Yohan menjelaskan, kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global menjadi tantangan besar.
“Air laut yang semakin tinggi meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir rob, yang sulit diatasi hanya dengan pembangunan infrastruktur seperti tanggul,” kata Yohan.
Baca: Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Sejumlah Tempat Termasuk Pesisir Jakarta
Dalam sebuah seminar yang digelar Juni lalu, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Ciko Tricanescoro mengatakan, penurunan tanah salah satunya disebabkan aktivitas industri yang membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak.
Berbicara di seminar “Apakah Jakarta Akan Tenggelam?”, penurunan tanah terutama terjadi di Jakarta Utara karena aktivitas industri dan pelabuhan membutuhkan air tanah cukup banyak.
Sementara itu, wilayah Selatan yang kebanyakan merupakan permukiman, kebutuhan air tanahnya lebih terbatas ketimbang di kawasan utara.
Dia merujuk studi yang menyebutkan bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Artinya, selama masih ada yang mengambil air tanah, maka penurunan tanah akan terus terjadi.
“Kami berharap ke depannya pengambilan air tanah bisa berkurang,” ujar dia.
Untuk mengatasi penurunan tanah, Pemprov Jakarta membangun stasiun pantau yang diharapkan dapat mengendalikan penurunan tanah yang terjadi
Baca: Perubahan Iklim Bebani Penduduk Miskin di Pesisir Jakarta
Pemprov Jakarta juga berencana menambah satuan yang terjun mengendalikan pihak-pihak yang mengambil air tanah dengan menyalahi aturan, serta zona bebas air tanah.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatasi penurunan tanah di DKI Jakarta dengan menerapkan pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation).
Konsep tersebut dapat tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/ Jatiluhur II.
Kemudian, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, dan pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.
Dibangun pula Bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk pengendalian banjir di bagian hulu. Serta, dilakukan normalisasi sungai Ciliwung dan pembangunan sudetan sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir di bagian tengah.
Menurut Dody, dalam upaya penanggulangan banjir rob dan penurunan permukaan tanah (land subsidence), Kementerian PU juga perlu dukungan dari berbagai pihak.
Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Leave a Reply