7cloud.asia – Perang dagang antara AS dan China membuat ekonomi dunia berguncang tidak terkecuali Indonesia.
Nilai tukar Rupiah sempat menyentuh rekor terburuk sepanjang masa di angka 17.261 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan sempat anjlok hingga kembali menyentuh level di bawah 6.000.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM) Teuku Riefky mengatakan pemerintah perlu segera bernegoisasi dengan Amerika Serikat untuk memberi kepastian tarif dan menenangkan pasar domestik.
Negosiasi langsung perlu segera dilakukan karena perundingan ini tidaklah bisa selesai dalam hitungan hari.
Apalagi, Indonesia ketinggalan satu-dua langkah dibandingkan negara lain karena kursi duta besar untuk AS telah kosong selama dua tahun setelah ditinggal Rosan Roeslani yang kala itu diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.
Negoisasi dengan AS akan dilakukan hampir semua negeri terdampak kecuali Cina yang melancarkan serangan balik ke produk AS dengan tarif 84 persen.
Periode ini akan jadi momen kontes kecantikan bagi negara-negara berkembang untuk menawarkan segala produk, tarif, dan insentif lainnya tidak hanya kepada Amerika Serikat dengan negara mitra dagang lainnya.
Menanti gebrakan ekonomi
Taksiran bahwa ekonomi akan terus melesu diungkapkan para akademisi. Dalam survey “LPEM Economic Expert Survey- Semester I 2025” hanya 1 dari 42 akademisi responden survei yang masih optimistis bahwa ekonomi nasional membaik.
Situasi kurang lebih sama diutarakan para ekonom mengenai prediksinya terhadap rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia perlu melakukan segala upaya segera untuk menjaga daya beli masyarakat agar semakin tangguh menghadapi badai ekonomi global dan domestik.
Salah satu upaya tercepat adalah menanggung pajak penghasilan pekerja sektor padat karya (seperti industri tekstil dan alas kaki, furnitur, makanan dan minuman) selama 12 bulan. Per April 2025, ada sekitar 12,2 juta pekerja di sektor ini.
Pemerintah juga dapat meredam risiko PHK dengan menanggung sebagian tarif listrik industri tersebut dan usaha kecil setidaknya 50% selama sembilan bulan.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memulihkan geliat industri yang saat ini terus merosot. Iklim investasi harus diperbaiki, lengkap dengan pembaruan insentif, kepastian hukum, dan memberangus praktik korupsi dan pungutan liar yang masih merajalela hingga saat ini.
“Relokasi industri dan negosiasi butuh waktu tidak bisa instan,” kata dia.
Pemberdayaan UMKM untuk menumbuhkan industri lokal juga perlu alihkan fokus dari pada jumlah potensi semata.
Usaha mikro dan kecil memang berkontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia hingga 94%. Namun, nilai ini tidak sebanding dengan produktivitas ekonomi dari usaha skala menengah dan besar.
“Kita ingin lebih banyak lagi menghadirkan wirausaha level menengah atau besar, bukan yang stagnan di level mikro atau kecil,” kata Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung Muhammad Yorga Permana.
Indonesia dapat belajar dari Vietnam secara konsisten meningkatkan kapasitas industrinya melalui yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Andi Ibnu Masri Rusli (Economy Editor, The Conversation Indonesia)
