ruangkota

Tag: perjanjian lingkungan

  • Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif: Terlalu Luas

    Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif: Terlalu Luas

    7cloud.asia – Selama puluhan tahun, perjanjian lingkungan terus-menerus gagal menghasilkan tindakan konkret untuk mengatasi krisis iklim

    Dilansir Earth.org, kegagalan ini disebabkan tiga hal mendasar, yakni kurangnya kejelasan, cakupan yang terlalu luas, dan kurangnya kedalaman.

    Dalam tulisan sebelumnya, telah diulas tentang kurangnya kejelasan perjanjian lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Kali ini kita akan membahas tentang cakupannya yang terlalu luas.

    Dalam tulisannya yang berjudul “Lessons for COP30: 3 Reasons Why Environmental Treaties Consistently Fail“, Austin Jenish menyebut luas perjanjian mengacu pada luasnya pokok bahasan perjanjian.

    Luasnya perjanjian lingkungan juga memengaruhi potensi jumlah negara atau organisasi yang dapat menjadi anggotanya.

    Luas perjanjian berdasarkan geografi
    Suatu perjanjian dapat bersifat luas atau sempit berdasarkan geografi. Perjanjian seperti Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan bersifat global dan terbuka untuk semua negara.

    Baca: Mengapa perjanjian lingkungan global tak berjalan efektif

    Sedangkan perjanjian seperti Konvensi Barcelona berfokus pada regional – dalam hal ini, negara-negara Mediterania dan Uni Eropa.

    Meskipun krisis iklim merupakan isu global dan multifaset, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa perjanjian regional lebih efektif dan lebih mungkin diratifikasi dan diimplementasikan daripada perjanjian global.

    Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kepentingan bersama yang lebih tinggi antara pihak-pihak di kawasan, serta sistem sosial dan ekonomi yang serupa yang memungkinkan kemudahan kerja sama.

    Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, suatu perjanjian termasuk perjanjian lingkungan, harus dirancang untuk dibatasi cakupan geografisnya.

    Jika perjanjian global diperlukan, perjanjian tersebut harus dilengkapi dengan perjanjian regional untuk melaksanakan tujuan lingkungan spesifik kawasan yang mengekang perubahan iklim.

    Keluasan Perjanjian Berdasarkan Kepentingan
    Pendekatan lain untuk merancang perjanjian yang luas adalah dengan memungkinkan negara mana pun yang memiliki kepentingan nyata terhadap tujuannya untuk berpartisipasi.

    Baca: Baru 29 Negara yang menyerahkan dokumen aksi iklim

    Perjanjian Stok Ikan PBB, misalnya, memungkinkan negara pihak mana pun yang memiliki “kepentingan nyata” untuk ikut serta dalam perjanjian perikanan.

    Argumen yang lebih kuat untuk bentuk keluasan ini dapat diajukan karena mungkin terdapat negara-negara yang terpisah secara geografis namun termotivasi oleh kepentingan bersama untuk bekerja sama menyelesaikan masalah lingkungan atau perubahan iklim.

    Secara keseluruhan, perjanjian yang dirancang untuk partisipasi yang luas meningkatkan cakupan tindakan dengan potensi hasil dan manfaat lingkungan yang lebih besar.

    Namun, keluasan desain juga dapat melemahkan suatu perjanjian. Misalnya, kewajiban Perjanjian Paris didasarkan pada Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, rencana iklim nasional yang memungkinkan setiap negara peserta untuk menetapkan targetnya sendiri, terlepas dari seberapa lemah atau kuatnya target tersebut.

    Contoh lain terletak pada Protokol Kyoto, di mana pembagian negara-negara menjadi Annex I dan Non-Annex I memungkinkan negara-negara penghasil emisi besar seperti India dan China dibebaskan dari target yang mengikat.

    Oleh karena itu, jelas terdapat trade-off antara luasnya partisipasi dan dalamnya kewajiban dalam perjanjian lingkungan.

    Baca: China dan Inggris bakal memimpin aksi iklim dunia setelah AS keluar dari Perjanjian Paris

     

  • Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif: Kurang Mendalam

    Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif: Kurang Mendalam

    7cloud.asia – Penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim atau COP 30 pada November mendatang menjadi kesempatan untuk bergerak maju dalam menangani masalah lingkungan global.

    Namun, dengan kondisi saat ini COP 30 juga bisa jadi melanjutkan jejak masa lalu yang terpuruk, atau paling banter, stagnasi dunia dalam menangani masalah lingkungan

    Dalam tulisannya yang berjudul “Lessons for COP30: 3 Reasons Why Environmental Treaties Consistently Fail“ di Earth.org, Austin Jenish menyebut, lemahnya perjanjian lingkungan internasional telah membuat upaya penanggulangan perubahan iklim sebagian besar tidak berhasil.

    Jika negara-negara di dunia bersatu dan memutuskan untuk belajar dari masa lalu dengan menerima konsekuensi ambisi dan ketepatan dalam mengembangkan hukum lingkungan internasional, maka akan menjadi fondasi bagi perjanjian lingkungan perjanjian yang sukses.

    Jenish melihat, kedalaman sebuah perjanjian lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitasnya. Kedalaman merupakan fungsi dari dua variabel: ketegasan dan kekuatan.

    Ketegasan suatu komitmen adalah “sejauh mana komitmen tersebut mengharuskan negara-negara untuk menyimpang dari apa yang akan mereka lakukan jika tidak ada komitmen tersebut.”

    Baca: Mengapa perjanjian lingkungan global tidak berjalan efektif 1

    Contoh ketegasan moderat adalah Protokol Kyoto dalam kewajibannya terhadap Negara-negara Annex I (negara-negara maju) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka ke tingkat yang 5 persen lebih rendah pada tahun 2008-2012 dibandingkan dengan tahun 1990.

    Kekuatan, di sisi lain, adalah metrik intensitas kewajiban suatu negara, biasanya diukur berdasarkan biaya ketidakpatuhan. Pasal 18 Protokol Kyoto meminta Konferensi Para Pihak (COP) untuk mengatasi ketidakpatuhan dan mengembangkan apa yang disebut “daftar konsekuensi”.

    Untuk mencapai tujuan ini, COP menetapkan mekanisme kepatuhan: jika suatu negara anggota mengeluarkan emisi lebih dari jumlah yang diizinkan.

    Negara tersebut tidak hanya harus menutupi kelebihannya tetapi juga mengurangi emisinya di masa mendatang sebesar 30 persen tambahan.

    Manfaat Kekuatan dan Ketegasan yang Lebih Besar
    Kekuatan dan ketegasan yang lebih besar berarti negara-negara terikat untuk berinvestasi lebih banyak dalam isu lingkungan. Hal ini juga mengurangi kemungkinan negara-negara mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dan isu lingkungan.

    Namun, ketegasan dan kekuatan yang lebih besar juga dapat meningkatkan biaya suatu perjanjian.

    Baca: Mengapa perjanjian lingkungan global tidak berjalan efektif 2

    Perjanjian lingkungan yang kuat dan ketat dapat mengharuskan negara-negara peserta untuk mengorbankan kepentingan lain, seperti pasokan energi dengan membatasi sumber daya tak terbarukan, atau dengan menanggung biaya ketidakpatuhan yang lebih ketat, seperti penalti emisi.

    Oleh karena itu, modal politik dan opini publik yang positif biasanya dibutuhkan untuk terlibat dalam perjanjian semacam itu.

    Mekanisme penegakan hukum merupakan cara utama untuk meningkatkan kekuatan suatu perjanjian, menjadikannya lebih mendalam dan lebih substantif.

    Sebuah meta-analisis menunjukkan, mekanisme penegakan hukum merupakan faktor paling signifikan secara statistik dalam menentukan efektivitas suatu perjanjian.

    Dan, bahwa perjanjian lingkungan dengan mekanisme penegakan hukum secara signifikan lebih efektif daripada perjanjian yang tidak dilengkapi penegakan hukum.

    Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat dan memperdalam perjanjian dengan memasukkan mekanisme penegakan hukum dan meningkatkan biaya pelanggaran perjanjian.

    Baca: Aksi iklim dunia pasca hengkangnya AS dari Perjanjian Paris