Tag: pertumbuhan ekonomi

 

7cloud.asia – Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tumbuh sebesar 5,61%. Angka tersebut merupakan realisasi terbesar sejak lima tahun terakhir, bahkan jadi yang tertinggi di antara negara G20.

Boleh saja pemerintah menjadikan realisasi tersebut sebagai landasan optimisme ketahanan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis ekonomi dunia akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Namun, angka pertumbuhan PDB itu harus selalu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu (year to year). Kuartal I 2025 adalah salah satu realisasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir yang hanya sebesar 4,87%.

Angka 5,61% terlihat tinggi bukan karena ekonomi tiba-tiba maju pesat, tapi karena kita membandingkannya dengan titik yang memang sedang rendah. Dalam pelajaran statistik, ini namanya base effect, atau efek basis.

Selain itu, jika diteliti lebih jauh, pertumbuhan kuartal I 2026 ini tak bisa dikatakan sehat. Ada banyak variabel yang perlu dicermati dan kita waspadai bersama.

 

Dapat suntikan musiman

Perlu diingat, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I yang super positif didorong oleh dua suntikan besar yang tidak akan terulang di kuartal berikutnya.

Yang pertama adalah efek hari raya. Tahun ini, hampir semua perayaan keagamaan besar terjadi di momen kuartal I. Isra Mi’raj, Lebaran, Imlek , dan hari suci Nyepi jatuh di bulan Februari dan Maret.

Artinya tren lonjakan belanja (konsumsi) seperti baju baru, mudik (transportasi), makan di restoran, liburan, semuanya masuk hitungan kuartal 1.

 

Sektor makanan dan akomodasi, misalnya, tumbuh sampai 13,14%. Agenda besar keagamaan selanjutnya tinggal Idul Adha (kuartal 2) dan Natal plus tahun baru di akhir tahun (kuartal 4).

 

Faktor kedua pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 berasal dari belanja pemerintah yang naik 21,81% dibandingkan tahun lalu.

Namun, Duit senilai Rp815 triliun tersebut tidak memberikan efek berganda yang optimal. Uang hasil pajak masyarakat dan penerbitan utang negara tersebut habis untuk tunjangan hari raya (THR) PNS sebesar Rp55 triliun dan anggaran makan bergizi gratis yang seharinya memakan anggaran Rp1 triliun.

Duit negara untuk jalan baru, pabrik baru, hingga laboratorium riset baru justru amat minim.

Tidak membuka lapangan kerja baru dan ancaman PHK massal

Boleh saja angka pertumbuhan ekonomi melangit. Tapi yang paling penting apakah rakyat merasakan euforia itu dalam kehidupannya.

Data Badan Pusat Statistik mencatat upah riil pekerja hanya naik sekitar 1,8%. Angka yang jauh di bawah angka pertumbuhan PDB 5,61%.

Yang lebih memprihatinkan adalah porsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal justru meningkat 0,02% poin dari 59,40% (Februari 2025) menjadi 59,42% (Februari 2026). Kini, tak kurang 87 jiwa masyarakat Indonesia menjalani profesi sebagai pekerja informal.

 

Dinamika ketenagakerjaan yang terjadi ini menandakan gejala “informality trap” yang cukup kritis. Artinya pertumbuhan terjadi, tapi mesin penciptaan lapangan kerja yang layak tidak ikut menyala karena banyak tenaga kerja justru mencari nafkah di sektor informal.

Kondisi ini bukan berarti tak berdampak pada para pekerja berstatus formal. Upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota 2026 justru masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak.

 

Data ini menggambarkan bagaimana sulitnya masyarakat untuk memiliki tabungan karena upah yang diterima tak mencukupi untuk menjalani kehidupan layak.

Selain itu, Indonesia juga sedang dihantui ancaman PHK massal di berbagai sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik. Laporan investigasi Tempo menyatakan sudah ada 40 ribu PHK sejak April 2026 dan berpotensi berlanjut hingga beberapa waktu ke depan.

 

Perlu diingat bahwa ekspor nasional di periode ini hampir berhenti. Pertumbuhan ekspor (yang menjadi pendulang masuknya valuta asing ke Indonesia) hanya 0,90%. Sementara impor melonjak 7,18% yang menandakan pertumbuhan hanya dimotori oleh faktor domestik.

Nilai tukar rupiah juga babak belur hingga sempat melampaui Rp17 ribu/dolar. Loyonya nilai tukar kerap diasumsikan pelaku pasar internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia amat rapuh.

 

Cemas menghadapi ancaman krisis hingga akhir tahun

Pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah konkret yang menyentuh akar persoalan fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara. Terlebih di saat kondisi eksternal sedang menantang seperti saat ini.

Pertama, kurangi ekspansi belanja konsumtif dan alihkan ke belanja produktif seperti insentif manufaktur padat karya, infrastruktur logistik penekan biaya distribusi, dan pelatihan kembali 87,74 juta pekerja informal.

Kemenkeu juga perlu mempercepat efisiensi belanja Rp150 triliun yang sudah disiapkan sebagai bantalan, sembari membatalkan belanja tak penting.

Kedua, perluas basis pajak tanpa menaikkan tarif dengan optimalisasi pajak ekonomi digital lintas batas, pajak properti mewah, serta meluncurkan cukai plastik dan minuman manis yang lama tertunda. Keandalan dan kemudahan Coretax pun harus dipercepat untuk menutup celah pelanggaran.

Ketiga, kunci paket stabilisasi makro sampai akhir tahun. Bank Indonesia harus melakukan strategi penarikan pembiayaan atau penerbitan surat utang (SBN) dalam jumlah besar di awal tahun anggaran (front-loading), mempertahankan rupiah lewat instrumen surat berharga berjangka waktu (SRBI) dan operasi pasar terbuka.

 

Sementara Kemenkeu perlu menahan diri menerbitkan surat utang domestik (SUN) domestik dalam volume besar agar tidak memicu peningkatan pengeluaran (crowding out) kredit swasta—apalagi bunga utang 2026 sudah hampir Rp600 triliun.

Pemerintah perlu memastikan peluncuran insentif khusus untuk substitusi impor barang modal dan diversifikasi ekspor nonkomoditas (manufaktur menengah, jasa digital, ekonomi kreatif) untuk memperbaiki ketimpangan ekspor 0,90% versus impor 7,18% yang menjadi biang keladi pelemahan rupiah.

Tak lupa, kas sisa anggaran lebih (SAL) APBN sebesar Rp420 triliun jangan diperlakukan sebagai amunisi belanja tambahan—melainkan amunisi krisis darurat jika harga minyak menembus level kritis akibat eskalasi konflik Iran – AS vs Israel.

Pertumbuhan kuartal 1 2026 yang tumbuh 5,61% ini benar secara teknis. Namun, ekonomi yang benar-benar sehat seharusnya terasa di empat pos dan fungsi sekaligus: angka PDB naik, rupiah stabil, upah riil pekerja ikut naik, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

 

---

Salman Samir, Assistant lecturer, Universitas Hasanuddin

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

7cloud.asia – Dosen Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Pasalnya pertumbuhan ini ditopang oleh stimulus fiskal jangka pendek, sementara tekanan struktural yang dihadapi semakin besar.

Ariyo menyebut sejumlah kritik dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi data statistik.

Dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia, Minggu (17/5/2026) pertumbuhan ekonomi ini perlu dilihat dari sisi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Ia menyoroti bahwa perbandingan perubahan inventori yang digunakan dalam argumentasi sebelumnya tidak tepat. Menurutnya, lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, bukan tahunan sebagaimana disebutkan.

Secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tanpa Penciptaan Lapangan Kerja

Ariyo menjelaskan bahwa kenaikan inventori belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik. Kenaikan tersebut bisa dipengaruhi persiapan stok menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ekspektasi peningkatan konsumsi, maupun impor antisipatif.

Selain itu, ia menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Menurutnya, data penjualan listrik industri justru menunjukkan ekspansi.

“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.

Ia menjelaskan bahwa basis perbandingan Triwulan I-2025 dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang meningkatkan konsumsi rumah tangga secara temporer.

Ketika diskon dicabut pada 2026, konsumsi kembali normal sehingga menciptakan efek statistik terhadap pertumbuhan sektor listrik.

Lebih jauh, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen.

Baca: Ketimpangan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS dan Kondisi di Lapangan

Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.

“Membaca 5,61 persen sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulisnya.

Ariyo juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau memasuki zona kontraksi.

“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” ujarnya.

Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026.

Baca: Nilai Tukar Rupiah Sentuh Rekor Terendah Sepanjang Sejarah

Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.

Selain tekanan fiskal, ia juga menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut Ariyo, depresiasi rupiah turut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Setiap pelemahan 1 persen mengurangi PDB per kapita 52 dolar, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.

Ia juga menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menurutnya menunjukkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.

“Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas,” ujarnya.

Baca: Fenomena Rojali dan Rohana Jadi Alarm Memburuknya Kondisi Ekonomi

Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) kredit pemilikan properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026, sementara pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen.

“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tulisnya.

Sebagai alternatif kebijakan, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif dan mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah.

Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi.

“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” tulis Ariyo.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa perdebatan utama seharusnya bukan sekadar mengenai validitas angka pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut.

“Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” tutupnya.

7cloud.asia – Baru-baru ini BPS merilis angka pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5,61 persen year on year, angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19.

Namun kajian terbaru yang dilakukan Ikhsan dan Riefky (2026) mengidentifikasi adanya inkonsistensi internal di dalam data BPS itu sendiri.

Inkonsistensi itu ditunjukkan oleh kontraksi sektor listrik sebesar −0,99 persen seiring dengan sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04 persen menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran.

Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4 hingga 5,2 persen

Dalam diskusi yang dihelat Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute pada Sabtu (23/5/2026) ditelaah secara kritis angka pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),

Dalam diskusi itu, para ekonom yang hadir juga menyoroti perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Diskusi dihadiri oleh penandatangan 7 Desakan Darurat Ekonomi dan berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, dan jurnalis.

 

Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi Q2–Q4 2026, transmisi konflik Iran–AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026.

Wijayanto Samirin Ekonom Universitas Paramadina, membuka kegiatan ini dengan memberikan konteks bahwa kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujarnya.

Segmen pertama membahas update kondisi makroekonomi Indonesia Q1-2026. Teuku Riefky, salah satu penyusun kajian yang mempertanyakan angka resmi BPS yang baru saja dirilis bulan ini. Ia menegaskan bahwa inkonsistensi dalam data bukan sekadar persoalan teknis:

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Baca: Biaya Menolak Perjanjian Perdagangan Resiprokal dengan AS Jauh Lebih Murah

“Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan.”

Vid Adrison, Ph.D. – Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI juga mengingatkan bahwa angka belanja Q1-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan.

Dia mengatakan, front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026.

”Yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” ungkapnya.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Dwiwulan menyoroti pelemahan Rupiah sebagai sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar.

Dia menegaskan, pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan.

Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar.

”Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” pungkasnya.

Baca: The Economist Kembali Lontarkan Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo-Gibran