7cloud.asia – Baru-baru ini BPS merilis angka pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5,61 persen year on year, angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19.
Namun kajian terbaru yang dilakukan Ikhsan dan Riefky (2026) mengidentifikasi adanya inkonsistensi internal di dalam data BPS itu sendiri.
Inkonsistensi itu ditunjukkan oleh kontraksi sektor listrik sebesar −0,99 persen seiring dengan sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04 persen menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran.
Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4 hingga 5,2 persen
Dalam diskusi yang dihelat Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute pada Sabtu (23/5/2026) ditelaah secara kritis angka pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),
Dalam diskusi itu, para ekonom yang hadir juga menyoroti perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Diskusi dihadiri oleh penandatangan 7 Desakan Darurat Ekonomi dan berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, dan jurnalis.
Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan
Mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi Q2–Q4 2026, transmisi konflik Iran–AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026.
Wijayanto Samirin Ekonom Universitas Paramadina, membuka kegiatan ini dengan memberikan konteks bahwa kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujarnya.
Segmen pertama membahas update kondisi makroekonomi Indonesia Q1-2026. Teuku Riefky, salah satu penyusun kajian yang mempertanyakan angka resmi BPS yang baru saja dirilis bulan ini. Ia menegaskan bahwa inkonsistensi dalam data bukan sekadar persoalan teknis:
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Baca: Biaya Menolak Perjanjian Perdagangan Resiprokal dengan AS Jauh Lebih Murah
“Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan.”
Vid Adrison, Ph.D. – Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI juga mengingatkan bahwa angka belanja Q1-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan.
Dia mengatakan, front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026.
”Yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” ungkapnya.
Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Dwiwulan menyoroti pelemahan Rupiah sebagai sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar.
Dia menegaskan, pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan.
Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar.
”Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” pungkasnya.
Baca: The Economist Kembali Lontarkan Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Leave a Reply