7cloud.asia – Karena alasan ketersediaan lahan, selama puluhan tahun pembangunan perumahan di Jakarta lebih mengarah secara horisontal.
Hasilnya dalah pembangunan ribuan kawasan perumahan yang tersebar di kota penyangga Jakarta, seperti seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok (Bodetabek)
Sayangnya, banyak dari perumahan tersebut dibangun dengan kondisi minim sentuhan layanan transportasi publik.
Kebijakan satu paket membangun kawasan perumahan dan layanan fasilitas transportasi publik kian jarang dilakukan.
Di sisi lain, otoritas kota-kota penyangga itu tidak banyak melakukan upaya serius dalam membenahi transportasi publik yang ada.
“Akhirnya, saat membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agar mobilitasnya menjadi lancar,” ujar Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.
Baca: Ini jadinya jika kendaraan di Jakarta dibatasi
Di sisi lain, masih belum optimalnya layanan transportasi publik juga membuat orang lebih suka naik kendaraan pribadi.
Kondisi inilah yang dilakukan para penglaju yang tinggal di daerah peyangga Jakarta tetapi bekerja di Jakarta.
Kenyamanan menggunakan mobil dan sepeda motor mendukung orang untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh.
“Semakin jauh jarak yang harus ditempuh, maka semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap mobil dan motor,” tulis Rahmad Wandi Putra, Transport Associate ITDP Indonesia dalam artikel Manajemen Pengendalian Lalu Lintas: Pendekatan Terpadu Mengatasi Kemacetan
Baca: Apa kabar kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta
Pendekatan penambahan fasilitas untuk kendaraan bermotor, seperti jalan dan ruang parkir, untuk mengatasi kemacetan sering tidak membuahkan hasil.
Kebijakan ini justru menyebabkan lingkaran setan masalah kemacetan dan polusi udara yang tidak pernah berakhir.
Karena itu dibutuhkan pendekatan serius untuk mengatasi kondisi ini. Dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia, Djoko menyebut sebenarnya Negara memiliki cukup uang untuk membereskan hal ini.
Ia merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang memberikan insentif kendaraan listrik untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 12,3 triliun.
Baca: Malioboro akan dijadikan kawasan rendah emisi
Namun ia melihat, kebijakan ini tak akan efektif saat layanan transportasi publik masih seperti sekarang.
“Di mancanegara yang memiliki kebijakan insentif atau subsidi kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi, setelah kondisi layanan transportasi umumnya juga sudah bagus,” ujarnya.
Sementara kondisi di Indonesia yang sekarang masih mengalami krisis angkutan umum. Karena itu pemerintah diminta untuk lebih dulu membenahi transportasi publik.
Ia merujuk pada pembenahan KRL Jabodetabek yang berhasil mendongkrak jumlah pengguna secara signifikan.
Baca: Metamorfsa Jakarta lewat penataan transportasi publik
Sebelum tahun 2013 pelayanannya sangat buruk. Jadwal sering ngaret, tanpa AC, keselamatan kurang sehingga hanya mampu angkut 350.000 penumpang per hari.
“Setelah dilakukan pembenahan di banyak hal, dalam kurun 5 tahun penumpang bertambah hingga 1,1 juta penumpang di tahun 2018,” paparnya.
Ia menambahkan, Kebijakan membenahi angkutan umum tidak hanya diberlakukan di Jakarta, melainkan juga harus dilakukan di daerah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Karena itu, menurut Djoko, bantuan rutin dari APBD DKI Jakarta setiap tahun ke pemda di Bodetabek untuk beberapa tahun ke depan harusnya difokuskan untuk membenahi layanan transportasi publik di daerah masing-masing.
Baca: Sejumlah kota di Inggris mulai kembangkan kawasan dengan lalu lintas rendah
