Tag: ppp

  • PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    PPP Tegaskan Dukung Penggunaan Hak Angket tuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

    7cloud.asia – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan bahwa partainya mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Rommy, demikian dia biasa dipanggil, mengatakan PPP yang di Pilpres 2024 mendukung pasangan Ganjar-Mahfud berharap hak angket bisa terlaksana di DPR.

    Namun, mantan ketua umum PPP itu mengaku enggan berspekulasi hak angket yang bakal digulirkan bisa mengubah hasil Pemilu ataupun Pilpres 2024.

    “Apakah itu (hak angket) mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap,” kata Romy dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

    Baca: Dukungan penggunaan hak angket terus mengalir

    Rommy menilai, dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus diungkap bukan karena soal kuantitas, melainkan juga demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

    “Dan kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapan pun selama kita memilih demokrasi,” imbuhnya.

    Dilansir Kompas.com, Rommy memaparkan salah satu indikasi kecurangan Pilpres 2024 di mana politik uang melalui bantuan sosial (bansos) yang dirapel tiga bulan oleh pemerintah, masif dilakukan beberapa waktu terakhir menjelang pencoblosan.

    Menurut Rommy, bansos yang dipolitisasi itu secara tidak langsung berdampak pada calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memberikan uang lebih besar.

    Baca: Unjuk rasa mendukung penggunaan hak angket berlangsung di sejumlah daerah

    Praktik-praktik politik seperti ini, tegas Rommy, harus diluruskan oleh hak angket agar demokrasi yang baik di Indonesia tetap terjaga.

    Kondisi seperti itulah yang menurut Rommy menjadikan pemilu 2024 ini disebut sebagai pemilu paling brutal sejak era reformasi.

    “Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar yang tertinggi di dunia dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan hak angket,” ungkapnya.

    Rommy juga tak sepakat apabila hak angket dinarasikan sebagai suara dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    Baca: Mahasiswa turut bergerak mendesak Jokowi dimakzulkan

    Menurutnya, hak angket tegas diambil untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia yang bakal berhadapan dengan pesta demokrasi selanjutnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.

    Ia menegaskan, jangan sampai dugaan kecurangan ini kemudian menganga, menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini, yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial.

    “Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa (diintimidasi), ini temuan Bawaslu, 19 temuan Bawaslu, salah satunya intimidasi kepada pemilih dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara negara,” pungkas Rommy.

    PPP sempat dikabarkan tidak akan mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

    Baca: Mereka turun ke jalan menolak bangkitnya Orde Baru

    Partai berlambang Ka’bah ini pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ganjar Pranowo lah yang mendorong PPP dan PDI-P, yang merupakan partai politik pengusungnya di parlemen, untuk mendorong anggota fraksinya menggunakan hak angket dalam menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024.

    Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

    “Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU, Bawaslu, selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

    Baca: Jokowi membajak Pilpres 2024, masyarakat sipil siap bergerak

    Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

    “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

    Sumber: Kompas.com

  • Temukan Anomali Hasil Rekapitulasi Suara, PPP Akan Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

    7cloud.asia – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. 

    PPP yang dalam hasil rekapitulasi suara resmi KPU dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen ini dijadwalkan akan mengajukan gugatan perseisihan hasil pemilihan umum hari ini, Sabtu (23/3/2024). 

    Dilansir Tempo.co, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Achmad Baidowi mengatakan gugatan perseisihan hasil pemilihan umum diajukan guna memperjelas anomali hasil rekapitulasi suara partai yang ditengarai tak sesuai dengan hitungan internal partai.

    “Sore ini kami ke MK,” kata Baidowi kepada Tempo, Sabtu, 23 Maret 2024. 

    Baca: NasDem jadi partai pertama yang daftar gugatan PHPU di MK

     

    Dalam rencana permohonan perseisihan hasil pemilihan umum ini, Baidowi melanjutkan, PPP tidak datang bersama dengan tim Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang juga mengajukan gugatan.

    “Kita terpisah. TPN duluan,” ujar Baidowi. 

    Namun, Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu tidak berkenan untuk menyampaikan seperti apa materi gugatan yang dimohonkan oleh partai Ka’bah kali ini. “Ditunggu saja nanti,” ucap dia. 

    Adapun PPP berencana mengajukan permohonan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi usai hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum menyebut partai tiga besar di Orde Baru ini tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. 

    Baca: Solidaritas PDI Perjuangan untuk partai pendukung Ganjar-Mahfud

     

    Rabu lalu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan partainya bakal mengajukan gugatan permohonan PHPU usai hasil pencermatan internal PPP dengan rekapitulasi KPU terjadi anomali. 

     

    Berdasarkan data perolehan suara nasional PPP yang dihimpun dari beberap daerah pemilihan, jumlah torehan suara PPP justru melebihi ambang batas parlemen 4 persen.

    “Karenanya, kami menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi,” kata Rommy. 

    Selain PPP, sejumlah partai juga telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, yakni NasDem, Perindo dan juga caleg PAN di Dapil I Jatim.

    Sumber: Tempo.co

  • Jumlah Kursi yang Diraih PPP Jika Ambang Batas Parlemen Tidak Diterapkan

    Jumlah Kursi yang Diraih PPP Jika Ambang Batas Parlemen Tidak Diterapkan

    7cloud.asia – Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pileg DPR 2024 menempatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal melaju ke Senayan karena perolehan suara PPP di bawah ambang batas parlemen/parliamentary threshold.

    Perolehan suara sah nasional PPP tercatat 3,87 persen, sedangkan ambang batas parlemen menurut UU Pemilu nomor 7/2017 ditetapkan sebesar 4 persen.  

    PPP yang ada sejak era Orde Baru telah mengajukan gugatan ini. Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (23/3/2024) lalu.

    Dalam gugatan mereka terhadap hasil Pileg DPR di 18 provinsi ke MK, PPP mengeklaim bahwa seharusnya mereka meraup 4,02 persen suara sah nasional.

    Berapa kursi yang diraih PPP jika ambang batas parlemen tidak diberlakukan? Dilansir Kompas.com, dari pemantauan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU, PPP sedikitnya berhak atas 12 kursi DPR.

    Jumlah kursi PP ini berdasarkan metode sainte yang diterapkan untuk konversi suara Pileg DPR di Indonesia. 

    Baca: Temukan anomali perolehan suara PPP ajukan gugatan ke MK

    Selusin kursi PPP di parlemen itu mayoritas diperoleh di Pulau Jawa. Berikut daftar dapil yang PPP berpeluang mendapatkan kursi jika tiada ambang batas parlemen:

    1. Jawa Tengah II

    Di dapil ini, PPP berhasil mengoleksi 158.051 suara dan seharusnya berhak atas kursi ketujuh. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Rojih, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 48.305 suara.

    Kursi ketujuh pun jatuh ke tangan PDI-P yang berhak atas kursi kedua, selaku partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 2 PDI-P, Gilang Dhielafararez, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 71.437 suara.

    2. Jawa Tengah III

    Di dapil ini, PPP berhasil meraup 138.933 suara dan seharusnya berhak atas kursi kesembilan. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Arwan Thomafi, yang saat ini juga merupakan anggota DPR, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun memborong 65.900 suara.

    Kursi kesembilan pun menjadi kursi kedua PKB selaku partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 2 PKB, Eva Monalisa, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 69.457 suara.

    Baca: Ambang batas parlemen mengakibatkan 11,4 persen suara terbuang sia-sia

    3. Banten I

    Di dapil ini, PPP berhasil mendulang 132.212 suara dan seharusnya berhak atas kursi kelima dari 6 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Neng Siti Julaiha, caleg nomor urut 2 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 51.854 suara.

    Partai Golkar selaku partai politik dengan perolehan suara terbanyak ketujuh di dapil ini (117.653 suara) akhirnya berhak mendapatkan kursi. Caleg nomor urut 1 Golkar, Adde Rose, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 61.848 suara.

    4. Jawa Timur III

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 153.261 suara dan seharusnya berhak atas kursi kelima dari 7 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Anas Thahir, caleg nomor urut 7 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 49.348 suara.

    Tidak masuknya PPP membuat PDI-P berhak mendapatkan kursi keduanya sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 3 PDI-P, Ina Ammania, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 60.265 suara.

    Baca: Solusi terkait polemik ambang batas parlemen

    5. Jatim VIII

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 115.554 suara dan seharusnya berhak atas kursi kesepuluh. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Ema Chusnah, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 65.393 suara.

    Kursi terakhir pun beralih menjadi kursi kedua PDI-P selaku partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 2 PDI-P yang notabene putra politikus senior cum budayawan Eros Djarot, Banyu Biru Djarot, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 54.325 suara.

    6. Jawa Timur XI

    Dapil ini merupakan lumbung suara PPP. Di dapil ini, PPP memborong 408.412 suara sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak ketiga.

    Anggota DPR RI, Achmad Baidowi, menyapu 359.189 suara, sekaligus menjadi caleg dengan suara terbanyak kedua di dapil ini Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara Awiek, sapaan akrabnya tidak dikonversi menjadi kursi.

    Tidak masuknya PPP membuat PDI-P berhak atas dua kursi sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak di dapil ini. Caleg nomor urut 3 PDI-P, Ansari, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 76.907 suara.

    Baca: Keputusan MK soal ambang batas parlemen tak menjamin keterwakilan suara rakyat

    7. Sulawesi Selatan I

    Di dapil ini, PPP berhasil mengantongi 140.153 suara dan seharusnya berhak atas kursi terakhir dari 8 kursi yang ada. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Amir Uskara, anggota Dewan sejak 2014, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 94.287 suara.

    Partai Nasdem pun berhak atas kursi terakhir sebagai kursi kedua mereka, karena mereka menyandang status sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 2 Nasdem, Rudianto Lallo, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 97.597 suara.

    8. Sulawesi Selatan II

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 171.049 suara dan seharusnya berhak atas kursi keempat dari 9 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Muh. Aras, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 101.938 suara.

    Partai Golkar yang awalnya hanya mendapatkan 1 kursi pun berhak atas 2 kursi, sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil ini. Caleg nomor urut 4 Golkar, Taufan Pawe, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 57.955 suara.

    Baca: Diperkirakan hanya 8-9 partai yang lolos ke Senayan

    9. Aceh I

    Di dapil ini, PPP berhasil memboyong 137.835 suara dan seharusnya berhak atas kursi kelima dari 7 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Illiza Sa’aduddin Djamal, caleg nomor urut 2 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 111.389 suara.

    Tidak masuknya PPP membuat PKS berhak atas kursi terakhir sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedelapan (119.581 suara) di dapil ini. Caleg nomor urut 1 PKS, Ghufran, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 46.713 suara.

    10. Nusa Tenggara Barat II

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 153.261 suara dan seharusnya berhak atas kursi keempat dari 8 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Ermalena, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 52.615 suara.

    Tidak masuknya PPP membuat PDI-P berhak atas kursi terakhir sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kesembilan (134.184 suara) di dapil ini. Caleg nomor urut 1 PDI-P, Rachmat Hidayat, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 73.679 suara.

    Baca: PDI Perjuangan masih memimpin perolehan suara Pileg 2024

    11. Jawa Barat IX

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 175.482 suara dan seharusnya berhak atas kursi ketujuh dari 8 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Pepep Saeful Hidayat, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 110.573 suara.

    Tidak masuknya PPP membuat Partai Nasdem berhak atas kursi terakhir sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak kedelapan di dapil ini. Caleg nomor urut 5 Nasdem, Ujang Bey, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 31.546 suara.

    12. Jawa Barat XI

    Di dapil ini, PPP berhasil memperoleh 271.085 suara dan seharusnya berhak atas kursi kelima dari 10 kursi tersedia. Karena keberadaan ambang batas parlemen, maka suara PPP yang harusnya jatuh kepada Nurhayati, caleg nomor urut 1 mereka, tidak dikonversi menjadi kursi walaupun mendapatkan 69.007 suara.

    Tidak masuknya PPP membuat Partai Nasdem berhak atas kursi terakhir sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak ketujuh (149.753) di dapil ini. Caleg nomor urut 3 Nasdem, Lola Nelria Oktavia, diprediksi melenggang ke Senayan dengan 48.097 suara.

    Sumber: Kompas.com