Tag: Prabowo Subianto

7cloud.asia – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berpidato seusai pelantikan itu, Prabowo Subianto menyinggung banyak isu yang menyelimuti Indonesia, mulai dari korupsi, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

Berikut penilaian sejumlah pakar terkait pidato Prabowo

Ray Rangkuti: Prabowo Tegaskan Nol Toleransi terhadap Korupsi, Tapi Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Korupsi

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, secara blak-blakan mengatakan pidato itu kontradiktif dengan kenyataan yang ada.

Ia mencontohkan pernyataan politikus Partai Gerinda itu soal “nol toleran terhadap korupsi,” tetapi pada kenyataannya Prabowo masih memilih menteri yang sedang berhadapan dengan kasus korupsi. Ia tidak merinci siapa menteri yang dimaksud.

“Cuma realisasinya, ketika beliau berbicara tentang zero toleran terhadap korupsi, jangan dipakai lagi dong menteri-menteri dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jangan dipakai dong menteri yang mengatakan boleh dong melanggar asal tidak ketahuan,” ujarnya.

Prabowo, tambah Ray Rangkuti, juga menyoroti ketidakhandalan mereka yang mengurus kekayaan negeri. Tetapi pada kenyataannya, Prabowo justru mempertahankan beberapa menteri bidang ekonomi era Jokowi, yang dikritiknya sebagai “tidak pandai mengelola kekayaan negara.”

Ray juga mengecam pernyataan Prabowo soal pemimpin yang terlalu cepat berpuas diri dengan angka statistik.

“Pemimpin jangan terlalu senang melihat angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal belum tentu demikian. Kita merasa bangga diterima di G20, bangga ekonomi terbesar di dunia, tapi apa sudah melihat gambaran sesungguhnya”.

Ray menilai pernyataan itu justru kecaman terbuka Prabowo terhadap Joko Widodo. “Ini kan kontradiktif semua nih, dia nyindir pak Jokowi dengan bahasa itu, tapi 16 menterinya yang bakal dilantik adalah menterinya Pak Jokowi,” ujarnya.

Usman Hamid: Beranikah Ungkap Tuntas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Bahkan Jika Diduga Melibatkan Presiden?

Usman Hamid di Amnesty International Indonesia mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo soal “pentingnya Indonesia bebas dari diskriminasi.”

Menurutnya jika benar-benar serius dengan hal itu, maka sedianya ada perlindungan terhadap mereka yang vokal atau kritis terhadap kebijakan negara.

“Presiden baru harus segera mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Presiden baru, ujar Usman, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, serta jurnalis dan kantor media, diselidiki dengan segera, secara menyeluruh, dengan tidak memihak, secara independen, transparan dan efektif,

”Dan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab atas hal tersebut diadili sesuai dengan standar peradilan yang adil,” tegasnya menjawab pertanyaan VOA melalui pesan teks.

Usman Hamid yang puluhan tahun menjadi aktivis HAM juga menyoroti pekerjaan rumah sejak lama yang tidak kunjung selesai, yaitu mengungkap pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Tentu saja PR negara ini termasuk mengungkap tuntas pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, bahkan jika pelanggaran ini diduga melibatkan orang yang menjabat presiden.

Pengusutan tuntas pelanggaran HAM masa lalu sangat penting bagi korban. Korban berhak mendapat keadilan, korban berhak tahu siapa sebenarnya pelakunya, mengapa pelanggaran HAM itu dilakukan dan motifnya apa.

Yang lebih penting, pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM berat dan pelakunya adalah dapat mencegah keberulangan di kemudian hari. Ada tindakan tegas negara untuk menghukum pelaku dan tidak membiarkannya begitu saja.
Pengungkapan pelanggaran HAM berat bisa memutus rantai kekerasan yang tejadi di negara ini.”

Firman Noor: Pernyataan Masih di Level Pidato
Prof. Dr. Firman Noor, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai semua pihak sedianya memberi kesempatan kepada pemimpin baru ini. Ia mengatakan apa yang disampaikan Prabowo masih pada level pidato dan realisasi masih harus dilihat ke depan.

“Dicukupkan saja bahwa memang dia punya cita-cita ke depan, pastinya dia sadar bahwa ucapannya terekam saat ini,” ujarnya.

Sumber:VOAINdonesia

7cloud.asia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa (23/9/2025) hadir untuk menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Banyak pihak yang mengelu-elukan kehadiran Prabowo ini karena ini kali pertama Presiden Republik Indonesia hadir di lembaga terhormat itu setelah absen selama 10 tahun terakhir

Presiden Joko Widodo hanya sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri.

Presiden Prabowo Subianto berbicara pada sesi pertama Debat Umum PBB dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat.

Sejak 1955, Brasil selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua.

Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Dia menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

“Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga.

Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

Baca: Narasi transisi energi bersih Prabowo: ambisius namun sarat kontradiksi

Namun demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengritisi isi pidato Presiden di Sidang Majelis Umum PBB yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Kritik itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Pidato Prabowo di PBB dan Komitmen Iklim Indonesia yang diikuti secara daring pada Rabu (24/9/2025).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai ada ketidaksinambungan antara isi pidato dengan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran di dalam negeri.

Dalam pidatonya, Presiden menyebut Perdamaian harus dilakukan semua negara, tapi di dalam negeri hal itu tidak dilakukan pemerintahan Prabowo.

Protes yang dilontarkan rakyat tidak direspon dengan baik. Penanganan perdamaian dalam begeri masih banyak catatan, karena tidak ada keadilan

“Salah satunya, adalah keputusan pemerintah yang urung membentuk TGPF terkait peristiwa Agustus-September 2025. Ini menunjukkan pengabaian pemerintah terhadap suara rakyat,“ ujar Usman.

Bahkan sampai saat ini, Republik Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Hal ini menurut Usman, jadi bukti bahwa tidak ada kesungguhan pemerintah untuk menegakkan keadilan.

Baca: Pidato perdana Prabowo Subianto dinilai tak sesuai realita

Nadia Hadad dari MADANI Berkelanjutan menyoroti komitmen iklim yang juga disinggung dalam pidato Prabowo. Namun, menurut Nadia, kebijakan yang diterapkan di dalam negeri tidak hanya bertentangan tetapi juga tidak menyentuh akar masalah lingkungan.

Saffanah R Azzahra, ICEL menilai ada statemen-statemen yang saling bertentangan dan terlalu ambisius dalam pidato Presiden di Sidang Majelis Umum PBB, tapi tidak mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.

“Ada banyak target ambisius yang diungkap dalam pidato Presiden tidak selaras dengan kondisi yang ada,“ ujarnya.

Terakhir Media Wahyudi Askar dari CELIOS mengatakan, pidato Presiden terlalu heroik, tetapi banyak pepesan kosong.

Ia menyorot beberapa hal seperti target emisi nol sementara penggunaan dan tambang batu bara terus bertambah. Juga keinginan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sementara produksi beras menurun.

Juga pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia telah makin dekat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dia berujar dua hal yang menjadi indikator ialah perihal kemiskinan dan kelaparan ekstrem.

Baca: Pemerintah diminta hentikan PSN Kebun Tebu Merauke