7cloud.asia – Menanggapi pidato perdana Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI periode 2024–2029, Minggu (20/10/2024), Greenpeace menilai masa depan lingkungan hidup di Indonesia semakin suram.
Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisa Halid Alin mengatakan, dalam pidatonya Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung soal lingkungan hidup dan krisis iklim.
Padahal seharusnya lingkungan hidup menjadi isu penting bagi pemimpin negara manapun saat ini.
“Padahal isu krisis iklim adalah isu global yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi tantangan global para pemimpin negara di dunia, dan termasuk untuk mengukur bagaimana komitmen iklim para pemimpin negara di dunia,” kata Alin dikutip Tempo.co, Senin, 21 Oktober 2024.
Baca: Jokowi gagal penuhi hak lingkungan masyarakat
Alin menyebut, seiring dengan akan berlangsungnya COP UNFCCC, perhatian terhadap komitmen iklim dari pemerintahan baru sangat dinantikan.
Namun, dia menyoroti bahwa dalam pidatonya Prabowo lebih menekankan dua isu lain, yakni swasembada pangan dan energi.
“Bahkan menargetkan dalam 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan. Swasembada pangan ala Prabowo ini dipastikan adalah food estate,” tuturnya.
Menurut Alin, food estate adalah kebijakan yang gagal pada pemerintahan sebelumnya dan justru akan memasifkan deforestasi dan alih fungsi lahan, serta kebakaran hutan dan lahan jika yang disasar adalah area gambut.
“Belum lagi dengan kekhawatiran perampasan ruang hidup masyarakat,” katanya.
Baca: DPR mendorong regulasi perdagangan karbon
Prabowo Subianto juga menyinggung swasembada energi, tetapi tumpuannya masih berasal dari energi kotor batubara, mengembangkan biofuel bioetanol, biomas dari sawit, tebu, dan singkong.
“Ini lagi-lagi kami khawatirkan akan terjadi alih fungsi lahan dan deforestasi besar-besaran,” ucap Alin sembari menambahkan, perkebunan skala besar berdampak buruk bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta menjadi penyumbang konflik agraria yang tinggi di Indonesia.
Secara umum, Alin menilai bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan Prabowo masih berwatak ekstraktif dengan sumber daya alam sebagai tulang punggungnya.
“Dan ini kebijakan lanjutan dari rezim Jokowi sebelumnya yang melahirkan krisis iklim, krisis lingkungan, bahkan ketimpangan,” kata dia.
Dengan target mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, Greenpeace mengaku khawatir target tersebut akan dikejar oleh pemerintahan Prabowo secara ugal-ugalan, mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan mengabaikan HAM.
“Jika seperti ini, masa depan lingkungan hidup akan semakin suram.” pungkas Alin.
Leave a Reply