ruangkota

Tag: prancis

  • Pemerintah Prancis Capai Kesepakatan Lindungi Petani di Negeri Itu

    Pemerintah Prancis Capai Kesepakatan Lindungi Petani di Negeri Itu

    7cloud.asia – Dua serikat petani terbesar di Prancis mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan blokade di seluruh negeri pada hari Kamis (1/2/2024).

    Sikap para petani ini dirilis tak lama setelah perdana menteri Prancis mengumumkan langkah-langkah baru yang bertujuan melindungi mata pencaharian para petani di negeri itu.

    Para petani menggambarkan kebijakan pemerintah Prancis ini sebagai sebuah  “kemajuan nyata.”

    Namun, aktivis petani yang aksinya telah memacetkan lalu lintas di sepanjang jalan raya utama di sekitar Paris mengatakan, mereka akan bertahan setidaknya satu hari lagi untuk melihat janji pemerintah secara tertulis.

    Baca: Aksi petani Eropa memprotes kebijakan ramah lingkungan yang bebani mereka

    Dan, kedua serikat petani mengatakan mereka akan memantau dengan cermat setiap penerapan langkah-langkah itu oleh pemerintah.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada hari Kamis (1/2/2024) mengumumkan janji terbaru pemerintah Prancis kepada para petani.

    Dalam jumpa pers di Brussels, Macron mengatakan kebijakan ini menunjukkan pemerintah mendengarkan kekhawatiran para petani. 

    Macron mengatakan, ia berhasil meraih konsesi besar dari UE dan menggambarkannya sebagai “revisi mendalam dari logika” dalam kebijakan pertanian Eropa.

    Baca: Produk Sayurbox ini dekatkan petani dengan konsumennya

    “Kami berhasil memperoleh peraturan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan yang jelas tampak dalam beberapa bulan terakhir.” ujarnya

    Prancis memperoleh penerapan klausul pengamanan yang diperkuat untuk biji-bijian kalau terjadi gangguan di pasar.

    Prancis, ujar Macron, akan bertindak, jika biji-bijian dari Ukraina yang mencapai pasar Eropa mengganggu kestabilan harga.

    Terkait telur, unggas dan gula (dari Ukraina), Prancis berhasil memperoleh mekanisme perlindungan, dengan melihat besarnya produksi antara tahun 2022 hingga 2023.

    Baca: Cara petani Klaten lepas dari ketergantungan pupuk kimia

    “Produksi pada awal tahun 2022 termasuk tinggi dan akan memungkinkan kami memberlakukan kembali tarif,” tambah Macron.

    Seperti diketahui beberapa hari ini petani Prancis melakukan unjukrasa memprotes kebijakan ramah lingkungan yang terlalu ketat yang dinilai sangat membebani mereka. 

    Kebijakan ini membuat harga produksi pertanian Prancis menjadi lebih mahal sehingga kalah bersaing dari produk luar.

    Untuk itu para petani meminta kebijakan dan perlindungan dari pemerintah Prancis. Sumber: VOA Indonesia.

     

     

  • Partai Sayap Kiri Prancis, France Unbowed Ajukan Pemakzulan terhadap Emmanuel Macron

    Partai Sayap Kiri Prancis, France Unbowed Ajukan Pemakzulan terhadap Emmanuel Macron

    7cloud.asia – Partai sayap kiri Prancis, France Unbowed, pada Sabtu (31/8/2024) mengajukan langkah untuk pemakzulan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Usulan pemakzulan ini diajukan setelah Emmanuel Macron menolak pencalonan Lucie Castets dari koalisi sayap kiri sebagai perdana menteri Prancis.

    France Unbowed mengecam Emmanuel Macron karena menolak pilihan partai itu untuk jabatan perdana menteri meskipun koalisi sayap kiri memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen pada Juli.

    “Rancangan resolusi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Republik, sesuai dengan Pasal 68 Konstitusi, telah dikirim ke para anggota Parlemen hari ini untuk ditandatangani bersama,” ujar Mathilde Panot, pemimpin fraksi France Unbowed di parlemen, pada X.

    Baca: Pemerintah Prancis akan lindungi petaninya

    Berdasarkan Pasal 68, presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya jika terjadi pelanggaran tugas yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pelaksanaan mandat presiden.

    France Unbowed memiliki cukup kursi untuk memulai prosedur tersebut, tetapi untuk menggolkannya diperlukan persetujuan dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen.

    Emmanuel Macron bulan ini bertemu dengan fraksi-fraksi di parlemen serta para pemimpin partai dalam upaya untuk menegosiasikan pemerintahan baru setelah pemilu menghasilkan parlemen tanpa kelompok yang meraih suara mayoritas.

    Presiden Prancis itu mengesampingkan New Popular Front, koalisi sayap kiri yang memperoleh 182 dari 577 kursi parlemen, dari pembicaraan tersebut dengan alasan kekhawatiran mengenai “stabilitas institusional”.

    Baca: Yordania minta PBB hentikan rencana pembangunan sinagoge di Masjid Al-Aqsa

    Sebelumnya, Partai sayap kiri Prancis, La France Insoumise (LFI), juga mengumumkan akan menggunakan semua cara konstitusional untuk memakzulkan Presiden Emmanuel Macron.

    Pemakzulan itu akan dilakukan Macron dia gagal menunjuk kandidat bersama aliansi tersebut sebagai perdana menteri, setelah hasil pemilu baru-baru ini di mana aliansi kiri memenangkan kursi terbanyak.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di La Tribune, pemimpin LFI Jean-Luc Mélenchon, koordinator partai Manuel Bompard, dan Presiden Kelompok Deputi LFI Mathilde Panot mengkritik Macron karena “mengabaikan konsekuensi politik” dari pemilihan umum dadakan pada 9 Juni, di mana ia sekali lagi kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa.

    Partai tersebut menuduh Macron melakukan “kudeta terhadap demokrasi” dengan mengabaikan kandidat Front Populer Baru (NFP) untuk perdana menteri, yang memenangkan pemilu.

    Baca: Sambut kedatangan Paus Fransiskus warga Jakarta diimbau WFH

    LFI mengutip Pasal 68 Konstitusi Prancis, yang membahas pemakzulan presiden, sebagai dasar ancaman mereka. Namun, Partai Sosialis, partai terbesar kedua dalam NFP, tidak mendukung pendekatan LFI.

    Sekretaris Olivier Faure menyatakan di X bahwa “ancaman” tersebut tidak mencerminkan pandangan semua partai dalam NFP dan berpendapat bahwa pemakzulan “tidak dapat dilaksanakan.”

    Ia menyarankan bahwa mosi tidak percaya akan menjadi respons yang lebih tepat terhadap penunjukan perdana menteri oleh Macron.

    Sumber:Antaranews/Sputnik-Anadolu

     

  • Prancis Tak Izinkan Israel Ikut Pameran Pertahanan Euronaval di Paris

    Prancis Tak Izinkan Israel Ikut Pameran Pertahanan Euronaval di Paris

    7cloud.asia – Delegasi Israel yang ikut dalam pameran besar pertahanan Euronaval bulan depan di Prancis tidak akan diizinkan membangun stan atau memamerkan perangkat keras setelah ada keputusan pemerintah Prancis, kata penyelenggara, Rabu (16/10/2024).

    Larangan untuk ikut dalam pameran besar pertahanan Euronaval bulan depan di Prancis ini memicu kemarahan dari pihak Israel.

    Keputusan itu muncul sementara ketegangan meningkat antara Israel dan Prancis menyusul komentar Presiden Emmanuel Macron yang mengkritik korban sipil akibat serangan Israel terhadap kelompok militan Syiah Hizbullah di Lebanon.

    Macron juga mengritik tajam serangan Israel ke kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 42.000 warga Palestina.

    Baca: Israel berulang kali serang UNIFIL

    Dilansir VOA Indonesia, Macron pekan lalu bersikeras bahwa menghentikan ekspor senjata yang digunakan Israel dalam kedua operasi adalah satu-satunya cara menghentikan kedua konflik.

    “Pemerintah Prancis memberi tahu Euronaval tentang keputusannya menyetujui partisipasi delegasi Israel dalam Euronaval 2024, tanpa stan atau pameran peralatan apa pun,” kata panitia pameran yang akan dimulai pada 4 November di Paris.

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengecam Macron, menyebut tindakan tersebut sebagai “memalukan”.

    “Tindakan Macron ini memalukan bagi bangsa Prancis dan nilai-nilai dunia bebas, yang ia klaim ia junjung tinggi. Keputusan untuk mendiskriminasi industri pertahanan Israel di Prancis untuk kedua kali – membantu musuh-musuh Israel dalam perang,” tulis Gallant di X.

    Baca: Gigi Hadid ikut kecam Israel

    “Kami akan terus membela negara kami dari musuh-musuh di 7 front yang berbeda, dan berjuang untuk masa depan kami – dengan atau tanpa Prancis,” tambah Gallant.

    Euronaval, acara dua tahunan yang menarik peserta pameran pertahanan angkatan laut dari seluruh dunia, mengatakan bahwa tujuh perusahaan Israel terdampak oleh keputusan tersebut.

    “Sesuai keputusan pemerintah Prancis, perusahaan-perusahaan dan warga negara Israel yang ingin hadir akan disambut di pameran tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di atas,” tambahnya.

    Pada akhir Mei lalu, kehadiran produsen pertahanan Israel di pameran pertahanan dan keamanan darat Eurosatory dilarang oleh pemerintah, sebelum akhirnya diizinkan pengadilan Prancis.

    Baca: Solidaritas untuk Palestina di Festival Film Cannes ke-77

  • Ribuan Orang dikhawatirkan Tewas Akibat Topan Chido yang Melanda Kepulauan Mayotte, Prancis

    Ribuan Orang dikhawatirkan Tewas Akibat Topan Chido yang Melanda Kepulauan Mayotte, Prancis

    7cloud.asia – Ratusan, bahkan mungkin ribuan, orang dikhawatirkan tewas akibat Topan Chido yang melanda Kepulauan Mayotte, Prancis, di Samudra Hindia, kata seorang pejabat tinggi Prancis saat diwawancarai saluran media lokal, Mayotte La 1ere, pada Minggu (15/12/2024), di Mamoudzou.

    “Saya kira pasti akan ada beberapa ratus (korban jiwa), mungkin akan mencapai seribu, bahkan beberapa ribu (jiwa),” kata prefek Mayotte, Francois-Xavier Bieuville, melalui saluran tersebut.

    Topan Chido menerjang Mayotte semalam, kata lembaga meteorologi Prancis Meteo-France, dengan angin berkecepatan lebih dari 200 kilometer per jam yang merusak rumah-rumah bedeng, gedung-gedung pemerintahan dan sebuah rumah sakit.

    Topan itu adalah badai terkuat yang menerjang kepulauan tersebut dalam lebih dari 90 tahun, kata lembaga itu.

    Baca: WMO Sebut Banjir Spanyol sebagai contoh dampak perubahan iklim

    Sulit untuk memastikan jumlah korban tewas setelah topan terjadi, yang juga menimbulkan kekhawatiran tentang akses terhadap makanan, air dan sanitasi, kata pihak berwenang.

    Bieuville mengatakan, praktik memakamkan jenazah sesegera mungkin yang dilakukan warga muslim setempat mempersulit upaya mendata jumlah kematian yang sebenarnya.

    Prancis mengatakan akan memberlakukan jam malam di Mayotte, pulau di Samudera Hindia, mulai Selasa malam, setelah teritori seberang laut Prancis itu hancur oleh topan yang dikhawatirkan menewaskan ratusan orang.

    Menurut data resmi terbaru, 21 orang dipastikan telah tewas akibat Siklon Chido yang menerjang pulau tersebut dan kepulauan sekitarnya pada akhir pekan lalu.

    Tetapi pihak berwenang khawatir bahwa ratusan, bahkan mungkin ribuan, orang yang tewas, begitu jumlah korban yang sebenarnya terungkap, setelah puing-puing dibersihkan dan jalan-jalan dibuka kembali.

    Baca: Korban Tewas Akibat Banjir Bandang di Spanyol Mencapai ratusan Orang

    Pusat-pusat layanan kesehatan hancur, layanan listrik dan ponsel terputus, bandara ditutup untuk penerbangan sipil, dan ada kekhawatiran yang meningkat mengenai cara mengamankan pasokan air minum.

    Siklon Chido merupakan yang terbaru dari serangkaian badai yang terjadi di seluruh dunia yang dipicu oleh perubahan iklim, kata para pakar.

    Jam malam mulai dari pukul 22.00 hingga pukul 4.00 waktu setempat diberlakukan sebagai langkah keamanan untuk mencegah penjarahan, kata kementerian dalam negeri Prancis.

    Kepulauan Mayotte, yang terletak hampir 8.000 kilometer dari Paris dan harus ditempuh melalui perjalanan laut selama empat hari, jauh lebih miskin dibanding wilayah Prancis lainnya, dan telah dilanda kekerasan geng dan kerusuhan selama puluhan tahun.

    Sekitar 77 persen warga Mayotte hidup di bawah garis kemiskinan Prancis.

  • Presiden Prancis Berencana Larang Penggunaan Media Sosial pada Anak Usia di Bawah 16 Tahun

    Presiden Prancis Berencana Larang Penggunaan Media Sosial pada Anak Usia di Bawah 16 Tahun

    7cloud.asia – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (10/12/2025) menyampaikan niatnya melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 15- 16 tahun. 

    Dalam pernyataannya, Macron berharap pembatasan penggunaan media sosial ini sudah diketok palu  sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Awal Juni lalu, Macron berkata bahwa ia bermaksud melarang media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun apabila Uni Eropa tidak membuat larangan semacam itu.

    “Kami akan mewajibkan verifikasi usia untuk semua media sosial, dan kami akan menetapkan usia minimal 15–16 tahun, dan kami akan menyatakan bahwa siapapun yang masih di bawah usia tersebut tak akan boleh mengakses media sosial,” kata Macron, dikutip Le Figaro.

    Baca Juga: Wacana Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak: Butuh Persiapan dan Regulasi Matang

    “Saya berkomitmen untuk memastikan pengesahan RUU tersebut dilakukan pada atau sebelum akhir masa jabat saya,” ujar Macron

    Pemerintah Prancis bermaksud untuk mengajukan RUU untuk hal tersebut pada awal 2026 dan memastikan pengesahannya dilakukan dengan cepat, kata dia, menambahkan.

    April lalu, Gabriel Attal yang saat itu menjadi perdana menteri Prancis, mengajukan pelarangan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun dan memberlakukan pembatasan akses di malam hari bagi remaja berusia di atasnya. 

    Saat itu, Gabriel menyebut ini dalam suatu “langkah radikal” memerangi kecanduan internet.

    Baca Juga: DPR Australia Loloskan RUU Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial

    Saat ini semakin banyak negara yang bermaksud membatasi pengaruh media sosial terhadap kelompok remaja. 

    Negara-negara itu antara lain Australia yang menjadi negara pertama yang melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.

    Di samping itu, Indonesia, Denmark, Spanyol, Turki, dan Yunani turut mempertimbangkan pembatasan usia wajib bagi pengguna media sosial.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik

     

  • Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    7cloud.asia – Prancis berjuang memadamkan kebakaran hutan besar di dekat Paris akibat gelombang panas berkepanjangan terus melanda sebagian besar negara itu dan memaksa evakuasi di dekat hutan Fontainebleau.

    Penyiar BFM TV melaporkan pada Senin (13/07/2026) bahwa kebakaran di dekat hutan Fontainebleau, sekitar 70 kilometer tenggara Paris, memicu evakuasi sekitar 1.000 penduduk dan wisatawan dari bagian komune Le Vaudoue saat api bergerak menuju area perumahan.

    Wali Kota Le Vaudoue, Michel Calmy, menggambarkan adanya “dinding api” yang menjalar cepat menuju desa tersebut sebelum akhirnya mencapai pinggiran kawasan permukiman, menurut laporan lembaga penyiaran itu.

    Baca: Enam Orang Tewas Akibat Kebakaran Hutan di Spanyol

    Sementara itu, Juru bicara pemerintah Maud Bregeon mengatakan kepada RTL bahwa kebakaran hutan Fontainebleau adalah “situasi yang luar biasa,” mengatakan kebakaran sebesar itu di Prancis utara belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini situasi luar biasa, yang membutuhkan penanganan luar biasa,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menerjunkan pesawat pengebom air Canadair dan armada Dash guna membantu pemadaman api.

    Dua pesawat Canadair tiba di area tersebut pada Senin dan mulai melakukan operasi penjatuhan air setelah mengumpulkan air dari Sungai Seine.

    Baca: Ruang Hijau Jadi Opsi Cegah Kebakaran Hebat di Los Angeles

    Kebakaran hutan terjadi saat 37 departemen tetap berada di bawah peringatan tertinggi gelombang panas merah Prancis, dengan suhu ekstrem dan kondisi kering meningkatkan risiko kebakaran di seluruh negeri, menurut penyiar tersebut.

    Bregeon mengatakan sekitar 2.000 pusat pendingin dibuka selama akhir pekan di bawah rencana darurat Extreme Heat ORSEC yang baru diperkenalkan oleh pemerintah untuk melindungi orang-orang yang rentan.

    Dia menambahkan bahwa sistem rumah sakit Prancis masih terus mengatasi lonjakan keluhan kesehatan terkait panas.

     Baca: Prancis Catat Hampir 9000 Kematian Akibat Gelombang Panas

    Pemerintah juga mendukung pembatalan beberapa perayaan Hari Bastille, mengatakan langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari kelebihan beban layanan darurat dan mengurangi risiko kebakaran baru akibat kembang api.

    Di tempat lain, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran hutan di Cap Frehel di departemen Cotes-d’Armor di barat laut, meskipun tim darurat tetap berada di lokasi guna mencegah kobaran api kembali menyala.

    Wakil Menteri Pertahanan Alice Rufo mengatakan kepada penyiar TF1 bahwa pemerintah berharap dapat mengerahkan pesawat transportasi militer A400M untuk misi pemadaman kebakaran “dalam beberapa minggu mendatang” setelah menyelesaikan pelatihan pilot dan persiapan lainnya.

    Sumber: Antara/Anadolu