ruangkota

Tag: pulau jawa

  • BRIN Lakukan Pemetaan Sesar di Pulau Jawa: Sejumlah Kota Ini Rawan Terdampak Gempa

    BRIN Lakukan Pemetaan Sesar di Pulau Jawa: Sejumlah Kota Ini Rawan Terdampak Gempa

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini fokus melakukan pemetaan sesar di sepanjang Pulau Jawa, yang membentang dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi.

    Salah satu tujuan pemetaan sesar Jawa ini adalah untuk memahami dan memetakan potensi risiko bencana gempa di Pulau Jawa. Seprti diketahui, keberadaan sesar ini membuat Pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana-bencana geologi yang dapat terjadi.

    Kondisi pulau Jawa dengan populasi terpadat di Indonesia menjadi alasan dilakukannya pemetaan sesar di Pulau Jawa ini.

    Proyek ekspedisi yang dilakukan oleh BRIN tidak hanya memetakan sesar, tetapi juga mencakup pemetaan palung, gunung, dan bukit di bawah laut.

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Sonny Aribowo, menjelaskan beberapa wilayah sepanjang pulau Jawa yang telah dilakukan penelitian.

    “Sejauh ini, sesar-sesar di Jawa yang sudah pernah diteliti dan dipublikasikan antara lain Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, Java Back-arc Thrust/Baribis-Kendeng Sesar Opak, Sesar Mataram, Sesar Garsela, Sesar di Karangsambung, dan Sesar Pasuruan,” ungkap Sonny dilansir di laman resmi BRIN.

    Baca: Indonesia termasuk daerah rawan gempa tapi literasi masyarakat masih rendah

    Selain itu, juga dilakukan penelitian terhadap jalur Sesar Rembang-Madura-Kangean Sakala, Somorkoning. Terbukti aktif dilihat dari pergeseran morfologi dan trenching paleoseismologi.

    Beberapa sesar yang sempat menyebabkan kejadian gempa bumi merusak juga masih diteliti oleh peneliti BRIN, seperti sesar di Cianjur, sesar di Sumedang dan sekitarnya.

    Sesar Java Back-arc Thrust sendiri saat ini masih terus dilakukan penelitian lebih lanjut, karena berpotensi merusak daerah perkotaan seperti Semarang dan Surabaya.

    Menurut Sonny, gempa ternyata muncul di daerah yang understudied sebelumnya seperti Cianjur, Sumedang, dan bahkan yang terbaru adalah Laut Jawa di dekat Pulau Bawean.

    “Sejauh ini, pihak BRIN berencana melakukan ekspedisi terestrial di Pulau Jawa, untuk melihat atau mengonfirmasi jalur sesar yang masih belum banyak diperdalam. Ke depannya juga akan ada peta sesar aktif yang cukup detail di Pulau Jawa,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian PUPR melalui Pusat Studi Gempa Nasional dan BMKG akan menambah peluang teridentifikasi/terkonfirmasi jalur sesar-sesar aktif di Pulau Jawa.

    Baca: Warga diminta perhatikan peta bencana untuk hindari korban  

    “Ditambah adanya harapan untuk pengetahuan dari recurrence interval dari sejarah kegempaan pada masing-masing sesar aktif,” lanjutnya.

    Hasil dari penelitian ini menunjukkan, terdapat banyak sesar aktif besar yang mengapit Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, seperti Sesar Baribis Segmen Tampomas, Sesar Baribis Segmen Ciremai, Sesar Lembang, Sesar Cileunyi Tanjungsari, dan Sesar Garsela.

    Kota-kota penting seperti Cirebon, Bandung, Jakarta, Karawang, dan Indramayu juga terdampak oleh sesar-sesar ini, menyimpan energi berupa swarm earthquake maupun foreshocks.

    Gempa yang terjadi di Sumedang pada Januari lalu menjadi bukti nyata akan keberadaan sesar-sesar aktif ini. Rentang kekuatan gempa yang dapat terjadi di wilayah Sumedang diperkirakan mencapai 6,6 hingga 7 magnitudo.

    “Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan membangun strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak potensial dari bencana gempa di masa depan,” tegasnya.

    Baca: Indonesia rawan gempa, perhatikan hal ini saat membangun rumah

    Langkah BRIN dalam melakukan pemetaan sesar dan BMKG dalam pengembangan mitigasi kebencanaan adalah sebagai respons terhadap bencana gempa di Sumedang. Hal ini juga sejalan dengan upaya global dalam meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana alam.

    Organisasi internasional seperti United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) secara konsisten mendorong negara-negara untuk meningkatkan pemahaman terhadap potensi bencana alam dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.

    Mengingat kondisi pulau Jawa yang rawan bencana gempa, Sonny berharap masyarakat mampu mengantisipasi adanya dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana.

    “Melakukan rekayasa bangunan agar tahan gempa, ini mungkin efektif jika bangunan belum dibangun. Kemudian juga menghindari membangun di sekitar jalur gempa,” imbaunya.

    Sonny berharap pemetaan sesar di Pulau Jawa ini memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mengurangi risiko bencana alam

    “Dengan hasil penelitian ini, diharapkan upaya mitigasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi bencana gempa di Pulau Jawa,” harap Sonny.

  • Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    7cloud.asia – Kekeringan akibat El Nino 2023 sempat membuat sektor pangan Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kelimpungan. Panen padi di Indonesia tahun lalu turun sebesar 3,95 juta ton atau 17,54 persen lebih rendah dibandingkan 2022.

    Situasi ini mengerek inflasi sektor pangan Indonesia ke angka yang tertinggi se-Asia Tenggara.

    Situasi kekeringan bisa menjadi lebih parah di masa depan. Studi terbaru yang dilakukan dosen Universitas Gadjah Mada, Vempi Satriya Adi Hendrawan bersama tim memprediksi Jawa berisiko mengalami penurunan hujan tahunan secara signifikan dibandingkan kondisi saat ini.

    Penurunan ini berkisar rata-rata 10 persen hingga tahun 2060, dan 16,2 persen hingga akhir abad ini. Perubahan tersebut dapat berdampak pada 73% dari total penduduk Jawa atau lebih dari 100 juta jiwa.

    Tim membuat prediksi ini berdasarkan asumsi bahwa dunia membiarkan pelepasan emisi sangat banyak dan terus meningkat tanpa dibarengi upaya pengurangan.

    Situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.

    Baca Juga: Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    Risiko besar kekeringan
    Pada akhir abad 21, riset yang dilakukan Vempi menaksir hari tanpa hujan di Pulau Jawa secara berturut-turut akan meningkat sebesar 18,6-34,6 persen dibandingkan saat ini.

    Ancaman kekeringan lebih besar terjadi di dataran rendah. Kabupaten-kabupaten di sepanjang pesisir utara Jawa, mulai dari Serang hingga Madura, dapat mengalami penurunan curah hujan hingga 37 persen.

    Sementara, di rata-rata daerah di Jawa, curah hujan berkurang sekitar 8-18 persen. Kekeringan akan meningkat hingga dua kali lipat sepanjang musim kemarau.

    Potensi kekeringan bakal kian parah karena naiknya temperatur maksimum harian. Pada saat itu, temperatur di Pulau Jawa berpotensi meningkat 1,7°C hingga 3,1°C.

    Suhu tertinggi yang mencapai 40°C mungkin akan dialami beberapa kabupaten antara lain Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, dan Kota Yogyakarta.

    Di daerah tersebut, jumlah hari dengan suhu sangat ekstrem akan naik delapan kali lipat dibandingkan saat ini.

    Baca Juga: Gara-gara Panas Ekstrem, Hampir Setengah Juta Orang Meninggal Per Tahun

    Pada akhir abad ke-21, rata-rata wilayah Jawa akan mengalami 209 hari berturut-turut dengan suhu maksimum harian yang sangat ekstrem (rerata di atas 36°C).

    Padahal, secara historis, suhu ekstrem rata-rata tersebut hanya terjadi selama empat hari berturut-turut.

    Dampak kekeringan terhadap pertanian
    Penumpukan emisi di atmosfer pada 2100 juga akan membuat 10% daerah Pulau Jawa (sekitar 13 ribu km2) berisiko mengalami kekeringan.

    Daerah terdampak ini merupakan lembah-lembah lahan pertanian dataran rendah yang subur sekaligus penyangga kebutuhan beras di Indonesia.

    Di kawasan pantai utara Jawa, daerah yang terdampak adalah Pandeglang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pati, Grobogan, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

    Baca Juga: WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    Sementara itu, daerah di kawasan selatan seperti Gunungkidul, Jember, Cianjur, Sukabumi, dan Cilacap juga turut terkena imbasnya.

    Kekeringan dapat mengurangi tampungan air untuk irigasi. Ini pada akhirnya akan mengancam ketersediaan air untuk pertanian.

    Jika emisi tidak dikurangi secara maksimal, krisis pengairan akan mengancam produksi pertanian. Hal tersebut dapat menaikkan harga bahan pangan akibat kelangkaan di dalam negeri, hingga mengancam ketahanan pangan negara.

    Fenomena cuaca El Nino juga akan membuat risiko kekeringan lebih tinggi di masa depan. Studi lainnya meramalkan bahwa El Nino akan terjadi lebih sering dan parah.

    Pasokan listrik dari pembangkit yang mengandalkan stabilitas debit air bendungan juga dapat terganggu.

    Ini sudah terbukti di Sulawesi Selatan yang mengalami banyak kejadian byar-pet alias pemadaman bergilir pada musim kering tahun lalu.

    Sumber: The Conversation

  • Pulau Jawa Tak Layak Huni di Masa Depan Jika Tambang Tidak Disetop

    Pulau Jawa Tak Layak Huni di Masa Depan Jika Tambang Tidak Disetop

    7cloud.asia – Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sebanyak 151,59 juta jiwa atau sekitar 56,1 persen dari total 284,4 juta jiwa penduduk negara kita bermukim di sana.

    Namun, jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan daya dukung lingkungannya. Meski menjadi lumbung padi dari setengah produksi beras nasional, hanya 5,9 persen dari total air nasional yang tersedia di pulau ini.

    Sementara itu, kerusakan lingkungan di Pulau Jawa terus memburuk, terutama akibat perluasan tambang di wilayah karst dan pesisir.

    Pertambangan menyebabkan penyusutan lahan, mempercepat penurunan muka tanah, dan meningkatkan risiko banjir rob serta tenggelamnya wilayah pesisir.

    Pulau Jawa mengalami krisis ekologis yang serius akibat ketimpangan antara jumlah penduduk yang sangat besar, ketersediaan air yang minim, dan tekanan industri ekstraktif seperti pertambangan.

    Situasi ini membuat kita patut bertanya, apakah Pulau Jawa masih layak dihuni dalam 10–20 tahun ke depan?

    Ancaman nyata tambang di Pulau Jawa
    Krisis lingkungan di Pulau Jawa bukan hanya ancaman masa depan, melainkan masalah serius yang sudah terjadi sekarang.

    Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 bahkan mencatat bahwa tutupan lahan dan ketersediaan air di Jawa akan terus menurun hingga mencapai sangat terbatas bahkan langka.

    Sebanyak 34 kota/kabupaten pesisir di Jawa tergolong sangat rawan bencana, diperparah oleh kombinasi penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut.

    Sebagai contoh, Jakarta dan Semarang sedang menghadapi laju penurunan tanah 1-15 centimeter per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah terjadi secara bervariasi antara 1-8 centimeter per tahun.

    Peningkatan muka air laut setinggi 50 cm yang bersamaan dengan penurunan tanah berpotensi menggenangi kawasan padat penduduk secara permanen di pesisir kota di Jakarta maupun pantai utara Jawa (pantura).

    Sementara itu, 92 persen pasokan air baku masih bergantung pada air permukaan yang mudah terpengaruh cuaca dan musim.

    Krisis makin parah akibat ekspansi tambang, terutama di kawasan karst yang berperan vital sebagai penyangga cadangan air. Salah satu contohnya adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Rembang, Jawa Tengah.

    Peta citra satelit selama 2013 – 2024 memperlihatkan area bukit kapur alami Watuputih sudah berubah menjadi kawasan industri semen. Aktivitas penambangan mengganggu pada sistem resapan dan aliran air tanah.

    Studi CELIOS menunjukkan bahwa total kerugian akibat aktivitas tambang dan industri semen di CAT Watuputih mencapai Rp35,9 triliun selama periode 2014 hingga 2025.

    Angka ini mencakup kerusakan lingkungan, kehilangan air bersih, dampak kesehatan, serta hilangnya fungsi ekosistem.

    Studi membuktikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang tidak sebanding dengan kerugian lingkungan, sosial, dan fiskal yang ditimbulkannya.

    Hal yang lebih ironis, kerugian ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku usaha. Warga sekitar harus menerima kerusakan lingkungan tanpa kompensasi yang tidak pernah menjadi bagian dari perhitungan kebijakan publik.

    Perusahaan untung besar, sementara masyarakat dan lingkungan yang menanggung kerusakannya.

    Kasus tambang pasir di pesisir Yogyakarta menunjukkan pola serupa. Tambang merusak sumber air bawah tanah dan memperparah kekeringan yang sudah kronis.

    Tambang pasir di wilayah ini menimbulkan kerugian lingkungan sekitar hingga Rp2,58 triliun per tahun. Namun, data menunjukkan bahwa 85% tambang di wilayah ini tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    Sebanyak 86 persen di antaranya pun tidak punya Kepala Teknik Tambang. Sekitar 14 persen izin tambang memiliki kesalahan informasi cadangan dan luas lahan yang fatal, misalnya angka yang tertera di dokumen resmi perizinan tidak sama dengan realitas di lapangan.

    Sepanjang tahun 2019–2024, ditemukan setidaknya lebih dari 60 temuan pelanggaran.

    Jawa tak bisa lagi ditambang
    Pemerintah menetapkan Jawa sebagai koridor ekonomi berbasis inovasi, riset, dan teknologi, bukan zona industri ekstraktif. Jadi, kegiatan pertambangan jelas bertentangan dengan arah pembangunan dan harus segera dihentikan.

    Moratorium izin tambang secara hukum bisa dilakukan oleh presiden lewat Instruksi Presiden (Inpres).

    Hal serupa pernah dilakukan lewat Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk menghentikan izin di hutan primer dan gambut.

    Dengan kondisi dan arah kebijakan saat ini, moratorium pertambangan di Jawa tidak hanya sah secara hukum, tapi juga wajib secara etis dan ekologis. Analisis CELIOS diolah dari berbagai sumber (ESDM, BPS, dan Pemda), total IUP/WIUP se-Jawa dan Madura mencapai 2.195.

    Krisis ekologis di Pulau Jawa bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah persoalan keadilan, tata kelola sumber daya, dan perlindungan hak asasi manusia.

    Instruksi Presiden menjadi langkah hukum paling cepat dan efektif untuk menghentikan sementara pemberian izin tambang—tanpa perlu menunggu revisi peraturan perundang-undangan.

    Langkah ini bukan hanya tindakan administratif, melainkan juga bentuk konkret penegakan prinsip kehati-hatian, perlindungan hak dasar warga, dan pembangunan yang konsisten dengan kebijakan jangka panjang.

    Bersamaan dengan itu, pemerintah harus menata ulang strategi pembangunan agar selaras dengan krisis iklim dan kebutuhan rakyat.

    Lingkungan harus dipulihkan dan kita perlu menggeser fokus ke ekonomi restoratif yang tidak merusak. Hanya dengan begitu, Pulau Jawa masih bisa dihuni dan menjadi wajah masa depan Indonesia.

    Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation, Penulis: Muhamad Saleh (Researcher in Law and Regulatory Reform, Center of Economic and Law Studies/CELIOS)

  • Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen, Komisi IV DPR: Dibutuhkan Rehabilitasi Segera

    Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen, Komisi IV DPR: Dibutuhkan Rehabilitasi Segera

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan hutan di Pulau Jawa yang kini hanya tersisa sekitar 15 persen dari luas daratan.

    Ia menegaskan, menurut kaidah ekologi, kalau suatu pulau itu ingin sustain dan lestari, hutannya minimal 30 persen agar fungsi ekologis dan hidrologis tetap terjaga.

    “Jadi harusnya policy pemerintah ke depan (difokuskan untuk) penanaman kembali hutan,” ujar Rokhim dalam Rapat Audiensi Komisi IV DPR dengan Forum Penyelamatan Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Menurut Rokhmin, kerusakan ekologis di Jawa telah menyebabkan banjir, longsor, sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau yang semakin sering terjadi.

    Ia mencontohkan kondisi Sungai Cilosari yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dulu mengalir sepanjang tahun, tetapi kini kering selama tiga bulan akibat rusaknya fungsi hidrologis.

    Baca: Pulau Jawa tak layak huni di masa depan jika tambang tidak disetop

    Politikus PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memperkuat kembali peran Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor kehutanan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap berada di bawah kendali negara.

    “Saya pun sepakat harusnya perhutani dihidupkan kembali. Kalau pun di masa lalu ada kesalahan, yang dikoreksi kesalahannya saja,” tegasnya.

    Lebih jauh, Rokhmin juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap lahan-lahan perkebunan negara yang kini banyak dijarah atau beralih ke tangan konglomerat. Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan lemahnya kehadiran negara.

    “Itulah ciri-ciri negara soft state, negara yang tidak hadir. Negara akan hancur kalau menjadi soft state. Artinya, everything can be arranged, semuanya bisa diatur. Saya kira Komisi IV harus bersama pemerintah dan rakyat untuk menegakkan hukum kembali” ujarnya.

    Menutup pernyataannya, Rokhmin meminta pemerintah menegakkan kembali hukum dan kebijakan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Tata Ruang, dan Undang-Undang Kehutanan agar pengelolaan hutan di Jawa benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan kemakmuran rakyat.

    Baca: Sentralisasi hambat pengelolaan perhutanan sosial

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV lainnya, Dadang M. Naser menilai penyebab utama minimnya luas hutan di Jawa dipicu kerusakan yang dipicu konflik sosial, tumpang tindih pemahaman kebijakan negara, serta pelaksanaan perhutanan sosial yang tidak berjalan sesuai tujuan.

    “Perhutanan sosial ini tujuannya ideal, tapi ternyata di lapangan tidak berhasil. Artinya, 90 persen gagal, 10 persen baru menyatakan ada,” ucap politisi Partai Golkar ini.

    Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

    Lebih lanjut Dadang mengungkapkan bahwa gagalnya pelaksanaan perhutanan sosial karena minimnya pengawasan yang mengakibatkan kebijakan negara yang bertujuan memberi akses kelola kepada masyarakat malah bergeser menjadi praktik perusakan hutan.

    Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Dadang menegaskan bahwa konsep kehutanan sosial seharusnya berbasis agroforestry, bukan hortikultura yang berorientasi tanam cepat panen.

    Baca: JustCOP desak pemerintah hentikan perampasan hutan adat

    “Kehutanan sosial itu mestinya menjaga tegakan dengan sistem agroforestry. Masyarakat sejahtera hutannya tetap lebat, ” katanya.

    Ia mencontohkan penanaman pohon nangka, sukun, kopi, dan tanaman keras lain yang selaras dengan tujuan menjaga tegakan. Model tersebut kemudian dapat dikombinasikan dengan peternakan, termasuk penyediaan hijauan seperti daun kelor untuk pakan.

    Ia menegaskan penyimpangan seperti itu harus dihentikan dan diluruskan. “Bagaimana hutan mangrove, pilih-pilih pantai, bagaimana tadi konflik sosial tentang pemilikan tahan, kebijakan-kebijakan negara harus kembali dievaluasi,” jelasnya

    Dadang menuturkan Komisi IV saat ini sedang mempersiapkan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kehutanan untuk mengevaluasi tata kelola hutan nasional, termasuk kebijakan KHDPK dan reforma agraria di kawasan hutan.

    Dalam audiensi, Forum Penyelamatan Hutan Jawa yang dipimpin Eka Santosa meminta Komisi IV mendorong pencabutan SK Kementerian LHK terkait Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDPK) serta menolak pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan Jawa.

    Baca: Target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dinilai sangat kecil

  • WALHI: Banjir Berulang di Pulau Jawa Jadi Bukti Negara Gemar Mereproduksi Bencana

    WALHI: Banjir Berulang di Pulau Jawa Jadi Bukti Negara Gemar Mereproduksi Bencana

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah kembali mengulangi kesalahan lama dalam menanggulangi bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Jawa, sebagaimana yang sebelumnya terjadi di Sumatera.

    Ketiadaan sistem peringatan dini yang memadai, lemahnya upaya mitigasi, serta pembiaran terhadap degradasi lingkungan menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola dan mengurangi risiko bencana.

    Dalam keterangan tertulisnya, WALHI menyebut pola ini secara sistematis meningkatkan kerentanan kehidupan warga di Pulau Jawa dan membuat bencana ekologis terus berulang.

    WALHI menegaskan bahwa bencana di Pulau Jawa adalah bencana ekologis, sebagai akibat sikap negara yang terus menempatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai tujuan utama.

    Dampaknya adalah rusaknya tata ruang dan tata wilayah yang mengakibatkan rusaknya daya dukung dan daya tampung kawasan, sehingga bencana hadir tidak temporer lagi tetapi permanen.

    Oleh karena itu, WALHI mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan lindung dan resapan air, meninjau ulang izin merusak, serta mengevaluasi tata ruang Pulau Jawa berbasis daya dukung lingkungan.

    Baca: Bencana di Gunung Slamet Meluas, 4 Kabupaten Terdampak

    Penanganan bencana harus beralih dari pendekatan teknokratik sempit menuju pemulihan ekosistem, sekaligus menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan.

    Pengkampaye Urban Berkeadilan dan Tim Riset WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa cuaca ekstrem yang melanda pulau Jawa, dipicu oleh bibit siklon tropis 97S di Samudera Hindia dan penguatan Monsun Asia.

    Peristiwa tersebut adalah efek jangka panjang dari perubahan iklim yang telah menjelma menjadi krisis.

    “Kombinasi antara peningkatan kejadian ekstrem akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan akibat kesalahan arah pembangunan dan tata ruang inilah yang mendorong lonjakan risiko dan potensi bencana di Pulau Jawa.

    Dampaknya telah dirasakan ribuan warga di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta memaksa warga mengungsi dari wilayah hulu hingga pesisir.

    ”Situasi ini menunjukkan bahwa kerentanan Jawa bukanlah kondisi alamiah, melainkan hasil dari persoalan struktural,” terang Wahyu.

    Baca: Krisis Ekologi yang Dihadapi Jawa Barat

    Sejak akhir 2025 hingga 2026, banjir terus berulang di Jabodetabek dan telah merenggut korban jiwa, angka yang kerap diremehkan oleh pemerintah. Padahal setiap korban adalah penanda kegagalan serius dalam pengurangan risiko bencana.

    Persoalan banjir Jakarta bukan semata persoalan alam atau kondisi geologi, melainkan bencana yang kian memburuk akibat kebijakan pembangunan yang abai terhadap keselamatan warga dan daya dukung lingkungan.

    “Jumlah korban jiwa dan kerugian yang terus berulang dalam setiap kejadian banjir bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa negara gagal menurunkan risiko bencana,“ jelas Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung.

    Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi cuaca ekstrem, karena akar persoalan banjir di Jabodetabek adalah kesalahan struktural yang lahir dari kebijakan pembangunan dan tata ruang yang mereka putuskan sendiri.

    ”Selama negara tetap memaksakan pendekatan teknokratis dan proyek-proyek semu tanpa membongkar paradigma pembangunan yang merusak, banjir akan terus diproduksi dan warga akan terus menjadi korban.” tandasnya.