7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemerintah kembali mengulangi kesalahan lama dalam menanggulangi bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Jawa, sebagaimana yang sebelumnya terjadi di Sumatera.
Ketiadaan sistem peringatan dini yang memadai, lemahnya upaya mitigasi, serta pembiaran terhadap degradasi lingkungan menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola dan mengurangi risiko bencana.
Dalam keterangan tertulisnya, WALHI menyebut pola ini secara sistematis meningkatkan kerentanan kehidupan warga di Pulau Jawa dan membuat bencana ekologis terus berulang.
WALHI menegaskan bahwa bencana di Pulau Jawa adalah bencana ekologis, sebagai akibat sikap negara yang terus menempatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai tujuan utama.
Dampaknya adalah rusaknya tata ruang dan tata wilayah yang mengakibatkan rusaknya daya dukung dan daya tampung kawasan, sehingga bencana hadir tidak temporer lagi tetapi permanen.
Oleh karena itu, WALHI mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan lindung dan resapan air, meninjau ulang izin merusak, serta mengevaluasi tata ruang Pulau Jawa berbasis daya dukung lingkungan.
Baca: Bencana di Gunung Slamet Meluas, 4 Kabupaten Terdampak
Penanganan bencana harus beralih dari pendekatan teknokratik sempit menuju pemulihan ekosistem, sekaligus menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan.
Pengkampaye Urban Berkeadilan dan Tim Riset WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan bahwa cuaca ekstrem yang melanda pulau Jawa, dipicu oleh bibit siklon tropis 97S di Samudera Hindia dan penguatan Monsun Asia.
Peristiwa tersebut adalah efek jangka panjang dari perubahan iklim yang telah menjelma menjadi krisis.
“Kombinasi antara peningkatan kejadian ekstrem akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan akibat kesalahan arah pembangunan dan tata ruang inilah yang mendorong lonjakan risiko dan potensi bencana di Pulau Jawa.
Dampaknya telah dirasakan ribuan warga di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta memaksa warga mengungsi dari wilayah hulu hingga pesisir.
”Situasi ini menunjukkan bahwa kerentanan Jawa bukanlah kondisi alamiah, melainkan hasil dari persoalan struktural,” terang Wahyu.
Baca: Krisis Ekologi yang Dihadapi Jawa Barat
Sejak akhir 2025 hingga 2026, banjir terus berulang di Jabodetabek dan telah merenggut korban jiwa, angka yang kerap diremehkan oleh pemerintah. Padahal setiap korban adalah penanda kegagalan serius dalam pengurangan risiko bencana.
Persoalan banjir Jakarta bukan semata persoalan alam atau kondisi geologi, melainkan bencana yang kian memburuk akibat kebijakan pembangunan yang abai terhadap keselamatan warga dan daya dukung lingkungan.
“Jumlah korban jiwa dan kerugian yang terus berulang dalam setiap kejadian banjir bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa negara gagal menurunkan risiko bencana,“ jelas Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung.
Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi cuaca ekstrem, karena akar persoalan banjir di Jabodetabek adalah kesalahan struktural yang lahir dari kebijakan pembangunan dan tata ruang yang mereka putuskan sendiri.
”Selama negara tetap memaksakan pendekatan teknokratis dan proyek-proyek semu tanpa membongkar paradigma pembangunan yang merusak, banjir akan terus diproduksi dan warga akan terus menjadi korban.” tandasnya.
Leave a Reply