ruangkota.com – Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan berhasil mengembangkan “Biochar Three In One” (Biotron) yang diharapkan dapat membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk kimia.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menambahkan Biotron merupakan perpaduan antara biochar dengan pupuk organik dan agen hayati.
Dia mengatakan fungsi Biotron adalah nantinya menyediakan oksigen, menyediakan air dan menyediakan nutrisi. Dengan demikian Biotron akan menjadi rumah bagi mikroba penyubur tanah.
Kemudian pupuk organik akan membantu memperbaiki struktur dan PH tanah. Lalu agen hayati berfungsi mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan.
”Pupuk hayati akan memasak bahan makanan bagi tanaman sehingga bisa langsung dimakan tanaman. Itulah fungsi Biotron. Paling penting adalah Biotron akan membantu menyuburkan lahan dan mengurangi penggunaan pupuk kimia 40-50 persen,” tuturnya.
Dari hasil uji coba penggunaan Biotron mampu meningkatkan hasil tanaman. Implementasi Biotron memang harus diberikan secara bertahap sebanyak 6-7 ton/tahun selama tiga musim.
Dengan demikian, dalam tiga tahun tercapai dosis optimal sebanyak 20 ton/ha sehingga mampu mengurangi pupuk kimia 40-50 persen.
Perkiraannya, jika pemerintah harus mengalokasikan pupuk subsidi tahun 2023 sebanyak 9,01 juta ton atau senilai Rp20,7 triliun, maka dengan aplikasi Biotron akan ada penghematan pupuk subsidi Rp8,28 triliun hingga Rp10,35 triliun.
Hasil uji coba di lokasi “food estate” di Dadahup, Kalimantan Tengah, penggunaan Biotron mampu meningkatkan hasil padi di lahan rawa dari 2,1 ton/ha menjadi 3,7 ton/ha.
Sedangkan di lahan irigasi ada kenaikan produktivitas dari 5,8 ton/ha menjadi jadi 7 ton/ha atau naik sekitar 21 persen.
“Saat ini kita sudah diseminasi Biotron melalui Program Genta Organic di 1.020 kelompok tani dan 100 kabupaten di 33 provinsi. Dalam proses diseminasi memang tidak bisa cepat dan perlu waktu,” ungkap Dedi.
Produksi biotron ini mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Biotron jadi bagian upaya menghadirkan pupuk organik dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan tanpa ketergantungan dengan pupuk kimia.
“Temuan atau inovasi lain akan kita dorong, seperti ‘smart farming’,” kata Yasin Limpo dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (28/6/2023)
Menurut dia, hadirnya Biotron menjadi solusi di tengah kondisi harga pupuk yang mahal dan terbatasnya anggaran pemerintah untuk subsidi.
Mentan mengatakan saat ini tantangan pembangunan pertanian kian besar. Selain perubahan iklim, juga terjadi degradasi lahan, sarana produksi terbatas, pupuk kimia kian mahal, dan produksi tidak efisien dengan penurunan produktivitas lahan.
“Karena itu, sekarang ini kita tidak bisa lagi dengan cara lama, tapi harus sudah menggunakan cara baru dalam meningkatkan produksi pangan.
Dengan jumlah penduduk kita mencapai 280 juta jiwa, hadirnya pertanian yang makin maju, makin modern, dan mandiri akan sangat berarti karena penduduk Indonesia sangat besar,” tuturnya.
Dia mengakui hadirnya Biotron menjadi salah satu pilihan dan mutlak dilakukan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan pentingnya ketersediaan pangan. Apalagi pangan dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
“‘Climate change’, degradasi lahan, dan El Nino ada di depan mata kita. Dengan pendekatan “scientific” dan teknologi baru menjadi mutlak harus kita lakukan untuk meningkatkan produksi pangan,” tegasnya.
Berdasarkan tren pertumbuhan pertanian, ia mengungkapkan dalam tiga tahun ketika sektor lain dalam posisi merah, justru pertanian dalam posisi hijau atau tumbuh positif.
“Pertanian masih menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
7cloud.asia – Seiring dengan makin sering turunya hujan musim tanam padi pun mulai terjadi di sejumlah daerah di Ciamis, Jawa Barat sejak awal Januari lalu. Para petani dengan suka hati mengolah tanah dan menanam padi.
Namun suka cita itu hanya berlangsung tak lama. Pupuk kini dibatasi dan petani pun mengaku kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.
Seperti yang dialami oleh Salman, salah seorang petani di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.
Saat ia membeli pupuk 1 karung urea dan 1 karung phonska yang beratnya masing-masing 50 kilogram.
Salman harus rela difoto dan data pribadinya dicatat sebagai bukti pembelian pupuk bersubsidi ini.
Tidak hanya itu, untuk sawah seluas 4500 meter persegi, Salman hanya mendapat jatah pupuk 100 kilogram atau 1 kwintal. Padahal dulu, saat pembelian pupuk masih belum dibatasi, ia bebas membeli pupuk untuk sawahnya.
“Sekarang mah ribet, 200 kilo untuk dua musim tanam. Kartu tani nggak berlaku lagi. Jadi lama kalau mau beli,” jelas Salman kepada 7cloud.asia.
Untuk menyiasati kekurangan pupuk, Salman biasanya meminjam KTP milik kerabatnya yang sawahnya tidak luas.
“Padahal kalau mau naik dikit ya nggak papa asal kita mudah dapat pupuk, bebas kayak dulu. Nggak dibatas-batasi lagi,” katanya.
Kondisi ini semakin sulit bagi petani yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi seperti pembelian obat semprot, biaya penyewaan traktor, dan biaya lainnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Jajang Rusdiana. Bapak dua anak ini mengaku kaget dirinya harus difoto saat hendak membeli sebanyak 4 kilogram pupuk untuk kebutuhan pembenihan.
Selain itu, dia harus menandatangani formulir dan di aplikasi penyalur pupuk. Menurutnya cara seperti ini membuat petani tidak nyaman.
“Ini semua hal yang nggak biasa atau asing untuk para petani yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SD. Jadi kami diibaratkan seperti penjahat atau penipu,” cetus Jajang.
Selanjutnya Jajang menjelaskan cara seperti ini harus dilalui para petani yang akan membeli pupuk meski hanya membeli pupuk sedikit.
Sementara itu, Haji Enceng, salah seorang pedagang pupuk serta obat-obatan semprot mengakui banyak keluhan dari para pelanggan saat akan membeli pupuk.
Pasalnya kini para petani hanya mendapat jatah 100 kilogram untuk sekali tanam. Namun, dirinya tidak dapat berbuat banyak saat mendapat protes dari para pembeli.
“Terserah sawahnya mau seluas apa, ya tetep segitu jatahnya. Setiap petani dapat 200 kilo untuk dua kali musim tanam” kata Haji Enceng.
Padahal, dahulu sekali tanam petani mendapat jatah pupuk 200 kilogram. Namun jumlah itu kini dikurangi.
Jika petani butuh pupuk lebih banyak, maka ia terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Padahal pupuk subsidi dijual dengan harga Rp 2.250 per kilogram.
“Ini kayak gini sejak Januari, nggak berlaku lagi tuh Kartu Tani. Cuma pakai NIK KTP,” katanya.
Karena itu, baik Salman, Jajang maupun Haji Enceng berharap siapapun presidennya yang terpilih nanti dapat memperhatikan kondisi petani.
7cloud.asia – Banyak lahan pertanian yang ada saat ini mengalami penurunan kesuburan akibat kejenuhan penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia.
Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan di atas takaran rekomendasi yang digunakan sudah mulai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Seperti menurunnya kandungan bahan organik tanah, rentannya tanah terhadap erosi, menurunnya permeabilitas tanah, menurunnya populasi mikroba,” ujar Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo usai Kunjungan Kerja ke Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Firman mendorong transisi dari pupuk kimia ke pupuk organik. Langkah ini, ujarnya, untuk mengembalikan pH dan kesuburan tanah pertanian dan memberikan hasil pertanian yang lebih baik.
Firman menjelaskan, pupuk organik menjadi salah satu kebutuhan pasalnya penggunaan pupuk organik merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan serta menjaga struktur tanah dan kelembaban tanah.
Namun, Firman menegaskan, penggunaan pupuk organik ini harus dipastikan keasliannya, apalagi jika pengadaannya lewat subsidi.
Karena jika tidak asli tidak akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang ada akan tetapi malah menghambur-hamburkan uang negara untuk membeli pupuk yang kurang kualitasnya.
“Pada prinsipnya penggunaan pupuk organik harus yang berkualitas, jangan sampai kecolongan seperti dahulu menggunakan pupuk organik, contohnya yakni petroganik dimana hasil dari pada pertanian tidak maksimal,” terangnya.
Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. Kuota pupuk bersubsidi itu bertambah dari alokasi awal 4,7 juta ton.
Alokasi subsidi sebanyak 9,55 juta ton tersebut ditujukan kepada tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK, dan yang baru adalah pupuk organik.
Secara rinci, alokasi pupuk urea ditetapkan sebesar 4.634.626 ton, pupuk NPK sebesar 4.415.374 ton termasuk pupuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik sebesar 500.000 ton.
Kepmentan 249/2024 juga menetapkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar.
Bagi petani yang ingin mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 20 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Pada pasal 3 ayat 5 beleid itu ditetapkan bahwa petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
Dengan adanya penambahan kuota diharapkan ada pendataan untuk petani, karena sampai saat ini, jika ditanyakan distribusi daripada pupuk bersubsidi masih banyak persoalan memang betul, masih ada distribusi yang tidak tepat sasaran.
Karena banyak sistem yang masih digunakan ketika memakai kartu tani, dimana posisi banyak orang yang sudah tiada lahan sudah dijual, kartu tani masih dipegang sehingga itu menjadi persoalan serius, hal tersebut perlu dilakukan evaluasi.
Firman berharap, dengan menggunakan sistem melalui T-Pubers ke aplikasi iPubersyang dilakukan oleh Pupuk Indonesia bisa memperbaiki sistem pendistribusian.
7cloud.asia – Perubahan iklim yang memanaskan suhu Bumi bisa memengaruhi jumlah maupun kualitas makanan hingga ke meja makan. Di Indonesia, perubahan iklim dapat mengguncang sektor pangan dan pertanian yang menyumbang 14% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional.
Dampaknya berantai. Sebab, sektor pangan dan pertanian sekurang-kurangnya menyerap sepertiga dari total pekerja nasional dengan total luas lahan pertanian nasional per (2023) sekitar 7,3 juta hektare.
Tak terhitung berapa banyak riset yang sudah menyuarakan hal ini sejak lama. Sayangnya semuanya, seakan dianggap angin lalu saja.
Riset kami menunjukkan hari panas ekstrem yang kian sering terjadi akan terus menggerogoti sistem pertanian Indonesia. Akibatnya sudah ada dan berisiko terus berlipat: harga pangan naik, pendapatan petani menurun, dan gangguan stabilitas ekonomi puluhan juta keluarga yang menggantungkan pendapatan dari sektor ini.
Panas ekstrem menekan produktivitas petani
Dalam beberapa dekade terakhir, hari-hari dengan suhu panas ekstrem semakin sering terjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi, anomali suhu udara nasional naik 0,8°C sejak 2024: dari 26,7°C menjadi 27,5°C.
Kondisi ini berdampak langsung pada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung. Suhu ekstrem mengganggu siklus pertumbuhan tanaman, mempercepat penguapan air, menekan fotosintesis. Risiko gagal panen akhirnya semakin besar.
Riset kami menunjukkan, setiap kenaikan frekuensi hari panas ekstrem akan menurunkan hasil panen padi. Sebab, tanaman padi kurang bisa beradaptasi terhadap perubahan cuaca.
Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya pertanian Indonesia terhadap perubahan iklim. Ketika panas ekstrem menjadi semakin sering, risiko penurunan produksi tidak lagi bersifat musiman, melainkan menjadi tren.
Situasi takkan berubah jika petani hanya mengandalkan perbaikan proses tanam dan merawat tanaman dengan baik.
Pupuk dan pestisida: penopang hasil, sekaligus sumber risiko
Pemakaian pupuk dan pestisida mungkin bisa membantu mempertahankan jumlah panen di tengah tren panas ekstrem, tapi hanya sementara dan ada batasnya.
Penurunan volume pemupukan berimbas pula pada anjloknya pendapatan petani beras sekitar Rp3,1 juta per hektare atau Rp2,3 juta per hektare untuk komoditas jagung.
Temuan kami membuktikan bahwa pupuk dan input pertanian berbasis karbon tidak hanya mahal dan mengandalkan barang impor, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang tidak kecil.
Pertanian berbasis karbon meliputi pemakaian pupuk dan pestisida sintetis, traktor berbahan bakar solar, hingga irigasi yang menggenangi lahan.
Secara ekologi, penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah, mencemari air, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dalam jangka waktu panjang efeknya bisa berujung pada bencana panen dan lingkungan.
Dengan kata lain, upaya mempertahankan produksi melalui penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan justru menciptakan lingkaran kesialan: memperparah perubahan iklim yang ujung-ujungnya merugikan sektor pertanian itu sendiri.
Dalam konteks jangka pendek dan efek tidak langsungnya, pemerintah sebenarnya memiliki program pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton untuk tahun 2026. Namun sayangnya, distribusi pupuk bersubsidi sering bermasalah hingga masuk radar Badan Pemeriksa Keuangan.
Kurang optimalnya penyaluran pupuk subsidi menambah risiko petani. Jika tidak kebagian pupuk subsidi, petani harus membeli sendiri pupuk yang notebene bahan produksinya masih diimpor sehingga sering terpengaruh pada nilai tukar rupiah.
Mengapa pertanian cerdas iklim menjadi keharusan
Perubahan iklim yang memangkas hasil panen akan menciptakan kelangkaan pasokan dan berisiko menaikkan harga pangan, terutama padi.
Bagi rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan berarti meningkatnya beban pengeluaran. Padahal, bahan pangan, khususnya beras, merupakan variabel penentu inflasi terbesar masyarakat Indonesia selain bahan bakar minyak.
Temuan ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia memengaruhi apa yang kita makan, berapa harganya, dan seberapa aman pasokan pangan di masa depan.
Untuk itu, riset kami menggarisbawahi pentingnya percepatan pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) di Indonesia.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan sistem pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi dampak lingkungannya.
Pertanian cerdas iklim mencakup berbagai strategi, mulai dari penggunaan varietas tanaman yang tahan panas, pengelolaan air yang lebih efisien, hingga pemanfaatan pupuk secara lebih bijak dan berkelanjutan.
Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan produksi pangan dengan perlindungan lingkungan.
Tanpa perubahan arah kebijakan dan praktik pertanian, ketergantungan pada pupuk dan pestisida berbasis minyak/gas bumi seperti hanya memakai obat penahan nyeri saja.
Penyakit intinya seiring waktu akan semakin ganas yang berisiko menciptakan kerentanan baru, baik secara ekonomi maupun lingkungan.
7cloud.asia – IPB University menawarkan teknologi biointensif sebagai alternatif solusi pertanian dalam menghadapi dampak krisis di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global dan berdampak pada sektor pertanian.
Hal ini mengemukan dalam Konferensi Pers “Adaptasi Petani Nusantara Menghadapi Dampak Perang di Timur Tengah” di Kampus IPB, Bogor, Kamis (2/4/2026).
Krisis di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak yang kemudian berdampak pada produksi dan kenaikan harga pupuk.
Menurut Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University, Dr Ivanovic Agusta, gejolak harga energi akibat konflik global menjadi momentum untuk mendorong inovasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Prof Suryo Wiyono, Dekan Fakultas Pertanian IPB University memaparkan, konflik global berdampak langsung terhadap produksi dan logistik pupuk dunia.
Ia menyebut kawasan Teluk memproduksi sekitar 40 persen pupuk nitrogen dunia, sehingga gangguan pasokan gas alam (LNG) sebagai bahan baku utama berpotensi menghambat produksi pupuk.
“Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku. Sekitar 42,89 persen bahan baku pupuk fosfor berasal dari Eropa dan negara-negara Arab yang kini terhambat risiko keamanan serta lonjakan biaya asuransi pengiriman,” ujarnya.
Selain itu, konflik juga berdampak pada penurunan ekspor produk pertanian. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi selama ini menjadi pasar ekspor buah-buahan Indonesia seperti pisang, mangga, dan manggis terbesar kedua dan ketiga setelah China.
Dampak lanjutan dirasakan langsung oleh petani melalui lonjakan harga input pertanian. Harga pupuk nitrogen global tercatat naik 32,4 persen, sementara pestisida diprediksi meningkat 20–30 persen akibat krisis energi dan biaya logistik.
Kenaikan harga BBM juga mendorong peningkatan biaya produksi, terutama pada transportasi dan operasional alat mesin pertanian, yang berujung pada penurunan keuntungan petani.
“Sebagai respons, IPB University menawarkan strategi adaptasi melalui penerapan teknologi biointensif. Pendekatan ini mencakup budi daya padi biointensif yang mampu mengurangi penggunaan pupuk pabrikan hingga 30 persen dan pestisida hingga 70 persen tanpa menurunkan hasil produksi,” papar Prof Suryo.
Selain itu, ia melanjutkan, petani didorong menerapkan pertanian ekologis dengan memanfaatkan pupuk dan pestisida alami, serta meningkatkan bahan organik tanah untuk efisiensi penggunaan air dan energi.
Diversifikasi energi terbarukan seperti biogas, panel surya, biomassa, dan energi angin juga dianjurkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Penguatan ekonomi komunitas menjadi langkah lain yang ditawarkan, melalui pengembangan forum inovasi teknologi ramah lingkungan dan penguatan pasar lokal serta usaha rumah tangga.
Pertanian biointensif adalah sistem budidaya ramah lingkungan yang mengoptimalkan peran makhluk hidup (mikroba tanah, tanaman pendamping/refugia) untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengendalikan hama secara alami.
Teknik ini menekan biaya produksi, mengurangi ketergantungan pada pupuk/pestisida kimia, dan efektif meningkatkan hasil panen serta pendapatan petani.
Prof Suryo mengurai, sistem biointensif memiliki sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi penggunaan input, berbasis ekologi dengan pemanfaatan mikroorganisme tanah, tahan terhadap stres lingkungan, serta berkelanjutan dengan jejak karbon rendah.
Selain itu, sistem ini juga mengandalkan bahan baku lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mendekati 100 persen.
Secara konsep, sistem biointensif menekankan pada keterkaitan antara tanah sehat, mikroba (endofit, PGPR, antagonis), tanaman tahan stres, hingga menghasilkan produktivitas yang berkelanjutan dan stabil.
Praktiknya diintegrasikan melalui rotasi tanaman, tumpang sari, pupuk hijau, dan sistem organik.
“Pada komoditas padi, penerapan teknologi biointensif menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 24 persen, penurunan biaya produksi sekitar 20 persen, pengurangan penggunaan pupuk sebesar 30 persen, serta penurunan penggunaan pestisida hingga 77 persen,” jelas Prof Suryo.
Hasil uji di sejumlah daerah seperti Karawang, Subang, Indramayu, Tegal, dan Bojonegoro juga menunjukkan bahwa metode biointensif menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.
“Dengan berbagai keunggulan tersebut, kami menilai teknologi biointensif dapat menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan krisis global,” tandasnya.
