7cloud.asia – Berbagai persoalan terjadi saat ini di sejumlah wilayah Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang dibuat secara sembrono. Banyak pihak yang mempertanyakan ke mana bangsa ini akan dibawa, sehingga menyerukan dilakukannya ‘Reset Indonesia’.
Desakan agar dilakukan Reset Indonesia ini dituangkan dalam buku berjudul sama, yang diluncurkan baru-baru ini di Jakarta.
Buku Reset Indonesia ini ditulis jurnalis lintas generasi, yaitu Farid Gaban (baby boomer), Dandhy Laksono (generasi X), Yusuf Priambodo (generasi milenial), dan Benaya Harobu (generasi Z).
Buku setebal 448 halaman ini berisi gagasan tentang Indonesia baru yang merupakan hasil ekspedisi jurnalistik selama 15 tahun dari tahun 2009 hingga 2025.
Baca: Indonesia Memasuki Fase Fasisme
Ekspedisi jurnalistik yang dilakukan yaitu Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, Ekspedisi Indonesia Biru, dan Ekspedisi Indonesia Baru.
Ada banyak isu yang dibahas dalam buku Reset Indonesia di antaranya konflik agraria, keadilan sosial, masyarakat adat, isu lingkungan, perubahan iklim, sistem politik, demokrasi dan korupsi.
Dengan menyajikan data dari berbagai isu tersebut para penulis mengajak pembaca untuk kembali ke cita-cita luhur para pendiri bangsa dan mengidentifikasi bentuk-bentuk penjajahan baru yang hadir di era modern.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di sela-sela peluncuran buku Reset Indonesia menjelaskan kerusakan negara Indonesia saat ini sudah parah.
Tidak hanya kerusakan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), Indonesia juga mengalami kerusakan di berbagai bidang.
Baca: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, Bukti Kegagalan Negara
“Bisa di bilang ini kerusakan multidimensi. Kerusakan bidang lingkungan, sosial, hukum dan lain-lain. Jadi memang harus di ‘reset Indonesia’ untuk memperbaiki kerusakan yang parah ini,” kata Usman kepada ruangkotacom.
Hal senada juga diungkapkan oleh Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Uli Arta Siagian.
Menurutnya pemerintah saat ini hanya mampu mengeruk dan menjual sumber daya alam, termasuk hutan dan tanah. Mereka tidak peduli bagaimana masyarakat adat memandang hutannya.
Baca: BEM SI Gelar Unjuk Rasa, Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Gagal
“Mereka hanya melihat semua itu hanya komoditas yang layak dieksploitasi dan layak dijual. Paradigma berfikir seperti ini yang membuat hidup kita dalam satu situasi yang secara terus menerus krisis,” jelas Uli.
Selanjutnya Uli menjelaskan sentral dari kehidupan itu bukan manusia, sementara hutan, tanah, pegunungan, laut dan lainnya dianggap sebagai objek.
Cara pandang seperti ini keliru dan harus diubah. Sentral kehidupan ini tidak hanya manusia, tetapi juga hutan, laut, tanah, gunung dan lain-lain.
Selama ini, lanjut Uli, terjadi perampasan tanah adat di berbagai daerah, kerusakan alam semakin parah, laut tercemar, masyarakat tetap miskin dan sebagian digusur, konflik sosial semakin besar.
Baca: Setahun Prabowo-Gibran, Mengulang 3 Dekade Kegagalan Food Estate
Semua masalah tersebut berakar pada eksploitasi, cara pandang dan ketidakmampuan negara dalam memahami bagaimana relasi antara manusia dan lingkungan sekitarnya.
“Kalau kita tetap ingin hidup di rumah yang sekarang kita tempati ini dengan aman, layak untuk manusia, maka secara bersama-sama kita harus mendorong reset Indonesia,” kata Uli.
“Ini harus kita perbaiki. Perbaikannya harus mendasar, maka harus di reset indonesia. Mengatur ulang, mendefinisikan ulang,” tutupnya.
