7cloud.asia – Pembubaran dan intimidasi diskusi buku Reset Indonesia pada Sabtu (20/12/2025) menuai kecaman dari aktivis HAM. Bahkan kejadian tersebut sebagai tanda matinya reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat tahun 1998.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid kepada Ruangkota, Minggu (21/12/2025) menjelaskan acara bedah buku seharusnya menjadi ruang diskusi publik yang tidak boleh dihentikan secara paksa oleh pemerintah dan kepolisian.
“Itu namanya praktik otoriter. Apakah ini artinya pemerintah memang ingin membungkam suara kritis dan mengabaikan aspirasi rakyat?” kata Usman.
Baca: Reformasi Kini Berada di Titik Nadir
Selanjutnya Usman menjelaskan pembubaran paksa seperti ini sebagai tanda bahwa reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat pada 1998 telah berakhir dan telah mati.
“Semua kejadian ini adalah tanda matinya reformasi dan lahirnya babak baru menuju fasisme ala Nazi,” ujar mantan aktivis ‘98 ini.
Sebelumnya diskusi Buku “Reset Indonesia” yang rencananya digelar pada Sabtu (20/12/2025) pukul 19.00 WIB, di Pasar Pundensari, Desa Wisata Gunungsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terpaksa batal terselenggara.
Acara ini diinisiasi oleh sejumlah komunitas lokal dan menghadirkan tim lengkap penulis buku Reset Indonesia, yakni Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.
Baca: Reset Indonesia, Menata Ulang Indonesia dari Kerusakan Multi Dimensi
Saat seluruh persiapan telah selesai dan acara hendak dibuka, aparat pemerintah setempat—terdiri dari camat, lurah, sekretaris desa, Babinsa, serta pihak Polsek—datang ke lokasi dan meminta kegiatan dihentikan dengan alasan tidak memiliki izin.
Padahal, panitia penyelenggara telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Polsek Madiun sebelum acara dilaksanakan.
Meski demikian, permintaan penghentian tetap dilakukan, sehingga komunitas penyelenggara akhirnya memutuskan untuk membatalkan diskusi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Salah seorang penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono menegaskan pembubaran paksa diskusi buku ini menjadi refleksi serius bagi kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Baca: Kekerasan dan Pelanggaran HAM oleh Aparat Capai Level Epidemik
Menurutnya, kejadian ini justru menegaskan relevansi gagasan yang diangkat dalam buku Reset Indonesia—bahwa Indonesia memang perlu di-reset.
“Ya beginilah kenapa malam ini di tempat ini pembuktian bahwa kita memang perlu me-Reset Indonesia. Kami hanya menulis buku, kami hanya mendiskusikan isi buku. Teman-teman datang setelah hujan malam, datang kesini untuk mendiskusikan buku,” kata Dandhy kepada wartawan.
“Kenapa kami menulis buku ini? Karena persis seperti malam inilah situasi yang dihadapi Indonesia sekarang,” lanjut Dandhy.
Tak hanya dibubarkan. Pada Minggu (21/12/2025) dinihari, dua mobil milik tim penulis dilempari telur oleh empat orang tak dikenal yang mengendarai dua sepeda motor.
Baca: Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berekspresi Makin Terasa
Peristiwa di Gunungsari ini menjadi satu-satunya kasus pembubaran paksa yang dialami tim penulis sepanjang rangkaian diskusi tersebut.
Selama dua bulan terakhir sejak diluncurkan pada Oktober 2025, buku Reset Indonesia telah didiskusikan di sekitar 45 titik di berbagai daerah.
Diskusi tersebut berlangsung di komunitas, kampus, sekolah, hingga kelompok petani dan nelayan, mencakup wilayah Jabodetabek, Serang, Sumedang, Bandung, Pangandaran, Purwokerto, Cirebon, Pekalongan, Brebes, Batang, Yogyakarta, Solo, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, hingga Madiun.
Leave a Reply