7cloud.asia – Warga Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan memberikan respon berbeda terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk merelokasi mereka ke Rusun Jagakarsa, sebagai imbas normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang.
Warga yang mengontrak hanya bisa pasrah, jika penggusuran untuk normalisasi Kali Mampang benar-benar dilaksanakan. Namun, sebagian yang lain mengkhawatirkan pekerjaan mereka.
“Ya saya, mau saja, saya ngontrak di sini,” kata warga RT 01/05, Duren Tiga, Pancoran bernama Sarkim kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Sarkim mengatakan pihaknya sering mendengar adanya wacana penggusuran yang dilakukan pemerintah untuk menormalisasi Kali Mampang. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terlaksana.
“Sempat ada petugas yang ngukur-ngukur, tapi pelaksanaannya belum sampai,” ujarnya.
Baca: Normalisasi Kali Ciliwung belum maksimal
Dirinya tidak begitu mempermasalahkan jika digusur dari tempat tinggal nantinya, asalkan mendapat ganti untung dari penggusuran tersebut.
Terlebih, dia telah tinggal di bantaran Kali Mampang sejak 40 tahun silam dan mengontrak tanah dengan membayar sebesar Rp350 ribu setiap bulan kepada seorang laki-laki di daerah itu.
Maka dari itu, jika memang digusur oleh pemerintah tentu, dirinya tidak akan melawan. Dia juga berencana jika nantinya mendapatkan sejumlah dana akan memilih untuk pulang kampung.
“Kalau digusur, ya pindah cari kontrakan baru, kalau tidak, ya pulang kampung. Dibawa santai aja,” ujarnya.
Sementara, Ketua RT 01/05 Duren Tiga, Mohammad Muksin mengatakan ada sekitar 35 kepala keluarga (KK) yang tinggal dekat bantaran kali Mampang.
Baca: Banjir Kanal Timur berkembang jadi pusat komunitas
Dia mengaku, mereka akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah, namun tergantung apakah rusun yang direncanakan tersebut bisa menampung warga atau tidak.
“Rusunnya di mana dulu, nampung nggak tuh rusun?” ujar Muksin.
Muksin mengatakan, sebagian besar warga yang terkena penggusuran bekerja sebagai pedagang. Sehingga jika dipindah, pemerintah perlu memikirkan kelangsungan mata pencaharian mereka.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan (Jaksel) Imam Bahri menyatakan wacana tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta.
Baca: Atasi banjir, Pemprov DKI Jakarta perbanyak polder dan embung
“Kebijakan terkait Rusun Jagakarsa, ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI,” ujar Imam.
Pembangunan Rusun Jagakarsa telah dimulai sejak November 2023 dan ditargetkan rampung pada Desember 2024.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran Kali Krukut dan Kali Mampang, Jakarta Selatan ke Rusun Jagakarsa.
Relokasi ini bertujuan untuk mengurangi kurang lebih 250 Rukun Warga (RW) kumuh sejak 2018.
Sumber:Antaranews.com
