7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza setelah serangan Israel merenggut lebih dari 24.000 nyawa warga Palestina dan menciptakan bencana kemanusiaan.
“Dunia berpangku tangan ketika warga sipil yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dibunuh, dibuat cacat, dibombardir, dipaksa meninggalkan rumah mereka, dan tidak diberi akses terhadap bantuan kemanusiaan,” papar Guterres dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss seperti yang dikutip dari Anadolu.
“Saya mengulangi seruan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, dan sebuah proses yang mengarah pada perdamaian berkelanjutan bagi Israel dan Palestina, berdasarkan solusi dua negara,” sambungnya.
baca: Militer Israel resmi akhiri offensif darat di Gaza.
“Ini satu-satunya cara dalam menghentikan penderitaan dan mencegah dampak buruk yang dapat menyebabkan seluruh wilayah hancur lebur.”
Pada kesempatan itu, Guterres memperingatkan bahwa konfrontasi penuh dengan Lebanon akan berdampak sangat buruk dan harus dihindari dengan segala cara.
“Apa yang sedang kita lihat di Laut Merah, semua ini menunjukkan bahwa upaya-upaya ini tidak cukup,” katanya.
Menurutnya hal yang terpenting saat ini dilakukan adalah mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, melakukan gencatan senjata serta membebaskan para sandera.
“Namun, kita perlu menemukan komitmen penuh agar masyarakat internasional mendukung solusi dua negara di Israel dan Palestina sebagai landasan untuk menciptakan Timur Tengah yang stabil dan damai demi kepentingan semua,” katanya.
Baca: Lebih dari 4 ribu siswa di Palestina terbunuh
Guterres menyatakan bahwa ada pelanggaran hukum internasional yang meluas di seluruh dunia, di mana negara-negara mengabaikan atau bahkan melanggar hukum.
“Mulai dari invasi Rusia di Ukraina, Sudan, dan baru-baru ini, Gaza, pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan hukum internasional, menginjak-injak Konvensi Jenewa, dan bahkan melanggar Piagam PBB,” terang Guterres.
Israel saat ini sedang digugat Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida di Gaza, yang berulang kali dinyatakan oleh PBB sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Namun, Israel membantah tuduhan genosida tersebut dengan mengklaim bahwa mereka hanya berusaha melindungi rakyatnya sendiri.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyesalkan tidak ada desakan gencatan senjata di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang disahkan pada 22 Desember 2023.
Baca: Menlu RI sesalkan tak ada desakan gencatan senjata
Padahal, menurut Retno, gencatan senjata merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Gaza.
“Kita lihat apakah resolusi ini dapat membuat perbedaan atau perbaikan di lapangan,” katanya seperti yang dilansir Antaranews.
Resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negara, 0 menolak.
Sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.
Resolusi tersebut juga menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan.
Hal ini untuk memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Namun, banyak pihak yang menilai resolusi tersebut tidaklah cukup karena tidak menyerukan gencatan senjata.
Padahal ini langkah utama yang dapat melindungi kehidupan warga sipil secara berkelanjutan dan memungkinkan bantuan tersalurkan kepada semua yang membutuhkan.
Pengiriman bantuan ke Jalur Gaza selama ini terhambat karena Israel memberlakukan pemeriksaan keamanan terhadap truk-truk bantuan yang akan memasuki wilayah kantong Palestina yang terkepung itu.
Reporter: Nurakhmayani
