7cloud.asia – Seiring dengan makin sering turunya hujan musim tanam padi pun mulai terjadi di sejumlah daerah di Ciamis, Jawa Barat sejak awal Januari lalu. Para petani dengan suka hati mengolah tanah dan menanam padi.
Namun suka cita itu hanya berlangsung tak lama. Pupuk kini dibatasi dan petani pun mengaku kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.
Seperti yang dialami oleh Salman, salah seorang petani di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.
Saat ia membeli pupuk 1 karung urea dan 1 karung phonska yang beratnya masing-masing 50 kilogram.
Salman harus rela difoto dan data pribadinya dicatat sebagai bukti pembelian pupuk bersubsidi ini.
Baca: Pupuk organik ramah lingkungan untuk petani
Tidak hanya itu, untuk sawah seluas 4500 meter persegi, Salman hanya mendapat jatah pupuk 100 kilogram atau 1 kwintal. Padahal dulu, saat pembelian pupuk masih belum dibatasi, ia bebas membeli pupuk untuk sawahnya.
“Sekarang mah ribet, 200 kilo untuk dua musim tanam. Kartu tani nggak berlaku lagi. Jadi lama kalau mau beli,” jelas Salman kepada 7cloud.asia.
Untuk menyiasati kekurangan pupuk, Salman biasanya meminjam KTP milik kerabatnya yang sawahnya tidak luas.
“Padahal kalau mau naik dikit ya nggak papa asal kita mudah dapat pupuk, bebas kayak dulu. Nggak dibatas-batasi lagi,” katanya.
Baca: Musim kemarau, biaya tanam melonjak
Kondisi ini semakin sulit bagi petani yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi seperti pembelian obat semprot, biaya penyewaan traktor, dan biaya lainnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Jajang Rusdiana. Bapak dua anak ini mengaku kaget dirinya harus difoto saat hendak membeli sebanyak 4 kilogram pupuk untuk kebutuhan pembenihan.
Selain itu, dia harus menandatangani formulir dan di aplikasi penyalur pupuk. Menurutnya cara seperti ini membuat petani tidak nyaman.
“Ini semua hal yang nggak biasa atau asing untuk para petani yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SD. Jadi kami diibaratkan seperti penjahat atau penipu,” cetus Jajang.
Baca: Imbas El Nino, petani di Ciamis tunda masa tanam
Selanjutnya Jajang menjelaskan cara seperti ini harus dilalui para petani yang akan membeli pupuk meski hanya membeli pupuk sedikit.
Sementara itu, Haji Enceng, salah seorang pedagang pupuk serta obat-obatan semprot mengakui banyak keluhan dari para pelanggan saat akan membeli pupuk.
Pasalnya kini para petani hanya mendapat jatah 100 kilogram untuk sekali tanam. Namun, dirinya tidak dapat berbuat banyak saat mendapat protes dari para pembeli.
“Terserah sawahnya mau seluas apa, ya tetep segitu jatahnya. Setiap petani dapat 200 kilo untuk dua kali musim tanam” kata Haji Enceng.
Baca: Dampak El Nino mulai dirasakan petani
Padahal, dahulu sekali tanam petani mendapat jatah pupuk 200 kilogram. Namun jumlah itu kini dikurangi.
Jika petani butuh pupuk lebih banyak, maka ia terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Padahal pupuk subsidi dijual dengan harga Rp 2.250 per kilogram.
“Ini kayak gini sejak Januari, nggak berlaku lagi tuh Kartu Tani. Cuma pakai NIK KTP,” katanya.
Karena itu, baik Salman, Jajang maupun Haji Enceng berharap siapapun presidennya yang terpilih nanti dapat memperhatikan kondisi petani.
Baca: Produksi beras yang adaptif terhadap perubahan iklim
Mereka dapat dengan mudah membeli pupuk dan harga obat semprot harga murah seperti dahulu.
Tidak seperti saat ini, di mana biaya bercocok tanam mahal tidak sebanding dengan hasil panen.
‘Harga beras mahal, kami mah tetep aja biayanya tinggi. Tidak merasakan hasilnya,” ungkap Salman menutup perbincangan.
Reporter: Nurakhmayani
